Home » Makalah » KAJIAN PENGARUH PENAWARAN UANG M1 TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA DAN PENDAPATAN NASIONAL

KAJIAN PENGARUH PENAWARAN UANG M1 TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA DAN PENDAPATAN NASIONAL

Statistik

  • 1,573,385 Kunjungan

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

A.   Latar Belakang Masalah

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menyebabkan terdapatnya kebijakan dan implementasi sesuai dengan kondisi riil masyarakat bersangkutan. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi tersebut, pemerintah daerah menghadapi beberapa permasalahan serta tantangan global yang telah merembes sampai pada unit-unit pemerintahan di daerah. Kondisi seperti ini tidak akomodatif lagi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Perubahan tersebut dijawab oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000 : 109).

Dari uraian yang disampaikan di atas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (1997 : 124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara value for money dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikuranginya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2000 : 50)

Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987:213).

Dalam proses menuju kemandirian tersebut, terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih dirasakan kurang. Hal ini tercermin dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD yang dirasakan masih rendah, khususnya untuk pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hirawan, bahwa selama ini Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan masih merupakan bagian yang relatif kecil dan bahkan hanya sekitar 4 persen dari keseluruhan penerimaan negara (Insukindro, dkk, 1994 : 2)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasikan tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal.

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar yang telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi kota, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Propinsi Bali selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel dan Gambar berikut   ini :

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah Propinsi Bali

1997/1998 – 2001

(dalam rupiah)

 

No

Tahun Anggaran

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Penerimaan

 Lain-lain

Total

PAD

1

1997/1998

458.125.789

357.254.654

9.245.154

824.625.597

2

1998/1999

859.125.487

198.351.547

4.242.145

1.061.719.179

3

1999/2000

789.256.845

498.254.451

5.234.487

1.292.745.783

4

2000*

   2.892.472.457

781.245.145

   179.245.245

3.852.962.847

5

2001

   2.978.458.348

   2.254.235.758

   789.245.478

6.021.939.584


Sumber : Kantor BPS Propinsi Bali, 2002.

 

Gambar 1.1

Perkembangan PAD Propinsi Bali

1997/1998-2001

 

Di lain pihak, di Kota Denpasar, PAD yang dapat direalisasikan pada tahun 1997/1998-2001 adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 1.2

Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar

1997/1998 – 2001

(dalam rupiah)

 

No

Tahun Anggaran

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Penerimaan

 Lain-lain

Total

PAD

1

1997/1998

359.505.157

215.574.369

7.352.487

582.432.013

2

1998/1999

713.007.090

185.339.024

2.125.070

900.471.184

3

1999/2000

737.642.014

446.271.038

3.219.173

1.187.132.225

4

2000*

   2.323.889.067

667.985.219

   146.839.488

3.138.713.774

5

2001

   2.913.374.624

   1.763.928.494

   603.347.240

5.280.650.358

Sumber : Kantor BPS Propinsi Bali, 2002.

 

 

 


Gambar 1.2

Perkembangan PAD Kota Denpasar

1997/1998-2001

 

Dari Tabel 1.2 dan Gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa selama periode 5 tahun anggaran Kota Denpasar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat. Pada tahun anggaran 1998/1999 retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 14,1%, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun yang bersangkutan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Denpasar secara pesat. Namun untuk mengetahui sejauhmana peningkatan itu terjadi perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kota Denpasar.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa potensi pajak daerah dan retribusi daerah bagi Propinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar pada umumnya sangat besar, terutama jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari sektor pariwisata. Hal ini terkait dengan Pulau Bali sendiri adalah salah satu daerah tujuan wisata internasional yang sudah terkenal.

Di lain pihak, PAD sendiri sangat berpengaruh terhadap PDRB dari suatu daerah, karena PAD yang tinggi dapat menyebabkan PDRB menjadi tinggi, demikian sebaliknya PAD yang rendah dapat menyebabkan PDRB menjadi rendah.

Sehubungan dengan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pertumbuhan PDRB di Kota Denpasar dan di Propinsi Bali pada umumnya dan menuliskan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul :

PROFIL PROPINSI BALI (SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN  PDRB PROPINSI BALI DENGAN KOTA DENPASAR)

 

B.   Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pertumbuhan PDRB Propinsi Bali dan Kota Denpasar tahun 2001?

 

C.   Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini  adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pertumbuhan PDRB Propinsi Bali dan Kota Denpasar tahun 2001.


Leave a comment

  1. parjo says:

    Saya pesan judul :kajian pengaruh penawaran uang M1 terhadap suku bunga dan pendapatan nasional

    PS:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: