Home » Makalah » PERBANDINGAN PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PADA PERADILAN ADMINISTRASI DENGAN PERADILAN PERDATA

PERBANDINGAN PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PADA PERADILAN ADMINISTRASI DENGAN PERADILAN PERDATA

Statistik

  • 1,573,385 Kunjungan


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Pendahuluan

Di dalam sistem hukum Indonesia dibedakan antara hukum publik dengan hukum perdata. Namun dari segi dogma ternyata sampai sekarang antara para cendekiawan hukum belum didapat kesepakatan pembedaan antara kedua bidang hukum itu bersifat mutlak. Yang ada hanya pembedaan yang bersifat relatif.[1]

Salah satu unsur Peradilan Administrasi ialah Hukum Acara atau Hukum Formal. Hukum Acara mempunyai arti penting untuk menegakkan Hukum Material melalui proses peradilan. Peradilan akan lumpuh tanpa hukum material sebab tidak tahu apa yang akan diwujudkannya, sebaliknya peradilan akan liar tanpa hukum acara (hukum formal), sebab tidak lagi memiliki batas-batas yang jelas dalam melaksanakan wewenangnya.[2]

Secara teoritis cara pengaturan mengenai ketentuan Hukum Formal pada umumnya dapat dikelompokkan :[3]

1.  Hukum formal diatur tersendiri masing-masing dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya.

2.   Hukum formal diatur secara bersama-sama dengan hukum materialnya.

Dalam proses peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, hakim bersifat aktif (niet lijdelijkheid van de rechter). Sangat berbeda dengan proses perkara pada Peradilan Perdata dimana hakim bersifat pasif (lijdelijk), hakim lebih bersikap menanti dalil dan bukti yang dikemukakan para pihak – ia lebih bersikap sebagai penyadur.

Hakim dalam memeriksa sengketa administrasi tidak semata-mata pada fakta dan hal-hal yang diajukan para pihak. Hakim dapat lebih aktif dan memberikan penilaian pembuktian (Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Hakim secara aktif dapat menentukan sendiri :[4]

1.   Apa yang harus dibuktikan.

2.   Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri.

3.   Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.

4.   Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Berbeda halnya dengan pemeriksaan perkara perdata, dimana hakim sangat tergantung pada fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak – lebih bersifat formil – menunggu atau lebih pasif.

Hakim aktif terlihat juga dalam melakukan pengawasan terhadap putusannya, khususnya peraturan yang menyangkut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 juncto Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Hakim dapat memanggil para pihak untuk melaksanakan putusan.

Diberikannya peran aktif kepada hakim untuk mencari kebenaran materiel sesuai dengan tugasnya, pada sisi lain telah pula menimbulkan implikasi dan komplikasi tertentu bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hakim menjadi tidak lagi tergantung kepada dalil dan bukti yang diajukan para pihak kepadanya.[5]

Selain perbedaan di atas, masih banyak perbedaan-perbedaan lain dalam peradilan administrasi dan peradilan perdata. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh melalui telaah dengan judul Perbandingan    Proses    Pemeriksaan    Sengketa   Pada   Peradilan Administrasi dengan Peradilan Perdata.

 

B.    Rumusan Masalah

Dari latar belakang amsalah di atas, dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah perbandingan antara proses pemeriksaan sengketa pada   peradilan administrasi dengan peradilan perdata?


 

            [1] Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 79.

 

                [2] Sjahran Basah, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hal. 5.

 

            [3] Ibid., hal. 2.

 

                [4] S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 91.

 

            [5] Penjelasan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.


Leave a comment

  1. nilam says:

    Saya pesan judul :

    PS: hubungan yang terjalin antara administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara

  2. bangbang suganda says:

    Saya pesan judul :

    PS: pola pemekaran kabupaten yang efektif

  3. syahrudin says:

    Saya pesan judul : mekanisme pembuktian pada peradilan perdata

    PS:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: