Home » Skripsi Hukum Perdata » PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE OLEH PENERIMA WARALABA PADA PERJANJIAN WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA YOGYAKARTA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE OLEH PENERIMA WARALABA PADA PERJANJIAN WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA YOGYAKARTA

Statistik

  • 1,573,385 Kunjungan


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

Pembangunan di bidang perekonomian merupakan pembangunan yang paling utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilan di bidang ekonomi akan mendukung pembangunan di bidang lainnya. Dengan kata lain jika masyarakat sudah sejahtera, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik, sosial budaya dan hankam.

Salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat adalah dengan melakukan wirausaha. Wirausaha akan membuat masyarakat menjadi mandiri karena dalam wirausaha masyarakat akan mampu membuka peluang untuk dirinya sendiri dan menarik keuntungan dari peluang yang tercipta tersebut. Bahkan lebih jauh, wirausaha dapat menciptakan peluang kerja bagi orang lain yang ada di sekitar usaha tersebut. Itulah sebabnya pemerintah sangat menganjurkan bagi masyarakat untuk menjadi wirausahawan.

Banyak cara untuk menjadi wirausahawan, antara lain mendirikan bisnis sendiri atau membeli sistem bisnis yang sudah jadi. Masing-masing pilihan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mendirikan bisnis sendiri mempunyai kelebihan dalam hal pengaturan yang dapat disesuaikan dengan keinginan pemilik bisnis, sedangkan kekurangannya, sistem bisnis belum berjalan, pasar belum ada, sehingga sering terjadi bisnis yang baru dibangun akhirnya gagal. Membeli sistem bisnis yang sudah jadi mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah tercipta dan siap pakai, si pembeli bisnis tinggal menjalankan saja di dalam sistem yang sudah ada itu. Demikian pula pasar sudah ada, sehingga pemilik bisnis baru ini tidak akan kesulitan dalam memasarkan produknya. Kelemahannya adalah pemilik modal tidak akan bebas dalam menentukan usahanya, karena semuanya tergantung kepada pihak yang dibeli bisnisnya.

Sehubungan dengan berwirausaha dengan membeli bisnis yang sudah ada, dikenal istilah franchise yang sudah di-Indonesia-kan menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata “wara” artinya lebih dan “laba” artinya untung. Dari arti secara harafiah tersebut, maka dapat diketahui bahwa warabala merupakan usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa.[1]

Di samping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharnoko : “Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen.”[2]

Selain itu ada pula pengertian waralaba menurut Juajir Sumardi : “Franchise adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode ini disebut “franchisor” sedang pembeli yang berhak untuk menggunakan metode itu disebut “franchisee”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, diketahui bahwa waralaba merupakan    salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba (franchisee) untuk mendistibusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (franchise agreement).[3]

Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-nya. Di dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisee dan franchisor, misalnya hak teritorial yang dimiliki franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya dan ketetentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisee dengan franchisor.

Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan das sollen yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Jika para pihak mematuhi semua peraturan tersebut, maka tidak akan muncul masalah dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Akan tetapi sering terjadi das sein menyimpang dari das sollen. Penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi.

Adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian.

Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di dalam perjanjian waralaba. Jika karena adanya wanprestasi, salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kepadanya. Kemungkinan pihak dirugikan mendapatkan ganti rugi ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dari pihak franchisee dapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan franchisee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem waralaba, dan lain-lain. Wanprestasi dari pihak franchisor dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada franchisee sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mau membantu franchisee dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya, dan lain-lain. Semua bentuk wanprestasi dapat terjadi pada semua usaha waralaba, termasuk pada usaha waralaba Lembaga Pendidikan Primagama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Primagama merupakan salah satu bisnis waralaba di bidang lembaga pendidikan yang berpusat di Yogyakarta. Di bawah kepemimpinan Bapak Purdi E. Chandra, selaku pemilik dan direktur utama, lembaga pendidikan ini sekarang telah memiliki ratusan cabang di dalam dan di luar Yogyakarta. Di dalam Lembaga Pendidikan Primagama sering juga terjadi wanprestasi.

Adanya kemungkinan dilakukannya wanprestasi oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba di Lembaga Pendidikan Primagama tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Waralaba dalam Hal Terjadinya Keterlambatan Pembayaran Fee oleh Penerima Waralaba Pada Perjanjian Waralaba di Lembaga Pendidikan Primagama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah : Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran fee oleh penerima waralaba pada perjanjian waralaba di Lembaga Pendidikan Primagama di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan obyektif penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi waralaba  dalam  hal terjadi keterlambatan pembayaran fee oleh penerima waralaba pada perjanjian waralaba di Lembaga Pendidikan Primagama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan tujuan subyektif penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna mencapai derajat Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan ilmiah. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari KUH Perdata, yurisprudensi dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum  primer ,  yang  terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, laporan penelitian, artikel internet, dan lain-lain.

Guna melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dilakukan juga penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Primagama di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan responden Bapak Drs. Purdi E. Candra, MBA., selaku franchisor Lembaga Pendidikan Primagama dan satu orang franchisee usaha Lembaga Pendidikan Primagama di Yogyakarta. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemberi waralaba.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber data, dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif normatif, yaitu metode berfikir dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun menjadi satu secara sistematis sehingga saling melengkapi, dikaitkan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai waralaba.  

Hasil penelitian akan ditulis dalam karya ilmiah berbentuk skrispi. Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB  I   PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian

BAB II   TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

Bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, tata cara pembuatan perjanjian, klausula-klausula perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian, dan berakhirnya perjanjian.

BAB III  TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN WARALABA

Bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian waralaba, dasar hukum perjanjian waralaba, jenis waralaba, isi perjanjian waralaba, serta perbedaan waralaba dengan lisensi, keagenan dan distribusi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian, yaitu sejarah umum primagama, hubungan antara franchisor dan franchisee di primagama, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba primagama, ketentuan perjanjian waralaba primagama, dan perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran fee.

BAB  V  PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

 

 

 

 

 

 


 

[1] Dewi Nurul Musjtari, Mata Kuliah Hukum Perjanjian Jenis Baru, Handout, hlm. 11.

 

[2] Ibid., hlm. 12.

 

[3]http ://www.smfranchise.com-/franchise/istilahwaralaba.html, download tanggal 3 April 2004.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: