Home » Tesis Hukum Bisnis » TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI

Statistik

  • 1,573,804 Kunjungan


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI  

 

Perumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan penutupan asuransi uang tunai oleh Bank Rakyat Indonesia  pada perusahaan asuransi dalam prakteknya?
  2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan klaim ganti rugi yang berhubungan dengan uang tunai?

 

Intisari

Tesis ini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap uang tunai di bank oleh perusahaan asuransi. Ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan penutupan asuransi uang tunai oleh Bank Rakyat Indonesia pada perusahaan asuransi dalam prakteknya serta pelaksanaan pemenuhan klaim ganti rugi yang berhubungan dengan uang tunai.

 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris. Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

 

Dalam mengumpulkan data digunakan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber. Wawancara yang dilakukan ada dua macam, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur atau menggunakan kombinasi keduanya. Wawancara berstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang diajukan berasal dari pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah pertanyaan yang timbul secara spontan pada saat wawancara dilakukan.

 Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penutupan asuransi uang tunai oleh Bank Rakyat Indonesia dalam prakteknya dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Pengajuan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA), 2) Peninjauan ke tempat penyimpanan uang tunai, 3) Penentuan besar premi asuransi, 4) Pembuatan polis asuransi. Pelaksanaan pemenuhan klaim ganti rugi dilakukan dengan melewati tahap-tahap sebagai berikut: 1) Pihak bank mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi dengan dilengkapi dokumen klaim melalui Kantor Pusat di Jakarta, 2) Kantor pusat memberikan salinan dokumen klaim tersebut ke perpustakaan reasuransi untuk mendapatkan pemenuhan ganti rugi, 3) Kantor cabang asuransi segera memanggil pihak bank dan menyerahkan uang ganti rugi tersebut.

 

DAFTAR PUSTAKA

 Anonim, Hukum Asuransi dalam Perbankan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.

 Idjard, Arsel dan Nico Ngani, Profil Hukum Perasuransian di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2001.

 Hartono, Sri Rejeki, Praktek Hukum Dagang di Indonesia, Bintang Terang, Yogyakarta, 1992.

  Mashudi dan Ali, Moch. Chidir, Pokok-pokok Asuransi di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

 Meliala, A. Qirom Syamsudin, Perbankan di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 2002.

 Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Asuransi di Indonesia, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 2002.

 Purwosutjipto, H.M.N., Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2000.

 Ridho, Ali, R., dkk., Hukum Perusahaan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2002.

 Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Tinjauan Asuransi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1980.

 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata, Liberty, Yogyakarta, 1981.

 Subekti, Perjanjian Kredit, Liberty, Yogyakarta, 1989.

 Suparman, Emmy M., Asas-asas Dalam Asuransi, Liberty, Yogyakarta, 1993.

 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi.

 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).


3 Comments

  1. surya kencana says:

    Saya pesan judul : tinjauan terhdap penyelesaian pembiayaan bermasalah

    PS:

  2. iwan says:

    Saya pesan judul :
    tinnjauan yuridis tentang fatwa MUI ditinjau dari UU Pemilu

    PS:

  3. andrian safano says:

    Saya pesan judul :
    hirarkhi perundang-undangan dalam penegakan hukum

    PS:
    btw brp bya semuanya???
    berapa lama baru ciap..???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: