Home » Skripsi Hukum Perdata » PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK KERAJINAN BATIK DI YOGYAKARTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK KERAJINAN BATIK DI YOGYAKARTA

Statistik

  • 1,573,385 Kunjungan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Asal usul merek berpangkal di sekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini (Bambang Kesowo, 1995 : 16).
Seiring dengan makin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa, diperlukan adanya pengaturan hukum yang bersifat dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang merek.
Sebagaimana diketahui, bahwa perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek 1961). Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.
Selanjutnya, pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1961, diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-undang Merek 1992), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-undang Merek 1992, Undang-undang Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya Undang-Undang Merek 1991 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan Paris convention.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan undang-undang terus dilakukan, hingga sekarang diberlakukan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4131), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Melalui Undang-undang Merek yang baru ini diharapkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dapat maksimal.
Dalam rangka memperoleh perlindungan hukum, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan merek yang bersangkutan ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pendaftaran merek ini, tidak semua merek yang didaftarkan diterima oleh Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ada merek-merek yang ditolak pendaftarannya. Hal ini karena merek yang akan didaftarkan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Merek.
Tulisan ini ingin mengkaji alasan penolakan pendaftaran merek dalam prakteknya. Hasil penelitian akan dituangkan dalam penelitian berjudul TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apa alasan penolakan pendaftaran merek dalam prakteknya?
2. Adakah cara yang dapat ditempuh agar merek yang ditolak pendaftarannya tersebut dapat diterima pendaftarannya?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui alasan penolakan pendaftaran merek dalam prakteknya.
2. Untuk mengetahui cara yang dapat ditempuh agar merek yang ditolak pendaftarannya tersebut dapat diterima pendaftarannya.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Dapat memberi masukan kepada para pendaftar merek agar pendaftaran mereknya dapat diterima.
2. Dapat memberi masukan kepada pihak pembentuk undang-undang berkaitan dengan syarat pendaftaran merek.
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan merek.


2 Comments

  1. ipindo says:

    hal terpenting dalam memilih maupun akan menjalankan Business Opportunity,Franchise,atau Waralaba
    bukan semata-mata terletak pada seberapa bagus produk yang akan di jual,serta seberapa besar kebutuhan pasar akan produk tersebut.
    pernahkah terbayangkan tiba-tiba anda harus mengganti merek disaat business sedang berkembang pesat karena adanya tuntutan dari pihak lain atas Merek yang digunakan ?
    belum lagi anda diharuskan membayar ratusan juta Rupiah karena hal tersebut diatas?

    inilah pentingnya fungsi daftar merek,desain industri,hak cipta,paten.

    Konsultasikan merekdagang anda segera pada http://www.ipindo.com konsultan HKI terdaftar.

  2. binsar hutadjulu, sh says:

    Saya pesan judul :

    hubungan hak merek dengan perlindungan konsumen

    PS:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: