Home » Tesis Kenotariatan » PERJANJIAN BAGI HASIL (TESENG : BUGIS) PERIKANAN DI KECAMATAN TENETE RIATTANG TIMUR, KABUPATEN BONE

PERJANJIAN BAGI HASIL (TESENG : BUGIS) PERIKANAN DI KECAMATAN TENETE RIATTANG TIMUR, KABUPATEN BONE

Statistik

  • 1,573,385 Kunjungan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Kemajuan dibidang ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peningkatan produksi barang dan jasa suatu negara. Produksi barang dan jasa tentu akan memiliki hubungan yang cukup signifikan dengan tersedianya faktor-faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang paling menentukan adalah tersedianya tanah cukup memadai. Hal lain yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah jaminan kepastian hukum hak atas tanah, jaminan kepastian hukum akan segala hal atau aktivitas yang berhubungan dengan tanah, termasuk menyangkut perjanjian-perjanjian penggunaan atas tanah.
Berbicara tentang hukum dalam kerangka hukum positif maka tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan hukum itu sendiri. Unifikasi hukum tanah nasional tidak bisa dilepaskan dari akar pembentukannya dalam hukum adat. Konsep hukum hak tanah dan hak keagrariaan menurut filosofi hukum adat bahwa hukum adat melihat tanah sebagai benda berjiwa yang tak boleh dilepaskan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri namun merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam besar (macrocosmos) dan tata alam kecil (microcosmos). Tanah dalam konsepsi hukum adat kemudian dipahamkan secara luas sehingga meliputi totalitas semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam dimana manusia sebagai sentralnya.
Gambaran filosofis ini sekaligus memberikan isyarat bahwa tanah tidaklah ditafsirkan secara sempit seperti yang dikenal dalam sistem hukum common dan civil. Berkaitan dengan hal tersebut Kroeber yang kemudian dijelaskan Hoebel (1972: 8-9) menyatakan bahwa:
“Teori budaya superorganic terbukti tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kompleksitas filosofi pemikiran hukum adat. Dalam hubungannya dengan kajian antropologi hukum, benda termasuk tanah ditempatkan sebagai obyek tak berjiwa tanpa hubungan supranatural dengan manusia.”

Penataan hubungan manusia dengan unsur-unsur tanah itu dalam hukum adat, diwujudkan melalui suatu alam pikiran yang oleh Ter Haar disebut “het participerent denken” (Prodjodikoro, 1953: 350). Alam pikiran atau cara berpikir ini oleh Ter Haar disifatkan sebagai alam pikiran yang “non-distansiil” maksudnya:
“Hukum hubungan sebab akibat (causalita verband) senantiasa menyatu tanpa pemisahan tegas antara subyek dan obyeknya. Tindakan manusia atas tanah, akan langsung berakibat tidak hanya terhadap tanah sebagai benda tetapi juga terhadap manusia sebagai pelaku (Soesangoebeng, 2002: 14).

Dengan demikian hak atas tanah, tidak hanya merupakan kewenangan dan kekuasaan atas tanah sebagai benda tak berjiwa, akan tetapi sebagai suatu kewenangan bertindak terhadap sesama unsur alam yang juga berjiwa. Tanpa hubungan nyata antara manusia dengan tanah, maka tidak akan lahir suatu hak apapun atas tanah. Sehubungan dengan hal tersebut hubungan dan tindakan pengolahan nyata atas tanah adalah dasar utama bagi lahirnya suatu hak atas tanah.
Dalam konsep filosofi hukum adat menyangkut tanah dikenal pembedaan antara hak atas tanah dan hak untuk mengusahakan tanah. Berkaitan dengan itu di dalam

Hak atas tanah lahir berdasarkan perjanjian tanah antara pemilik tanah dengan pihak lain karena adanya hubungan nyata untuk menguasai bagi pengolahan tanah. Sedangkan hak usaha (agraria)-nya lahir berdasarkan perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak lain dimana tanah bukan merupakan obyek melainkan hasil usaha, tenaga kerja ataupun uang. Hubungan perjanjian inilah yang dinamakan Ter Haar (1994, 102-103) perjanjian yang ada hubungannya dengan tanah sebagai lawan dari perjanjian tanah, dimana tanah benar-benar menjadi obyek perikatan hukumnya.
Pengidentifikasian hubungan perjanjian yang ada hubungannya dengan tanah memang penting untuk dikaji kemudian disinkronosasikan dengan kenyataan bahwa asal muasal hukum yang mengatur pertanahan adalah hukum adat. Pada masyarakat berbagai daerah di Indonesia tampak adanya sebuah mekanisme perjanjian yang disebut perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut bahkan telah diatur pula oleh Undang-Undang. Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang memiliki hubungan dengan tanah (tanah bukan sebagai obyek) dengan pengaturan tersendiri oleh Undang-Undang seperti perjanjian bagi hasil tanah pertanian (UU Nomor 2 Thn 1960) dan perjanjian bagi hasil perikanan (UU Nomor 16 Tahun 1964).
Perjanjian bagi hasil perikanan secara subtansial memang berhubungan dengan pemanfaatan tanah umtuk usaha perikanan (Tambak), sehingga wajar saja jika mendapatkan pengaturan tersendiri. Hal ini dapatlah dipahami sebagai upaya memperbaiki kedudukan pihak penggarap sekaligus pihak pemilik tambak terutama menyangkut imbangan pembagian hasil. Pada sisi lain perjanjian seperti ini seseungguhnya adalah perjanjian yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat diberbagai daerah diseluruh wilayah tanah air. Pelabelan namanya pun berbeda-beda tergantung daerah masing-masing.
Pemikiran dasar dari perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tetapi pemilik tanah tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya. Hasil tersebut berupa tanam-tanaman yang diolah menjadi makanan apabila itu meyangkut tanah pertanian dengan spesifikasi kebun atau bisa jadi hasilnya berupa ikan apabila itu menyangkut fungsi tanah sebagai tambak (Perikanan Darat). Berbicara tentang bagi hasil perikanan maka tidak bisa dilepaskan dari bentuk perjanjian itu sendiri, baik secara tertulis maupun secara lisan, dilakukan dibawah tangan ataupun secara otentik. Hal ini tentu akan selalu dihubungkan dengan pola kebiasaan masyarakat setempat. Masalah tertulis (dibawah tangan atau otentik) tidaknya perjanjian bagi hasil perikanan tentulah berpengaruh sebagai bahan pembuktian terhadap penyelesaian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian bagi hasil perikanan tersebut.
Pada masyarakat Bugis yang mendiami sebagian besar wilayah Propinsi Sulawesi-Selatan, maka istilah perjanjian bagi hasil ini biasa disebut dengan istilah “teseng/tesang”. Meskipun peristilahannya sama diseluruh wilayah etnis Bugis akan tetapi pelaksanaan dan bentuk perjanjian cenderung variatif. Keberagaman pelaksanaan dan bentuk perjanjian (lisan-tertulis) bagi hasil ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pemahaman hukum dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada wilayah masyarakat Bugis secara umum maka dalam perjanjian ini perlu dibatasi pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yaitu :
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan darat di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana Bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa antara pemilik tambak dan petani penggarap ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
penelitian ini pada hakekatnya adalah bertujuan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, baik yang menyangkut teori dan praktek mengenai perjanjian bagi hasil usaha pertanian
Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha perikanan darat di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa antara pemilik lahan (Tambak) dengan petani penggarap ?

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Faedah Praktis
Diharapkan dapat menjadi masukan secara simultan baik kepada masyarakat maupun pembentuk Undang-Undang, bahwa sebenarnya telah terdapat pengaturan tentang bagi hasil perikanan dan sebagai referensi pelengkap dalam rangka pembaharuan hukum mengenai perjanjian bagi hasil tanah perikanan yang lebih akomodatif di masa yang akan datang.
2. Faedah Teoriis
Diharapkan dapat memberikan sumbengan pemikiran pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus ilmu kenotariatan dan menyangkut perjanjian, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis.

E. Keaslian Penelitian
Penelitian tentang perjanjian bagi hasil khususnya menyangkut tanah pertanian memang sudah pernah dilakukan, akan tetapi perjanjian bagi hasil usaha perikanan khususnya perikanan darat dengan melihatnya dari aspek pelaksanaan dan bentuk perjanjian serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan.


Leave a comment

  1. indie says:

    Saya pesan judul : makalah peranan antropologi dalam pembangunan nasional

    PS:

  2. indie says:

    Saya pesan judul :

    PS: testament dalam kuhperdata

  3. rio says:

    Saya pesan judul :
    Pelaksanaan Bagi Hasil Lebak Lebung Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan

    PS:

  4. Rizal says:

    Saya pesan judul :
    hukum adat dan hukum islam dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten Soppeng.

    PS:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: