PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DI INDONESIA (Studi Kasus Gugatan MS Corp. Terhadap PT Panca Putra Komputindo)

15 06 2007

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah

Adanya penggunaan komputer yang dapat membantu pekerjaan manusia hanya dimungkinkan apabila ada program komputer yang lazim disebut dengan perangkat lunak (software). Dalam hal ini kecanggihan teknologi komputer tergantung dari kecanggihan software yang dipergunakan, walaupun demikian semuanya itu juga tidak terlepas dari peranan perangkat keras (hardware) yang berupa piranti komputer itu sendiri. Manusia sebagai pengguna program komputer lazim disebut sebagai pengguna (user) atau lazim juga disebut sebagai perangkat otak (brainware) karena manusia dianggap sebagai otak dari komputer (Nugroho, 1993).

Program komputer sebagai software dari sebuah komputer merupakan bagian dari obyek yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 UU No. 7 Th. 1987 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Th. 1997 sebagaimana diubah lagi dengan UU No. 19 Th. 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan terhadap program komputer.

Seperti halnya hak cipta terhadap obyek-obyek yang lain, hak cipta terhadap program komputer merupakan hak yang absolut, artinya hak cipta program komputer hanya dimiliki oleh penciptanya, sehingga yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptanya tersebut. Suatu hak yang absolut seperti hak cipta mempunyai segi balik (segi pasif), artinya bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut (Djumhana dan Djubaedillah, 1997).

Dari segi pelaksanaan hak cipta (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 19 Th. 2002). Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu (Kansil, 2003). Dari prinsip hak eksklusif tersebut, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi. Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akte Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan (Kansil, 2003).

Dalam hal ini sering kali terjadi bahwa orang tidak mengindahkan perlunya suatu lisensi untuk dapat memiliki hak cipta orang lain di bidang program komputer. Biasanya orang langsung mengcopy program komputer yang dia butuhkan tanpa melalui prosedur lisensi. Inilah yang disebut dengan pembajakan. Pembajakan dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum (perusahaan).

Sejak lama pembajakan terhadap program komputer telah menjadi fenomena sosial di Indonesia. Pembajakan program dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (Compaq Disk), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Dalam hal ini dirasakan kurang sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta program komputer.

Memang diakui untuk melindungi program komputer dari kasus pembajakan merupakan hal yang sulit, mengingat peng-copy-an program yang merupakan bentuk pembajakan komputer dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang semakin lama semakin canggih dewasa ini. Bahkan sekarang ini orang dapat menggandakan program komputer dalam jumlah banyak (mencapai ratusan copy) hanya dalam waktu hitungan menit. Hal ini dimungkinkan oleh adanya teknologi CD duplicator.

Adanya fenomena seperti yang diuraikan di atas membuat Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembajakan hak cipta khususnya di bidang program komputer, yang dalam hal ini lebih khusus lagi adalah pembajakan yang dilakukan oleh PT Panca Putra Komputindo Jakarta yang kemudian diketahui oleh Microsoft Corporation (MS Corp.) selaku pemegang hak cipta. Masalah ini kemudian diselesaikan melalui prosedur litigasi dan dalam proses persidangan yang dilakukan dapat dibuktikan pembajakan yang telah dilakukan oleh PT Panca sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa dealer komputer ini bersalah telah menginstal kopi yang tidak sah dari perangkat lunak Microsoft Windows dan Microsoft Office di komputer-komputer yang mereka jual ke konsumen dan diperintahkan untuk membayar ganti kerugian sebesar US $ 4.7 juta (sekitar Rp 47,6 milyar) kepada MS Corp.

Hasil penelitian selengkapnya dari fenomena di atas akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DI INDONESIA (Studi Kasus Gugatan MS Corp. Terhadap PT Panca Putra Komputindo).

 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.        Apakah perlindungan hukum terhadap perangkat lunak komputer sudah diterapkan?

2.           Bagaimana penyelesaian hukum yang diperoleh MS Corporation selaku pengugat dalam kasus pembajakan program Microsoft oleh PT Panca Putra Komputindo Jakarta?

 

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1.    Untuk mengetahui realisasi perlindungan hukum terhadap perangkat lunak komputer.

2.    Untuk mengetahui penyelesaian hukum yang diperoleh MS Corporation selaku pengugat dalam kasus pembajakan program Microsoft oleh PT Panca Putra Komputindo Jakarta.

 

D. Keaslian Penelitian

Soedarpo (1999) pernah melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Hak Cipta di Bidang Program Komputer. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel toko retail komputer yang ketika menjual perangkat keras komputer juga melengkapinya dengan perangkat lunak berupa program komputer. Peneliti mengkaji tentang itikad baik pemilik toko retail komputer untuk selalu memperpanjang lisensi untuk memperbanyak program komputer yang dimilikinya. Dari hasil penelitian diketahui banyak toko retail komputer yang tidak memperpanjang lisensinya sesuai dengan jangka waktu berakhirnya lisensi. Padahal mereka selalu menggunakan program yang sudah habis lisensinya tersebut dalam penjualan komputer yang dilakukan. Hal ini merupakan bentuk pembajakan hak cipta di bidang program komputer.

Penelitian yang dilakukan di atas, hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu topik penelitian adalah pembajakan hak cipta di bidang program komputer. Akan tetapi bedanya adalah bahwa penelitian penulis merupakan studi kasus terhadap gugatan MS Corp. terhadap PT Panca Putra Komputindo, sedangkan penelitian terdahulu tersebut bukan merupakan studi kasus.

 





DAMPAK PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN (STUDI KASUS DI KOTA TEGAL)

15 06 2007


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pelayanan publik yang menggejala dan terjadi di Indonesia adalah masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini mulai nampak sejak jatuhnya pemerintahan orde baru, yang kemudian diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini ditandai dengan mengalirnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat terhadap birokrasi publik, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Pendudukan kantor-kantor pemerintah, rumah dinas bupati dan kepala desa, dan perusakan berbagai fasilitas publik menjadi fenomena yang sering ditemui di berbagai daerah. Ini menunjukkan betapa besarnya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Karenanya, ketika pintu protes itu terbuka, maka mengalirlah semua bentuk keluhan, kecaman, bahkan hujatan terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik tersebut bisa dipahami mengingat birokrasi publik pada masa itu menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa orde baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi publik, baik sipil maupun militer, dalam rezim orde baru telah menempatkan dirinya lebih sebagai alat penguasa daripada pelayan masyarakatnya. Kepentingan penguasa cenderung menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi publik. Hal ini juga tercermin dalam proses kebijakan publik yang lebih mementingkan kepentingan penguasa dan seringkali menggusur kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak berjalan bersama-sama. Kesempatan dan ruang yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik juga amat terbatas. Akibatnya banyak kebijakan publik dan program-program pemerintah yang tidak responsif dan mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan dari masyarakat.

Pada masa sekarang ini, konsep transparansi dalam rangka reformasi birokrasi publik sedang digalakkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini ditandai dengan keterbukaan dalam proses pemerintahan seluas-luasnya dengan membuka kran informasi kepada masyarakat serta memberikan kemudahan akses masyarakat kepada pemerintah. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik belum terlalu diperhatikan, misalnya akses terhadap pelayanan dan kualitas pelayanan publik sering berbeda tergantung pada kedekatannya dengan elite birokrasi dan politik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka mereformasi birokrasi, sedang berusaha menekan meluasnya praktik-praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik. Selama ini KKN telah mencoreng image masyarakat terhadap birokrasi publik. KKN tidak hanya telah membuat pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta. Contohnya adalah masyarakat harus membayar mahal terhadap pelayanan publik, seperti urusan KTP, SIM, paspor, dan berbagai perijinan. Masyarakat juga harus membayar mahal ketika masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti jalan tol, semen, transportasi, dan komoditas lainnya. Hal senada disampaikan juga oleh Dwiyanto (2002: 2), bahwa KKN diyakini oleh publik menjadi sumber dari bureaucratic costs dan distorsi dalam mekanisme pasar seperti praktik monopoli dan oligopoli yang amat merugikan kepentingan publik.

 

Rendahnya kemampuan birokrasi merespon krisis ekonomi memperparah krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik. Dinamika ekonomi dan politik yang amat tinggi, sebagai akibat dari krisis tersebut, ternyata tidak dapat direspon dengan baik oleh birokrasi publik sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit dan tidak pasti. Inisiatif dan kreativitas birokrasi dalam merespons krisis dan dampaknya sama sekali tidak memadai (Dwiyanto, 2002: 3). Masyarakat yang mengharapkan birokrasi publik dapat memberi respon yang tepat dan cepat terhadap krisis yang terjadi menjadi amat kecewa karena ternyata tindakan birokrasi cenderung reaktif dan tidak efektif. Berbagai persoalan yang terjadi di pusat dan di daerah tidak dapat diselesaikan dengan baik, bahkan cenderung dibiarkan sehinggga masyarakat menjadi semakin tidak percaya terhadap kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan krisis ini.

Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespons dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi dari birokrasi dipahami dan dijadikan sebagai basis dan kriteria dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi itu. Menurut Dwiyanto (2002: 4) bahwa birokrasi publik di Indonesia seringkali tidak memiliki misi yang jelas sehingga fungsi-fungsi dan aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi itu cenderung semakin meluas, bahkan kemudian menjadi semakin jauh dari tujuan yang dimiliki ketika membentuk birokrasi itu.

Sejalan dengan maksud di atas, pemerintah Kota Tegal sebagai daerah yang ingin terus membangun dan meningkatkan manajemen pemerintahannya terutama yang ditujukan pada birokrasi publik, telah merumuskan Misi dan Tujuannya, yaitu: “Mewujudkan kemampuan dan kehandalan manajemen pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien”. Tentu saja untuk mendukung terciptanya misi dan tujuan tersebut perlu adanya upaya dari pemerintah Kota Tegal terutama ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayan publik seluas-luasnya kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan ini antara lain dilakukan dengan melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan tuntutan Pasal 126 ayat (2) UU No. 22 Th. 1999 jo. UU No. 32 Th. 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut maka desa-desa yang ada di wilayah kotamadya dan kotamadya administratif berdasarkan UU No. 5 Th. 1974 ditetapkan sebagai kelurahan. Hal ini berarti bahwa di daerah kota tidak ada lagi desa, yang ada hanya kelurahan. Dengan demikian desa-desa yang berada di daerah kota harus diubah statusnya menjadi kelurahan.

Menurut Pasal 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; sedangkan menurut Pasal 1 huruf b kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Perubahan ini merupakan bentuk dari peningkatan status yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perkotaan. Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Dilihat dari latar belakang diubahnya bentuk pemerintahan desa menjadi kelurahan bukan disebabkan karena adanya kebutuhan, tetapi karena tuntutan perundang-undangan (Conditio Sine Qua Non/syarat mutlak sesuai dengan tuntutan perundang-undangan), maka mau tidak mau, siap tidak siap, semua pemerintahan desa yang berada di wilayah kota harus berubah menjadi kelurahan.Menindaklanjuti isi dari pasal tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan. Kepmendagri tersebut merupakan pedoman bagi daerah kabupaten dan kota serta DPRD dalam menetapkan peraturan daerah kabupaten dan kota mengenai pembentukan kelurahan. Pembentukan kelurahan diartikan sebagai pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana ditegaskan dalam Kepmendagri No. 65 Tahun 1999, adalah merupakan kebijakan atau upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998: 139).

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. Dalam info PAN (1990: 35) dikatakan bahwa:

Kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari sistem kemampuan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan dalam mendorong, menumbuhkan serta memberikan pengayoman terhadap prakarsa dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

Mengenai kualitas aparatur pemerintahan daerah yang handal dan berbobot, J. Kristiadi sebagaimana dikutip oleh Sarundajang memberikan tolak ukur penilaiannya dengan cara memberikan ciri-ciri di dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai aparatur pemerintah, yaitu (dalam Darumurti dan Rauta, 2000: 45):

   


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  1. Tanggung gugat, yaitu berkenaan dengan meningkatnya kesadaran tentang keinginan dari aparatur negara untuk memberikan pertanggungjawaban (accountability), dan kewenangan memegang tanggung gugat. Dalam hal ini aparatur pemerintahan harus bertindak, tetapi dalam cara bertindak disebut harus dapat mempertanggungjawabkan kewenangannya.
  2. Transparan (keterbukaan), yaitu bertalian dengan keinginan menyelenggarakan administrasi negara yang terbuka dan mudah dijabarkan yang berlandaskan susunan konstitusional dan keabsahannya.
  3. Efisien dan efektif, yaitu berhubungan dengan kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan kemanfaatan segala sumber daya dan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan.
  4. Pertanggungjawaban, yaitu ikut serta menciptakan suatu kondisi masyarakat dimana masyarakat dan aparatur negara yang melaksanakan tugas memberikan dukungan kepada kelembagaan masyarakat tentang hasil-hasil dari tugas sosialnya.
  5. Partisipatif, yaitu jaminan bahwa perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat di dalam masyarakat keseluruhan telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyatakan keinginan-keinginan dan harapan-harapan mereka terhadap pemerintah.
  6. Keadilan, yaitu berkaitan dengan suatu jaminan bahwa terdapat keadilan dan pendistribusian yang cukup atas sumber-sumber bagi mereka yang berhak menerimanya.
  7. Bersih, dalam arti perilaku seluruh aparatur negara dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, moral, serta sikap tindak-tanduknya dalam melaksanakan tugasnya.

 

Adanya perubahan dari desa menjadi kelurahan menuntut adanya penyesuaian perangkat dari perangkat desa menjadi perangkat kelurahan karena dalam kedua sistem pemerintahan itu walaupun setara tetapi komponen-komponen yang ada dalam birokrasinya berbeda. Satu masalah yang dapat muncul dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah kurang mampunya perangkat kelurahan yang baru untuk melayani masyarakat dengan baik. Padahal adanya perubahan status dari desa menjadi kelurahan membawa konsekuensi adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Widodo (2001: 75), pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih professional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kejelasan dan Kepastian (Transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keterbukaan, mengandung arti semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik diminta ataupun tidak. Efisiensi, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. Ketepatan waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi yang dilayani. Adaptif mengandung arti cepat menyesuaikan tuntutan apa yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitarnya.





HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB)

15 06 2007


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak kajian baru dan menarik di bidang sumber daya manusia. Manusia dijadikan sebagai subjek dan juga objek dalam penelitian-penelitian SDM untuk mencari hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan kemampuan manusia itu sendiri. Salah satu aspek baru yang diungkap tentang manusia adalah OCB (Organizational Citizenship Behaviour/perilaku kewarganegaraan karyawan).OCB didefinisikan sebagai perilaku yang ditunjukkan karyawan dalam organisasi formal.[1][2] Ketiga dimensi OCB yang dikemukakan Ackfeldt, et.al ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli (MacKenzie, Podsakoff dan Ahearne 1998; MacKenzie, Podsakoff dan Paine 1999; Netemeyer et. al. 1997; MacKenzie dan Podsakoff 1994; MacKenzie, Podsakoff dan Bommer 1996).Perilaku suka membantu orang lain dideskripsikan sebagai keinginan karyawan untuk membantu karyawan lain dan keinginan untuk bekerjasama dengan karyawan lain. Kepatuhan sebagai warganegara dideskripsikan sebagai kepatuhan karyawan yang bersangkutan terhadap peraturan pemerintah. Sikap sportif dideskripsikan sebagai kemampuan untuk mentolerir ketidaknyamanan yang ada pada lingkungan kerja.[3]Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seorang merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan demikian produktivitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat secara optimal. Dalam kenyataannya, di Tiga dimensi OCB antara lain perilaku suka membantu orang lain, kepatuhan sebagai warganegara, dan sikap sportif.

Indonesia dan juga mungkin di negara-negara lain, kepuasan kerja secara menyeluruh belum mencapai tingkat maksimal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada dasarnya secara praktis dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri dan dibawa oleh setiap karyawan sejak mulai bekerja di tempat pekerjaannya, yang dalam penelitian ini adalah PT Amico Art and Curio Semarang. Faktor eksentrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri karyawan, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja, interaksinya dengan karyawan lain, sistem penggajian dan sebagainya.Peningkatan kepuasan kerja karyawan pada perusahaan di Indonesia hanya mungkin terlaksana secara bermakna apabila faktor-faktor yang mempengaruhi dapat diidentifikasi secara ilmiah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (besarnya hubungan) dengan memberi penekanan intervensi pada faktor-faktor yang lebih besar bobot hubungannya. Istilah kepuasan kerja merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya; seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya.[4] Secara teoritis, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti gaya kepemimpinan, produktivitas kerja, perilaku, pemenuhan harapan penggajian, efektivitas kerja dan OCB (Organizational  Citizenship Behavior/perilaku kewarganegaraan karyawan).Dalam kaitannya dengan kepuasan kerja karyawan, adalah logis untuk mengasumsikan bahwa perilaku kewarganegaraan karyawan seharusnya merupakan penentu utama dari kepuasan kerja. Karyawan yang puas akan lebih mungkin untuk berbicara positif tentang organisasi, membantu orang lain, dan jauh melebihi harapan normal dari pekerjaan mereka. Lagi pula, karyawan yang puas akan lebih bangga melebihi tuntutan tugas karena mereka ingin membalas pengalaman positif mereka.[5]PT Amico Art & Curio merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang furniture dengan tujuan ekspor. Selama ini dalam melaksanakan kegiatan produksi, perusahaan belum pernah meneliti tentang hubungan kepuasan kerja karyawan dengan dimensi-dimensi OCB. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul HUBUNGAN ANTARA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DENGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA KARYAWAN PT AMICO ART AND CURIO SEMARANG 

 

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

  1. Apakah terdapat hubungan antara dimensi OCB perilaku suka membantu orang lain dengan kepuasan kerja karyawan?
  2. Apakah terdapat hubungan antara dimensi OCB kepatuhan sebagai warganegara dengan kepuasan kerja karyawan?
  3. Apakah terdapat hubungan antara dimensi OCB sikap sportif karyawan dengan kepuasan kerja karyawan?
  4. Dimensi OCB manakah yang mempunyai hubungan yang paling signifikan dengan kepuasan kerja karyawan?

 

 

C.  Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

  1. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi OCB perilaku suka membantu orang lain dengan kepuasan kerja karyawan.
  2. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi OCB kepatuhan sebagai warganegara dengan kepuasan kerja karyawan?
  3. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi OCB sikap sportif karyawan dengan kepuasan kerja karyawan.
  4. Untuk mengetahui dimensi OCB yang mempunyai hubungan paling signifikan dengan kepuasan kerja karyawan.

 

 

D.  Manfaat Penelitian Penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut :

  1. Bagi penulis

Dapat  digunakan  sebagai   sarana  untuk  menerapkan  ilmu  pengetahuan yang didapat di bangku kuliah di lapangan.

  1. Bagi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Dapat menambah kajian tentang perilaku organisasi, khususnya yang berkaitan dengan OCB.

  1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan dalam kaitannya dengan OCB.

 

 

[1] Ackfeldt, et. al. 2000. An Investigation Into the Antecdents Of Organisational Citizenship Behaviours, Journal, p. 217.

[2] Ibid., hal. 218.

[3] Ibid.

[4] Robbins, Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi, Jilid 1,

Jakarta : Gramedia, hal. 91.

[5] Ibid., hal. 105-106.

 





PENGEMBANGAN USAHA KECIL COR LOGAM DI KABUPATEN KLATEN

15 06 2007

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Usaha kecil menempati posisi strategis dalam perekonomian di Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 90% dari seluruh tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor usaha kecil. Peran usaha kecil yang sangat besar pada masa resesi ekonomi 1998 dan selama proses pemulihan ekonomi semakin mengukuhkan posisi usaha kecil sebagai pelaku ekonomi yang sangat penting.

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala kecil. Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis, telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat seperti halnya di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan usaha kecil ternyata tidak bisa diabaikan. (Anderson, 1987).

Negara-negara berkembang mulai merubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan usaha kecil dalam pertumbuhan ekonomi.


Ada
perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap usaha kecil di negara-negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di NSB, usaha kecil dalam posisi terdesak dan tersaingi  oleh  usaha  skala  besar  dan  menengah,  usaha  kecil  sendiri  memiliki berbagai ciri kelemahan, namun begitu usaha kecil menyangkut proses kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah terdorong untuk mengembangkan dan melindungi usaha kecil, sedangkan di negara-negara maju, usaha kecil mendapatkan perhatian karena memiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya oleh para cendekiawan ditularkan ke NSB.

Beberapa keunggulan usaha kecil dibandingkan usaha besar antara lain (Anthony, 1983):

  1. Inovasi dalam teknologi dapat dengan mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk.
  2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam usaha kecil.
  3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja yang cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja cukup tinggi.
  4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
  5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Dari keunggulan-keunggulan tersebut yang menonjol adalah adanya kemampuan penyerapan tenaga kerja. Contohnya pada tahun 1981-1982 sebagai akibat resesi telah diputuskan hubungan kerjanya sebanyak 1.644.000 orang, pada saat yang bersamaan usaha kecil yang per unitnya terdiri dari jumlah pekerja 1 sampai dengan 50 orang, telah menciptakan kesempatan kerja bagi 2.650.000 orang. Usaha kecil memang mempunyai fleksibilitas yang lebih besar daripada USB (Unit Skala Besar), antara lain karena dalam USB pengambilan keputusan dan inovasi pada umumnya terhambat oleh birokrasi dan kaku. Bagi orang-orang yang kreatif dan inovatif, hal demikian kurang menarik dan terdapat kecenderungan mendirikan usaha sendiri; berwiraswasta biasanya dimulai dengan usaha-usaha skala kecil dan dapat berpotensi dan berkembang.

Usaha kecil menjadi pusat perhatian karena kontribusinya yang besar dalam perekonomian riil. Usaha kecil menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan usaha (bisnis), antara lain kurang pengetahuan pengelolaan usaha, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Selain itu, kondisi pasar yang dihadapi usaha kecil adalah situasi pasar yang monopolistik juga merupakan masalah tersendiri sehingga usaha kecil sulit berkembang. Untuk mengatasi semua masalah itu usaha kecil harus memiliki strategi bisnis yang tepat (Rietveld, 1989).

Strategi bisnis yang perlu diambil antara lain adalah sebagai berikut (Rietveld, 1989):

  1. Untuk mengembangkan usaha kecil perlu dipelajari terlebih dahulu ciri-ciri definisi/pengertian dan kelemahan-kelemahan serta potensi-potensi yang tersedia serta perundang-undangan yang mengaturnya.
  2. Di badan usaha tersebut diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi mengelola usaha kecil berdampingan dengan usaha-usaha besar.
  3. Secara vertikal, dalam sistem gugus usaha, usaha kecil bisa menjadikan diri komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama. Untuk itu diperlukan suatu strategi usaha kecil menjalin kerja sama komplementer dengan usaha-usaha besar.
  4. Kerja sama bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk (entry) dalam usaha tertentu. Di Indonesia kemitraan usaha yang berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintah menganggap perlu membentuk departemen khusus untuk menangani UKM dan Koperasi.

Dalam pembangunan ekonomi di


Indonesia
, usaha kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2) Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan usaha kecil sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan usaha kecil oleh pemerintah selama orde baru, hanya sedikit yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar pada hampir semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

Menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar di dalam negeri, merupakan ancaman bagi usaha kecil dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan usaha kecil saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, sehingga kemandirian usaha kecil diharapkan dapat tercapai di masa mendatang. Dengan berkembangnya usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan usaha kecil meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak di sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, rumah makan, hotel dan sisanya bergerak dibidang lain (BPS, 1998). Dari segi nilai ekspor nasional, ekspor produk usaha  kecil/menengah jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain. Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM, seperti antara lain perizinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan, dan pembiayaan (Sartika dan Soejoedono, 2003).

Usaha skala kecil di Indonesia merupakan subjek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar di mana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial.


Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor usaha  kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Usaha  kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angkatan kerja bagi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan (Ratmoko, 2002).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Manajemen FE UI (1987) dapat dirumuskan profil usaha kecil di Indonesia sebagai berikut:

1.      Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60% atau kurang.

2.      Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan.

3.      Masalah-masalah utama yang dihadapi:

Sebelum investasi masalah: permodalan, kemudahan usaha (lokasi, izin),

Pengenalan usaha: pemasaran, permodalan, hubungan usaha,

Peningkatan usaha: pengadaan bahan/barang.

  1. Usaha menurun karena: kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan teknis, dan administrasi.
  2. Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran, dan pengadaan barang.
  3. 60 % menggunakan teknologi tradisional.
  4. 70 % melakukan pemasaran langsung ke konsumen.
  5. Untuk memperoleh bantuan perbankan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan dipandang terlalu rumit.

Profil pengusaha kecil Indonesia dari segi manajemen, yaitu sebagai berikut.

1.      Pemilik sebagai pengelola.

2.      Berkembang dari usaha kecil-kecilan, karena itu kepercayaan diri yang berlebihan.

3.      Tidak membuat perencanaan tertulis.

4.      Kurang membuat catatan/pembukuan tertib.

5.      Pendelegasian wewenang secara lisan.

6.      Kurang mampu mempertahankan mutu.

7.      Sangat tergantung pada pelanggan dan pemasok di sekitar usahanya.

8.      Kurang membina saluran informasi.

9.      Kurang mampu membina hubungan perbankan.

Profil pengusaha kecil Indonesia dari segi keuangan, yaitu sebagai berikut:

1.      Memulai usaha kecil-kecilan, bermodal sedikit dana dan keterampilan pemiliknya.

2.      Terbatasnya sumber dana dari perbankan.

3.      Kemampuan memperoleh pinjaman bank relatif rendah/kurang mampu menyediakan jaminan, proposal kredit, dan lain-lain.

4.      Kurang akurat perencanaan anggaran kas.

5.      Tidak memiliki catatan harga-pokok produksi; perhitungan sangat kasar.

6.      Kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan/akuntansi.

7.      Kurang paham tentang prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan dan kemampuan analisisnya.

8.      Kurang mampu memilih informasi yang berguna bagi usahanya.

9.      Krisis yang terjadi di Indonesia sejak tengah tahun 1997 sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis ini juga telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah.


Usaha besar satu per satu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang juga terpuruk ikut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan usaha kecil yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah.

Alasan-alasan usaha kecil bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah sebagai berikut (Suparmi, 2001):

1.      Sebagian besar usaha kecil memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.

  1. Sebagian besar usaha kecil tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda usaha skala besar yang banyak tergantung kepada perbankan, jika sektor perbankan bermasalah, maka ikut terganggu kegiatan usahanya, sedangkan usaha kecil dapat bertahan. Di Indonesia, usaha kecil mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.
  2. Usaha kecil mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing. Dampaknya usaha kecil mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan usaha kecil mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-masuk tidak ada.
  3. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, usaha kecil mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan
    baku. Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Akan tetapi, karena bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar.
  4. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya.
    Para penganggur tersebut memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah usaha kecil meningkat.

Pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, usaha kecil dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian, usaha kecil dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan­-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan usaha kecil harus dihilangkan. Konstelasi kebijakan ekonomi pemerintah harus menempatkan usaha kecil sebagai prioritas utama dalam pemulihan ekonomi, untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Meninjau dari keunggulan-keunggulan dan juga kendala-kendala yang dihadapi usaha kecil di atas, maka perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah yang dapat membantu perkembangan usaha kecil, mengingat usaha kecil mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian rakyat. Beberapa kebijakan yang dapat membantu perkembangan usaha kecil antara lain kebijakan permodalan melalui kredit dan sistem anak angkat dengan perusahaan besar, kebijakan pembinaan manajemen, kebijakan perluasan pemasaran bagi produk usaha kecil, dan lain-lain.

Sebagai suatu area usaha tempat orang menggantungkan nasibnya, usaha kecil tidak boleh mati. Ia harus tumbuh dan berkembang, atau sekurang-kurangnya bertahan (survive). Tekad untuk survive dan tumbuh tersebut menuntut kemampuan usaha kecil dan para pendukungnya untuk memahami situasi internal (kekuatan dan kelemahan) maupun situasi eksternalnya (peluang dan tantangan). Termasuk ke dalam situasi internal adalah: sumber daya yang dimiliki, kebijakan yang telah dijalankan serta hasilnya. Sedangkan situasi eksternal adalah kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi serta kondisi kelompok pesaing ataupun kelompok pendukungnya.

Berdasarkan atas mandat dan misi tersebut serta informasi mengenai faktor-faktor internal dan eksternal, sangat penting untuk diformulasikan isu-isu strategis atau pertanyaan-pertanyaan pokok bagi perumusan pengembangan usaha kecil. Isu strategis penting dibentangkan untuk melihat peluang pengembangan peranan masing-masing aktor maupun mitra yang menaruh perhatian (concern) terhadap pengembangan usaha kecil, terutama dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang muaranya bersifat politis-ekonomis. Untuk menyusun isu-isu strategis tersebut, dilakukan pendekatan (approach) melalui pengembangan pola kebijakan, program, aksi, keputusan atau alokasi sumber daya yang kesemuanya tersusun ke dalam rangkaian rencana strategis.

 

 





PENGARUH KEADAAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN GIANYAR

15 06 2007


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda reformasi yang akan terus menerus dilaksanakan oleh negara dan bangsa Indonesia adalah mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan sebutan good governance. Adapun salah satu ciri good governance tersebut adalah pemerintahan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang kependudukan (Soleh, 2001 : 23).

Fasilitas pelayanan yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehubungan dengan bidang administrasi kependudukan, antara lain (Samsubar, 2003 : 229) :

  1. Pembuatan Surat Keterangan, yang fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
  2. Pembuatan Pengantar Surat Keterangan Kelakuan Baik.
  3. Pembuatan Pengantar Surat Keterangan Penduduk Sementara.
  4. Pembuatan Surat Keterangan Belum Menikah.
  5. Pembuatan Surat Keterangan Bepergian.
  6. Pembuatan Surat Keterangan Kelahiran ( Triplikat ).
  7. Pembuatan Surat Keterangan Kematian.
  8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah.
  9. Pembuatan Surat Keterangan Kedatangan Penduduk, yang digunakan untuk pengurusan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga.
  10. Pembuatan Laporan Kependudukan (Jumlah Penduduk), baik bulanan, tribulan, semester dan tahunan.
  11. Pembuatan Laporan Kependukukan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain.

     

    Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik (Cahyono, 2000 : 23).

    Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini masih belum memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.

    Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia mempunyai ciri prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit, proses pelayanan memakan waktu lama dan hasilnya seringkali menimbulkan ketidak-pastian hukum, seperti masih adanya KTP palsu dan KTP ganda. Hal ini disebabkan antara lain karena belum adanya standar nasional tentang bentuk database kependudukan hingga komunikasi data (interkoneksi) antara database-database regional tidak dapat dilakukan secara elektronik (http://www.gtzsfgg.or.id, download tanggal 1 Maret 2004). Pengeluaran KTP dewasa ini hanya berdasarkan permohonan/aplikasi seseorang dan tidak berdasarkan database kependudukan yang akurat, sehingga masih sangat rentan terhadap adanya peluang-peluang timbulnya KTP palsu dan KTP ganda (Sinungan, 2000 : 117).

    Indonesia pernah melaksanakan uji coba sistem administrasi kependudukan pada tahun 1995, melalui proyek SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) di 107 kabupaten dan kota. Hasil yang diharapkan dari uji coba sistem tersebut adalah terbangunnya database kependudukan dan pelayanan KTP Nasional yang berwarna biru dengan logo garuda. Pada pelaksanaannya proyek tersebut kurang berhasil. Dari 107 kabupaten/kota tersebut, 43 kabupaten/kota memiliki permasalahan, antara lain akibat tidak terintegrasinya database secara LAN sehingga tidak dapat mengakses sistem informasi yang telah ada sebelumnya pada Pemda, sehingga beberapa kabupaten/kota kembali lagi menggunakan sistem lama dengan bentuk KTP berwarna kuning (http://www.gtzsfgg.or.id, download tanggal 1 Maret 2004).

    Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah geografis yang sangat luas dan terdiri dari belasan ribu pulau, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak yaitu lebih dari 200 juta jiwa, serta tidak merata kepadatannya. Kondisi yang demikian banyak menimbulkan permasalahan di bidang administrasi kependudukan, terutama karena belum memiliki database-database kependudukan yang memungkinkan tukar menukar data secara lancar.

    Khusus sehubungan dengan transfer data kependudukan secara elektronik antar daerah pernah dikaji kelayakan Sistem Komunikasi Dalam Negeri (Siskomdagri), yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan Siskomdagri dinilai sangat mahal dan teknologinya tertinggal. Bila tidak segera di upgrade atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi baru, maka praktis biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut menjadi kurang bermanfaat (http://www.gtzsfgg.or.id, download tanggal 1 Maret 2004).Saat ini penanganan administrasi kependudukan belum bersifat nasional dan terpadu serta masih tersebar di berbagai sektor dan instansi. Hal ini antara lain disebabkan (Wicaksono, 2003 : 11) :

    1. Belum tersedianya peraturan perundang-undangan secara nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan pelayanan KTP, yang sesuai dengan kondisi saat ini. Peraturan yang ada masih berdasarkan peraturan pada jaman kolonial, seperti untuk Catatan Sipil, yaitu :a. Statsblaad 1849 No. 25 (Pencatatan Sipil untuk warga Eropa)b. Statsblaad 1917 No.130 (Pencatatan Sipil untuk warga Tionghoa dan timur asing lainnya)c. Statsblaad 1920 No. 751 (Pencatatan Sipil untuk warga Jawa dan Madura Pribumi).d. Statsblaad 1933 No. 75 (Pencatatan Sipil untuk warga Kristen Jawa, Madura dan Minahasa)
    2. Belum tertatanya fungsi-fungsi, kewenangan dan kelembagaan yang menangani sistem administrasi kependudukan;
    3. Belum sempurnanya sistem dan prosedur pelayanan di bidang administrasi kependudukan serta pelayanan KTP;
    4. Sistem perekaman dan pengolahan data belum mendayagunakan teknologi informasi yang terpadu, sehingga:a. Perekaman data tidak real time (on-line)b. Belum relational (interface) antar Bank Datac. Belum terdapatnya kesesuaian (compatible) antar sistemd. Terbatas hanya pada otomatisasi perkantoran (cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta-akta)e. Kualitas sistem bank data rendah (belum relational, aksesibilitas rendah, dan aplikasi penyajian informasi terbatas).
    5. Belum terlaksananya Administrasi Kependudukan secara tertib:a. Pendaftaran penduduk yang kurang dapat dipercayab. Tidak tersedianya transfer data antara Catatan Sipil dan Pendaftaran Pendudukc. Kepemilikan dokumen penduduk di kota banyak ganda, dan di pedesaan banyak yang tidak punya dokumen, sebagai akibat dari belum adanya sistem insentif dan disinsentif bagi masyarakat.

     

    Di bidang kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan di Kabupaten Gianyar adalah belum tertibnya administrasi kependudukan yang menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai bidang kependudukan. Padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk perencanaan berbagai aspek kependudukan, termasuk perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban dan sebagainya. Penyuluhan masalah tertib administrasi kependudukan, termasuk penerapan law enforcement serta pengendalian penduduk sudah harus dimulai, apabila tidak ingin menjadi wilayah yang padat dan kumuh dengan daya dukung lingkungan hidup yang semakin berkurang.

    Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar mencapai 351.598 orang, tinggal di wilayah yang relatif sempit sekitar 650 km2, dengan aneka ragam latar belakang sosial ekonomi dan kelompok etnis. Gambaran keadaan penduduk seperti tersebut diatas dapat menjadi potensi pembangunan, sekaligus pula dapat menjadi faktor penghambat pembangunan.

    Dalam upaya mewujudkan misi Kabupaten Gianyar memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional serta mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas layanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gianyar berusaha menertibkan administrasi kependudukan di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Gianyar. Terciptanya ketertiban di bidang administrasi kependudukan, akan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gianyar untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gianyar sedang berusaha mencari sistem dan cara yang terbaik yang dapat digunakan untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang kependudukan yang mudah, cepat dan efektif dalam pelaksanaannya.

    Dalam melakukan pembangunan di bidang administrasi kependudukan tersebut, pemerintah Kabupaten Gianyar membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan yang dimaksud. Partisipasi ini dibuka sampai pada level terkecil dalam masyarakat, yang berupa keluarga.

    Bentuk partisipasi yang diharapkan dari setiap keluarga dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan adalah kepala keluarga atau wakilnya, secara konsisten melaporkan keadaan keluarganya. Keadaan keluarga dimaksud, baik berupa jumlah keluarga yang bertambah karena kelahiran, kedatangan tamu keluarga baik yang bersifat menetap maupun yang bersifat sementara, menampung anggota masyarakat yang terkena musibah, dan lain-lain, maupun yang berupa jumlah keluarga yang berkurang karena kematian, pindah ke luar kota untuk sementara maupun menetap, pergi ke luar negeri, dan sebagainya.Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat kadang kala sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat yang bersangkutan.

    Masyarakat Kabupaten Gianyar terdiri dari berbagai macam lapis sosial yang hidup dan menyebar di desa-desa dan kecamatan yang ada. Keadaan sosial yang paling menonjol yang membedakan masyarakat di Kabupaten Gianyar meliputi pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan kepala keluarga. Pendapatan keluarga merupakan pendapatan yang diperoleh keluarga dalam waktu satu bulan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga. Faktor ini dianggap penting untuk diteliti, karena untuk dapat berpartisipasi di dalam pembangunan administrasi di bidang kependudukan, kepala keluarga yang mempunyai penghasilan sedikit diasumsikan hanya akan mempunyai sedikit waktu, karena sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga.Pendidikan, meliputi pendidikan kepala keluarga.

    Peran faktor pendidikan dianggap cukup menentukan dalam partisipasi anggota masyarakat di dalam pembangunan administrasi kependudukan, karena semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya akan pentingnya pembangunan administrasi di bidang kependudukan, sehingga semakin tinggi pula partisipasinya. Pekerjaan, meliputi pekerjaan kepala keluarga. Pekerjaan merupakan faktor yang dianggap juga berpengaruh terhadap partisipasi di bidang pembangunan administrasi kependudukan, karena pekerjaan yang dilakukan mempengaruhi kesibukan yang dialami oleh masing-masing anggota masyarakat. Semakin sibuk seorang anggota masyarakat dengan pekerjaannya, maka semakin sedikit waktu yang dimilikinya untuk ikut berpartisipasi di bidang pembangunan administrasi kependudukan.

    Berkaitan dengan keadaan sosial penduduk Kabupaten Gianyar, khususnya di desa Petak Kaja dan Kelurahan Gianyar yang termasuk dalam Kecamatan Gianyar, maka ingin diteliti pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan administrasi kependudukan.

     

    B. Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

    Bagaimana pengaruh keadaan sosial masyarakat yang terdiri dari aspek pendapatan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan kepala keluarga, terhadap pembangunan di bidang pembangunan administrasi kependudukan di Kecamatan Gianyar?

     

    C. Tujuan Penelitian

    Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

    1.      Untuk mengetahui pengaruh keadaan sosial masyarakat yang terdiri dari aspek pendapatan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan kepala keluarga, terhadap pembangunan di bidang pembangunan administrasi kependudukan di Kecamatan Gianyar.

    2.      Untuk mengetahui pelaksanaan adminstrasi kependudukan di Kecamatan Gianyar.

     

    D. Manfaat Penelitian

    Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

    1.        Dalam rangka penyempurnaan Sistem Administrasi Kependudukan di Kecamatan Gianyar, dapat diberikan saran tentang Sistem Administrasi Kependudukan yang mencakup Pendaftaran penduduk, Pencatatan penduduk, Sistem Informasi Kependudukan dan Pemanfaatannya oleh berbagai pihak yang diatur dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pelayanan publik.

    2.        Dalam rangka peningkatan partisipasi seluruh masyarakat Kecamatan Gianyar terhadap pembangunan administrasi kependudukan, dapat diberikan saran mengenai cara peningkatan partisipasi tersebut dengan memperhatikan keadaan sosial masyarakat yang terdiri dari pendapatan kepala keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anak dalam keluarga.

    3.        Dapat disumbangkan kepada Universitas Udayana di Bali yang berupa hasil penelitian di bidang administrasi kependudukan.

     

    E. Keaslian Penelitian

    Penelitian yang berkaitan dengan administrasi kependudukan pernah dilakukan oleh Joseph Carney (2002) dari Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Penelitian dilakukan di negara Peru yang masih tergolong negara dunia ketiga. Dalam penelitiannya, Carney menemukan bahwa di negara Peru sistem administrasi kependudukan masih sangat manual. Oleh karena itu sangat sulit untuk melacak data seorang warga negara yang tinggal di Peru maupun warga negara asing yang masuk ke Peru. Dengan adanya kesulitan data seperti itu, maka banyak masalah yang ditemui dalam bidang kependudukan, antara lain tidak dapat menentukan secara pasti jumlah penduduk yang tinggal dan yang masuk ke Peru. Berdasarkan hasil temuannya tersebut, maka Carney memberikan rekomendasi untuk menerapkan sistem statistik kependudukan yag dapat diakses secara online.

    Sistem ini memungkinkan pengaksesan yang mudah dan cepat dengan hasil yang akurat.Penelitian yang lain pernah dilakukan oleh SfGG (Support for Good Governance) yang bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemPAN) pada tahun 2002.

    Penelitian yang dilakukan bersifat pencarian cara yang paling tepat untuk mengadministrasikan masalah kependudukan di Indonesia, jadi bukan merupakan penelitian di suatu wilayah, tetapi penelitian tentang cara yang terbaik yang dapat digunakan untuk mengatasi kesemrawutan sistem administrasi kependudukan di Indonesia.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem networking merupakan cara yang paling tepat untuk mengatasi berbagai kelemahan di bidang administrasi kependudukan. Melalui sistem ini, data penduduk dapat diakses dari manapun dan dapat digunakan oleh siapapun dengan mudah. Selain itu pembaharuan data kependudukan dapat dilakukan dengan mudah sehingga setiap saat tersedia data kependudukan yang up to date.Kedua penelitian di atas pada dasarnya tidak sama dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada adanya kajian terhadap partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di bidang administrasi kependudukan. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.





    HUBUNGAN ANTARA JOB EMBEDDEDNESS DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PADA KARYAWAN PT BANK DANAMON JAKARTA

    15 06 2007

    BAB I

    PENDAHULUAN

     

    A.      Latar Belakang Masalah

    Salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa adalah perbankan. Sebagai institusi pelayanan keuangan yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyaluran dana (lembaga intermediary), bank banyak menghadapi kendala dan tantangan (Jannah, 2003). Hal ini dikarenakan ciri dunia dalam era globalisasi ialah terjadinya perubahan dengan sangat cepat (Siagian, 2000).

    Kepercayaan masyarakat pada institusi perbankan pernah mengalami tantangan yang paling besar ketika terjadi krisis moneter tahun pada 1997. Pada saat itu banyak bank yang mengalami likuidasi dikarenakan menurunnya kinerja bank. Faktor penyebabnya antara lain adalah melemahnya manajemen bank (tidak profesional) dan minimnya kepatuhan karyawan terhadap peraturan perbankan (Warta BRI, 2002). Banyaknya bank yang mengalami likuidasi menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan menjadi turun. Akibatnya masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan lembaga keuangan bank dan hal ini membuat pemulihan sektor perbankan menjadi sulit.

    Hal ini hanya merupakan satu contoh saja untuk membuktikan bahwa peranan karyawan dalam organisasi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Apabila sumber daya manusia perbankan baik, maka akan membuat organisasi perbankan berjalan dengan baik, demikian pula sebaliknya.Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, diketahui bahwa masyarakat menginginkan sektor perbankan yang mampu melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediary dengan baik. Pemenuhan tuntutan itu sangat tergantung kepada karyawan bank sebagai ujung tombak pelayanan perbankan kepada masyarakat. Mengingat peran karyawan bank yang cukup dominan terhadap tingkat risiko operasional bank maka kualitas dan lingkungan kerja bank harus terus ditingkatkan. Ketidakmampuan manajemen bank dalam mengelola sumber daya manusia dengan baik akan mengakibatkan tingkat risiko operasional yang berbahaya.

    Dalam kaitan itu sumber daya manusia mempunyai peran yang signifikan untuk membawa bank mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan asset penting yang sangat berharga untuk menunjang keberhasilan organisasi. Kegiatan-kegiatan pengembangan menjadi penting untuk mencapai tujuan tersebut dan merupakan investasi sumber daya manusia. Investasi pada sumber daya manusia memang tidak dapat diukur keuntungannya dalam jumlah rupiah, tetapi akan dapat diamati dan dirasakan keberadaannya. Untuk mencapainya pihak perusahaan berusaha menciptakan atmosfir yang mengutamakan kepentingan nasabah dengan melakukan pemberdayaan (empowerment) karyawan sebagai subjek yang dinamis, untuk melakukan tindak produktif dalam suatu tim. Selain itu pihak perusahaan harus terus berusaha menciptakan pelayanan yang optimal dalam hal perencanaan (mind set) tentang mutu maupun kecakapan (skill set) yang tepat disaat bertindak. Untuk mencapai hal tersebut karyawan harus memiliki organizational citizenship behavior yang tinggi (Majalah Bagi Manajer & Eksekutif, 2002).

    Menurut Organ (2002) organizational citizenship behavior merupakan perilaku yang berdasarkan kesukarelaan yang tidak dapat dipaksakan pada batas-batas pekerjaan dan tidak secara resmi menerima penghargaan tetapi mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan produktivitas dan keefektifan organisasi. Lebih lanjut Organ (dalam Lepine dkk, 2002) menerangkan bahwa organizational citizenship behavior dapat memberikan sumbangan peningkatan sistem sosial dalam ruang lingkup keseluruhan organisasi. Dengan adanya organizational citizenship behavior yang tinggi diharapkan berdampak baik bagi pelayanan terhadap nasabah. Dalam hal ini karyawan diharapkan lebih cakap, lebih responsif, lebih sigap, ramah terhadap nasabah dalam menjalankan tugas dan tetap bertahan di perusahaan serta merasa mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan perusahaan.

    Frances, dkk. (2001) mengemukakan bahwa organizational citizenship behavior adalah perilaku yang berdasarkan kesukarelaan yang berada di luar persyaratan formal dari pekerjaan. Perilaku yang dilakukan tersebut mempunyai kontribusi bagi keefektifan organisasi. Smith (dalam Lepine dkk, 2002) menjelaskan bahwa organizational citizenship behavior sebagai perilaku yang menguntungkan organisasi dan tidak menerima penghargaan secara tegas karena perilaku yang dilakukan bukan merupakan tuntutan pekerjaan atau bukan termasuk dalam pekerjaan formal di tempat kerja. Adapun Organ (2002) menggambarkan organizational citizenship behavior sebagai kebebasan individu menentukan perilaku yang berperan membantu perkembangan produktivitas organisasi, tetapi secara formal diperlukan dalam keadaan darurat.

    Organizational citizenship behavior dalam bidang pekerjaan di dalam dunia perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, mengingat pentingnya pelayanan kepada nasabah yang akan menentukan baik buruknya perusahaan. Pekerja yang mempunyai organizational citizenship behavior yang tinggi dapat menciptakan suasana positif dalam lingkungan kerja yang akan berpengaruh juga terhadap kinerja di ruang lingkup perusahaan secara keseluruhan. Organizational citizenship behavior sangat berpengaruh dalam kesuksesan suatu organisasi, hal ini bisa dilihat dari dimensi-dimensi organizational citizenship behavior yang mempunyai hubungan yang setara dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi, kejujuran, sikap ketelitian dan dukungan pimpinan (Lepine, dkk. 2002).

    Pada kenyataannya di lapangan karyawan justru sering merasa tidak betah bekerja di dalam perusahaan. Apabila ada perusahaan lain yang menawarkan kesempatan dan gaji yang lebih baik, maka karyawan tidak segan-segan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Secara manusiawi hal ini adalah wajar, mengingat setiap manusia bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi bagi perusahaan hal ini merupakan sesuatu yang merugikan, mengingat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk merekrut karyawan baru dan memberinya keterampilan yang mendukung pelaksanaan tugasnya tidak sedikit. Kondisi tersebut dikarenakan job embeddedness (rasa memiliki) karyawan masih kurang. Karyawan yang mempunyai job embeddedness yang tinggi kemungkinan besar akan mempunyai OCB yang tinggi. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara job embeddedness dengan OCB.

     

    B. Rumusan Masalah

    Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah hubungan antara job embeddedness dimensi off the job dan on the job dengan OCB?

     

    C. Tujuan Penelitian

    Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan job embeddedness dengan OCB.

     

    D. Manfaat Penelitian

    Penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut :

    1.      Bagi penulis

    Dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah di lapangan.

    2.      Bagi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

    Dapat menambah kajian tentang perilaku sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan job embeddedness dan OCB.

    3.      Bagi perusahaan

    Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam meningkatkan job embeddedness dan OCB karyawan.

     





    Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

    15 06 2007

    BAB I

    PENDAHULUAN

     

    A.    LATAR BELAKANG

    Dalam wacana kebangsaan, Pemerintah memiliki kewajiban mendasar untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan publik melalui berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sejauh mana masyarakat telah merasakan kepuasan atas penyelenggaraan pelayanan-pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur yang mendasar untuk menentukan kinerja pelaksana tugas-tugas Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.Tidak dipungkiri, bahwa walaupun selama masa Orde Baru secara yuridis kegiatan Pemerintahan Daerah telah didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan adanya desentralisasi pemerintahan, namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut lebih cenderung bersifat sentralistik.

    Secara realitas, berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan sama sekali tidak mencerminkan  aspirasi masyarakat, tidak bertanggung jawab, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.Konsep otonomi dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah selama masa Orde Baru secara keseluruhan relatif masih belum mampu memberi andil bagi kepuasan publik. Bahkan terdapat kecenderungan hanya untuk memperkokoh intervensi Pemerintah Pusat dan melanggengkan kedudukan penguasa Orde Baru di tengah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah. Terdapatnya dominasi dalam pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara psikologis telah melahirkan sikap ketergantungan Daerah terhadap Pusat.Akhirnya, walaupun terdapat reformasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun bagi beberapa daerah telah menimbulkan keragu-raguan dan kegamangan atas kemampuannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri.

    Terdapat beberapa hal mendasar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang perlu diperhatikan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yaitu:1.      Antara daerah Kabupaten dan daerah Propinsi tidak memiliki hubungan secara hierarkis-organisasional. Dengan kata lain, bahwa daerah Kabupaten bukan lagi merupakan bawahan dari daerah Propinsi, tapi keduanya memiliki kesejajaran kedudukan hukum. Sehingga tidak lagi dikenal Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.2.      Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan lagi merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, tapi menjadi badan legislatif yang selain memiliki kesejajaran dengan Kepala Daerah juga memiliki kewenangan untuk memilih, mengawasi, bahkan memberhentikan Kepala Daerah.Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah memiliki peranan yang lebih independen dan memiliki keleluasaan serta fleksibilitas yang lebih besar dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat.

    Oleh karena itu, jajaran Pemerintahan Daerah dituntut untuk memiliki daya kemampuan yang memungkinkan terlaksananya pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.Menyadari bahwa penyerahan kewenangan dalam kerangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusianya, maka ketiga hal tersebut harus benar-benar dipersiapkan dengan matang oleh jajaran pemerintahan terkait. Sehingga seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Dalam konsepsi desentralisasi, terhadap daerah-daerah diberi otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Namun, pemberian otonomi di Indonesia selama ini banyak kalangan  yang memandang kurang tulus atau setengah hati, karena hak otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah masih sangat kecil, sehingga terdapat kesan bahwa pemberian Otonomi Daerah hanyalah ekornya saja tetapi kepalanya tetap dipegang oleh Pusat.

    Kondisi ini menyebabkan daerah-daerah yang kaya akan mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat yang pada akhirnya menimbulkan berbagai tuntutan yang mengarah pada disintegrasi bangsa, sebagaimana realitas politik dan pemerintahan yang lagi marak akhir-akhir ini.Akibatnya di antara mereka terjadi beragam persepsi dan asumsi oleh aparat pelaksananya terutama di tingkat bawah yang dalam berbagai kondisi waktu tertentu membuka peluang atas terjadinya penyimpangan/penyelewengan. Hal ini disadari, mengingat perundangan tersebut merupakan sesuatu yang baru dikenal oleh masyarakat kita, terutama masyarakat birokrasi di daerah. Salah satu isu yang sedang mengemuka di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sleman adalah munculnya kebijakan dari jajaran Pemerintah Daerah untuk menggali dana pembangunan sebesar-besarnya.

    Dalam pada ini juga terjadi eksploitasi terhadap berbagai aktivitas ekonomis masyarakat setempat melalui pengenaan berbagai bentuk dan jenis pajak dan restribusi daerah.  Khususnya di Kabupaten Sleman selain telah dibentuk  lembaga pemerintahan yang baru seperti Kantor Perijinan Daerah, juga telah dilakukan peningkatan eselonisasi bagai beberapa pejabat daerah, serta diadakan perombakan/perubahan status berbagai unit kerja Pemerintah Daerah dengan mendirikan beberapa unit kerja berbentuk Badan.Dengan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang kondisi empiris dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di lingkungan daerah Kabupaten Sleman dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)”. 

     

    B.     RUMUSAN PERMASALAHAN

    Menyadari masih adanya bervariasi persepsi dan penafsiran terhadap keberadaan dan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut, maka selain adanya pemantauan yang memang sudah ada, maka upaya untuk dapat mendeteksi berbagai permasalahan yang secara lebih jauh dan lebih dini juga perlu terus dilakukan secara khusus. Melalui kegiatan seperti ini diharapkan akan dapat diperoleh pemahaman secara lebih jernih dan tajam terhadap berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.

    Pemahaman secara lebih dalam dimaksud pada gilirannya akan dapat digunakan sebagai acuan bagi upaya untuk menemukan suatu model atau strategi yang tepat tentang implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang seharusnya diterapkan.Dengan melakukan penelitian ini ditujukan untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di sekitar kerangka perumusan masalah:

    1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Kabupaten Sleman?
    2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Kabupaten Sleman?


    C.    TUJUAN PENELITIAN

    Sebagaimana digambarkan dalam permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

    1. Mengetahui lebih dalam tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Kabupaten Sleman.
    2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah di Kabupaten Sleman.

     

    D.    MANFAAT PENELITIAN

    Dengan suatu asumsi bahwa suatu kebijakan tidak pernah dapat dirumuskan secara sempurna dan langsung dapat memecahkan suatu masalah secara tuntas, maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sehingga pelaksanaan program tersebut benar-benar secara terkendali mengarah pada tujuan yang direncanakan. 

     

    E.     KEGUNAAN PENELITIAN

    Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memiliki nilai kegunaan baik bagi penulis, bagi lembaga yang diteliti, maupun bagi ilmu pengetahuan. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperkaya wawasan penulis yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan khususnya dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu juga akan diperoleh pengetahuan baru tentang hal ikhwal yang berkaitan dengan pendanaan proses Pemerintahan Daerah.Di samping itu juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan konsepsi perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.Selanjutnya, bagi dunia akademik hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

     








    Follow

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Join 94 other followers