Home » Tesis Magister Administrasi Pembangunan

Category Archives: Tesis Magister Administrasi Pembangunan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DIMENSI KESEHATAN DASAR DALAM RANGKA MENJAMIN KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS KOTA GEDE II YOGYAKARTA TAHUN 2004


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:”Table Grid”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-tstyle-shading:white; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; color:black; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGridFirstRow {mso-style-name:”Table Grid”; mso-table-condition:first-row; mso-tstyle-shading:#333333; color:white;} table.MsoTableGridLastRow {mso-style-name:”Table Grid”; mso-table-condition:last-row; mso-tstyle-shading:white;} table.MsoTableGridNWCell {mso-style-name:”Table Grid”; mso-table-condition:nw-cell; mso-tstyle-shading:#606060;} table.MsoTableTheme {mso-style-name:”Table Theme”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.    Latar Belakang

Reformasi sebagai bentuk respon positif dalam menyikapi krisis multidimensional yang memunculkan paradigma baru penyelenggaraan kehidupan bernegara terhadap norma efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya telah membawa beberapa hal; pertama, reformasi sistem politik untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis melalui keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam proses politik yang menyangkut kepentingan publik ; kedua, tuntutan good governance and clean government dalam penyelenggaraan negara yang didukung dengan prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme dan demokratis seperti yang dikumandangkan oleh World Bank, UNDP, United Nation dan beberapa lembaga international lainnya.

          Arus reformasi telah melahirkan Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 2000, ternyata bukan saja telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam tataran dan berbagai praktek penyelenggaraan pemerintah di daerah, tetapi juga menimbulkan permasalahan baik menyangkut konsep maupun inkonsistensi dan multitafsir yang mengganggu implementasi otonomi  daerah. Wewenang lebih luas dan lebih besar yang telah diberikan kepada daerah, secara tidak langsung mengikat tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang semakin besar. Pemerintah daerah mengembangkan strategi yang dianggap tepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan tafsir daerah masing-masing, terkadang menimbulkan inkonsistensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan otonomi.

Didalam penjelasan Undang-undang 22 tahun 1999 menyebutkan bahwa pemberian otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Didalam prakteknya, pemerintah daerah dihadapkan kepada persoalan dilematis karena, pada satu sisi berhadapan dengan tugas pokok yang semakin kompleks, akibat tuntutan masyarakat dan disisi lain dihadapkan kepada kelangkaan resoursis yang dimiliki. Dengan alasan mengejar kelangkaan risorsis, pemerintah daerah dapat pula memanfaatkan kewenangan luas tersebut untuk menggali potensi dengan eksploitasi besar-besaran didaerah tanpa batas yang semestinya, apabila tidak dikontrol secara arif dan adil.

Disamping itu, tuntutan era globalisasi yang bercirikan kemampuan untuk mengedepankan comparative dan competitive advantages membuat pemerintah daerah melakukan out sourcing atau importing energy dari luar pemerintah daerah sendiri, seperti dari masyarakat maupun dunia swasta yang profesional diluar pemerintah.

Salah satu dampak globalisasi di era otonomi yang terpenting dan menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendasar adalah bidang jasa dan dampak kesehatan, yang sangat ditentukan oleh lingkup kelompok jasa pelayanan kesehatan yang akan masuk ke Indonesia pada era globalisasi. Dampak yang dimaksud adalah : (1) globalisasi kelompok jasa yang dapat dikonsumsi tanpa perlu mendatangi negara penghasil jasa (across a border); (2) globalisasi kelompok jasa yang untuk menkonsumsinya harus mendatangi negara penghasil jasa (throught consumption abroad) dan (3) globalisasi kelompok jasa yang diselenggarakan oleh suatu sarana asing yang didirikan disuatu negara (throught commercial presence). Secara perspektif positif, kondisi yang strategis tersebut merupakan kesempatan untuk merubah paradigma pelayanan kesehatan masyarakat didalam menyusun suatu isu dan kebijakan desentralisasi.

Permasalahan diatas tentunya menuntut kesiapan sumber daya manusia yang perlu segera diantisipasi secara cermat dan teliti oleh pemerintah daerah. Dampak dari reformasi pasca otonomi dan tuntutan globalisasi, ada yang menimbulkan kondisi positif dan ada yang negatif, yang positif dapat digunakan dan dikembangkan sedangkan yang negatif dijadikan sebagai kontrol untuk pencapaian perbaikan. Misalnya tanpa dapat dibendung lagi, kerjasama multilateral dan global secara perlahan akan diperbanyak dan terus ditingkatkan oleh daerah, karena banyak masalah global yang tidak bisa lagi diatasi atau ditanggulangi beberapa negara, tetapi perlu pemecahan bersama dan mengikut sertakan pula aktor-aktor non negara dengan fasilitas kesehatan swasta berkapasitas global dan memiliki profesionalitas yang teruji.

Untuk itu, peran negara menyikapi fenomena dimulai dengan langkah merumuskan kebijakan yang ideal dan berstrategi diera otonomi dan globalisasi, salah satu alternatif melalui penetapan suatu standar. Misalnya, Standar Pelayanan kesehatan digunakan sebagai langkah untuk menciptakan kebijakan menjaga mutu pelayanan oleh pemerintah, sebab menjaga mutu merupakan sebuah kegiatan yang berkelanjutan yang disusun secara objektif dan sistematis dalam memantau dan menilai mutu serta kewajaran suatu pelayanan dengan memanfaatkan barbagai peluang yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan yang diselenggarakan serta menyelesaikan berbagai masalah yang ditemukan. Memanfaatkan peluang yang tersedia memberi makna dan mempunyai semangat kewirausahaan (entrepreneur) yang positif apabila ditangani dengan arif oleh institusi penyelenggara pelayanan masyarakat (publik).

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Propinsi Yogyakarta No. 123 tahun 2003, tanggal 11 september 2003, diperhitungkan dapat menilai kinerja unit pelayanan kesehatan, sebab kualitas pelayanan menjadi terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini cukup beralasan sebab format standar SPM memuat 3 (tiga) materi pokok, yaitu rincian kewenangan, jenis pelayanan dan indikator pencapaian atau penyelesaian dari aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan. Standar Pelayanan Minimal kesehatan merupakan standar pelayanan publik untuk menjamin minimum pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh masyarakat dari Pemerintah.

Image yang sering melekat pada organisasi publik adalah berbelit-belit, lambat dan tidak responsif. Image ini juga melekat pada pelayanan kesehatan seperti puskesmas, sehingga menurut Cooper dan Denhart dalam Dwiyanto (2003),  pilihan yang tepat untuk membangun birokrasi yang bersih dan accountable adalah adanya kontrol internal dan eksternal. Beberapa aspek yang termasuk kontrol adalah etika, standar dan norma-norma profesi. Nilai-nilai ini apabila dapat dilembagakan akan menjadi sumber tuntutan bagi para pejabat publik dalam bertindak.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagai salah satu institusi fasilitas pemerintah daerah dan sebagai lini terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan non-profit kepada masyarakat dan merupakan ujung tombak dalam sistem kesehatan Nasional, juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik berdasarkan wewenang tugas pokok dan fungsinya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, masalah dan kemampuan Puskesmas tersebut. Masalah globalisasi kesehatan membawa konsekuensi, yaitu kompetensi pelayanan kesehatan pemerintah akan terdesak oleh investasi asing dan minimal membentuk persepsi masyakat tentang pelayanan yang layak diterima. Akibat dari tuntutan masyarakat tersebut, profesionalisme pelayanan semakin dipacu tetapi berdasarkan koridor kebijakan standar pelayanan yang telah disusun.

Berdasarkan laporan hasil penelitian disertasi pada majalah Populasi edisi 14 oleh Widaningrum (2003) yang mengutip Liberman dan Marzuki  bahwa, angka kunjungan ke Puskesmas dan Posyandu menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Kemudian dari kutipan data BPS, angka kesakitan telah mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2000 seperti pada uraian table dibawah ini :

Tabel 1

Angka Kunjungan Puskesmas, Posyandu

Dan Angka Kesakitan Indonesia (%)

 

Tahun

Angka kunjungan Puskesmas

Angka kunjungan Posyandu

Angka Kesakitan

 

 

 

 

1995

4.66

1.69

-

1997

4.31

1.66

25.4

1998

3.25

1.01

-

2000

-

-

25.6

 Sumber Data :    Liberman – Marzoeki dan BPS ,  Majalah Populasi edisi 14,  2003

 

Berdasarkan kutipan dari buku Profil Statistik Provinsi Yogyakarta (2000;21), hasil pengolahan data Kor Susenas Tahun 2000 menunjukkan alternatif kunjungan ke pelayanan kesehatan milik Pemerintah untuk daerah perkotaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbanyak ke puskesmas sebesar 27,22 %, setelah pelayanan praktek dokter swasta seperti pada uraian tabel dibawah ini:

Tabel 2

Persentase Kunjungan Penduduk ke pelayanan kesehatan menurut

Tempat pelayanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000

Tempat Pelayanan

Perkotaan

Perdesaan

Wanita

Laki-laki

Total

Wanita

Laki-laki

Total

RS Pemerintah

5.35

7.32

6.22

3.95

3.91

3.93

RS Swasta

3.87

5.36

4.56

1.32

5.13

3.20

Praktek Dokter

29.27

39.54

34.02

26.25

27.34

26.79

Puskesmas

31.82

21.88

27.22

23.71

20.81

22.28

Pustu

5.87

4.25

5.12

11.66

8.54

10.13

Poliklinik

1.85

0.52

1.24

0.94

0.35

0.65

Praktek Petugas Kes

18.08

16.77

17.47

27.95

32.53

30.19

Dukun/Tabib/sinse

1.42

2.66

2.00

2.78

1.50

1.66

Polindes

0.29

0.34

0.31

0.31

0

0.16

Posyandu

2.18

1.46

1.85

1.17

0.89

0.03

Sumber Data : Kor. Susenas : pada buku Profil Statistik DIY,  2000

Diera desentralisasi, kemandirian Puskesmas terus ditingkatkan melalui perluasan kewenangan dalam pengadaan sarana dan prasarana, termasuk peralatan dan perangkat medis maupuin non medis. Peningkatan wewenang tersebut telah memungkinkan Puskesmas untuk menggerakkan potensi masyarakat, termasuk menghimpun dana lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya.

Puskesmas Kota Gede II merupakan salah satu fasilitas organisasi publik diwilayah pemerintahan kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melaksanakan tujuan :

1.      Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.

2.      Memberikan layanan kesehatan yang mudah dan murah.

Ditinjau dari lokasi yang berada tepat dipinggir jalan raya dan memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat mudah, penetapan biaya berobat yang relatif murah menyebabkan layanan kesehatan oleh puskesmas cukup banyak digunakan masyarakat didalam dan luar lintas wilayahnya (Masyarakat Kabupaten Bantul) sebagai pilihan pertama sekali ketika menghadapi masalah kesehatan mereka, maka puskesmas ini relatif mudah terjangkau.

Berdasarkan Profil kesehatan Puskesmas Kota Gede II tahun 2002, dilaporkan bahwa pencapaian target tarif setoran yang disepakati senantiasa dapat dipenuhi bahkan sering melebihi setoran yang ditetapkan. Namun prestasi belum pernah masuk kedalam kategori 10 (sepuluh) besar bahkan pernah menduduki ranking terendah pada urutan ke-18 se-kota Yogyakarta.

Tabel  3

Penetapan Kebijakan Biaya Berobat Dan Rencana kenaikan

Tarif Berobat Pada Puskesmas Kota Gede II Tahun 2004

 

RINCIAN BIAYA PER-PERIODE

<  Tahun 2000

Tahun 2000 – Saat ini

2005 #)

Rp. 300.-

Rp. 600.-

Rp. 4.000

Sumber : Wawancara Dengan Kepala Puskesmas Kota Gede II, Agustus 2004

#)  = Rencana kenaikan untuk seluruh kota Yogyakarta.

 

Dalam rangka swadana puskesmas era otonomi, maka pada tahun 2005 akan diberlakukan tarif  berobat sebesar Rp. 4000.- untuk setiap pasien, artinya akan terjadi kenaikan lebih besar 6 (enam) kali lipat lebih dari penetapan tarif sebelumnya. Hal ini dipertimbangkan untuk mengejar kebutuhan peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan mandiri di kota Yogyakarta seiring peningkatan kompetisi dengan sarana-sarana kesehatan swasta yang berada dalam wilayah Rejowinangun seperti: RS Bersalin Permata Bunda, Pengobatan Puri Adisti, Klinik IBI, Pengobatan lengkap Hidayatullah, Pengobatan Spesialis Medika dan puluhan praktek Bidan / dokter lainnya yang mengadakan tindakan profesional dan telah memberlakukan tarif jauh lebih besar dibandingkan dengan rencana tarif baru tersebut. Walaupun pada dasarnya puskesmas sebagai institusi yang non-profit milik pemerintah bertarif murah namun diharapkan dapat bersaing, akibat subsidi bantuan yang sangat terbatas dari pemerintah maka pemenuhan tuntutan peningkatan akan dibebankan pada tarif pelayanan yang akan diberikan.

Persoalan menarik lainnya pada tahun 2003 adalah kematian Ibu melahirkan sebanyak 8 orang di Kota Yogyakarta dan salah seorang Ny. Sri Wiji Lestari (30 thn), keluarga miskin (Gakin) diwilayah Rejowinangun, setelah melahirkan di bidan praktek, 9 hari kemudian meninggal pada tanggal 29 september 2003 akibat transfusi cairan tubuh yang tidak optimal pada saat pertolongan darurat di klinik swasta. Dari rekaman kegiatan pelayanan kesehatan, tercatat almarhumah baru sekali memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Kota Gede II, padahal secara prosedur si Ibu wajib menjalani K-4 atau kunjungan ke-empat kehamilan sebelum melahirkan disarana kesehatan. Secara status almarhumah adalah keluarga miskin (Gakin) merupakan tanggung jawab pemerintah Rejowinangun. Peristiwa ini terjadi hanya 18 hari setelah dikeluarkan kebijakan mutu pelayanan minimal yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Provinsi Yogyakarta.

A.     Perumusan Masalah

Materi kebijakan No. 123/2003 tentang SPM merupakan variabel guna menilai permasalahan pelayanan dan pemanfaatan peluang peningkatan pelayan kepada masyarakat diwilayah kerja institusi. Begitu juga yang terjadi di pelayanan Puskesmas Kota Gede II, adanya rencana kenaikan tarif 6 kali dari sebelumnya dan tanggung jawab terhadap permasalahan kesehatan yang telah terjadi, sepantasnya kualitas pelayanan yang diberikan berbanding lurus (linier) dengan keseimbangan wewenang dan tugas pokok Puskesmas, berpedoman standar pelayanan minimal oleh Pemerintah kota Yogyakarta dapat menilai kinerja kegiatan Puskesmas Kota Gede II.

Melalui penelitian kebijakan, bahan masukan lain, yang berfokus terhadap kualitas pelayanan dan berdasarkan pengalaman Puskesmas yang paling kecil, baru mandiri dan pernah menduduki rangking terendah sebagai batas kualitas terendah pelayanan kota Yogyakarta (profil Kesehatan, 2002: 5), dapat disusun kembali SPM yang tepat dan akurat apabila kebijakan Provinsi tersebut akan direvisi atau ditingkatkan pada kesempatan lain, khususnya untuk kepentingan kota Yogyakarta.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dan menyadari pentingnya untuk menjaga kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan kebijakan pelayanan yang ideal. Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal Yogyakarta, dipercaya dapat menggambarkan variabel pelayanan minimal kesehatan di kota Yogyakarta dan seterusnya kepada Puskesmas. Hal ini juga  digunakan untuk melihat gambaran terkini terhadap status perubahan yang terjadi terhadap pelayanan masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target menjadi salah satu alternatif pengukuran kinerja unit pelayanan terdepan Puskesmas Kota Gede II secara minimal dan bertanggung jawab. Keterbatasan pengetahuan ilmu spesialisasi kesehatan sangat banyak serta tuntutan batas lingkup penelitian Administrasi Publik berdasarkan pengetahuan konsentrasi kebijakan terbatas yang diterima selama ini, perlu untuk dilakukan pembatasan masalah penelitian.

Pertimbangan pelayanan Program minimal yang wajib di Puskesmas Kota Gede II, permasalahan pelayanan kesehatan dasar (kematian Ibu hamil kelompok Gakin Rejowinangun) dan rencana kenaikan tarif berobat, maka perhatian dan  lingkup penelitian adalah Pelayanan Kesehatan dasar. Untuk itu, rumusan masalah yang akan dilihat dan diteliti adalah :                 

1.      Seberapa jauh penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dimensi kesehatan dasar Provinsi Yogyakarta nomor 123 tahun 2003 meningkatkan standar kesehatan dasar  dan

2.      Seberapa jauh pencapaian standar tersebut mencerminkan kualitas pelayanan masyarakat, di Puskesmas Kota Gede II Yogyakarta tahun 2004?

B.      Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, sehingga menjadi tema isu  hangat pada era otonomi daerah belakangan ini.

C.     Faedah Yang Diharapkan

Penelitian ini berfaedah baik secara teoritis maupun praktis, yaitu,

1.      Kegunaan teoritis

·       Sebagai sumbangan  penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu administrasi publik untuk bahan rujukan pengembangan penelitian kebijakan Standar pelayanan yang akan datang.

·       Memberikan sumbangan penting dan memperluas ilmu kajian kebijakan yang menyangkut pelayanan kesehatan dasar.

·         Menambah konsep baru sebagai bahan rujukan untuk pengambangan ilmu kebijakan dalam administrasi Publik.

2.      Kegunaan Praktis

·       Hasil penelitian ini dijadikan sumbangan pikiran bagi kepala Puskesmas Kota Gede II untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan melalui kesadaran tanggung jawab dan wewenang tugas yang dapat terukur akibat dari implementasi kebijakan Pelayanan minimum. Dengan demikian pimpinan dapat merencanakan dan menentukan prioritas kerja untuk pencapaian target service selanjutnya sebagai akuntabilitas publik.

·    Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Rejowinangun karena perubahan sikap kerja pegawai yang cepat dan tanggap dalam pemberian pelayanan kesehatan karena motivasi  pelaksaan tugas pokok dan fungsinya dapat di nilai secara angka absolut oleh atasan langsung bersama wakil masyarakat di DPRD kota Yogyakarta.

·         Hasil penelitian sebagai tolok ukur minimum yang riil tentang Kualitas pelayanan publik Kota Yogyakarta melalui gambaran Puskesmas Kota Gede II kondisi paling kritis mewakili unit pelayanan yang ada dan sejenis dikota Yogyakarta.

1.2.    Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa :

a.   Gambaran pencapaian tingkat kuantitas penerapan kebijakan Standar minimal pelayanan dibidang kesehatan dasar.

b.    Gambaran pencapaian tingkat kualitas pelayanan dibidang kesehatan Dimensi Kesehatan dasar berdasarkan mutu pelayanan kesehatan

c.    Pencerminan tingkat pencapaian penerapan kebijakan Standar minimal pelayanan dibidang kesehatan Dimensi Kesehatan dasar secara simultan dengan tingkat pencapaian mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PKAT) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TALANG MAMAK DI DESA TALANG LAKAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

A.     Latar Belakang

Pembangunan nasional yang menekankan pada dimensi ekonomi pada awal era Orde Baru sekilas mampu menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Pertumbuhan ekonomi dipicu dengan penyuntikan modal asing yang diimbangi dengan stabilitas politik. Inflasi dapat ditekan menjadi sekitar 10% dan tingkat pertumbuhan GNP mencapai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara berkembang, yaitu 8-9% per tahun. Pendapatan perkapita yang mencapai US$ 560 dalam waktu kurang dari lima belas tahun telah memindahkan Indonesia dari kelompok negara miskin ke kelompok negara berpenghasilan menengah (Nugroho, 2001:109)

Keberhasilan ini sempat dipuji oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional sebagai ‘model’ yang seharusnya ditiru oleh negara-negara yang berpenghasilan rendah. Pada tahun 1996 UNTAD juga mengemukakan pendapat yang sama yakni bahwa ‘keberhasilan’ negara-negara Asia Timur patut dicontoh  oleh negara-negara sedang berkembang lainnya (Singh, 1998:66 dan 68), namun dibalik keberhasilan ini disadari atau tidak persoalan lain yang cukup serius telah menghadang seiring dengan pertumbuhan yang sangat signifikan itu. Ternyata pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan pada sebahagian besar masyarakat. Sebahagian besar Produk Nasional Bruto (PNB atau Gross National Product, GDP) dan Produk Domestik Bruto (PNB atau Gross Domesticc Product, GDP) dinikmati oleh sebahagian kecil golongan masyarakat (kaya), sedangkan sebahagian kecil lainnya dinikmati oleh sebahagian besar masyarakat (miskin), hal ini telah menimbulkan ketimpangan hasil-hasil pembangunan.

Sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kita bisa mengunjungi sebuah negara yang tinggi PNB/kapitanya, tetapi dimana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, dan kedinginan pada musim dingin. Memang ada orang yang luar biasa kaya, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Orang-orang kaya ini ibarat sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh samudra orang miskin yang sangat luas. Kalau kekayaan ini dirata-ratakan dalam PNB/kapita atau PDB/kapita, akan diperoleh nilai tinggi. Kemiskinan yang ada tertutup oleh adanya kekayaan yang luar biasa tersebut (Budiman, 2000:3).

Pengalaman empiris konsep paradigma pertumbuhan (growth paradigm) yang didasari oleh pemikiran trickle down effect bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara yang tinggi akan menimbulkan multiplier effect yang besar dan akan menyebar ke semua lapisan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah (terutama pada PJPT I: 1969-1994) ternyata tidak terbukti, bahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak menguntungkan sekelompok masyarakat miskin.

Pengamatan para ahli sosial ekonomi, khususnya hasil penelitian yang dilakukan Dudley Seers (1972) bahwa penerapan strategi pembangunan ekonomi pada negara berkembang mengabaikan masalah pemerataan baik berupa masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembagian pendapatan. Strategi pertumbuhan ekonomi memberi peluang terhadap masalah pemerataan, karena hasil pembangunan terkonsentrasi pada sekelompok orang, sehingga masalah pembangunan pada negara berkembang semakin kompleks yang ditandai pengangguran, urbanisasi, marginalisasi kemiskinan dan kerusakan lingkungan (Supriatna, 2000:15).

Kenyataan tersebut telah menimbulkan pemikiran yang lebih serius dalam mengatasi persoalan kemiskinan, dengan kata lain dalam mengatasi persoalan kemiskinan tidak cukup hanya dengan strategi tidak langsung (indirect strategy), namun diperlukan juga strategi langsung (direct strategy) yakni mendorong kaum miskin untuk meningkatkan SDM-nya, mempercepat pertumbuhan di daerah miskin melalui target dan penyediaan perlindungan sosial, dan strategi komprehensif (comprehensive strategy) yakni melalui pendekatan pertumbuhan populasi, pendidikan universal, akses jasa kesehatan reproduktif, kesempatan pekerjaan/ perolehan pendapatan melalui institusi sensitif dan staf, serta keterlibatan pria dalam Keluarga Berencana secara terus menerus (sustainable) (Saefuddin dkk., 2003:127). 

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap persoalan pemerataan oleh Nugroho (2001:184) diartikan sebagai konsekwensi logis dari pilihan pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan pendapatan. Disebutkan bahwa, karena pilihan strategis pembangunan jatuh pada pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas politik (barangkali lebih tepat disebut depolitisasi) sebagai syarat mutlak, maka tidaklah mengherankan kalau ketimpangan pendapatan dan ketidakberdayaan sosial merupakan akibat samping yang harus ditanggung oleh  PJPT I.

Selanjutnya, Nugroho mengatakan bahwa setelah pertumbuhan ekonomi tercapai nampaknya prioritas pembangunan mulai bergeser pada perhatian secara penuh terhadap persoalan kemiskinan. Artinya, persoalan kemiskinan dan ketimpangan mulai disorot baik oleh lingkungan akademis, praktisi dan aktivis masyarakat dan upaya-upaya mengatasinya sedang belangsung. Meskipun demikian kadang-kadang upaya untuk mengangkat kembali problema kemiskinan kedalam berbagai diskusi menjadi klise karena tidak jarang masalah ini lebih merupkan bisnis “kelompok-kelompok strategis” dari pada urusan lapisan masyarakat yang terkena langsung problema kemiskinan, sehingga pemberdayaan dalam arti yang sebenarnya dialami justru oleh kelompok strategis tersebut.

Upaya-upaya dari pemerintah ke arah pengentasan kemiskinan pada PJPT I sebenarnya sudah ada, meskipun tidak langsung menyerang penyebab langsung kemiskinan yang paling mendasar itu sendiri. Upaya-upaya kearah itu dapat kita lihat berupa; Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek Inpres karena proyek ini akan mendatangkan pentransferan sumber-sumber dana pembangunan dari pusat ke daerah. Kedua, mempermudah lapisan sosial miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih dan lain-lain. Ketiga, penyediaan pasilitas-pasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah seperti Kupedes, KURK, BKK, KCK, Kredit Bimas dan lain-lain. Keempat, pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, khususnya pembangunan pertanian. Kelima, pengembangan kelembagaan seperti Program Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), dan lain-lain. Sedangkan program pengentasan masyarakat miskin lainnya yang dilaksanakan awal tahun 1994 adalah Inpres Desa Tertinggl (IDT), yaitu upaya mengentasan lapisan masyarakat miskin secara komunal.

Upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan itu memang secara kuantitatif telah membuahkan hasil, meskipun dari segi kualitatif perlu ditinjau lebih mendalam. Laporan Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1976 penduduk Indonesia yang masih miskin berjumlah 40,08% dan pada tahun 1990 telah turun menjadi 27,2%. Ini berarti dalam waktu relatif singkat, yaitu satu setengah dasa warsa, pembangunan nasional di Indonesia telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan absolut menjadi setengahnya. Ironisnya hasil evaluasi Bank Dunia 1990 menunjukkan hal lain (Nugroho, 2001:185-186). Sedangkan rangkuman hasil kegiatan kerja sama antara Center for Regional Resource Development and Community Empowerment (CRESCENT, 2003) dengan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia (Kemitraan) menyebutkan jumlah masyarakat miskin Indonesia pada tahun 1996 adalah 22,5 juta jiwa (11,3%) dan melonjak drastis dengan adanya krisis ekonomi pada 1997 menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1998 (17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di pedesaan). Dengan adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, maka pada tahun 2000 (tidak termasuk provinsi NAD dan Maluku) jumlah masyarakat miskin sebesar 37,3 juta jiwa (9,1 juta jiwa di perkotaan dan 25,1 juta di pedesaan) (Asep Saefuddin dkk, 2003: 6-7), artinya dalam rentang waktu tiga tahun ada penurunan tingkat kemiskinan kurang dari 12,2% (tidak termasuk provinsi NAD dan Maluku).

Dari hiruk-pikuk persoalan kemiskinan yang dibicarakan oleh pemerintah dan para ahli ekonomi sedikit sekali kita temui pembicaraan tentang keberadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) (yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Masyarakat Terasing), mungkin karena populasi mereka yang sedikit dan atau karena KAT tidak mempunyai bargaining position atau daya tawar yang memadai untuk diperhatikan oleh pengambil kebijakan, namun persoalan yang mereka hadapi  mempunyai implikasi sosial, ekonomi dan politik yang amat luas dan mendalam. Secara hukum, UUD 1945 menjamin keberadaan mereka beserta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sekurang-kurangnya UUD 45 tidak mengenal adanya golongan mayoritas dan minoritas yang dibedakan perlakuan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

KAT masih berkutat pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Mereka terus tertinggal dari kemajuan pembangunan yang terus diupayakan pemerintah. Besarnya harapan akan peranan pemerintah dalam memberikan advokasi, pembinaan dan perhatian dapat kita simak pernyataan yang dikemukakan oleh seorang tokoh KAT Talang Mamak batin Laman dalam suatu pertemuan di kabupaten Indragiri Hulu provinsi Riau ”Kalau kami tartinggal bisa dijamput pak !, tapi kalau kami sangaja ditinggalkan akan baginilah kami”.

Data terbaru yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial tahun 2004 populasi KAT sekitar 205.029 KK atau sekitar 1,1 juta jiwa yang tersebar di 211 kabupaten pada 27 provinsi di Indonesia. Selanjutnya dikatakan, permasalahan yang dialami oleh KAT tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Jika dibandingkan dengan warga masyarakat Indonesia pada umumnya, kondisi kehidupan dan penghidupan mereka relatif tertinggal bahkan dapat dikelompokkan pada masyarakat yang paling miskin (the poorest of the poor) dan terkebelakang. Secara kualitatif masalah-masalah yang dialami oleh KAT adalah hambatan fungsi sosial, hambatan fisik, geografis, ilmu pengetahuan (karena kurang/terbatasnya informasi, hambatan keterampilan (mereka masing menggunakan teknologi sederhana/tradisional dan belum mengenal teknologi modern dan budi daya) serta keterpencilan terhadap akses/fasilitas pelayanan sosial dasar atau pelayanan publik lainnya (Depsos, 2004:1-2).

Mengenai proteksi dan integrasi KAT sesungguhnya bukan barang baru bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Secara lebih tegas dapat dikemukakan bahwa pemerintah RI telah menyelenggarakan pembinaan KAT secara intensif sejak Pelita I  (Budhisantosa, 1997:1).

Departemen Sosial RI telah membina KAT sebanyak 31.878 KK atau 159.380 jiwa pada 407 lokasi pemukiman yang tersebar di 20 propinsi. Hal ini berarti bahwa hasil pembinaan selama kurun waktu 25 tahun baru mencapai 11% dari populasi. Kelambanan dan kekurangberhasilan pembinaan KAT ini disebabkan antara lain, terbatasnya dana, tenaga dan kurang memahaminya secara mendalam latar belakang kondisi sosial budaya KAT yang berbeda satu sama lain disetiap provinsi sudah barang tentu memerlukan penanganan yang berbeda pula (Depsos, 1999:1).

Provinsi Riau yang terdiri dari wilayah perairan dan daratan seluas 329.867,61 Km2 yang dikitari 3.214 pulau-pulau besar dan kecil[1], didiami cukup banyak KAT yaitu berjumlah 5.889 KK atau 26.728 jiwa yang tersebar pada 6 wilayah kabupaten (Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan riau dan Batam) yang terdiri dari Suku Akit, Bonai, Hutan, Talang Mamak dan Laut. Data yang diperoleh dari Kakanwil Departemen Sosial  provinsi Riau tahun 1996 diketahui bahwa KAT Talang Mamak yang berada di kabupaten Indragiri Hulu merupakan KAT yang memiliki populasi yang paling besar diantara KAT yang ada di provinsi Riau, yaitu 5.331 jiwa atau 1.542 KK.

Pada tahun 2003 populasi KAT Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 15.442 jiwa atau terdiri atas 3.781 KK dan tersebar di 14 desa dalam tiga wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Rengat Barat, kecamatan Batang Gansal (sebelum pemekaran kecamatan dengan dikeluarkannya Perda No. 09 tahun 2000 berada dalam wilayah kecamatan Seberida) dan kecamatan Rakit Kulim (sebelum pemekaran kecamatan dengan dikeluarkannya Perda No. 05 tahun 2004 berada dalam wilayah kecamatan Kelayang). Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:




[1] Sebelum pemekaran propinsi Riau menjadi propinsi Riau dan propinsi Riau Kepulauan.

ANALISIS KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROVINSI PAPUA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang

Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada di Daerah. Di sisi yang lain peluang yang besar tersebut disertai dengan tantangan berupa kewajiban untuk membiayai sendiri semua kegiatan pemerintahan di Daerah. Peluang dan tantangan yang besar tersebut hanya bisa dijawab oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan handal.

Permasalahan birokrasi di Daerah sejak dahulu adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia. Sistem sentralisasi yang kurang memberi kesempatan kepada Daerah untuk berkembang membuat sumber daya manusia di Daerah semakin terpuruk. Namun dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 jo. UU No. 32 Th. 2004 maka tidak ada alasan untuk tetap terpuruk. Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semua birokrasi pemerintahan harus meningkatkan kinerjanya, termasuk Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua.

Kinerja organisasi tidak hanya ada pada level top manager saja, tetapi juga harus ada pada middle manager dan para bawahan. Jika hanya para top manager yang mempunyai kinerja tinggi, padahal bawahannya tidak memiliki kinerja tinggi, maka kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat tetap akan rendah. Hal ini dikarenakan dalam praktek di lapangan para pelaksana di lapangan justru adalah para bawahan. Oleh karena itu upaya peningkatan kinerja organisasi harus meliputi keseluruhan level organisasi.

Ukuran kinerja suatu organisasi tidak dapat diukur dari para pelaksana pelayanan, tetapi justru dari penerima layanan. Hal ini dikarenakan kinerja itu pada dasarnya adalah output dan bukan input. Pihak yang dapat merasakan output bukanlah penyelenggara layanan (birokrasi) tetapi pengguna jasa layanan (masyarakat). Oleh karena itulah dalam pengukuran suatu kinerja mau tidak mau harus melibatkan konsumen yang berasal dari masyarakat pengguna jasa layanan.

Sebagai input kinerja yang penting adalah budaya organisasi. Taylor (dalam Soekanto, 1990) mendefinisikan kebudayaan sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dari pendapat Taylor tersebut berarti bahwa kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif, yaitu mencakup segala cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.

Manusia sebagai makhluk budaya mengandung pengertian bahwa kebudayaan merupakan ukuran dalam hidup dan tingkah laku manusia terhadap dunianya, lingkungan serta masyarakatnya. Kebudayaan merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan pokok untuk menentukan sikap terhadap dunia luarnya, bahkan mendasari setiap tingkah laku  yang hendak dan harus dilaksanakan sehubungan dengan pola hidup dan susunan kemasyarakatannya. Demikian luasnya cakupan kebudayaan sehingga muncul wujud kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

Kebudayaan mengikat para anggota yang dilingkupi kebudayaan itu untuk berperilaku sesuai dengan budaya yang ada. Apabila pengertian ini ditarik ke dalam organisasi, maka apabila seperangkat norma sudah menjadi budaya dalam organisasi, maka para anggota organisasi akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan budaya itu tanpa merasa terpaksa. Apabila budaya itu adalah budaya yang bersifat mengarahkan kepada anggota organisasi untuk mempunyai kinerja yang baik, maka dapat dipastikan apabila memang semua anggota organisasi sudah menganggap norma itu sebagai budaya, maka ia akan melaksanakannya dengan baik. Akhirnya pelaksanaan budaya itu akan menghasilkan output kinerja yang baik.

Model budaya organisasi yang ideal untuk suatu organisasi adalah yang memiliki paling sedikit dua sifat. Pertama, kuat (strong), artinya budaya organisasi yang dikembangkan organisasi harus mampu mengikat dan mempengaruhi perilaku (behavior) para individu pelaku organisasi (pemilik, manajemen dan anggota organisasi) untuk menyelaraskan (goals congruence) antara tujuan individu dan tujuan kelompok mereka de­ngan tujuan organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang dibangun tersebut harus mampu mendorong para pelaku organisasi dan orga­nisasi itu sendiri untuk memiliki tujuan (goals), sasaran (objectives), persepsi, perasaan, nilai dan kepercayaan, interaksi sosial, dan nor­ma‑norma bersama yang mempunyai arah yang jelas sehingga mere­ka mampu bekerja dan mengekspresikan potensi mereka dalam arah dan tujuan yang sama, serta dalam semangat yang sama pula.

Kedua, dinamis dan adaptif (dynamic and adaptive) artinya bu­daya organisasi yang akan dibangun harus fleksibel dan responsif terhadap perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi (mega environments) seperti tuntutan dari stakeholders eksternal dan perubahan dalam lingkungan hukum, ekonomi, politik, sosial, teknologi informasi, pemanufakturan dan lainnya.

Selain ditentukan oleh budaya organisasi, faktor yang tak kalah penting dalam menunjang kinerja organisasi adalah kualitas SDM. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam kaitannya dengan struktur dan kultur organisasi, termasuk organisasi­-organisasi dalam sektor publik. Dalam hal ini faktor sumber daya manusia sangat mempengaruhi pengembangan atau reformasi organisasi dimana dalam upaya reformasi tersebut pengembangan manajemen sumber daya manusia sudah menjadi suatu keharusan.

Sumberdaya manusia (human resources) adalah the people who are ready, willing and able to contribute to organizational goals (Werther dan Davis, 1996). Jadi sumber daya manusia adalah orang-orang yang siap, mau, dan cakap memberikan konstribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Syarat pertama sumber daya manusia adalah siap. Artinya sumber daya manusia tersebut siap secara fisik. Akan tetapi walaupun siap secara fisik, apabila tidak ada kemauan, maka sumber daya manusia itu tidak akan dapat diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu syarat kedua dari sumber daya manusia adalah mau diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah ada kesiapan fisik dan kemauan, maka syarat terakhir yang harus dimiliki sumber daya manusia adalah adanya kecakapan. Kecakapan ini diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Diharapkan apabila sumber daya manusia memiliki ketiga syarat tersebut, yaitu kesiapan, kemauan, dan kecakapan, maka akan menghasilkan kinerja organisasi yang baik.

Faktor yang tak kalah penting untuk menunjang kinerja organisasi adalah faktor gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam organisasi mempunyai peran yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan melalui gaya kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahan agar meningkatkan kinerjanya.

Untuk membawa bawahan sesuai dengan kemauan pemimpin, maka seorang pemimpin harus mampu memotivasi pegawai. Motivasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan insentif kepada pegawai yang mempunyai kinerja yang baik.

Pada akhirnya kinerja sebuah organisasi masih tetap tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pernah tidaknya mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan semakin tinggi kinerjanya. Semakin banyak pengalaman kerja seseorang, juga semakin baik kinerjanya. Demikian juga semakin sering seseorang diikutkan kegiatan pelatihan dan pengembangan, maka ia akan semakin berkualitas, sehingga akan semakin baik pula kinerjanya.

Apa yang diuraikan di atas berlaku umum untuk semua organisasi, termasuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua. Berdasarkan setting pemikiran di atas, penelitian ini ingin mengetahui  kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dan pengaruh faktor budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua.

 

B.     Rumusan Masalah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua  sebagai penyelenggara pendidikan formal maupun pendidikan non formal dan meningkatkan perluasan pelayanan pembangunan pendidikan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Papua yang tertuang dalam visi, misi dan tujuan organisasi masih mengalami berbagai permasalahan-permasahan yang muncul. Terkait dengan kinerja birokrasi pelayanan publik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat yang tertujuh pada institusi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, dimana penganggaran pada sektor pendidikan  sangat besar yang menjadi urutan pertama dalam skala prioritas Pembangunan di Provinsi Papua yaitu dari sumber APBD dan APBN sebesar Rp 327.090.461.000 ( tiga ratus dua puluh tujuh miliyar sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ditambah lagi dengan dana otonomi khusus (Otsus) Papua sebesar Rp 10.387.557.000,- (sepuluh millyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang di peruntukkan khusus infra struktur dan suprastruktur (Lakip Dikjar Papua; 2004)    

 Dari sisi mental aparatur birokrasi, masih saja ditemukan adanya tradisi-tradisi dan kebiasaan dalam memberikan pelayanan yang bersifat lebih senang dilayani dari pada melayani, disamping itu kebiasaan aparatur lebih suka membelanjakan dari pada menghasilkan. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Provinsi Papua namun masalah – masalah tersebut kurang mendapat perhatian dari pimpinan.

 Dari sisi kepemimpinan, selama ini  sistem pengangkatan/rekruitmen seorang pimpinan pada eselon tiga (middle level) seringkali tidak mempergunakan wadah yang sudah ada seperti halnya Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat), akan tetapi yang sering terjadi adanya sistem dropping dari atas yang sama sekali tidak prosedural. Hal ini disebabkan adanya kepentingan pribadi (personal interest) oleh sang penguasa, sehingga pekerjaann / bidang tugas yang ada tidak sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki oleh aparatur tersebut ( the wrong man on the right place). Dengan kondisi ini sering kali kegiatan, program, dan pelaksanaan pelayanan pendidikan mengalami kendala dimana pimpinan tidak menguasai, kurang memahami pekerjaan sehingga hubungan pimpinan dengan bawahan menjadi tidak baik dan kurang efektif.

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Provinsi Papua, dari sisi kuantitas jumlahnya sudah sangat memadai hal ini dapat dilihat dari total jumlah pegawai dinas pendidikan dan pengajaran provinsi papua sebanyak 250 orang pegawai dengan kualifikasi lulusan SD sebanyak 6 orang (2,4%), SLTP sebanyak 3 orang (1,2%), SLTA/SMK sebanyak 151 orang (60,4%), D2/3 sebanyak 30 orang (12%), S1 sebanyak 56 orang (22,4), dan kualifikasi S2 sebanyak 4 orang (1,6%) Sumber: data sekunder 2003. dari komposisi pegawai yang ada memperlihatkan bahwa dinas pendidikan dan pengajaran provinsi papua dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sudah cukup memadai, akan tetapi dari sisi kualitas sumber daya manusia yang ada masih belum optimal, hal ini dikarenakan adanya  kebiasaan-kebiasaan buruk seperti halnya kebiasaan minum-minuman beralkohol pada jam kantor, kebiasaan datang dan pulang kantor sesuka hatinya. Kondisi semacam ini sangat mempengaruhi kinerja dinas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna jasa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.      Bagaimana kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua?

2.      Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua?

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.  Untuk menganalisis Kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua.

2.  Untuk mengetahui pengaruh faktor budaya organisasi, kepemimpinan dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja Dinas Pendidikan di Provinsi Papua.

3.  Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dalam meningkatkan kinerja khususnya para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

4.  Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan pendidikan di Provinsi Papua

 

D.  Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, pokok-pokok pikiran yang dituangkan tersusun dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB    I    PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan masalah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan dan Pengjaran Provinsi Papua. Bab ini juga memuat permasalahan kinerja yang ada di lokasi penelitian.

BAB    II   KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan kerangka teori yang mendukung penelitian yaitu mengenai kinerja dan pengukurannya yang meliputi aspek produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Selain itu diuraikan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan kualitas sumber daya manusia.

BAB  III    METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, responden penelitian, dan teknik analisis data.

BAB   IV   GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai deskripsi wilayah obyek penelitian serta gambaran singkat mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

BAB   V    ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

Bab ini menguraikan temuan di lapangan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja  Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua. Selain itu juga diberikan interpretasi mengenai hasil temuan tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

Bab   VI   Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN DI POLTEKES BENGKULU DARI SEGI PROFESIONALISME KARYAWAN


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

IMPLIKASI PROFESIONALISME KERJA ANGGOTA DPRD TERHADAP KINERJANYA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

 

A.     Latar Belakang

Bagian terpenting dari kinerja Lembaga Legislatif dan Eksekutif adalah kualitas hubungan antara kedua lembaga tersebut. Di masa orde baru nampak sekali bahwa lembaga Eksekutif sangat dominan di dalam sistem politik pemerintahan di daerah dibanding dengan lembaga Legislatif.  Sebagai ilustrasi, terbukti bahwa pemilihan Gubernur dan Bupati ditentukan secara sentral oleh Pemerintahan Pusat. Hal ini disebabkan penerapan sistem pengendalian pemerintahan secara sentralistik. Sentralisasi yang sangat kuat ini menjadikan birokrasi dihadapan rakyatnya sendiri menjadi sangat sakral. Ungkapan konstitusional di daerah bahwa Gubernur dan Bupati sebagai penguasa tunggal adalah penegasan secara sentralisasi kekuasaan yang sangat besar karena semua urusan terpusat di Pemerintah Pusat (Miftah Thoha, 1999).

Sistem pemerintahan secara sentralistik ini telah berurat akar pada tatanan birokrasi di daerah yang seakan menekan dan menghimpit kekuasaan dan otoritas lembaga Legislatif. Dengan demikian lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi operasionalnya menjadi kaku. Tata cara yang dilakukan di birokrasi pemerintah pusat ini menyebar dan diikuti sampai pada tatanan birokrasi yang paling bawah. Sistem pemerintahan sentralistik ini membelenggu hak-hak dan fungsi-fungsi lembaga legislatif untuk mengembangkan mekanisme implementasi dan institusi yang bersifat korporatis. Sebagai contoh, disebutkan tentang legislatif yang menurut konstitusi sejajar dengan eksekutif dalam menyusun perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya lembaga legislatif lebih banyak bersikap pasif dan Rancangan Undang-Undang lebih banyak yang berasal dari usulan pemerintah. Terbukti dari kecilnya jumlah produk legislatif yang dihasilkan melalui hak inisiatif yang dimiliki lembaga legislatif. Periode 1945-1959 DPR rata-rata dihasilkan 37,6 undang-undang per tahun. Tahun 1959-1965 menurun menjadi 19,1; tahun 1966-1977 produk legislatif menurun lagi menjadi 12,4. Bahkan ketika dicanangkan Era Hukum September 1982-1992 hanya dihasilkan 115 produk, rata-rata 11,5 per tahun (Panggabean, Pamudji, 1993, dalam Ichlasul Amal, 1995).

Dengan demikian terbukti secara implisit isu tentang lemahnya lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pembuatan hukum (law making) dan lemahnya kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam menghadapi pemerintah dalam mewujudkan demokrasi adalah benar. Padahal dengan kewenangannya membentuk hukum, DPRD seharusnya memiliki kontribusi yang besar untuk melaksanakan aspirasi rakyat.

Hal yang sama juga terjadi di Daerah yang tercermin dari kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagaimana diketahui dalam membuat peraturan daerah, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui hak inisiatif atau hak prakarsa dan hak amandemen atau hak perubahan. Dengan dijalankannya fungsi pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD, maka kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerahnya. Tetapi dalam prakteknya fungsi peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab hak inisiatif tidak pernah dilaksanakan.

Salah satu hal yang menyebabkan kurang dilaksanakannya wewenang DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah adalah banyaknya anggota DPRD yang kurang profesional (Sanit, 1990). Hal ini membuat anggota Dewan canggung untuk mengusulkan atau menolak suatu rancangan Peraturan Daerah dan mekanisme ini juga memberikan kesan bahwa anggota Dewan bekerja secara tidak tuntas (Sanit, 1990).

Fenomena yang sama juga terlihat pada DPRD Lampung Utara. Berdasarkan survey awal yang dilakukan dapat diketahui bahwa dominasi eksekutif dalam pembuatan Perda sangat terasa di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini terlihat dari tingginya frekuensi eksekutif dalam membuat peraturan daerah dibandingkan dengan lembaga legislatif (www.lampungpost.com). Padahal dalam pembuatan Perda, DPRD memiliki hak inisiatif dan hak amandemen, namun hak itu sangat sedikit sekali digunakan.

Dalam kaitannya dengan profesionalisme DPRD inilah, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh profesionalisme anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara terhadap kinerjanya dalam menghasilkan Peraturan Daerah yang diterapkan di Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian akan dituangkan dalam tesis berjudul IMPLIKASI PROFESIONALISME KERJA ANGGOTA DPRD TERHADAP KINERJANYA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

 

B.     Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berkut :

1.  Bagaimana implikasi profesionalisme DPRD terhadap kinerjanya dalam pembuatan Perda di Kabupaten Lampung Utara?

2.  Strategi seperti apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme DPRD Kabupaten Lampung Utara?

 

C.     Tujuan Penelitian

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1.   Untuk mengetahui implikasi profesionalisme DPRD terhadap kinerjanya dalam pembuatan Perda di Kabupaten Lampung Utara.

2.  Untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme DPRD Kabupaten Lampung Utara.

 

D.   Manfaat Penelitian

Dari   hasil   penelitian  ini   diharapkan   dapat  memberikan  manfaat

sebagai berikut:

1.   Secara perseorangan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai cermin profesionalisme dari masing-masing anggota lembaga legislatif, apakah telah profesional atau belum, sehingga dapat segera meningkatkan profesionalismenya.

2.   Secara kelembagaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi manajemen lembaga legislatif Kabupaten Lampung Utara dalam rangka meningkatkan kinerja anggotanya, sehingga dapat melaksanakan semua tugas yang diemban dengan baik.

PENGARUH FAKTOR BUDAYA ORGANISASI, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROVINSI PAPUA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang

Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada di Daerah. Di sisi yang lain peluang yang besar tersebut disertai dengan tantangan berupa kewajiban untuk membiayai sendiri semua kegiatan pemerintahan di Daerah. Peluang dan tantangan yang besar tersebut hanya bisa dijawab oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan handal.

Permasalahan birokrasi di Daerah sejak dahulu adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia. Sistem sentralisasi yang kurang memberi kesempatan kepada Daerah untuk berkembang membuat sumber daya manusia di Daerah semakin terpuruk. Namun dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 jo. UU No. 32 Th. 2004 maka tidak ada alasan untuk tetap terpuruk. Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semua birokrasi pemerintahan harus meningkatkan kinerjanya, termasuk Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua.

Kinerja organisasi tidak hanya ada pada level top manager saja, tetapi juga harus ada pada middle manager dan para bawahan. Jika hanya para top manager yang mempunyai kinerja tinggi, padahal bawahannya tidak memiliki kinerja tinggi, maka kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat tetap akan rendah. Hal ini dikarenakan dalam praktek di lapangan para pelaksana di lapangan justru adalah para bawahan. Oleh karena itu upaya peningkatan kinerja organisasi harus meliputi keseluruhan level organisasi.

Ukuran kinerja suatu organisasi tidak dapat diukur dari para pelaksana pelayanan, tetapi justru dari penerima layanan. Hal ini dikarenakan kinerja itu pada dasarnya adalah output dan bukan input. Pihak yang dapat merasakan output bukanlah penyelenggara layanan (birokrasi) tetapi pengguna jasa layanan (masyarakat). Oleh karena itulah dalam pengukuran suatu kinerja mau tidak mau harus melibatkan konsumen yang berasal dari masyarakat pengguna jasa layanan.

Sebagai input kinerja yang penting adalah budaya organisasi. Taylor (dalam Soekanto, 1990) mendefinisikan kebudayaan sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dari pendapat Taylor tersebut berarti bahwa kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif, yaitu mencakup segala cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.

Manusia sebagai makhluk budaya mengandung pengertian bahwa kebudayaan merupakan ukuran dalam hidup dan tingkah laku manusia terhadap dunianya, lingkungan serta masyarakatnya. Kebudayaan merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan pokok untuk menentukan sikap terhadap dunia luarnya, bahkan mendasari setiap tingkah laku  yang hendak dan harus dilaksanakan sehubungan dengan pola hidup dan susunan kemasyarakatannya. Demikian luasnya cakupan kebudayaan sehingga muncul wujud kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

Kebudayaan mengikat para anggota yang dilingkupi kebudayaan itu untuk berperilaku sesuai dengan budaya yang ada. Apabila pengertian ini ditarik ke dalam organisasi, maka apabila seperangkat norma sudah menjadi budaya dalam organisasi, maka para anggota organisasi akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan budaya itu tanpa merasa terpaksa. Apabila budaya itu adalah budaya yang bersifat mengarahkan kepada anggota organisasi untuk mempunyai kinerja yang baik, maka dapat dipastikan apabila memang semua anggota organisasi sudah menganggap norma itu sebagai budaya, maka ia akan melaksanakannya dengan baik. Akhirnya pelaksanaan budaya itu akan menghasilkan output kinerja yang baik.

Model budaya organisasi yang ideal untuk suatu organisasi adalah yang memiliki paling sedikit dua sifat. Pertama, kuat (strong), artinya budaya organisasi yang dikembangkan organisasi harus mampu mengikat dan mempengaruhi perilaku (behavior) para individu pelaku organisasi (pemilik, manajemen dan anggota organisasi) untuk menyelaraskan (goals congruence) antara tujuan individu dan tujuan kelompok mereka de­ngan tujuan organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang dibangun tersebut harus mampu mendorong para pelaku organisasi dan orga­nisasi itu sendiri untuk memiliki tujuan (goals), sasaran (objectives), persepsi, perasaan, nilai dan kepercayaan, interaksi sosial, dan nor­ma?norma bersama yang mempunyai arah yang jelas sehingga mere­ka mampu bekerja dan mengekspresikan potensi mereka dalam arah dan tujuan yang sama, serta dalam semangat yang sama pula.

Kedua, dinamis dan adaptif (dynamic and adaptive) artinya bu­daya organisasi yang akan dibangun harus fleksibel dan responsif terhadap perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi (mega environments) seperti tuntutan dari stakeholders eksternal dan perubahan dalam lingkungan hukum, ekonomi, politik, sosial, teknologi informasi, pemanufakturan dan lainnya.

Selain ditentukan oleh budaya organisasi, faktor yang tak kalah penting dalam menunjang kinerja organisasi adalah kualitas SDM. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam kaitannya dengan struktur dan kultur organisasi, termasuk organisasi­-organisasi dalam sektor publik. Dalam hal ini faktor sumber daya manusia sangat mempengaruhi pengembangan atau reformasi organisasi dimana dalam upaya reformasi tersebut pengembangan manajemen sumber daya manusia sudah menjadi suatu keharusan.

Sumberdaya manusia (human resources) adalah the people who are ready, willing and able to contribute to organizational goals (Werther dan Davis, 1996). Jadi sumber daya manusia adalah orang-orang yang siap, mau, dan cakap memberikan konstribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Syarat pertama sumber daya manusia adalah siap. Artinya sumber daya manusia tersebut siap secara fisik. Akan tetapi walaupun siap secara fisik, apabila tidak ada kemauan, maka sumber daya manusia itu tidak akan dapat diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu syarat kedua dari sumber daya manusia adalah mau diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah ada kesiapan fisik dan kemauan, maka syarat terakhir yang harus dimiliki sumber daya manusia adalah adanya kecakapan. Kecakapan ini diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Diharapkan apabila sumber daya manusia memiliki ketiga syarat tersebut, yaitu kesiapan, kemauan, dan kecakapan, maka akan menghasilkan kinerja organisasi yang baik.

Faktor yang tak kalah penting untuk menunjang kinerja organisasi adalah faktor gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam organisasi mempunyai peran yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan melalui gaya kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahan agar meningkatkan kinerjanya.

Untuk membawa bawahan sesuai dengan kemauan pemimpin, maka seorang pemimpin harus mampu memotivasi pegawai. Motivasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan insentif kepada pegawai yang mempunyai kinerja yang baik.

Pada akhirnya kinerja sebuah organisasi masih tetap tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pernah tidaknya mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan semakin tinggi kinerjanya. Semakin banyak pengalaman kerja seseorang, juga semakin baik kinerjanya. Demikian juga semakin sering seseorang diikutkan kegiatan pelatihan dan pengembangan, maka ia akan semakin berkualitas, sehingga akan semakin baik pula kinerjanya.

Apa yang diuraikan di atas berlaku umum untuk semua organisasi, termasuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua. Berdasarkan setting pemikiran di atas, penelitian ini ingin mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dan pengaruh faktor budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua.

 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.      Bagaimana kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua?

2.      Bagaimana pengaruh faktor faktor budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua?

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.      Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua.

2.      Untuk mengetahui pengaruh faktor faktor budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.  Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dalam meningkatkan kinerja khususnya para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

2.  Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan di Provinsi Papua.

 

D.  Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, pokok-pokok pikiran yang dituangkan tersusun dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB     I         PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan masalah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan dan Pengjaran Provinsi Papua. Bab ini juga memuat permasalahan kinerja yang ada di lokasi penelitian.

BAB     II        KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan kerangka teori yang mendukung penelitian yaitu mengenai kinerja dan pengukurannya yang meliputi aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Selain itu diuraikan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan kualitas sumber daya manusia.

BAB  III         METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, responden penelitian, dan teknik analisis data.

BAB   IV        GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai deskripsi wilayah obyek penelitian serta gambaran singkat mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

BAB   V         ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

Bab ini menguraikan temuan di lapangan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja  Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua. Selain itu juga diberikan interpretasi mengenai hasil temuan tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

Bab   VI         Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

DAMPAK PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN (STUDI KASUS DI KOTA TEGAL)


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pelayanan publik yang menggejala dan terjadi di Indonesia adalah masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini mulai nampak sejak jatuhnya pemerintahan orde baru, yang kemudian diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini ditandai dengan mengalirnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat terhadap birokrasi publik, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Pendudukan kantor-kantor pemerintah, rumah dinas bupati dan kepala desa, dan perusakan berbagai fasilitas publik menjadi fenomena yang sering ditemui di berbagai daerah. Ini menunjukkan betapa besarnya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Karenanya, ketika pintu protes itu terbuka, maka mengalirlah semua bentuk keluhan, kecaman, bahkan hujatan terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik tersebut bisa dipahami mengingat birokrasi publik pada masa itu menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa orde baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi publik, baik sipil maupun militer, dalam rezim orde baru telah menempatkan dirinya lebih sebagai alat penguasa daripada pelayan masyarakatnya. Kepentingan penguasa cenderung menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi publik. Hal ini juga tercermin dalam proses kebijakan publik yang lebih mementingkan kepentingan penguasa dan seringkali menggusur kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak berjalan bersama-sama. Kesempatan dan ruang yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik juga amat terbatas. Akibatnya banyak kebijakan publik dan program-program pemerintah yang tidak responsif dan mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan dari masyarakat.

Pada masa sekarang ini, konsep transparansi dalam rangka reformasi birokrasi publik sedang digalakkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini ditandai dengan keterbukaan dalam proses pemerintahan seluas-luasnya dengan membuka kran informasi kepada masyarakat serta memberikan kemudahan akses masyarakat kepada pemerintah. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik belum terlalu diperhatikan, misalnya akses terhadap pelayanan dan kualitas pelayanan publik sering berbeda tergantung pada kedekatannya dengan elite birokrasi dan politik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka mereformasi birokrasi, sedang berusaha menekan meluasnya praktik-praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik. Selama ini KKN telah mencoreng image masyarakat terhadap birokrasi publik. KKN tidak hanya telah membuat pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta. Contohnya adalah masyarakat harus membayar mahal terhadap pelayanan publik, seperti urusan KTP, SIM, paspor, dan berbagai perijinan. Masyarakat juga harus membayar mahal ketika masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti jalan tol, semen, transportasi, dan komoditas lainnya. Hal senada disampaikan juga oleh Dwiyanto (2002: 2), bahwa KKN diyakini oleh publik menjadi sumber dari bureaucratic costs dan distorsi dalam mekanisme pasar seperti praktik monopoli dan oligopoli yang amat merugikan kepentingan publik.

 

Rendahnya kemampuan birokrasi merespon krisis ekonomi memperparah krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik. Dinamika ekonomi dan politik yang amat tinggi, sebagai akibat dari krisis tersebut, ternyata tidak dapat direspon dengan baik oleh birokrasi publik sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit dan tidak pasti. Inisiatif dan kreativitas birokrasi dalam merespons krisis dan dampaknya sama sekali tidak memadai (Dwiyanto, 2002: 3). Masyarakat yang mengharapkan birokrasi publik dapat memberi respon yang tepat dan cepat terhadap krisis yang terjadi menjadi amat kecewa karena ternyata tindakan birokrasi cenderung reaktif dan tidak efektif. Berbagai persoalan yang terjadi di pusat dan di daerah tidak dapat diselesaikan dengan baik, bahkan cenderung dibiarkan sehinggga masyarakat menjadi semakin tidak percaya terhadap kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan krisis ini.

Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespons dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi dari birokrasi dipahami dan dijadikan sebagai basis dan kriteria dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi itu. Menurut Dwiyanto (2002: 4) bahwa birokrasi publik di Indonesia seringkali tidak memiliki misi yang jelas sehingga fungsi-fungsi dan aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi itu cenderung semakin meluas, bahkan kemudian menjadi semakin jauh dari tujuan yang dimiliki ketika membentuk birokrasi itu.

Sejalan dengan maksud di atas, pemerintah Kota Tegal sebagai daerah yang ingin terus membangun dan meningkatkan manajemen pemerintahannya terutama yang ditujukan pada birokrasi publik, telah merumuskan Misi dan Tujuannya, yaitu: “Mewujudkan kemampuan dan kehandalan manajemen pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien”. Tentu saja untuk mendukung terciptanya misi dan tujuan tersebut perlu adanya upaya dari pemerintah Kota Tegal terutama ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayan publik seluas-luasnya kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan ini antara lain dilakukan dengan melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan tuntutan Pasal 126 ayat (2) UU No. 22 Th. 1999 jo. UU No. 32 Th. 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut maka desa-desa yang ada di wilayah kotamadya dan kotamadya administratif berdasarkan UU No. 5 Th. 1974 ditetapkan sebagai kelurahan. Hal ini berarti bahwa di daerah kota tidak ada lagi desa, yang ada hanya kelurahan. Dengan demikian desa-desa yang berada di daerah kota harus diubah statusnya menjadi kelurahan.

Menurut Pasal 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; sedangkan menurut Pasal 1 huruf b kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Perubahan ini merupakan bentuk dari peningkatan status yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perkotaan. Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Dilihat dari latar belakang diubahnya bentuk pemerintahan desa menjadi kelurahan bukan disebabkan karena adanya kebutuhan, tetapi karena tuntutan perundang-undangan (Conditio Sine Qua Non/syarat mutlak sesuai dengan tuntutan perundang-undangan), maka mau tidak mau, siap tidak siap, semua pemerintahan desa yang berada di wilayah kota harus berubah menjadi kelurahan.Menindaklanjuti isi dari pasal tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan. Kepmendagri tersebut merupakan pedoman bagi daerah kabupaten dan kota serta DPRD dalam menetapkan peraturan daerah kabupaten dan kota mengenai pembentukan kelurahan. Pembentukan kelurahan diartikan sebagai pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana ditegaskan dalam Kepmendagri No. 65 Tahun 1999, adalah merupakan kebijakan atau upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998: 139).

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. Dalam info PAN (1990: 35) dikatakan bahwa:

Kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari sistem kemampuan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan dalam mendorong, menumbuhkan serta memberikan pengayoman terhadap prakarsa dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

Mengenai kualitas aparatur pemerintahan daerah yang handal dan berbobot, J. Kristiadi sebagaimana dikutip oleh Sarundajang memberikan tolak ukur penilaiannya dengan cara memberikan ciri-ciri di dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai aparatur pemerintah, yaitu (dalam Darumurti dan Rauta, 2000: 45):

   


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  1. Tanggung gugat, yaitu berkenaan dengan meningkatnya kesadaran tentang keinginan dari aparatur negara untuk memberikan pertanggungjawaban (accountability), dan kewenangan memegang tanggung gugat. Dalam hal ini aparatur pemerintahan harus bertindak, tetapi dalam cara bertindak disebut harus dapat mempertanggungjawabkan kewenangannya.
  2. Transparan (keterbukaan), yaitu bertalian dengan keinginan menyelenggarakan administrasi negara yang terbuka dan mudah dijabarkan yang berlandaskan susunan konstitusional dan keabsahannya.
  3. Efisien dan efektif, yaitu berhubungan dengan kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan kemanfaatan segala sumber daya dan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan.
  4. Pertanggungjawaban, yaitu ikut serta menciptakan suatu kondisi masyarakat dimana masyarakat dan aparatur negara yang melaksanakan tugas memberikan dukungan kepada kelembagaan masyarakat tentang hasil-hasil dari tugas sosialnya.
  5. Partisipatif, yaitu jaminan bahwa perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat di dalam masyarakat keseluruhan telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyatakan keinginan-keinginan dan harapan-harapan mereka terhadap pemerintah.
  6. Keadilan, yaitu berkaitan dengan suatu jaminan bahwa terdapat keadilan dan pendistribusian yang cukup atas sumber-sumber bagi mereka yang berhak menerimanya.
  7. Bersih, dalam arti perilaku seluruh aparatur negara dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, moral, serta sikap tindak-tanduknya dalam melaksanakan tugasnya.

 

Adanya perubahan dari desa menjadi kelurahan menuntut adanya penyesuaian perangkat dari perangkat desa menjadi perangkat kelurahan karena dalam kedua sistem pemerintahan itu walaupun setara tetapi komponen-komponen yang ada dalam birokrasinya berbeda. Satu masalah yang dapat muncul dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah kurang mampunya perangkat kelurahan yang baru untuk melayani masyarakat dengan baik. Padahal adanya perubahan status dari desa menjadi kelurahan membawa konsekuensi adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Widodo (2001: 75), pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih professional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kejelasan dan Kepastian (Transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keterbukaan, mengandung arti semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik diminta ataupun tidak. Efisiensi, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. Ketepatan waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi yang dilayani. Adaptif mengandung arti cepat menyesuaikan tuntutan apa yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitarnya.

PENGEMBANGAN USAHA KECIL COR LOGAM DI KABUPATEN KLATEN

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Usaha kecil menempati posisi strategis dalam perekonomian di Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 90% dari seluruh tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor usaha kecil. Peran usaha kecil yang sangat besar pada masa resesi ekonomi 1998 dan selama proses pemulihan ekonomi semakin mengukuhkan posisi usaha kecil sebagai pelaku ekonomi yang sangat penting.

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala kecil. Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis, telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat seperti halnya di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan usaha kecil ternyata tidak bisa diabaikan. (Anderson, 1987).

Negara-negara berkembang mulai merubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan usaha kecil dalam pertumbuhan ekonomi.


Ada
perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap usaha kecil di negara-negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di NSB, usaha kecil dalam posisi terdesak dan tersaingi  oleh  usaha  skala  besar  dan  menengah,  usaha  kecil  sendiri  memiliki berbagai ciri kelemahan, namun begitu usaha kecil menyangkut proses kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah terdorong untuk mengembangkan dan melindungi usaha kecil, sedangkan di negara-negara maju, usaha kecil mendapatkan perhatian karena memiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya oleh para cendekiawan ditularkan ke NSB.

Beberapa keunggulan usaha kecil dibandingkan usaha besar antara lain (Anthony, 1983):

  1. Inovasi dalam teknologi dapat dengan mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk.
  2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam usaha kecil.
  3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja yang cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja cukup tinggi.
  4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
  5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Dari keunggulan-keunggulan tersebut yang menonjol adalah adanya kemampuan penyerapan tenaga kerja. Contohnya pada tahun 1981-1982 sebagai akibat resesi telah diputuskan hubungan kerjanya sebanyak 1.644.000 orang, pada saat yang bersamaan usaha kecil yang per unitnya terdiri dari jumlah pekerja 1 sampai dengan 50 orang, telah menciptakan kesempatan kerja bagi 2.650.000 orang. Usaha kecil memang mempunyai fleksibilitas yang lebih besar daripada USB (Unit Skala Besar), antara lain karena dalam USB pengambilan keputusan dan inovasi pada umumnya terhambat oleh birokrasi dan kaku. Bagi orang-orang yang kreatif dan inovatif, hal demikian kurang menarik dan terdapat kecenderungan mendirikan usaha sendiri; berwiraswasta biasanya dimulai dengan usaha-usaha skala kecil dan dapat berpotensi dan berkembang.

Usaha kecil menjadi pusat perhatian karena kontribusinya yang besar dalam perekonomian riil. Usaha kecil menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan usaha (bisnis), antara lain kurang pengetahuan pengelolaan usaha, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Selain itu, kondisi pasar yang dihadapi usaha kecil adalah situasi pasar yang monopolistik juga merupakan masalah tersendiri sehingga usaha kecil sulit berkembang. Untuk mengatasi semua masalah itu usaha kecil harus memiliki strategi bisnis yang tepat (Rietveld, 1989).

Strategi bisnis yang perlu diambil antara lain adalah sebagai berikut (Rietveld, 1989):

  1. Untuk mengembangkan usaha kecil perlu dipelajari terlebih dahulu ciri-ciri definisi/pengertian dan kelemahan-kelemahan serta potensi-potensi yang tersedia serta perundang-undangan yang mengaturnya.
  2. Di badan usaha tersebut diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi mengelola usaha kecil berdampingan dengan usaha-usaha besar.
  3. Secara vertikal, dalam sistem gugus usaha, usaha kecil bisa menjadikan diri komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama. Untuk itu diperlukan suatu strategi usaha kecil menjalin kerja sama komplementer dengan usaha-usaha besar.
  4. Kerja sama bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk (entry) dalam usaha tertentu. Di Indonesia kemitraan usaha yang berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintah menganggap perlu membentuk departemen khusus untuk menangani UKM dan Koperasi.

Dalam pembangunan ekonomi di


Indonesia
, usaha kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2) Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan usaha kecil sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan usaha kecil oleh pemerintah selama orde baru, hanya sedikit yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar pada hampir semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

Menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar di dalam negeri, merupakan ancaman bagi usaha kecil dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan usaha kecil saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, sehingga kemandirian usaha kecil diharapkan dapat tercapai di masa mendatang. Dengan berkembangnya usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan usaha kecil meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak di sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, rumah makan, hotel dan sisanya bergerak dibidang lain (BPS, 1998). Dari segi nilai ekspor nasional, ekspor produk usaha  kecil/menengah jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain. Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM, seperti antara lain perizinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan, dan pembiayaan (Sartika dan Soejoedono, 2003).

Usaha skala kecil di Indonesia merupakan subjek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar di mana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial.


Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor usaha  kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Usaha  kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angkatan kerja bagi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan (Ratmoko, 2002).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Manajemen FE UI (1987) dapat dirumuskan profil usaha kecil di Indonesia sebagai berikut:

1.      Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60% atau kurang.

2.      Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan.

3.      Masalah-masalah utama yang dihadapi:

Sebelum investasi masalah: permodalan, kemudahan usaha (lokasi, izin),

Pengenalan usaha: pemasaran, permodalan, hubungan usaha,

Peningkatan usaha: pengadaan bahan/barang.

  1. Usaha menurun karena: kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan teknis, dan administrasi.
  2. Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran, dan pengadaan barang.
  3. 60 % menggunakan teknologi tradisional.
  4. 70 % melakukan pemasaran langsung ke konsumen.
  5. Untuk memperoleh bantuan perbankan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan dipandang terlalu rumit.

Profil pengusaha kecil Indonesia dari segi manajemen, yaitu sebagai berikut.

1.      Pemilik sebagai pengelola.

2.      Berkembang dari usaha kecil-kecilan, karena itu kepercayaan diri yang berlebihan.

3.      Tidak membuat perencanaan tertulis.

4.      Kurang membuat catatan/pembukuan tertib.

5.      Pendelegasian wewenang secara lisan.

6.      Kurang mampu mempertahankan mutu.

7.      Sangat tergantung pada pelanggan dan pemasok di sekitar usahanya.

8.      Kurang membina saluran informasi.

9.      Kurang mampu membina hubungan perbankan.

Profil pengusaha kecil Indonesia dari segi keuangan, yaitu sebagai berikut:

1.      Memulai usaha kecil-kecilan, bermodal sedikit dana dan keterampilan pemiliknya.

2.      Terbatasnya sumber dana dari perbankan.

3.      Kemampuan memperoleh pinjaman bank relatif rendah/kurang mampu menyediakan jaminan, proposal kredit, dan lain-lain.

4.      Kurang akurat perencanaan anggaran kas.

5.      Tidak memiliki catatan harga-pokok produksi; perhitungan sangat kasar.

6.      Kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan/akuntansi.

7.      Kurang paham tentang prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan dan kemampuan analisisnya.

8.      Kurang mampu memilih informasi yang berguna bagi usahanya.

9.      Krisis yang terjadi di Indonesia sejak tengah tahun 1997 sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis ini juga telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah.


Usaha besar satu per satu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang juga terpuruk ikut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan usaha kecil yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah.

Alasan-alasan usaha kecil bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah sebagai berikut (Suparmi, 2001):

1.      Sebagian besar usaha kecil memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.

  1. Sebagian besar usaha kecil tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda usaha skala besar yang banyak tergantung kepada perbankan, jika sektor perbankan bermasalah, maka ikut terganggu kegiatan usahanya, sedangkan usaha kecil dapat bertahan. Di Indonesia, usaha kecil mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.
  2. Usaha kecil mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing. Dampaknya usaha kecil mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan usaha kecil mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-masuk tidak ada.
  3. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, usaha kecil mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan
    baku. Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Akan tetapi, karena bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar.
  4. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya.
    Para penganggur tersebut memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah usaha kecil meningkat.

Pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, usaha kecil dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian, usaha kecil dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan­-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan usaha kecil harus dihilangkan. Konstelasi kebijakan ekonomi pemerintah harus menempatkan usaha kecil sebagai prioritas utama dalam pemulihan ekonomi, untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Meninjau dari keunggulan-keunggulan dan juga kendala-kendala yang dihadapi usaha kecil di atas, maka perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah yang dapat membantu perkembangan usaha kecil, mengingat usaha kecil mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian rakyat. Beberapa kebijakan yang dapat membantu perkembangan usaha kecil antara lain kebijakan permodalan melalui kredit dan sistem anak angkat dengan perusahaan besar, kebijakan pembinaan manajemen, kebijakan perluasan pemasaran bagi produk usaha kecil, dan lain-lain.

Sebagai suatu area usaha tempat orang menggantungkan nasibnya, usaha kecil tidak boleh mati. Ia harus tumbuh dan berkembang, atau sekurang-kurangnya bertahan (survive). Tekad untuk survive dan tumbuh tersebut menuntut kemampuan usaha kecil dan para pendukungnya untuk memahami situasi internal (kekuatan dan kelemahan) maupun situasi eksternalnya (peluang dan tantangan). Termasuk ke dalam situasi internal adalah: sumber daya yang dimiliki, kebijakan yang telah dijalankan serta hasilnya. Sedangkan situasi eksternal adalah kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi serta kondisi kelompok pesaing ataupun kelompok pendukungnya.

Berdasarkan atas mandat dan misi tersebut serta informasi mengenai faktor-faktor internal dan eksternal, sangat penting untuk diformulasikan isu-isu strategis atau pertanyaan-pertanyaan pokok bagi perumusan pengembangan usaha kecil. Isu strategis penting dibentangkan untuk melihat peluang pengembangan peranan masing-masing aktor maupun mitra yang menaruh perhatian (concern) terhadap pengembangan usaha kecil, terutama dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang muaranya bersifat politis-ekonomis. Untuk menyusun isu-isu strategis tersebut, dilakukan pendekatan (approach) melalui pengembangan pola kebijakan, program, aksi, keputusan atau alokasi sumber daya yang kesemuanya tersusun ke dalam rangkaian rencana strategis.

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 96 other followers