Home » Tesis Kenotariatan

Category Archives: Tesis Kenotariatan

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI SEWA PADA PT BOSOWA BERLIAN MOTOR DI KOTA MANOKWARI


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain, yakni pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan adalah dibidang perdagangan otomotif (mobil).

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan perdagangan mobil, yang pada dasarnya menciptakan lebih banyak variasi sistem pemasaran barang yang telah ada. Semua ini sebagai akibat dari perkembangan kehidupan perekonomian pada umumnya dan industri pada khususnya. Pihak produsen melihat perkembangan perekonomian masyarakat sebagai peluang untuk memasarkan mobil, sementara konsumen membutuhkan mobil untuk mendukung kecepatan dalam mobilitasnya.

Sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan mobil adalah sistem beli sewa (Hire Purchase-Huurkoop), jual beli dengan angsuran ataupun sewa (Renting). Sistem ini dilaksanakan dengan cara pembeli mengangsur biaya tertentu yang telah disepakati dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai uang pembelian mobil yang dibeli sewa.

Lembaga beli sewa dalam bentuk sebagaimana yang dikenal dewasa ini di Indonesia dapat dikatakan masih baru. Namun demikian perkembangan beli sewa dalam tahun-tahun terakhir ini semakin memainkan peranan yang penting bagi perkembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Beli sewa mula-mula timbul dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimana caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk membeli barang dagangannya tetapi pembeli tidak mampu membayar harganya sekaligus. Penjual bersedia untuk menerima pembayaran harga benda itu secara angsuran, tetapi dia memerlukan jaminan bahwa bendanya (sebelum dibayar lunas) tidak akan dijual kembali oleh pembeli. Sebagai jalan keluarnya ialah dibuat perjanjian, yaitu selama harga belum dibayar lunas, pembeli menjadi penyewa dari benda yang ingin dibelinya itu. Harga sewa sebenarnya adalah angsuran harga benda tersebut. Dengan dijadikan sebagai penyewa, pembeli itu terancam oleh tindak pidana penggelapan apabila dia sampai berani menjual bendanya (Abdulkadir Muhammad, 1992:110).

Dengan perjanjian seperti itu kedua belah pihak tertolong, artinya pihak penjual tetap dapat menjual barangnya, dan pihak pembeli tetap dapat membeli barang karena jumlah angsuran masih ada dalam jangkauannya. Selain itu  penjual merasa aman karena bendanya tidak akan dihilangkan oleh pembeli selama harga belum dibayar lunas (dia takut pada ancaman pidana). Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu dibayarnya angsuran yang terakhir, dengan cara pernyataan saja karena sudah berada dalam kekuasaan pembeli dalam kedudukannya sebagai penyewa (Abdulkadir Muhammad, 1992:110).

Sistem beli sewa belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga termasuk dalam kategori perjanjian tak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Mengenai perjanjian tak bernama ini diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menyebutkan perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdata disebut sebagai perjanjian bernama (Bonoemde) atau (Nominaat Contracten) dan perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata disebut perjanjian tak bernama (Innominaat) (Salim, 2004:7). Walaupun belum diatur dalam KUH Perdata, perjanjian tak bernama ini timbul dalam praktik perjanjian yang terjadi dalam masyarakat (Salim, 2004:5).

Pada dasarnya adanya praktek perjanjian tak bernama, termasuk di dalamnya perjanjian beli sewa, menurut Hatta (1999:2) disebabkan adanya  asas kebebasan berkontrak di dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian sedangkan Pasal 1338 ayat (1) mengatur bahwa ”Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian sepanjang perjanjian beli sewa yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan KUH Perdata, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Dalam prakteknya karena perjanjian beli sewa tidak diatur dalam KUH Perdata, maka para pihak mempedomani ketentuan-ketentuan perjanjian jual beli dan sewa-menyewa sejauh itu dapat diterapkan. Hal ini harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari (Abdulkadir Muhammad, 1992:117).

Satu-satunya peraturan yang mengatur mengenai beli sewa adalah Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perjanjian Kegiatan Usaha Beli Sewa (hire-purchase). Peraturan ini  menetapkan bahwa hubungan beli sewa antara pihak-pihak harus diikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan perjanjian beli sewa dalam masyarakat harus didahului dengan pembuatan perjanjian beli sewa yang harus mengatur hak, kewajiban dan hubungan hukum antar pihak-pihak yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan pula bahwa hanya benda-benda golongan tertentu saja yang dapat dibelisewakan. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980, barang-barang yang boleh dibelisewakan adalah barang niaga tahan lama yang baru, dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari produksi sendiri maupun hasil perakitan luar negeri. Pada umumnya benda yang dibelisewakan adalah kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, alat-alat rumah tangga, alat-alat berat, dan sebagainya.

Selain Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tersebut di atas yang dijadikan dasar dalam perjanjian beli sewa adalah asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1320 dan 1338 BW, yurisprudensi yang ada, serta praktik bisnis yang telah berkembang dan lazim digunakan.

Untuk melaksanakan perjanjian beli sewa, pihak pembeli sewa harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Yakob Kadam (2006:4), dalam koran Cendrawasih Pos Papua, mengatakan bahwa pembeli sewa yang mengambil mobil diwajibkan melengkapi surat identitas diri (KTP, Kartu Tanda Keluarga, rekening koran dan slip gaji), kelengkapan itu untuk survei dan transaksi angsuran. Penjual sewa tidak mengeluarkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada pembeli sewa kecuali angsuran sudah lunas dan setelah pembayaran lunas maka pembeli sewa akan mendapatkan surat BPKB tersebut. 

Jika pembeli sewa tidak melakukan angsuran sama sekali atau terlambat melakukan angsuran maka dalam hal-hal yang demikian ini pembeli sewa melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini membawa akibat yang berat bagi penjual sewa, yaitu mobil yang menjadi objek beli sewa ditarik oleh penjual sewa. Mengenai hal ini sudah ditetapkan sebelumnya di dalam perjanjian beli sewa.

Adanya ketentuan hak penjual sewa untuk menarik barang ini merupakan antisipasi dari wanprestasi yang dilakukan pembeli sewa. Hal ini dikarenakan penjual sewa tidak mau dirugikan dari adanya wanprestasi yang dilakukan pembeli sewa (Syamsudin Meliala, 1985:26). Ketentuan ini adalah wajar apabila diiringi dengan pemenuhan hak pembeli sewa di sisi yang lain, yaitu dalam hal terjadi penarikan mobil pembeli sewa berhak mendapat pengembalian dari biaya sewa yang telah dibayarnya diperhitungkan dari harga jual mobil. Akan tetapi dalam prakteknya penjual sewa tidak pernah memenuhi hak ini. Sementara pembeli sewa tidak dapat menolak jika dilakukan penarikan atas mobilnya, walaupun dia sudah membayar lebih dari separuh angsuran.

Di satu sisi ketentuan penjual sewa boleh menarik kembali barang yang dibeli sewa apabila terjadi wanprestasi, dapat melindungi kepentingan penjual sewa. Akan tetapi di sisi yang lain ketentuan ini dipandang berat sebelah oleh pembeli sewa yang telah membayar dengan tertib dan telah membayar lebih dari setengah jumlah harga keseluruhan beli sewa tetapi mengalami kesulitan pada akhir pelunasan. Bagi pembeli yang demikian, penarikan mobil dapat dirasakan tidak adil karena dia sudah memenuhi lebih dari separo angsuran dengan tertib. Apalagi dalam penarikan mobil ini uang angsuran yang sudah diterima dari pihak pembeli sewa dianggap sebagai pengganti kerugian atau sewa atas pemakaian kendaraan mobil sebelumnya.

Namun menghadapi masalah seperti ini pembeli sewa tidak berdaya, karena penarikan dapat langsung dilakukan tanpa melalui perintah hakim dan pembeli sewa sudah menandatangani perjanjian beli sewa yang menetapkan demikian. Sebagaimana diketahui dalam praktek beli sewa, sistem penarikan barang dapat dilakukan seketika tanpa harus menunggu putusan hakim. Walaupun menurut undang-undang penarikan barang memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melalui perintah hakim, namun dalam praktek beli sewa untuk menghindari risiko kerugian lebih besar akibat waktu yang terlalu lama, maka pihak penjual sewa mencantumkan dalam perjanjian beli sewa bahwa penarikan dapat dilakukan tanpa menunggu putusan hakim. Bahkan sering kali penarikan dilakukan dengan menggunakan aparat keamanan untuk mempercepat proses penarikan kendaraan. Tindakan penjual sewa tersebut walaupun dicantumkan dalam perjanjian, dapat diidentifikasi sebagai praktik perampasan. Namun menghadapi semua ini pembeli sewa tidak berdaya karena sudah menandatangani perjanjian beli sewa yang sudah disiapkan oleh penjual sewa. Tanda tangan itu menunjukkan pembeli sewa sudah sepakat dengan ketentuan yang disebut dalam perjanjian. Padahal semua isi perjanjian tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pembeli sewa, sehingga cenderung berat sebelah. Dalam hal inilah dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli sewa di Indonesia masih sangat lemah dirasakan.

Adanya kenyataan tersebut di lapangan, menunjukkan pelanggaran atas asas itikad baik yang dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang menentukan bahwa ”Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Syamsudin Meliala, 1985:19)”. Pelanggaran yang dimaksud adalah bahwa asas itikad baik menuntut adanya keseimbangan kedudukan antara para pihak, namun pihak penjual sewa dengan segala kelebihannya telah menentukan secara sepihak isi perjanjian yang sifatnya melemahkan kedudukan pembeli sewa. Akhirnya semua itu berakibat tidak terjadinya pemenuhan hak pembeli sewa sebagaimana yang terjadi di PT Bosowa Berlian Motor yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tesis.

 

B.   Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang dalam uraian sebelumnya maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.  Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik dalam perjanjian beli sewa mobil pada PT. Bosowa Berlian Motor manokwari?

2.  Bagaimanakah perlindungan hukum pada pembeli sewa dalam perjanjian beli sewa mobil pada PT. Bosowa Berlian Motor di Manokwari?

 

C.  Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalahnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik dalam perjanjian beli sewa mobil pada PT. Bosowa Berlian Motor manokwari.

2.  Untuk mengetahui perlindungan hukum pada pembeli sewa dalam perjanjian beli sewa mobil pada PT. Bosowa Berlian Motor di Manokwari.

 

D.  Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Hasil tulisan ini dapat disumbangkan untuk meningkatkan perlindungan hukum pada pembeli sewa dalam perjanjian beli sewa sehingga hasil tulisan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan untuk pengembangan hukum beli sewa di Indonesia.
  2. Hasil tulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pembentukan dan pengembangan peraturan dibidang beli sewa. Khususnya dalam rangka pembentukan Undang-Undang perikatan nasional di masa yang akan datang dan dapat memberikan alternatif pemecahan baik teoritis maupun praktis, menyangkut masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa mobil.

 

 

E.  Keaslian Penelitian

Penelitian dengan pokok permasalahan yang hampir sama dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dibuat dikalangan Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Akan tetapi ada penelitian dari Program Studi Magister Hukum, Bidang Hukum dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang secara tidak langsung mempunyai objek permasalahan yang hampir sama. Penelitian yang dimaksud, yaitu penelitian yang dilakukan oleh : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aji Syukrin Reda Zulfakar, (2005). Penelitian tersebut mengungkapkan lembaga pembiayaan kredit sepeda motor Yamaha dalam rangka mendukung roda perekonomian di Samarinda. Adapun masalah yang diteliti adalah: Bentuk hukum antara konsumen sepeda motor merk Yamaha dengan lembaga pembiayaan kredit kendaraan roda dua, dan upaya hukum yang harus dilakukan bila pihak dealer memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara lembaga pembiayaan kredit konsumen. Dalam hal ini objek penelitian adalah suatu lembaga keuangan bukan Bank dimana lembaga tersebut untuk membantu perusahaan distributor kendaraan dalam memasarkan barang umumnya berbentuk leasing. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 38/MK/IV/1972, tanggal 18 Januari 1972 yang mengatur mengenai Lembaga Pembiayaan Bukan Bank.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Supeno (2005). Dalam penelitiannya Supeno mencoba mengungkapkan penyelesaian sengketa perjanjian pembelian kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran angsuran di Pengadilan Negeri Samarinda dengan rumusan masalah mengenai : Penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembelian kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran angsuran dan apabila salah satu pihak wanprestasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan terhadap sengketa yang diajukan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kedua penelitian di atas, persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian, yaitu mengenai kendaraan bermotor, sedangkan perbedaannya adalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah ”beli sewa”, sedangkan dalam penelitian terdahulu adalah ”jual beli angsuran”. Dimana pengertian ”Jual Beli Angsuran” dengan ”Beli Sewa” terdapat perbedaan yang sangat prinsipil, keduanya kelihatannya sama tetapi substansinya berbeda. Selain itu perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilaksanakan di PT. Bosowa Berlian Motor di Manokwari.

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kota Makassar)

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kota Makassar)

 

Oleh

Ahmad Saleh[1], Sudjito[2], Farida Patittingi[3]

 

INTISARI

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui litigasi maupun non litigasi di Kota Makassar, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa pertanahan baik secara litigasi maupun non litigasi di kota Makassar, serta efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan secara litigasi dan non litigasi dalam rangka memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian di lapangan (field research) adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak atas tanah di kota Makassar ditempuh lewat dua mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Umumnya masyarakat kota Makassar lebih memilih model penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui lembaga pengadilan (litigation process) karena dinilai lebih memberi kepastian hukum dalam memperoleh hak-hak para pihak, dibanding penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigation process). Baik penyelesaian sengketa secara litigasi maupun  non litigasi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ditinjau dari segi efektifitasnya. Penyelesaian sengketa lewat litigasi memberi jaminan kepastian hukum untuk dijalankan dan ditaati oleh kedua belah pihak berperkara. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi membuka peluang bagi para pihak untuk mengingkari atau lalai menjalankan kesapakatan-kesepakatan tersebut. Begitu pula sebaliknya penyelesaian sengketa secara litigasi mengakibatkan inefisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya berperkara bagi para pihak khususnya penggugat. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi memberi efisiensi bagi para pihak dari segi biaya, waktu dan tenaga dalam proses penyelesaian untuk menyelesaiakan perkara tersebut. Efisiensi penyelesaian sengketa hak atas tanah sangat tergantung dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penyelesaian sengketa tersebut, antara lain: faktor hukum/substansi, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum masyarakat.

 

 

Kata kunci : Penyelesaian sengketa, tanah, studi kasus




[1] Faculty of Law, Hasanuddin University

[2] Faculty of Law, Gadjah Mada University

[3] Faculty of Law, Hasanuddin University

PERANAN KODE ETIK PROFESI DALAM PEMULIAAN JABATAN NOTARIS

INTISARI

 

Kebijakan pemerintah terhadap jabatan notaris, bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara R.I. tahun 1945 bertujuan menjamin kepastian,  ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang notaris, di dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai sesuatu peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat.

Berkaitan dengan isu sentral di atas, maka pokok masalah yang dirumuskan ialah: 1) apakah faktor moralitas pejabat notaris dapat menunjang mutu kualitas akta otentik? 2) Bagaimanakah fungsi dan peranan pejabat notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat? 3) Apakah etika profesi notaris dapat menunjang terhadap peningkatan standar pembuktian akta otentik? 4) Bagaimanakah realitas kinerja pejabat notaris telah sesuai dengan ketentuan kewajiban dan larangan pejabat notaris? 5) Apakah ketentuan magang bagi notaris dapat menunjang keterampilan calon pejabat notaris?

Tujuan penelitian adalah guna meneliti kebijakan pemerintah terhadap jabatan notaris, dan kegunaan penelitian ini adalah berguna untuk kepentingan teoretis dan praktis. Kegunaan teoretis dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan pendekatan empiris yang hasilnya diharapkan berguna untuk kepentingan pengembangan teori dan ilmu hukum. Sedangkan kegunaan praktis adalah diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pejabat notaris dalam cara berfikir dan cara bertindak sesuai ketentuan hukum maupun masyarakat.

Metode penelitian bersifat empiris dengan pendekatan juridis normatif dan juridis sosiologis. Penelitian ini, dilakukan diKota Jakarta dan Kota Makassar. Populasi, meliputi kelompok masyarakat, penegak hukum, teoritesi hukum. Sampel penelitian dilakukan secara purposif, dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden untuk Jakarta dan 50 responden untuk Makassar.

Kesimpulan penelitian: 1) kinerja pejabat notaris menimbulkan krisis moral; 2) Kinerja Pejabat Notaris masih rendah, dan para lulusan Notaris dapat memerankan fungsi jabatan notaris; 3) Pejabat Notaris penderung kurang taat terhadap teknis pembuatan akta otentik untuk  menunjang sarana pembuktian akta otentik, dan pejabat notaris secara realita tidak menaati peraturan jabatan notaris;  4) Realitas kinerja pejabat notaris dalam melaksanakan kewajiban tidak memuaskan para pelanggan;  5) Ketentuan magang bagi calon pejabat notaris,  hanya dilaksanakan secara formalitas, namun menurut pendapat responden bahwa magang dapat meningkatkan keterampilan para calon pejabat notaris.

 

Kata-kata kunci: Peranan, Kode Etik Profesi, Pemuliaan Jabatan Notaris

KONFLIK DAN DAN PENYELESAIAN DALAM PERJANJIAN GADAI TANAH PADA MASYARAKAT ADAT BUGIS DI KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB   I

P E N D A H U L U A N

 

A.     Latar Belakang Masalah

Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang bersifat dadakan. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, biayapun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi permodalan.      

 Untuk menutupi kebutuhan biaya tunai yang sangat mendesak, masyarakat seringkali merasa kewalahan dan panik sehingga memungkinkan terjadinya berbagai hal yang diluar kendali mereka. Namun dalam komunitas masyarakat adat, kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara termasuk melakukan kegiatan gadai tanah pertanian (grondsverpanding). Dengan cara tersebut mereka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan kebutuhan biaya. Biaya yang dibutuhkan tersebut biasanya bersifat insidentil dan spontan. Oleh karena itu keberadaan  lembaga gadai tanah merupakan suatu sarana penunjang dalam melanjutkan eksistensi suatu kelompok masyarakat.

Pada masyarakat adat yang ekonominya tergolong menengah hingga ke bawah, masih merasa sulit untuk mendapatkan pinjaman dana dari lembaga perbankan yang sifatnya kecil, konsumtif dan dengan waktu yang cepat. Kesulitan ini disebabkan karena lembaga perbankan sangat menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam menyalurkan kreditnya dengan prosedur yang cukup rumit, membutuhkan waktu dengan jaminan barang-barang tertentu.

Hal tersebut di atas menyebabkan masyarakat adat, khususnya golongan menengah ke bawah untuk tetap melakukan pinjaman dana kepada perorangan dengan cara menggadaikan tanahnya kepada si peminjam uang. Selain itu pula, dipilihnya cara dengan menggadaikan tanah untuk mendapatkan pinjaman dana dikarenakan belum adanya kepastian waktu mengenai pengembalian uang pinjaman.

Hak gadai tanah merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa:

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. “

 

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian mengatur bahwa:

   Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu di mulai berlakunya peraturan ini (29 Desember 1960) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”

 

Adanya upaya penghapusan gadai tanah oleh ketentuan di atas, menurut  Harsono (1983: 722) dengan mengemukakan bahwa:

a.  Untuk menghilangkan unsur yang bersifat pemerasan dari pada gadai, Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 (LN. Tahun 1960 No. 174) menentukan dalam Pasal7, bahwa tanah-tanah pertanian yang sudah digadai selama 7 tahun atau lebih harus di kembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan;

b.   Ketentuan tersebut sub a itu berdasarkan kenyataan bahwa sebenarnya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai tanah pertanian jauh melebihi bunga yang layak dari pada uang yang diterima oleh yang empunya tanah;

c.  Kenyataan tersebut sub b berlaku juga bagi tanaman-tanaman keras, sebagai pohon kelapa, pohon buah-buahan dan sebagainya, yang digadaikan berikut atau tidak berikut tanahnya dan karena itu ketentuan tersebut sub a seharusnya berlaku juga bagi gadai tanaman keras.

Lebih lanjut dikemukakan pula pendapat A.P Parlindungan (1989: 192) bahwa :

Undang-undang No 56 Prp. 1960 dengan jelas telah meniadakan lembaga hukum adat tersebut, oleh karena dirasakan dalam suatu masyarakat modern, seyogianya meminjam uang tidak terjadi dengan “pemerasan”. Oleh karena pemilik semula setelah menggadai tanahnya telah tidak berkuasa lagi atas tanahnya dan yang menerima gadai menikmati secara berkelebihan dari penggadai tanah tersebut.”

 

Berdasarkan ketentuan dan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa sifat sementara hak gadai dikaitkan dengan upaya menghindari adanya unsur-unsur pemerasan dalam pelaksanaan gadai tanah. Oleh karena itu, hak gadai diupayakan untuk dihapuskan. Sehubungan dengan adanya ketentuan tersebut, pelaksanaan gadai tanah pada masyarakat hingga saat ini masih tetap dilakukan dan diakui keberadaannya.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk mengembalikan tanah yang digadaikan kepada pemberi gadai tanpa adanya uang tebusan setelah 7 (tujuh) tahun dikuasai oleh pemegang gadai telah diatur dalam ketentuan Pasal7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960. Hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar apabila tanah yang dikerjakan oleh pihak pemegang gadai telah banyak dinikmati hasilnya yang melebihi dari jumlah piutang yang diberikannya kepada pemberi gadai.

Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tidak mengatur lebih lanjut dan tegas mengenai ketentuan apabila tanah yang digadaikan merupakan tanah kosong yang tidak produktif atau gadai tanah hanya berupa sebagian luas pekarangan. Merupakan suatu hal yang tidak wajar apabila tanah yang digadaikan itu dikembalikan begitu saja tanpa penebusan, sedangkan tanah yang digadaikan itu hanya sebagai jaminan pelunasan utang pemberi gadai.

Konflik seperti yang dikemukakan tersebut di atas menyulitkan pemberi pinjaman sebagai pemegang gadai dalam pengembalian pinjaman, dikarenakan pemegang gadai tidak mempunyai kepastian hukum seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa apabila debitur cedera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut.

Pada masyarakat adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, pelaksanaan perjanjian gadai tanah merupakan perbuatan yang dilandasi oleh rasa saling tolong menolong sesama anggota masyarakat adat. Perjanjian gadai tanah pada masyarakat adat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dilakukan tidak dengan tertulis atau suatu alat bukti, sehingga memungkinkan terjadinya suatu konflik gadai yang perlu mendapat perhatian oleh berbagai kalangan, terutama pemerintah setempat.

 

1.    Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah pada masyarakat adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng ?

b. Bagaimanakah cara penyelesaian konflik dari pelaksanaan perjanjian gadai tanah pada masyarakat adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng?

 

2.    Keaslian Penelitian

                     Penelitian mengenai gadai tanah memang telah sering dilakukan oleh para  peneliti, namun penelitian mengenai konflik dan penyelesaian dalam perjanjian gadai tanah pada pada masyarakat adat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng  belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, dengan demikian penulis berpendapat bahwa penelitian ini adalah asli. Namun demikian sekiranya pernah dilakukan penelitian yang sama, penulis harapkan penelitian ini dapat melengkapinya.

 

3.       Faedah Penelitian

Adapun faedah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Hasil penelitian ini diharapkan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya   dan hukum pertanahan pada khususnya, yakni dalam hal konflik dan penyelesaian dalam perjanjian gadai tanah pada masyarakat adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pembentukan hukum pertanahan nasional.

c.Sebagai masukan dan bahan kepustakaan bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan perjanjian gadai tanah.

 

B.     Tujuan Penelitian

                     Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian mengenai adanya konflik dan penyelesaian dalam perjanjian gadai tanah pada masyarakat adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1.  Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan  terjadinya konflik  dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah pada masyarakat adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng ;

2.  Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik yang ditempuh dalam perjanjian  gadai tanah pada masyarakat adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

 

AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA KAWIN KONTRAK TERHADAP KEDUDUKAN ISTERI, ANAK DAN HARTA KEKAYAAN



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya.

Sekarang ini pelaksanaan perkawinan makin bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat kantor urusan agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang kurang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin kontrak. Pada dasarnya perkawinan ditujukan untuk jangka waktu selama-lamanya sampai maut memisahkan. Akan tetapi dalam prakteknya sering kali orang melakukan perkawinan yang bersifat sementara yang disebut dengan kawin kontrak.

Istilah kawin kontrak sama dengan istilah nikah mut’ah dalam agama Islam. Dalam hal ini istilah mut’ah sering digunakan oleh para kiai (pemuka agama Islam), sedangkan masyarakat umum lebih sering menggunakan istilah kawin kontrak (http://www.geocities.com).

Secara etimologis, mut’ah mempunyai pengertian ”kenikmatan” dan ”kesenangan”, jadi tujuan perkawinan tersebut untuk memperoleh kesenangan seksual. Di lain pihak menurut syara’ mut’ah adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Masa perkawinan berakhir dengan berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan tanpa adanya perceraian, dan tidak ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan kewajiban-kewajiban lainnya serta untuk memastikan ada atau tidaknya janin dalam rahim, wanita harus menunggu 2 kali haid. Bila salah satunya meninggal dan masih ada hubungan atau ikatan kontrak (mut’ah), tidak ada hak waris-mewaris antara keduanya (http://www.myquran.org).

Secara hukum Islam, perkawinan kontrak adalah suatu ”kontrak” atau ”akad” antara seorang laki-laki dan wanita tidak bersuami, serta ditentukan akhir periode perkawinan dan mas kawin yang harus diserahkan kepada keluarga wanita (Rofiq, 2000 : 156).

Syarat kawin kontrak antara lain melakukan ijab kabul, ada mas kawin, dan masa waktu perkawinan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Walaupun kawin kontrak mempunyai ijab kabul juga, tetapi ijab kabul pada kawin kontrak berbeda dengan ijab kabul pada perkawinan biasa. Bedanya terletak pada adanya pembatasan waktu perkawinan dilaksanakan. Dalam lafadz ijab kabul kawin kontrak waktu berlakunya perkawinan harus disebutkan. Seorang laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan secara serentak sebanyak yang ia inginkan dalam waktu yang bersamaan, sedangkan wanita hanya diperbolehkan melakukan kontrak dengan seorang laki-laki dalam satu periode (Wahid, dkk, 1991 : 189).

Berdasarkan pengertian kawin kontrak di atas, dapat diketahui bahwa kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tertentu itu habis, maka perkawinan itu berakhir.

Seperti perbudakan dan poligami, mut’ah (kawin kontrak) merupakan tradisi pra-lslam yang memanfaatkan tubuh perempuan sebagai obyek kenikmatan laki-laki. Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, perkawinan jenis ini mengalami proses dialektika sosial, budaya dan politik. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mut’ah pernah dihalalkan kemudian diharamkan, lalu dihalalkan lagi dan diharamkan untuk selamanya. Hal ini berarti orang yang melakukan kawin kontrak secara agama jelas bertentangan dengan hukum agama. Akan tetapi karena adanya suatu kepentingan tertentu, sampai saat ini kawin kontrak tetap dilakukan oleh banyak pasangan (http://www.macromedia.com).

Kepentingan yang dimaksud dapat berupa kepentingan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau dapat pula kepentingan yang berupa keinginan untuk mendapatkan materi atau dapat pula kepentingan lainnya misalnya agar dapat bekerja dan menetap di suatu negara. Alasan terakhir orang melakukan kawin kontrak ini sering terjadi di negara Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui negara Amerika merupakan negara yang sangat sulit memberikan izin bekerja atau izin menetap bagi warga negara asing, khususnya yang beragama Islam. Padahal di Amerika upah tenaga kerja sangat menggiurkan dibandingkan negara lainnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan izin menetap dan bekerja di Amerika, sering terjadi warga negara asing melakukan kawin kontrak dengan laki-laki atau wanita setempat. Di lain pihak bagi warga negara asli Amerika, perkawinan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran dari perkawinan yang dilakukannya. Di dalam perkawinan ini biasanya diperjanjikan tidak ada hubungan seksual antara pasangan suami isteri yang terikat kawin kontrak tersebut. Setelah mempunyai isteri warga negara Amerika, laki-laki atau wanita yang melakukan kawin kontrak dapat bebas bekerja dan menetap di Amerika. Bagi warga negara asing kawin kontrak dengan laki-laki atau wanita berkewarganegaraan Amerika itu sudah tercapai tujuannya ketika dia mendapatkan izin bekerja dan menetap di Amerika. Di lain pihak bagi warga negara Amerika yang melakukan kawin kontrak, sudah tercapai tujuannya ketika dia mendapatkan bayaran atas perkawinan yang dilakukannya. Dalam hal ini kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan, sehingga perkawinan semacam ini masih sering terjadi di Amerika. Ketika sampai waktu berakhirnya perjanjian kawin kontrak, maka perkawinan itupun berakhir (http//www.myquran.com).

Di Indonesia, kawin kontrak ini juga sering terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Akan tetapi sering kali terjadi kawin kontrak ini dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi isteri kontrak. Bentuk materi yang diberikan bermacam-macam, dapat berupa uang, rumah, perhiasan, mobil, dan lain-lain. Karena itulah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun agama Islam sendiri telah melarang kawin kontrak, akan tetapi dalam kenyataannya kawin kontrak tetap sering dilakukan.

Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dikenal sebagai desa kawin siri dan kawin kontrak, sehingga di sana banyak ditemukan perkawinan yang hanya bertahan sementara sesuai dengan kesepakatan pasangan. Seorang pria bisa melakukan kawin kontrak di desa itu dengan menyerahkan mas kawin yang telah disepakati calon pasangan wanita. Pada umumnya emas kawinnya berupa uang, perbaikan rumah, dan emas. Tidak mengherankan rata-rata wanita di desa itu kawin lebih dari satu kali.

Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Namun sesuai dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di Desa Kalisat, perkawinan di Kalisat bisa disebut perkawinan kontrak karena didahului dengan perjanjian jangka waktu perkawinannya dan mas kawin apa saja yang diberikan, yang kemudian akan berakhir setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Di Desa Kalisat kawin kontrak sudah sangat lazim dilakukan, sehingga tidak mengherankan jika orang tua yang punya anak gadis akan mempunyai kehidupan yang cukup baik, karena biasanya dari kawin kontrak yang dilakukan, akan diperoleh materi sebagai imbalan dari kawin kontrak yang dilakukan.

Suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Akibat hukum tersebut meliputi akibat hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama melakukan perkawinan, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami isteri, sehingga jika mereka bercerai, maka harta itu akan dibagi antara suami isteri. Selain itu isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya. Akibat hukum yang lain adalah apabila suami dan isteri bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan membiayai anak yang dilahirkan dalam perkawinan (Abdurrahman, 1992 : 267). Berkaitan dengan masalah anak ini, biasanya dalam suatu kawin kontrak dihindari untuk memiliki anak, sehingga berkaitan dengan anak sering tidak terjadi masalah.

Di dalam kawin kontrak semua akibat hukum yang diuraikan di atas sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan itu sendiri tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini yang dirugikan adalah wanita. Bagaimanapun wanita yang telah menjalani kawin kontrak tersebut tetap mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhinya setelah kawin kontrak berakhir.

Hal yang diuraikan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum kawin kontrak terhadap harta kekayaan dan hak atas biaya hidup bagi wanita sesudah berakhirnya perjanjian kawin kontrak. Hasil penelitian akan dituangkan dalam karya ilmiah tesis berjudul Akibat Hukum Berakhirnya Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaan.

B.   Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, dirumuskan masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana konsep kawin kontrak menurut Undang-undang Perkawinan?
  2. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaan?
  3. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta perkawinan setelah berakhirnya kawin kontrak?

 

C.   Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

  1. Untuk mengetahui konsep kawin kontrak menurut Undang-undang Perkawinan.
  2. Untuk mengetahui akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaan.
  3. Untuk mengetahui akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaan setelah berakhirnya kawin kontrak.

 

 

 

 

 

UPAYA PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM MENGEKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain.

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.

Dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut muncullah hubungan hukum yaitu hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur. Hubungan hukum tersebut akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak, baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur (Sofwan, 1980).

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminkan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan maka kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.

Syarat adanya titel eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur. Titel eksekutorial dapat timbul berdasarkan putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah pembayaran tertentu atau prestasi tertentu, atau bisa juga berdasarkan akta notaris yang sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, dalam bentuk grosse akta. Menurut ketentuan undang-undang grosse dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial. Di mana di dalam akta itu dimuat pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur (Sofwan, 1980).

Semakin lajunya pertumbuhan kehidupan dunia bisnis dan industri menuntut segala sesuatu yang cepat dan praktis tetapi mempunyai kekuatan hukum yang kuat, termasuk dalam segi hutang-piutang. Oleh karena itu kesepakatan mengenai hutang-piutang tidak hanya cukup dituangkan di dalam perjanjian tertulis tetapi perlu dituangkan dalam sebuah grosse akta pengakuan hutang.

Maksud dituangkannya di dalam grosse akta pengakuan hutang adalah supaya apabila debitur wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan berupa pembayaran atas hutang-hutangnya, maka kreditur hanya tinggal mengajukan permohonan pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang tersebut kepada Pengadilan Negeri dan bukan mengajukan gugatan, untuk mendapatkan pemenuhan atas piutangnya tersebut. Biasanya ketika meminjamkan uangnya, kreditur menginginkan adanya jaminan untuk mendapatkan kembali pemenuhan piutangnya. Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. Grosse akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan (Mertokusumo, 1986).

Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam grosse akta pengakuan hutang itu oleh notaris dibuat dengan kepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN EKTUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya kata-kata tersebut maka grosse akta mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum dari ketentuan tersebut di atas terdapat di dalam Pasal 224 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) yang berbunyi :

Suatu grosse daripada akta hipotek dan surat hutang yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas Nama Seri Baginda Raja” berkekuatan sama dengan putusan Hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya orang yang berhutang itu diam atau tingggal atau memilih kedudukannya yaitu secara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksa badan itu hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan Hakim. Jika hal melakukan putusan Hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang Ketuanya menyuruh melakukan itu maka diturutlah peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya (Tresna, 1984).

 

Perkataan “Atas Nama Seri Baginda Raja” sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-undang Darurat Nomor 51 Tahun 1951 harus dibaca “Atas Nama Keadilan”. Serta menurut Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, yang sampai sekarang masih berlaku, ketentuan tersebut haris dibaca “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari ketentuan Pasal 224 HIR di atas dapat disimpulkan bahwa grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotek yang memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mempunyai kedudukan yang istimewa dalam penyelesaian hutang karena berkekuatan sama seperti vonis Hakim. Keistimewaan grosse akta tersebut adalah dalam proses penyelesaian suatu perjanjian hutang dimana tidak melalui proses yang lazim dan umum yang harus ditempuh perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 118 HIR.

Dalam grosse akta tersebut telah melekat kekuatan eksekutorial, yang selanjutnya apabila debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya maka kreditur terbuka jalan untuk mengajukan permohonan eksekusi grosse akta kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana debitur diam atau tinggal atau tempat kedudukan yang telah dipilih dalam akta (Pasal 118 ayat (1) jo. ayat (4) HIR).

Namun di dalam praktek eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak selalu lancar seperti di dalam teori. Hal ini seperti yang dijumpai dalam praktek Pengadilan Negeri Denpasar. Di Pengadilan Negeri Denpasar banyak dijumpai perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi grosse akta pengakuan hutang dan adanya masalah lelang yang tidak sesuai dengan harga limit.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskan hasilnya dalam tesis berjudul :

UPAYA PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM MENGEKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

 

 

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belalang masalah di atas, maka dingkat permasalahan sebagai berikut :

  1. Upaya apa yang ditempuh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengeksekusi grosse akta pengakuan hutang yang mengalami perlawanan pihak ketiga?
  2. Upaya apa yang ditempuh Pengadilan Negeri Denpasar dalam menghadapi lelang yang tidak sesuai dengan harga limit?

 

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

  1. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengeksekusi grosse akta pengakuan hutang yang mengalami perlawanan pihak ketiga.
  2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh Pengadilan Negeri Denpasar dalam menghadapi lelang yang tidak sesuai dengan harga limit.

 

D.  Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan eksekusi grosse akta pengakuan hutang baru sedikit dilakukan. Dari pengamatan yang penulis lakukan, ada sebuah penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Dja’is (1989) yang merupakan mahasiswa Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Adapun judul yang diambil Dja’is adalah Pelaksanaan Eksekusi Grosse Surat Hutang Notariel (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah).

Dalam penelitiannya Djais mengungkap tentang tindakan yang diambil oleh PT dan CV sebagai kreditur jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu Djais juga mengungkap tentang perbedaan eksekusi grosse akta jika dibandingkan dengan eksekusi benda jaminan (sertifikat) hipotik dan faktor-faktor yang menghambat eksekusi tersebut. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dja’is tidak ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

 

E.   Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  Untuk memberi masukan kepada pihak kreditur yang terlibat dalam perjanjian hutang-piutang mengenai cara yang harus ditempuh dalam memohon eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang mengalami perlawanan pihak ketiga dan hasil lelang yang tidak sesuai dengan harga limit.

2.  Untuk memberi masukan kepada pihak Pengadilan Negeri tentang upaya-upaya yang perlu ditempuh dalam menghadapi kasus eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang mengalami perlawanan pihak ketiga dan kasus adanya hasil lelang yang tidak sesuai dengan harga limit.

 

F.  Metodologi Penelitian

1.     Sifat Penelitian

Penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk    kegiatan  yang  sistematis  dan  berencana  dengan  dilandasi  metode ilmiah (Sumardjono, 1997).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu membandingkan praktek eksekusi grosse akta pengakuan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Singarimbun & Effendi, 1989).

2.      Data

a.  Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dari lokasi penelitian.

1)     Lokasi

Penelitian dilakukan di Kota Denpasar, khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar.

2)     Subyek penelitian

a)   Responden

Dalam penelitian ini ada 4  orang  yang  dijadikan  responden,

yaitu debitur yang membuat grosse akta pengakuan hutang

b)   Nara sumber

(1)  Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

(2)  1 orang Notaris di wilayah hukum Kota Denpasar

b.  Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.

Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang berkaitan dengan eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang bermasalah.

3.     Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dipergunakan alat dan cara sebagai berikut :

a.   Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada responden (Singarimbun, 1976).

b.   Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meminta data yang telah ada sebelumnya (Djarwanto, 1990).

4.     Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan metode deskritif kualitatif, yaitu dipilih data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh akan dikumpulkan secara lengkap, disistematisir kemudian ditelaah dan dianalisa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang upaya hukum yang ditempuh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengeksekusi grosse akta pengakuan hutang.

 

 

EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PT BANK ARTHA GRAHA CABANG DENPASAR BALI

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain.Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis.

Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.Dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut muncullah hubungan hukum yaitu hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur. Hubungan hukum tersebut akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak, baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.

Perjanjian tertulis ini lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur (Sofwan, 1980).

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminkan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan maka kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.Syarat adanya titel eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur. Titel eksekutorial dapat timbul berdasarkan putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah pembayaran tertentu atau prestasi tertentu, atau bisa juga berdasarkan akta notaris yang sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, dalam bentuk grosse akta. Menurut ketentuan undang-undang grosse dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial. Di mana di dalam akta itu dimuat pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur (Sofwan, 1980).

Semakin lajunya pertumbuhan kehidupan dunia bisnis dan industri menuntut segala sesuatu yang cepat dan praktis tetapi mempunyai kekuatan hukum yang kuat, termasuk dalam segi hutang-piutang. Oleh karena itu kesepakatan mengenai hutang-piutang tidak hanya cukup dituangkan di dalam perjanjian tertulis tetapi perlu dituangkan dalam sebuah grosse akta pengakuan hutang.Maksud dituangkannya di dalam grosse akta pengakuan hutang adalah supaya apabila debitur wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan berupa pembayaran atas hutang-hutangnya, maka kreditur hanya tinggal mengajukan permohonan pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang tersebut kepada Pengadilan Negeri dan bukan mengajukan gugatan, untuk mendapatkan pemenuhan atas piutangnya tersebut. Biasanya ketika meminjamkan uangnya, kreditur menginginkan adanya jaminan untuk mendapatkan kembali pemenuhan piutangnya.

Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. Grosse akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan (Mertokusumo, 1986).Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam grosse akta pengakuan hutang itu oleh notaris dibuat dengan kepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN EKTUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya kata-kata tersebut maka grosse akta mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Dasar hukum dari ketentuan tersebut di atas terdapat di dalam Pasal 224 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) yang berbunyi :Suatu grosse daripada akta hipotek dan surat hutang yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas Nama Seri Baginda Raja” berkekuatan sama dengan putusan Hakim.

Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya orang yang berhutang itu diam atau tingggal atau memilih kedudukannya yaitu secara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksa badan itu hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan Hakim. Jika hal melakukan putusan Hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang Ketuanya menyuruh melakukan itu maka diturutlah peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya (Tresna, 1984). 

Perkataan “Atas Nama Seri Baginda Raja” sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-undang Darurat Nomor 51 Tahun 1951 harus dibaca “Atas Nama Keadilan”. Serta menurut Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, yang sampai sekarang masih berlaku, ketentuan tersebut haris dibaca “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Dari ketentuan Pasal 224 HIR di atas dapat disimpulkan bahwa grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotek yang memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mempunyai kedudukan yang istimewa dalam penyelesaian hutang karena berkekuatan sama seperti vonis Hakim.

Keistimewaan grosse akta tersebut adalah dalam proses penyelesaian suatu perjanjian hutang dimana tidak melalui proses yang lazim dan umum yang harus ditempuh perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 118 HIR.Dalam grosse akta tersebut telah melekat kekuatan eksekutorial, yang selanjutnya apabila debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya maka kreditur terbuka jalan untuk mengajukan permohonan eksekusi grosse akta kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana debitur diam atau tinggal atau tempat kedudukan yang telah dipilih dalam akta (Pasal 118 ayat (1) jo. ayat (4) HIR).Dalam suasana perekonomian yang stabil dan menanjak, ikatan perkreditan yang dituangkan dalam grosse akta jarang sekali berakhir dengan tindakan eksekusi penjualan lelang. Hal ini dikarenakan pada suasana kehidupan perekonomian stabil dan menanjak para debitur selalu mampu menunaikan penyelesaian pembayaran kreditnya kepada pihak kreditur. Akan tetapi lain halnya dalam keadaan kelesuan dunia perekonomian seperti yang terjadi pada masa sekarang ini. Timbul gejala bahwa pihak denitur tidak sanggup membayar hutangnya yang dapat dibuktikan dengan fakta tentang banyaknya permintaan executorial verkoop dari pihak kreditur terutama di kota-kota besar yang tergolong pusat-pusat kegiatan bisnis dan industri.

Hampir setiap hari ada permintaan eksekusi berdasar Pasal 224 HIR. Gejala dan fakta derasnya arus permintaan eksekusi tersebut atas pengakhiran perjanjian kredit berdasar Pasal 224 HIR memberi bukti bahwa kelesuan perekonomian telah mengakibatkan kegagalan dan ketidakmampuan pihak debitur memenuhi kewajibannya melunasi pembayaran hutang. Akibat hukumnya para debitur yang demikian berada pada kategori wanprestasi yang memberi hak dan kewenangan bagi pihak kreditur untuk menyeret pihak debitur ke dalam ancaman eksekusi penjualan lelang atau execution berdasar Pasal 224 HIR, karena perjanjian kreditnya dituangkan dalam grosse akta (Harahap, 1989).

Terlepas dari pembicaraan tentang adanya kaitan pemanfaatan Pasal 224 HIR dengan laju pertumbuhan ekonomi, bisnis dan industri pada satu pihak dan keleluasaan kehidupan perekonomian pada pihak lain, penerapan Pasal 224 HIR dalam prakteknya sering menimbulkan masalah. Kerumitan pelaksanaan Pasal 224 HIR dalam prakteknya disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor kelicikan mengulur waktu dari pihak debitur, ada pula faktor kecurangan yang dilakukan pihak kreditur seperti kecurangan tidak memasukkan pembayaran yang dilakukan debitur dalam rekening pembukuan. Namun faktor kendala yang paling banyak ditemukan adalah hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dokumen-dokumen grosse akta yang bersangkutan. Padahal bagi pengadilan dan secara yuridis syarat formal keabsahan setiap grosse akta merupakan esensi keabsahan grosse akta untuk dapat disamakan eksistensinya sebagai putusan yang mengandung nilai, mempunyai kekuatan eksekusi yang dapat dijalankan eksekusinya. Berdasarkan pengamatan kekeliruan pembuatan dokumen grosse akta kebanyakan disebabkan kekurangpersisan memahami dan mendudukkan bentuk grosse akta yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR.

Tidak berlebihan dikatakan jika hampir semua grosse akta yang dijumpai sering mencampuradukkan antara grosse akta hipotik dengan grosse akta pengakuan hutang. Akibatnya grosse akta yang diajukan merupakan grosse akta yang tidak jelas bentuknya. Salah satu masalah lagi yang sering menjadi kendala executorial verkoop atas grosse akta adalah mengenai jumlah hutang yang harus dibayar debitur. Memang pada umumnya dalam klausul perjanjian selalu disebut hak mutlak pihak debitur untuk menetapkan jumlah akhir perjanjian kredit. Tetapi terkadang terdapat jumlah akhir yang kurang masuk akal dibanding jumlah yang terdapat dalam perjanjian pokok dengan apa yang tercantum dalam perjanjian grosse akta maupun dengan apa yang tertera dalam rekening pembukuan bank. Sering pihak debitur mengajukan bukti-bukti pembayaran namun pembayaran itu tidak tercatat dalam rekening bank atau tidak dikurangkan dari jumlah kredit akibatnya jumlah hutang yang hendak dieksekusi bisa dinyatakan atau ditafsirkan pengadilan tidak pasti atau tidak dapat dipastikan.

Hal yang diuraikan di atas juga dialami oleh  PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar yang mempunyai piutang terhadap Ny. Oelisa Mariana yang ketika akan dieksekusi grosse aktanya mengalami masalah yang cukup pelik, sehingga akhirnya terpaksa diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada dasarnya masalah yang dihadapi PT Bank Artha Graha dalam mengeksekusi grosse akta pengakuan hutangnya adalah pihak debitur merasa keberatan dengan adanya eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang diajukan oleh PT Bank Artha Graha kepada Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini dikarenakan pada saat PT Bank Artha Graha mengajukan permohonan eksekusi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, menurut pihak debitur bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena permohonan eksekusi tersebut dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan utang debitur. Sehingga pada waktu kreditur akan melaksanakan eksekusinya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah diputuskan, pihak debitur menolak eksekusi tersebut dan bahkan menggugat balik pihak PT Bank Artha Graha. Berkaitan dengan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskan hasilnya dalam tesis berjudul :EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK ARTHA GRAHA CABANG DENPASAR BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 62/Pdt.G/2001/PN.Dps.) 

 

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belalang masalah di atas, maka dingkat permasalahan sebagai berikut :

1.      Mengapa PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sebagai upaya untuk melindungi kepentingannya?

2.      Hambatan-hambatan apa yang dialami PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar dalam melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang?  

 

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1.      Untuk mengetahui alasan PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sebagai upaya untuk melindungi kepentingannya.

2.      Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar dalam melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang. 

 

D.     Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan eksekusi grosse akta pengakuan hutang baru sedikit dilakukan. Dari pengamatan yang penulis lakukan, ada sebuah penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Dja’is (1989) yang merupakan mahasiswa Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Adapun judul yang diambil Dja’is adalah Pelaksanaan Eksekusi Grosse Surat Hutang Notariel (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah).Dalam penelitiannya Djais mengungkap tentang tindakan yang diambil oleh PT dan CV sebagai kreditur jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu Djais juga mengungkap tentang perbedaan eksekusi grosse akta jika dibandingkan dengan eksekusi benda jaminan (sertifikat) hipotik dan faktor-faktor yang menghambat eksekusi tersebut. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dja’is tidak ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

 

E.     Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.      Untuk memberi masukan kepada pihak kreditur yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian kredit mengenai cara melindungi kepentingannya dengan cara mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

2.      Untuk memberi masukan kepada pihak kreditur dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang mengalami perlawanan.  

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers