Category Archives: Tesis Hukum Bisnis

ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI USAHA AGRIBISNIS ( STUDI KASUS DI KOTA TARAKAN )


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UKM. Peranan UKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UKM, yaitu pertama karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal melahirkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar (Berry  dkk., dalam Sri Rejeki). Lebih lanjut, usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga (Kuncoro dalam Sri Rejeki).

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan usaha dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu faktor internal yang cukup berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha termasuk UKM adalah modal untuk investasi maupun modal kerja. Kesulitan memperoleh modal merupakan masalah klasik yang masih menghantui UKM di Indonesia selama ini.

Kinerja UKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UKM dalam tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2003 mencapai 42,4 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini tercatat 79,0 juta pekerja. Pertumbuhan PDB UKM periode 2000 – 2003 ternyata lebih tinggi daripada total PDB yang sumbangan pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan Usaha Besar (Wijono, 2005:87).

Perkembangan sektor UKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi saat perkembangan usaha-usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, di sisi yang lain UKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, masih sulitnya akses UKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UKM khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit koperasi simpan pinjam dan bentuk-bentuk yang lain.

Permasalahan modal tersebut timbul karena tidak adanya titik temu UKM sebagai debitor dan pihak kreditor. Di sisi debitor, karakteristik dari sebagian besar UKM di Indonesia antara lain adalah masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak/belum memiliki badan usaha resmi, serta keterbatasan aset yang dimiliki. Sementara itu, di sisi kreditor, pemodal atau lembaga pembiayaan untuk melindungi risiko kredit, menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, ijin usaha resmi serta adanya jaminan (collateral). Lembaga perbankan sebagai salah satu sumber modal secara optimal masih belum dapat membantu permasalahan yang dihadapi UKM. Relatif tingginya tingkat bunga kredit perbankan, prosedur serta persyaratan pengajuan kredit yang relatif sulit untuk dipenuhi, serta tidak adanya jaminan merupakan alasan utama bagi sebagian besar UKM untuk tidak mengajukan permohonan kredit kepada perbankan, UKM dengan segala keterbatasannya masih sulit untuk meraih modal dari sumber-sumber modal lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti pasar modal dan leasing.

Menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Muslimin, Nasution, perbankan tidak kondusif dalam membangun usaha kecil karena kredit yang mereka kucurkan berdasarkan 5 C yakni character, capacity, capital, condition, dan collateral. Akibatnya, perbankan menerapkan berbagai persyaratan jaminan keamanan kredit yang disalurkannya. Apalagi mereka juga sering kali tidak membedakan persyaratan kredit terhadap usaha mikro atau kecil dengan usaha besar (TEMPO Interaktif, Jakarta: 01 Agustus 2005).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah permodalan UKM tersebut, antara lain melalui pemberian subsidi bunga kredit bagi usaha kecil, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. Namun demikian, dengan keterbatasan anggaran pemerintah (budget constraint), program subsidi maupun PKBL-BUMN baru dapat menyalurkan kredit dana bergulir kepada sebagian kecil kelompok UKM yang pada umumnya berlokasi di perkotaan.

Salah satu upaya lain yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan UKM adalah dengan diterbitkannya peraturan pembentukan lembaga pembiayaan non bank yaitu Perusahaan Modal Ventura (PMV) melalui Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK/013/1988 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik No. 468 Tahun 1995 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diatur sistem pembiayaan oleh Perusahaan Modal Ventura dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 81.1/Kep/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.

Pada prinsipnya model PMV (venture capital) merupakan sistem kerjasama yang bersifat equity financing yakni memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan, atau di Indonesia dikenal sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), untuk jangka waktu tertentu dan bersifat sementara. Dengan masuknya PMV ke dalam suatu PPU maka perusahaan tersebut mendapatkan partner yang secara bersama-sama akan mengembangkan perusahaan, baik dari segi permodalan maupun dari segi manajemen perusahaan. Dengan demikian diharapkan agar PPU dapat meningkatkan produktivitas usaha, kualitas barang dan jasa yang diproduksi, volume penjualan maupun pangsa pasar. Dalam model ini, PPU tidak dibebani dengan kewajiban keuangan seperti pembayaran pokok pinjaman, bunga maupun penyediaan agunan seperti yang dilakukan dalam model perbankan. Risiko dan keuntungan bisnis dalam model pembiayaan ini ditanggung dan dinikmati secara bersama-sama oleh PMV dan PPU sehingga membedakan dengan pola operasi bank konvensional.

Karakteristik pengelolaan modal ventura yang demikian berbeda dengan pengelolaan pembiayaan modal lainnya, sehingga keberhasilan pengelolaan modal ventura akan sangat ditentukan oleh proses transformasi dalam mekanisme suatu organisasi. Dalam kaitan ini, informasi sangatlah penting, dan informasi yang asimetrik akan terjadi apabila salah satu pihak menguasai informasi yang lebih banyak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa situasi asimetrik tersebut cenderung mendorong terjadinya apa yang disebut sebagai moral hazard terutama oleh pihak yang mempunyai sifat “opportunist”, yakni cenderung memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi.

Hal ini akan menyebabkan ketidakefisienan suatu organisasi mengingat oportunistik cenderung mendorong orang untuk melakukan tindakan curang. Proses transformasi akan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal PMV, proses transformasi akan melibatkan PMV dan PPU. Hubungan kedua pihak ini sangat berbeda dengan karakteristik hubungan antara pihak bank dan pihak perusahaan sehingga naik turunnya tingkat bunga tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk instrumen transaksi. Oleh karena itu, guna menjaga kesinambungan kerja sama usaha antara kedua pihak sangatlah ditentukan oleh perilaku (behaviour) pihak-pihak yang terlibat baik secara personal antar pemegang saham, antara pemegang saham dan PMV, antara pemegang saham dan pengelola calon PPU, ataupun antar perusahaan tersebut.

Potensi permasalahan lain yang kemungkinan terjadi dalam suatu kerja sama usaha dapat berupa; hidden action (menyembunyikan sesuatu), contingency (sesuatu yang mungkin terjadi), opportunistic behaviour (perilaku oportunistik), dan bounded rationality (batas rasionalitas) Hardjosoekarto, 1994:125.  Potensi timbulnya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perikatan kerja sama usaha modal ventura adalah berisiko tinggi terutama oleh sikap oportunistik pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kerjasama dalam PMV seharusnya dilakukan dalam sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak lengkap dengan segala konsekuensi hukumnya sehingga diharapkan dapat menghindari atau paling tidak meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dapat melindungi kepentingan PMV dan PPU secara berimbang meski posisi PMV sebagai pihak yang menyediakan fasilitas modal dan tenaga ahli, yang berhadapan dengan PPU sebagai pihak yang membutuhkan fasilitas modal pembiayaan dan tenaga ahli.

Selama ini di kota Tarakan khususnya dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya pembiayaan pada UKM memang telah banyak dilakukan melalui modal ventura oleh PT.  Sarana Kaltim Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura. Berbagai perusahaan kecil termasuk usaha di bidang agribisnis menjadi sasaran pembiayaan PT.  Sarana Kaltim Ventura.       

B.     Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.  Bagaimana perjanjian pola kerja sama usaha yang dilakukan PT.  Sarana Kaltim Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Kota Tarakan?

2.  Apakah perjanjian antara PT.  Sarana Kaltim Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) di Kota Tarakan sudah dapat meminimalisir risiko usaha yang dihadapi oleh para pihak?

C.     Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, sepengetahuan penulis bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah yang berhubungan dengan Modal Ventura  antara lain :

-             Penelitian berupa tesis oleh : Sutarman Yodo ,tahun 1999 dengan judul Eksistensi Pembiayaan Modal Ventura terhadap kelompok Usaha Tani di Sulawesi Tengah

-             Penelitian berupa tesis oleh : Syafruddin, tahun 1999 dengan judul Tinjauan Hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura Sebagai Sumber Pembiayaan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan ke dua peneliti terdahulu. Penelitian tentang Aspek Hukum Pembiayaan Modal Ventura bagi Usaha Agribisnis di Kota Tarakan,belum pernah ada yang melakukan. Oleh karena itu penelitian ini merupakan suatu penelitian yang asli.

 

D.     Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1.  Bagi pemerintah pusat dan daerah merupakan masukan dalam rangka penyusunan rencana strategis pengembangan PMV untuk menopang pembangunan dan pengembangan UKM, khususnya di Kota Tarakan.

2.  Bagi praktisi merupakan referensi dalam rangka upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang PMV dan pelaksanaannya.

3.  Bagi peneliti merupakan karya ilmiah yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan implementasinya sebagai makhluk sosial pada bidang kerja sebagai wujud kepedulian terhadap peningkatan produktivitas pada bidang hukum.

 

E.     Tujuan Penelitian

 

Penelitian ini bertujuan untuk :

1.  Mengetahui perjanjian pola kerja sama usaha yang dilakukan PT.  Sarana Kaltim Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Kota Tarakan.

2.  Mengetahui apakah perjanjian  antara PT.  Sarana Kaltim Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Kota Tarakan sudah dapat meminimalisir risiko usaha yang dihadapi oleh para pihak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR REKSADANA BNI DANA BERBUNGA MENURUT UU NO. 8 TH. 1995 TENTANG PASAR MODAL



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan wahana alternatif untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sebagai wahana alternatif selain sektor perbankan, pasar modal selama ini telah menjadi sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat. Masyarakat dapat melakukan investasi di pasar modal dengan berbagai pilihan jenis investasi yang sesuai dengan keinginannya. Investor dapat menanamkan dananya pada sekuritas-sekuritas seperti saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, sertifikat right, waran, sertifikat reksadana dan sebagainya.

Kemudahan yang diperoleh dari menanamkan investasi di pasar modal adalah sifat likuiditas dari investasi tersebut. Investor dapat membeli sekuritas yang akan memberi return yang baik dan menjual sekuritas tersebut apabila sedang memerlukan dana atau menggantinya dengan sekuritas lain bila prospek sekuritas lain tersebut lebih menjanjikan. Selain itu investor dapat melakukan diversifikasi dengan menanamkan dananya pada jenis sekuritas yang berbeda.

Investor pada umumnya melakukan aktivitas investasi dengan maksud untuk memperoleh return yang lebih besar daripada risiko yang dihadapinya serta lebih tinggi dari investasi pada asset yang bebas risiko. Investasi pada asset yang bebas risiko menjadi standar minimal dari apa yang akan diperoleh jika melakukan investasi pada saham. Tentu saja tujuan akhir dari investor melakukan investasi pada saham adalah untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya. Untuk itu para investor harus mengelola dananya secara efektif dengan berusaha membeli saham-saham dengan risiko yang masih dapat diterima sehingga return yang akan diterima masih melebihi risiko yang dihadapi.

Untuk meminimalkan risiko pada investasi, seorang investor harus sering melakukan diversifikasi dalam investasi mereka. Investor mengkombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi untuk meminimalkan risiko yang kemungkinan akan muncul. Diversifikasi pada investasi membuat investor dapat meminimalkan risiko dengan tetap memperhatikan return yang diterima. Salah satu bentuk nyata diversifikasi risiko adalah reksadana.

Investasi pada reksadana memenuhi prinsip investasi yakni jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar (diversifikasi) pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti saham, obligasi, commercial paper dan sebagainya. Reksadana sendiri merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah uang kepada pengelola reksadana (disebut manajer investasi), untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Investasi melalui reksadana memiliki beberapa risiko. Pertama, meskipun manajer investasi telah melakukan investasi yang menyebar, belum tentu bisa mendapat keuntungan. Kalau ini terjadi, besar kemungkinan pemodal tidak bisa menikmati kenaikan Nilai Aktiva Bersih, bahkan akan mendapat kerugian dengan turunnya Nilai Aktiva Bersih. Kedua, bila manajer investasi melakukan pembubaran, yang penyebabnya bisa datang dari berbagai hal. Dalam hal demikian, pemodal juga akan mengalami kerugian.

Di dalam reksadana juga ada kemungkinan kemungkinan kerugian dikarenakan tidak diberikannya informasi mengenai perkembangan usaha reksadana. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada salah satu reksadana yang ada di Indonesia, yaitu Reksadana BNI Dana Berbunga. Manajer investasi dari reksadana ini lalai memberi tahu perkembangan dana yang ditanamkan pada berbagai investasi oleh Reksadana BNI Dana Berbunga. Akibatnya ketika terjadi keadaan yang merugikan investasi tersebut, investor tidak mengetahuinya, sehingga investor tidak melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan investasinya, misalnya dengan menarik dananya dari Reksadana BNI Dana Berbunga. Akibatnya investor mengalami kerugian. Namun dalam hal ini investor tidak dapat meminta penyelesaian hukum terhadap kelalaian yang dilakukan manajer investasi tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi manajer investasi yang lalai memberi informasi kepada investor. Dengan kata lain investor berada dalam keadaan tidak terlindungi. Berdasarkan adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh reksadana tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang:

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP WANPRESTASI REKSADANA BNI DANA BERBUNGA MENURUT UU NO. 8 TH. 1995 TENTANG PASAR MODAL

 

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana perlindungan hukum kepada investor menurut UU No. 8 Th. 1995?
  2. Bagaimana penyelesaian terhadap complaint investor terkait dengan pengembalian jumlah investasinya di Reksadana BNI Dana Berbunga?

 

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengkaji perlindungan hukum kepada investor menurut UU No. 8 Th. 1995.
  2. Untuk mengkaji penyelesaian terhadap complaint investor terkait dengan pengembalian jumlah investasinya di Reksadana BNI Dana Berbunga.

 

D.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberi masukan kepada para investor mengenai aspek risiko adanya wanprestasi yang dilakukan oleh reksadana.

2. Dapat memberi masukan kepada pihak pembentuk undang-undang berkaitan dengan perlindungan kepada investor reksadana.

3.  Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan reksadana.

 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN BIAYA PATEN SEBAGAI SYARAT PERLINDUNGAN PATEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN PATEN DI INDONESIA (STUDI KHUSUS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA)


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

Hak paten yang menurut sejarahnya muncul di Inggris diabad ke-16, dijaman ratu Elizabeth I, dalam perjalanan menuju ke abad 21 mendatang, dari aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akan memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Dalam pasar global mendatang tersebut, yang dicirikan dengan semakin pentingnya peranan daya saing dan keunggulan produk, temuan (invention) menjadi aset yang sangat berharga, melebihi nilai aset-aset ekonomi yang selama ini telah ada (SDM, SDA, modal dan physical capital lainnya). Jadi perekonomian dunia dimasa milenium ini, akan lebih bergantung pada intellectual capital, yang mencakup pengetahuan, karya invensi, ekspresi kreativitas, akumulasi pendidikan-pelatihan-ketrampilan yang terinternalisasikan dalam ilmu, engineering, dan lahan kerja praktek dan profesional. Modal intellectual capital akan menjadi lebih penting dan strategis fungsinya, bila dibandingkan dengan physical capital, yang sebelumnya menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia.

Intellectual capital dapat bergerak dan bersirkulasi dengan tingkat kekerapan yang sangat tinggi dalam arus perputaran modal dunia, khususnya di negara-negara maju. Ketika kemajuan teknologi begitu pesat dan pasar terus bertransformasi dalam tataran global dalam bentuk “transnational”, diperlukan perangkat hukum untuk  meningkatkan dan melindungi kepentingan investasi industri, budaya dan pasar. Dari sanalah, pada pertengahan tahun 1980-an, negara-negara yang tergabung dalam GATT/WTO bersepakat tentang aturan main IPR (Intellectual Property Right) atau HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Lebih-lebih dalam tahun 2002, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya yang menjadi anggota AFTA, dituntut untuk mempersiapkan perangkat-perangkat aturannya, antara lain tentang masalah peraturan HKI dan implementasinya.

HKI mejadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan direproduksi secara ilegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan internasional. Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, Indonesia juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak asset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

Pendaftaran Paten merupakan langkah awal untuk mendapatkan perlindungan hukum dari bentuk-bentuk pelanggaran paten, karena dengan telah didaftarkannya Paten tersebut ke Kantor Paten maka langkah pembuktian dan pengungkapan kebenaran bahwa memang telah terjadi pelanggaran paten akan dapat mudah dilakukan. Lain halnya jika sebuah paten tidak didaftarkan, maka tidak ada bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan yang dapat menguatkan bahwa memang benar suatu perbuatan telah melanggar suatu Hak Paten.

Berdasar data Dirjen HKI, selama 10 tahun belakangan ini rata-rata persetujuan paten oleh peneliti Indonesia dibanding seluruh paten yang telah dikeluarkan angkanya baru mencapai 3,5%. Dengan demikian mayoritas pemilik paten selebihnya yang 96,5% berasal dari negara-negara asing, terutama negara industri maju seperti; Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Singapura, Swiss, Taiwan, dan lain-lain. Prestasi yang tergolong tinggi yakni tahun 1999 yakni ketika dari sejumlah total 739 paten tercatat 88 buah atau 11% didapat oleh kalangan peneliti nasional. Setahun sebelumnya angkanya 203 dari 1997 atau naik 10%. Jumlah rata-rata persetujuan paten per tahun adalah lebih dari 2000 paten.

Sedikitnya invensi dari inventor Indonesia yang didaftarkan di Ditjend Paten salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan mengenai biaya yang harus dikeluarkan. Ada semacam ketakutan bahwa biaya yang harus dikeluarkan akan sangat tinggi, sedangkan untuk bertanya para inventor itu tidak tahu harus kemana. Akibatnya para inventor memilih untuk tidak mendaftarkan invensinya. Padahal dengan tidak didaftarkan, maka tidak ada perlindungan hukum terhadap invensi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Biaya Paten Sebagai Syarat Perlindungan Paten dan Implikasinya Terhadap Pendaftaran Paten di Indonesia (Studi Khusus Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan “Apakah besar kecilnya biaya paten yang diterapkan dalam pendaftaran paten berakibat terhadap pendaftaran invensi di Yogyakarta?”

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji implikasi besar kecilnya biaya paten yang diterapkan terhadap pendaftaran invensi di Yogyakarta. Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan masukan kepada para inventor di Yogyakarta mengenai pentingnya pendaftaran invensi guna perlindungan invensinya serta biaya-biaya yang terkait dengan pendaftaran invensi serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada jenjang S-2 Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu (1999) yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Paten di Indonesia. Dalam penelitian ini diungkap mengenai aspek-aspek yang membuat para inventor Indonesia merasa enggan untuk mendaftarkan invensinya, antara lain ketentuan pendaftaran yang mengharuskan pendaftaran dilakukan di Jakarta, padahal para inventor tersebut banyak yang berasal dari luar Jakarta. Selain itu biaya pendaftaran dan pemeliharaan paten juga dirasa berat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah adanya unsur biaya yang menjadi salah satu alasan keengganan inventor untuk mendaftarkan invensinya. Namun demikian secara umum penelitian ini berbeda, karena yang diungkap dalam penelitian ini hanya khusus mengenai masalah kebijakan biaya paten.

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KETENTUAN KONTRAK STANDAR PEMBERIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MOJOKERTO


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat komplek karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini. Menurut ketentuan Pasal 1 (2) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

 

Dari sini dapat dilihat fungsi utama bank yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, selain menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang / kredit.

BRI Cabang Mojokerto merupakan salah satu Bank Pemerintah yang saat ini mempunyai berbagai macam bentuk layanan perbankan. Baik pelayanan untuk memberikan pinjaman dana bagi masyarakat maupun sebagai penghimpun dana dari masyarakat. BRI Cabang Mojokerto merupakan salah satu kantor cabang dari BRI Pusat, yang saat ini banyak diminati oleh nasabah dalam pelayanan tabungan maupun layanan pemberian kreditnya karena dirasa mampu menjangkau berbagai pelosok daerah yang ada. Pelayanan kredit yang ditawarkan ada berbagai macam seperti kredit pegawai, dan kredit pengusaha. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 (11) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

“Kredit adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga “.

 

Banyak dari nasabah di wilayah kota Mojokerto tersebut yang memilih dan mempercayakan layanan kredit pada BRI Cabang Mojokerto. Salah satunya adalah kredit pengusaha yakni kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Misalnya adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi yang dipergunakan untuk keperluan membeli tambahan sejumlah armada kendaraan, ataupun kredit untuk mendirikan suatu proyek.

Adapun kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu menengah, panjang sesuai dengan yang disepakati atau diperjanjikan antara nasabah debitur dengan pihak bank. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian kredit tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian baku/kontrak standar.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap suatu subyek tertentu. Hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya.

Seperti yang telah diuraikan di atas maka dalam suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsurnya adalah :

1.     Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2.     Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3.     Suatu hal tertentu

4.     Suatu sebab yang halal

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain melihat unsur – unsur sahnya, perjanjian yang dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan obyek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan (Hotma Bako, 1995: 18). Akan tetapi perlu disadari kadangkala para pihak yang melakukan negosiasi dalam perjanjian tersebut berada pada kedudukan yang tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Di dalam praktek perbankan setiap bank telah menyiapkan atau menyediakan blanko / formulir / model yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Blanko tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon dalam hal ini nasabah bank konsumennya. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Artinya di sini dapat berlaku prinsip take it our leave it, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak-pihak konsumen untuk secara bebas menentukan pilihannya.

Latar belakang lahirnya perjanjian standar adalah keadaan sosial ekonomi perusahaan yang besar, baik perusahaaan pemerintah atau swasta yang mengadakan kerjasama untuk menciptakan kepentingan dengan membuat syarat – syarat tertentu secara sepihak untuk digunakan kepada contract partnernya. Pihak lain biasanya kedudukanuya lebih lemah baik dari segi kedudukannya atau ketidaktahuannya sehingga menerima apa yang disodorkan kepadanya (Badrulzaman, 1983: 32). Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan untuk mendorong pelaku usaha ekonomi lemah. Sedangkan dasar berlakunya perjanjian kredit dalam bentuk standar adalah didasarkan atas fiksi pihak penerima kredit dianggap menyetujui walaupun kenyataanya ia tidak mengetahui isinya.

Dengan demikian jika persoalan tersebut dianalisis dari perspektif hukum perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku dan pasal 4, 7, tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini BRI Cabang Mojokerto sangat kontradiktif intinya kontrak standar yang dipakai oleh pihak BRI Cabang Mojokerto terhadap nasabah debitur pengguna layanan kredit pengusaha. Sebagaimana  diatur  dalam  pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1)     Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha  berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli komumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d.  menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e.   mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f.  memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g.  menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2)  Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuk-nya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3)  Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) dinyatakan batal demi hukum.

4)  Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang – undang ini.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka terlihat bahwa nasabah memiliki kekuatan tawar menawar yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan pihak bank selaku pelaku usaha. Terlebih untuk klausula dalam perjanjian bakunya dirasa masih banyak menyimpangi UU No. 8 Tahun 1991 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 18 (1) huruf d tentang pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan tidak diperbolehkan dalam pencantuman klausula bakunya. Ini justru yang menjadi permasalahan dalam prakteknya. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menganalisa / mengkaji permasalahan tersebut.

 

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana peran dari ketentuan kontrak standar / perjanjian baku kredit pengusaha pada BRI Cabang Mojokerto dalam rangka melindungi kepentingan nasabah menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 ( 1 ) huruf d mengenai pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan ?”

 

C.     Keaslian Penelitian

Penelitian dengan topik Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto sejauh pengamatan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Jika ada penelitian yang sama maka penelitian ini sifatnya hanya melengkapi penelitian sebelumnya.

 

D.     Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini di harapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen.  

Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum perbankan.

 

E.     Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut :

1.      Tujuan obyektif

a. Untuk memperoleh data yang obyektif tentang ketentuan kontrak standar pemberian kredit pengusaha di BRI Cabang Mojokerto, dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya bagi konsumen pengguna jasa layanan perbankan tersebut.

b.   Tujuan subyektif

 Untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan objek penelitian, guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana S-2 Magister Hukum Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

 

 

 

TINJAUAN TENTANG KERUSAKAN ATAU BERKURANGNYA NILAI MANFAAT DARI BARANG KONSINYASI DI SIDOARJO

BAB I

 

PENDAHULUAN

 A.     Latar Belakang

 Dunia perdagangan ritel di Indonesia, sekitar tahun 1980-an mulai bermunculan dengan bentuk yang lebih modern atau yang disebut dengan pasar ritel modern, seperti : Super Market, Mini Market dan Hiper Market.

 Sifat pasar ritel modern adalah suatu tempat dan atau pasar yang lebih cenderung mengutamakan pelayanan, kenyamanan dan kelengkapan barang atau jasa, yang diperuntukkan bagi para pihak yang sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk memenuhi kebutuhannya.

 Keberadaan pasar ritel modern tersebut awalnya masih diminati oleh kalangan yang terbatas saja dan masih dianggap sangat mewah oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Perkembangan selanjutnya, pasar ritel modern sudah menjadi suatu tempat perbelanjaan bagi kalangan masyarakat kecil dan atau masyarakat luas sehingga  terjadi perubahan paradigma dari pasar ritel tradisional menjadi pasar ritel modern.

 Perubahan paradigma tersebut menciptakan dan atau mempengaruhi sistem perdagangan yang ada di Indonesia. Bisnis ritel tradisional oleh pelaku usahanya, masih melakukan transaksi bisnis yang bersifat konvensional atau tradisional dalam bentuk pasar tradisional, dengan kecenderungan bisnis ritel dalam bentuk pasar modern yaitu transaksi dimana pihak konsumen lebih aktif memilih barang atau jasa sesuai kebutuhannya dengan harga yang sudah pasti.

 Perkembangan pasar ritel modern demikian pesatnya dan tidak terkontrol lagi, maka pada tahun 1997 oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan kebijakan dalam bidang perdagangan yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri No. 145/MPP/Kep/5/97 dan No. 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

 Perkembangan pasar ritel modern tersebut tidak diikuti dengan perangkat hukum yang cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik, suplier dan konsumen, yang mana para pihak tersebut sangat berperan akan sukses dan tidaknya perkembangan pasar ritel modern tersebut.

 Pasar ritel modern sebenarnya banyak menimbulkan masalah-masalah, baik menyangkut transaksi jual beli, penetapan harga, perikatan antara pihak supplier dengan pemilik, dan perlindungan konsumen.

 Hubungan antara pemilik, supplier dan konsumen dalam transaksi bisnis di pasar ritel modern sangat erat.  Hubungan antara pemilik dengan konsumen adalah menyangkut penetapan harga jual beli atas produk dan atau jasa yang diperdagangkan di pasar ritel modern. Pemenuhan kualitas produk yang diperdagangkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab supplier. Pemenuhan kualitas jasa yang diperdagangkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik. Hubungan antara pemilik dengan konsumen terutama dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi jual beli.

 Hubungan hukum antara pemilik dengan supplier adalah :

 1.    Supplier berkewajiban memenuhi spesifikasi pesanan pemilik yang terdiri dari jenis produk, harga jual beli, kelayakan produk untuk di konsumsi konsumen, jangka waktu pengiriman produk dan jangka waktu pelunasan.

 2.    Suplier memiliki hak untuk menerima pembayaran termasuk melakukan penagihan atas produk yang dijual kepada pemilik.

 3.     Pemilik berkewajiban untuk melakukan pembayaran termasuk menerima penagihan atas produk yang dibeli dari supplier.

 4.     Pemilik memiliki hak untuk menolak melakukan kewajibannya kepada supplier apabila dalam kondisi tertentu telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik dan supplier.

 Penyediaan barang oleh supplier kepada pemilik mini market dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan metode yang konvensional, pemilik mini market melakukan transaksi jual beli sendiri produk-produk yang akan dijual kembali kepada konsumen.  Metode ini dari segi ekonomi sangat memberatkan pemilik mini market, karena harus membayar secara kontan ataupun secara mencicil, sedangkan produk itu sendiri belum tentu laku.

 Transaksi jual beli antara pemilik mini market dan supplier dapat juga dilakukan dengan cara konsinyasi. Metode konsinyasi ini adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan.  Metode konsinyasi memiliki ciri sebagai berikut :

 1.  Pesanan pembelian dari pemilik kepada supplier dilakukan dengan cara langsung melalui penerimaan penawaran oleh pemilik.

 2.  Pelunasan pembayaran oleh pemilik kepada supplier dilakukan setelah konsumen membeli produk atau jasa yang telah diterima penawarannya oleh pemilik.

 Permasalahan di atas menarik untuk dikaji melalui suatu penelitian tentang apakah perangkat hukum berkaitan dengan pasar ritel modern yang sudah ada pada saat ini cukup memadai untuk menyelesaikan atau menuntaskan setiap permasalahan yang akan timbul dalam pasar ritel modern tersebut.

  Penulisan ini mengkaji salah satu permasalahan dalam pasar ritel modern yaitu tentang transaksi barang dengan cara konsinyasi, antara supplier dengan pemilik mini market.

 B.     Rumusan Masalah

 Dari uraian diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang akan diteliti adalah :

 1.     Perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh pihak supplier dari pemilik mini market apabila terjadi kerusakan dan atau berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang diakibatkan oleh perbuatan pemilik, supplier dan konsumen mini market tersebut?

 2.     Bagaimana tanggung jawab hukum pemilik mini market terhadap kerusakan dan atau berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang diakibatkan oleh perbuatan konsumennya?

 C.     Keaslian Penelitian

 Penulisan tentang tinjauan yuridis terhadap kerusakan dan atau berkurangnya nilai manfaat dari barang konsinyasi sejauh pengamatan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Jika ada penelitian yang sama maka penilitian ini sifatnya hanya melengkapi penelitian terdahulu.

   D.     Manfaat Penelitian

 Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada pihak  pemerintah Indonesia untuk membuat dan atau menetapkan perangkat peraturan yang lebih memadai dalam bidang perdagangan pasar ritel modern.

 1.        Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi lembaga peradilan, apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dalam bidang perdagangan pasar ritel modern.

 2.        Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum umumnya dan hukum perdagangan ritel khususnya.

 E.     Tujuan Penelitian

 1.   Tujuan Objektif adalah :

 a.    Untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh pihak supplier dari pemilik mini market apabila terjadi kerusakan dan atau berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang diakibatkan oleh perbuatan pemilik dan konsumen mini market tersebut.

 b.    Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pemilik mini market terhadap kerusakan dan atau berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang diakibatkan oleh perbuatannya atau perbuatan konsumennya.

 2.    Tujuan Subyektif

 Agar dapat terkumpul data-data yang relevan dalam memudahkan penyusunan penulisan hukum ini dan juga untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana S-2 Magister Hukum Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

 

 

 

PELAKSANAAN THE FIVE C’S OF CREDIT ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA USAHA PERBANKAN DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini termuat di dalam Undang-undang Perbankan Pasal 1 angka 1. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana mesyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk di dalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (Financial Depening) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar pula manifestasi bank tersebut. Di negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, porsentase usaha perkreditannya di bidang perbankan mencapai 20-30%. Di negara berkembang seperti di Indonesia, besar perkreditan yang dijalankan mencapai 35%-40% dalam menjalankan usaha perbankan.

Berdasarkan data perkembangan penyaluran kredit, tampak bahwa pergerakan positif pos kredit 2004 lebih banyak didorong oleh pergerakan outstanding kredit dalam rupiah yang setahun mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 2, 49 %. Sedangkan dalam valas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1, 8 %. Pemberian persetujuan kredit baru oleh bank-bank umum diperkirakan akan mengalami peningkatan namun masih terjadi perlambatan pada triwulan I 2005 yakni sebasar 60,61 % sedangkan pada triwulan IV 2002 tercatat sebesar 68,75%. (Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah Bank Indoensia dalam situs bi.co.id).

Meningkatnya pemberian persetujuan kredit baru adalah dikarenakan 2 (dua) alasan yakni dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

Namun, banyak kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Di Indonesia masalah kredit macet, yang dalam istilah perbankan disebut dengan Non Perfoming Loan (NPL), menduduki posisi tertinggi yakni 55%. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Rasio NPL terhadap total loans tersebut di Kore Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand 52 %. Tingginya NPL di Indonesia tidak terlepas dari kurang patuhnya bank-bank Indonesia terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit (Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah Bank Indoensia dalam situs bi.co.id).

Kredit bermasalah atau kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan bagi perbankan Indonesia. Bahaya atas kredit macet yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar kredit macet yang dihadapi oleh bank, maka manurun pula tingkat kesehatan operasi bank tersebut. Penurunan mutu kredit dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitasnya, yang dapat mempngaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah dan calon nasabah. Semakin besar jumlah kredit yang bermasalah, maka semikin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin basar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal sendiri. Dampak yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah tersebut menguatkan keharusan perbankan untuk berusaha mengupayakan penaggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat kredit bermasalah tersebut.

Pemberian kredit kepada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur dengan melewati prosedur pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrsai. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C (The Five C’s of Credit Analysis). Bank dapat mengabulkan permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan bank dapat terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan kredit, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (on the spot) ke tempat usaha debitur.

Kredit yang diberikan tanpa didahului oleh analisis kredit yang profesional dapat diragukan mutunya. Tujuan analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon kreditur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah pernah diberikan yang diajukan oleh debitur yang lama. Apabila bank meluluskan permintaan kredit setelah penilaian mutu melalui analisis kredit, resiko berkembangnya kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah dapat diperkecil.

Mutu permintaan kredit dapat diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Pengajuan kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit dipengaruhi faktor internal dan eksternal bank yang dicakup dalam The Five C’s of Credit Analysis, sehingga proses analisis dengan pelaksanaan Analisis 5 C ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian kredit. Analisis 5 C ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian kredit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan tentang Pelaksanaan The Five C’s of Credit Analysis dalam Pemberian Kredit sebagai salah Satu Upaya dalam Mengurangi Terjadinya Kredit Macet Pada Usaha Perbankan di Wilayah Hukum Kota Palembang yaitu :

  1. Bagaimana pelaksanaan The Five C’s of Credit Analysis dalam Pemberian Kredit sebagai salah Satu Upaya dalam Mengurangi Terjadinya Kredit Macet Pada Usaha Perbankan di wilayah hukum Kota Palembang?
  2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan The Five C’s of Credit Analysis tidak dapat dilaksanakan secara optimal?

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK ARTHA GRAHA CABANG DENPASAR BALI


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  DI BANK ARTHA GRAHA CABANG DENPASAR BALI

 

Latar Belakang Masalah:

 Dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak anggota masyarakat yang meminjam uang di bank. Kegiatan pinjam-meminjam itu dituangkan secara tertulis di dalam perjanjian kredit dengan bank sebagai pihak kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur. Hal-hal yang dinyatakan dalam perjanjian itu antara lain jangka waktu pembayaran, besar angsuran, bunga yang dikenakan, barang jaminan yang dijadikan jaminan kredit, sanksi yang diberikan apabila debitur melakukan wanprestasi, dan lain-lain. Dalam hal ini untuk melindungi kreditur dari kerugian karena wanprestasi debitur, maka ada perjanjian kredit yang dituangkan dalam grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta pengakuan hutang adalah pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur. Tujuan pembuatan grosse akta pengakuan hutang ini adalah agar apabila denitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus meminta ketetapan hukum dari pengadilan. Hal ini akan menguragni kerugian debitur karena apabla menunggu ketetapan pengadilan terlebih dahulu sering kali lama. Selain itu dengan adanya grosse akta pengakuan hutang maka kreditur mendapat hak prioritas pelunasan piutangnya. Akan tetapi dalam praktek di Bank Artha Graha Denpasar Bali, ada kredit yang telah diperkuat dengan grosse akta pengakuan hutang sulit untuk dieksekusi karena adanya perlawanan dari pihak debitur, padahal dengan adanya pengakuan hutang yang dituangkan dalam grosse akta pengakuan hutang seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Penelitian ini ingin meneliti aspek yuridis dari kendala pengambilan pemenuhan hutang dari kredit yang telah dituangkan dalam grosse akta pengakuan hutang.

 

Rumusan Masalah:

  1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank Artha Graha?
  2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh debitur Bank Artha Graha?