Home » Skripsi Ilmu Pemerintahan

Category Archives: Skripsi Ilmu Pemerintahan

PENGARUH MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun oorganisasi non pemerintahan. Kemudian di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut tentunya pasti mempunyai suatu tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik serta memuaskan sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan organisasi maka setiap pimpinan suatu organisasi dapat dipastikan mempunyai suatu aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini di buat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu faktor yang harus dimiliki oleh para pegawai, yakni semangat kerja. Semangat kerja itu sendiri timbul dan tumbuh dalam diri pegawai yang disebabkan adanya motivasi dari pimpinan dalam arti pimpinan memberi motif atau dorongan kepada pegawai, di mana motif itu sendiri menyangkut pada kebutuhan pegawai, baik kebutuhan batin maupun kebutuhan lahir.

Sadar akan betapa pentingnya pegawai dalam pembangunan sesuai dengan Hakekat Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberian motif oleh pimpinan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan agar tumbuh dan timbul semangat kerja dalam diri pegawai, sebab keberhasilan pegawai sangat tergantung dari motivasi dan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan.

Pemberian motif merupakan proses dari motivasi, motivasi itu sendiri merupakan proses pemberian motif (penggerak) kepada para bawahannya sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas.

Sadar akan betapa pentingnya Pegawai Negara, dalam hal ini adalah Pegawai Kantor Kecamatan Gondokusuman dalam pembangunan, maka sangat disayangkan karena pada kenyataannya pemanfaatan tenaga kerja para pegawai selaku sumber daya manusia belum optimal, buktinya banyak terlihat gejala-gejala masalah yang terjadi yang berhubungan dengan semangat kerja pegawai, antara lain :

1.      Banyak terlihat beberapa pegawai justru banyak menganggur daripada menyelesaikan pekerjaannya.

2.      Pada saat jam kerja berlangsung, masih terdapat beberapa orang pegawai yang tidak bekerja sama yaitu melakukan kegiatanyang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pokok.

3.      Masih adanya beberapa orang pegawai yang terlambat datang ke tempat kerja atau meninggalkan kantor sebelum waktunya.

Penyelenggaraan motivasi oleh Kepala Kantor sangat penting dikaitkan dengan upaya peningkatan semangat kerja pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta. Rendahnya motivasi kerja sangat dipengaruhi oleh perhatian pemimpin atau Kepala Kantor terhadap Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan etos kerja pegawai. Sebagaimana diketahui, manfaat terhadap Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat besar bagi upaya menciptakan tujuan organisasi dalam mencapai kesuksesan, yaitu :

1.      Menambah wawasan agar mencapai visi.

2.      Mengembangkan kemampuan agar lebih profesional.

3.      Menanamkan sense of belonging, agar loyal dan punya dedikasi.

4.      Menumbuhkan semangat agar memiliki motivasi.

5.      Meningkatkan etos kerja agar mempunyai komitmen yang tinggi.

Semangat kerja sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perilaku pimpinannya. Perilaku pimpinan yang baik, yaitu :

1.      Seorang pimpinan harus selalu berpikir positif, selalu antusias, mampu memahami dan menghargai pihak lain (bawahan), tetap tenang saat dalam situasi sulit atau menegangkan, tetap optimis, tidak mengumpat terhadap bawahan, menjelaskan kesalahannya pada waktu dan tempat yang tepat.

2.      Tidak menunda jawaban atau memberi jawaban yang mengambang.

3.      Memberi perintah dengan gaya minta tolong.

4.      Tidak lupa memberi hadiah atau penghargaan.

Hal tersebut sangat mempengaruhi semangat kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mencoba menyusun skripsi dengan judul : “Analisis Pengaruh Motivasi dalam Kepemimpinan Camat Terhadap Semangat Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta”.

 

B.   Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil merumuskan masalah sebagai berikut :

1.        Bagaimanakah motivasi yang diberikan Kepala Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dalam meningkatkan semangat kerja pegawai?

2.        Seberapa besar pengaruh motivasi Camat Gondokusuman terhadap semangat kerja pegawai di Kantor Kecamatan Gondokusuman?

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini temasuk :

a.  Untuk mengetahui motivasi yang diberikan Kepala Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dalam meningkatkan semangat kerja pegawai.

b.  Untuk mengetahui besar pengaruh motivasi Camat Gondokusuman terhadap semangat kerja pegawai di Kantor Kecamatan Gondokusuman.

2.   Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a.  Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi Kepala Kantor di Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

b.  Dapat berguna bagi semua orang yang berkompeten yang ada kaitannya dengan motivasi semangat kerja.

c.  Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Sosial dan Politik dengan spesialisasi Studi Ilmu Pemerintahan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

 

D.   Kerangka Dasar Teori

Di dalam suatu penelitian, teori merupakan hal yang sangat penting sehingga masalah yang akan dibuktikan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan, dengan demikian teori mempunyai peranan yang sangat penting sebagai landasan di dalam penelitian. Sebelum membahas lebih lanjut tentang teori ini, ada baiknya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori itu. Berikut ini akan penyusun sajikan beberapa pendapat ahli :

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mengemukakan pendapatnya mengenai teori, yaitu : “Serangkaian asumsi, kontrak, definisi dan preposisi untuk

 

 

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis hubungan antara konsep”.[1]

Pengertian teori menurut Koentjaraningrat adalah :

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”.[2]

 

Dengan adanya pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori adalah segugus konsep, definisi dan proposisi yang mengandung suatu pengertian atau dengan kata lain teori digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan berbagai konsekuensi logis dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Dari uraian tersebut maka untuk mengangkat masalah tersebut penyusun menggunakan exchange teori atau pertukaran yang diungkapkan oleh George Haman dan teori behavioral sociology. Untuk lebih jelasnya penyusun akan menerangkan terlebih dahulu teori yang pertama yaitu teori exchange. Teori ini memusatkan perhatian dengan menggunakan arti atau nilai terhadap aktor. Makin bernilai bagi seseorang sesuatu tingkah laku orang lain yang ditujukan kepadanya, makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah laku itu.

Pertukaran kembali itu (re-exchange) tertentu berlaku terhadap kedua belah pihak. Makin diragukan seseorang dengan hubungannya orang lain makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi, misalnya marah dan tidak mengulangi lagi. Makin tinggi ganjaran/reward yang diperoleh atau yang akan diperoleh makin besar kemungkinan tingkah laku akan dapat diulang. Demikian juga sebaliknya, makin tinggi biaya atau ancaman hukuman (punishment) yang akan diperoleh makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang.[3]

Sedangkan teori yang kedua yaitu behavioral sociology. Teori ini memusatkan perhartiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang diperlukan sebagai variabel independen. Akibat dari tingkah laku ini yang terjadi di masa lalu mempengaruhi tingkah laku yang terjadi dimasa sekarang. Sesuatu ganjaran yang tak membawa pengaruh terhadap aktor tidak akan diulang.[4]

Teori tersebut dipakai karena dianggap cocok dengan masalah yang diteliti yaitu tentang motivasi kerja oleh Kepala kantor dalam meningkatkan semangat kerja pegawai, karena apabila motivasi yang diberikan oleh Kepala Kantor itu baik, maka semangat kerja pegawai akan semakin tinggi dan hal tersebut akan diulang oleh orang lain.

Selanjutnya untuk memperjelas pemecahan masalah yang akan dilakukan, maka peneliti terlebih dahulu menguraikan batasan-batasan dari masalah, sehingga teori yang ditetapkan ssuai dengan masalah yang akan dipecahkan.

1.   Pengertian Kebijakan (Policy)

Kebijakan (policy) menurut Hoogerwerf adalah :

“Kebijakan (policy) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah melalui cara tertentu yaitu dengan tindakan-tindakan yang terarah”.[5]

 

Pendapat lain menyatakan bahwa policy adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah mengenai problem yang nampak. Hein dan Eulauk menyatakan :

Policy adalah suatu keputusan yang tetap yang ditandai dengan adanya perhubungan dan keberulangan pada bagian-bagian dari keduanya yang membuat tunduk padanya”.[6]

 

Sedangkan Carl J. Friedrick, mengatakan :

 Policy adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.[7]

 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan harus mengabdi pada kepentingan masyarakat banyak, maka kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

a.   Proses Kebijakan

Menurut Irfan Islamy proses kebijakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1)  Perumusan Masalah Kebijakan Negara

Tidak semua masalah dalam masyarakat bisa menjadi public problem, disebut public problem apabila masalah tersebut tidak dapat diatasi secara privat. Untuk menjadi policy problem (masalah kebijakan), suatu public problem perlu diperjuangkan untuk bisa ditanggapi oleh pembuat kebijakan.

2)  Penyusunan Agenda Pemerintah

Agenda Pemerintah adalah serangkaian hal-hal yang secara tegas membutuhkan pertimbangan aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah.

Agenda pemerintah terdiri dari 2 macam, yaitu :

a)  Old Item

Masalah yang sudah lama atau tua.

b)  New Item

Masalah yang baru-baru ini timbul.

3)  Perumusan Usulan Kebijakan Negara

Merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, serangkaian tindakan tersebut meliputi :

a)     Identifikasi alternatif

b)     Merumuskan alternatif

c)     Menilai alternatif

d)     Memilih alternatif

4)  Pengesahan Kebijakan Negara

Hakekat pengesahan atau legitimasi adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama atas dasar prinsip dan ukuran umum.

5)  Pelaksanaan Kebijakan Negara

Ada dua cara dalam pelaksanan kebijakan ini :

a)  Self Executing

Dalam hal ini kebijakan terlaksana dengan sendirinya begitu disahkan.

b)  Non Self Executing

Tidak hanya berhenti pada saat ditetapkan tetapi perlu tindakan kebijakan.[8]

Menurut Drs. Oberlin Silalahi ada tiga tindakan penting dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu :

a) Interprestasi,[9] merupakan aktivitas yang menterjemahkan program-program ke dalam peraturan yang dapat diterima dan dijalankan.

b)  Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam dampak.

c)  Aplikasi berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lain.

6)  Penilaian Kebijakan Negara

a)     Isi kebijakan, evaluasi terhadap kebijakan ini dilakukan sebelum kebijakan dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan terhadap bentuk dan materi kebijakan.

b)     Pelaksanaan

c)     Dampak kebijakan


 

[1]Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta, 1987.

 

[2]Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1989.

 

[3] George Ritzer, 1980, hal. 93.

 

[4] Ibid., hal. 86.

 

[5] Hoogerwerf, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1983, hal. 4.

 

[6] Charles O. Joones, Pengantar Kebijakan Publik, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 26.

 

[7] Affan Ghafar, Policy Process And Formulation, Modul I Program MPA, Universitas 17Agustus 1945, Surabaya, hal. 6.

 

[8] Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 77-119.

 

[9] Oberlin Silalahi, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara, Liberty, Yogyakarta, 1989.

KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMDA KABUPATEN POSO DI BIDANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN (Studi Kasus tentang Kinerja Pelayanan Publik Bidang Ketertiban dan Keamanan di Daerah Konflik)

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Esensi pemerintahan dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998: 139).

Pelayanan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang baik, yaitu pelayanan yang berkualitas. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka prakarsa masyarakat untuk proaktif dalam mengisi pembangunan daerah akan semakin terdorong dan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan mengantarkan masyarakat pada jenjang kesejahteraan yang lebih baik akan dapat dicapai.

Menurut Widodo (2001: 75), pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Efisien, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. Sederhana, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keterbukaan, mengandung arti semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik diminta ataupun tidak. Tepat waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi yang dilayani. Adaptif mengandung arti cepat menyesuaikan tuntutan apa yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan kerangka kontekstual tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan penelitian di Kabupaten Poso. Dari survei awal yang dilakukan, pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Poso terhadap masyarakatnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan. Kendala ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Poso tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun kendala utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Poso sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang baik adalah kondisi keamanan yang sangat buruk akibat adanya konflik sosial yang berkepanjangan di Kabupaten Poso.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemerintahan yang baik menghendaki prakondisi yang kondusif. Pemerintahan yang baik akan sulit dilaksanakan di daerah-daerah konflik yang kacau dan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakatnya. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sebuah konflik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras Antar Golongan) telah menciptakan sebuah kondisi yang tidak kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik di Kabupaten Poso.

Diawali dari masalah sosial politik dan konflik anak muda, kemudian menjadi konflik agama yang sangat melebar antara Islam dan Kristen. Perselisihan dipicu oleh perselisihan pemuda Islam bernama Ridwan Kamboni dengan empat orang pemuda Kristen bernama Roy Bisalemba, Elfis Mahfal, Stenil Langingi, dan David Palise pada saat menjelang sahur dibulan puasa tahun 1998. Roy cs. melukai Ridwan dengan senjata tajam di depan sebuah masjid. Ridwan terluka dan atas insiatif warga yang ada di sekitar masjid dilakukan pengumuman lewat corong masjid mengenai kejadian tersebut. Akibatnya massa berdatangan dan ingin meringkus, akan tetapi Roy cs. berhasil melarikan diri. Karena Roy cs. tidak berhasil diringkus maka massa mengamuk menghancurkan beberapa rumah milik orang Kristen, terutama rumah keempat pemuda yang melakukan pengeroyokan. Terjadi kekacauan yang mengakibatkan korban tewas 22 orang, hilang 60 orang, dan luka berat 79 orang (Oposisi Edisi 86, 27 Maret – 2 April 2000).

Dipicu oleh peristiwa tersebut terjadilah konflik antar pemeluk agama Islam dan Kristen. Hampir semua penduduk terlibat konflik karena menyangkut agama yang menyebabkan semua pihak tidak bisa netral. Semua pihak baik yang beragama Islam maupun Kristen semuanya merasa tertindas, sengsara, dan kalah. Masing-masing pihak mempunyai dan diliputi rasa amarah yang tinggi, oleh karena itu perilaku semua kelompok sudah di luar batas-batas ajaran agama. Semua kelompok hanya merasa mempertahankan diri dari serangan kelompok lain, oleh karena itu semua pihak berusaha meminta bantuan baik dari dalam maupun luar negeri. Hal terakhir ini justru menimbulkan isu baru pada kedua belah pihak yang bertikai yang mana pihak Kristen menuduh pihak Islam dibantu oleh jaringan Al-Qaeda dari Timur Tengah dan pihak Islam menuduh pihak Kristen dibantu oleh Amerika.

Polri dan TNI sudah berusaha keras menghentikan konflik tersebut, tetapi karena sifatnya adalah seperti perang gerilya melawan gerilya di daerah yang sangat luas maka konflik sangat sulit dihentikan. Akibat konflik hampir semua sendi kehidupan menjadi lumpuh. Pemerintahan pun ikut terpengaruh menjadi terganggu kinerjanya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Padahal kinerja pemerintah justru sangat dibutuhkan dalam kondisi yang penuh konflik tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya konflik maka keamanan, perekonomian, dan kesehatan masyarakat menjadi terganggu. Dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat dalam mengatasi keadaan tersebut. Akan tetapi di sisi lain pegawai pemerintahan juga tidak bisa bekerja dengan baik di bawah ketakutan dan keadaan yang tidak normal akibat konflik.

Sejauh mana dampak dari konflik bernuansa SARA di Kabupaten Poso mempengaruhi kinerja pemerintah Kabupaten Poso membuat penulis tertarik.

 

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana kinerja Pemda Kabupaten Poso sebagai daerah konflik terhadap pelayanan publik?
  2. Kendala apa yang dihadapi Pemda Kabupaten Poso sebagai daerah konflik dalam pelaksanaan pelayanan publik dan bagaimana cara mengatasinya?

 

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui kinerja yang menghambat pelayanan publik.
  2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak optimalnya kinerja pemerintah di daerah konflik.
  3. Untuk mengetahui kapasitas pemerintah lokal dalam mengatasi masalah konflik yang bernuansa SARA.

 

D.  Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.   Manfaat Praktis

Memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik.

2.   Manfaat Akademik

Memberi gambaran mengenai efektivitas pemerintahan di daerah konflik dalam rangka membangun wacana pengoptimalan pelayanan publik di daerah konflik.

Kontroversi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Periode 2002-2007


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB  I

PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang Masalah

Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan negara. Proses ini menjadi salah satu tolak ukur penting untuk melihat perkembangan dan pelaksanaan demokrasi sebuah negara. Proses ini dengan segala implikasinya juga sangat menentukan arah perjalanan politik suatu masyarakat. Dalam sistem politik yang demokratis rekrutmen politik dilaksanakan secara terbuka. Artinya, setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk menduduki suatu jabatan politik. Sebaliknya, dinegara yang tidak demokratis rekrutmen politik biasanya bersifat tertutup. Peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu  saja.

          Di Indonesia selama kurang lebih tiga puluh tahun, proses rekrutmen politik cenderung berlangsung secara tertutup. Proses ini lebih banyak dikendalikan oleh lembaga kepresidenan. Sedangkan rakyat tidak terlibat dan tidak cukup tahu mengenai proses rekrutmen yang terjadi. Proses mobilitas seseorang untuk menjadi elit politik seringkali lebih didasarkan atas dasar patronage politik bukan pada kecakapan dan kemampuan. Hal ini tampak sekali misalnya dalam proses pemilihan pejabat di lembaga tinggi negara, pejabat lingkungan birokrasi maupun dalam pemilihan pimpinan partai politik. Demikian halnya pula dalam rekrutmen politik lokal, seperti pemilihan gubernur, bupati/  walikota. Proses ini juga bayak ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara DPRD sebagai representasi rakyat di daerah tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan sebagai penentu kepala daerahnya sendirinya.[1]

          Campur tangan pemerintah pusat dalam pemilihan kepala daerah ini setidaknya bisa dilihat dari dua hal. Pertama, proses pengajuan bakal calon oleh fraksi yang harus mendapat persetujuan dari Mendagri. Ketidaksetujuan dari Mendagri akan mengulang proses ini dari awal. Dan kedua, dalam proses pengangkatan kepala daerah, Mendagri tidak mempunyai keterikatan dengan jumlah suara (dukungan) yang diperoleh seorang calon dalam pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Dengan kata lain, apapun hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh DPRD tidak akan berpengaruh terhadap terpilihnya seseorang untuk menduduki jabatan kepala daerah. Sebab pada dasarnya siapa yang akan menjadi kepala daerah sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

          Ketika kekuasaan Soeharto akhirnya jatuh setelah sebelumnya mengalami krisis ekonomi-politik yang tidak terselesaikan, politik Indonesia kemudian ditandai oleh perkembangan yang sangat dramatis. Dinamika kehidupan politik mengalami percepatan yang luar biasa, diluar dugaan siapapun. Maraknya gerakan massa, berdirinya partai-partai politik, berkembangnya tuntutan kebebasan politik serta terbangunnya kantong-kantong kristisme masyarakat dimana-mana. Hal ini terungkap lewat: pertama, mengerasnya tuntutan dari berbagai daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas. Kedua, meluasnya tuntutan perubahan format politik dari negara kesatuan ke bentuk negara federal sebagai solusi terbik bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, seperti yang disuarakan Amien Rais, bahkan secara ekstrem tuntutan merdeka dari beberapa daerah yang selama ini mengalami penderitaan dan pengebirian politik dan ekonomi seperti Aceh, Papua maupun Riau.

          Tuntutan yang mengeras di tengah kemerosotan kapasitas negara ini, mamaksa pemerintahan Habibie melakukan langkah-langkah politik untuk mengakomodasinya. Maka lahirlah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah. Kedua Undang-undang ini memberikan ruang politik yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur masyarakatnya sendiri dan menentukan agenda politik-ekonomi sendiri sesuai dengan kondisi objektif masyarakatnya.

          Permasalahannya kemudian adalah apakah dengan adanya perubahan politik dengan lahirnya kebijakan baru itu pelaksanaan rekrutmen politik dengan sendirinya kemudian juga mengalami perubahan menjadi lebih demokratis, terbuka dan transparan ?.

          Dengan melihat fenomena diberbagai daerah di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-undang No.22 Tahun 1999, kemelut soal pemilihan kepala daerah, mewabah dimana-mana seperti yang terjadi di Lampung, Bali, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Maluku Utara dan sebagainya. Di beberapa daerah proses pemilihan kepala daerah tidak steril terhadap praktek politik uang (money politik), politisasi agama, muncul isu etnisitas. Kekisruhan dalam masalah pemilihan kepala daerah tampaknya tidak akan segera berakhir dalam tahun-tahun mendatang. Hal lain yang menjadi persoalan mendasar adalah kuatnya intervensi politik yang berada di Jakarta terhadap proses pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah. Intervensi tersebut diwujudkan dalam surat persetujuan atau rekomendasi pengurus pusat dari partai politik terhadap pencalonan seorang kandidat kepala daerah.

          Studi ini akan melihat lebih jauh mengenai persoalan ini. Adapun lingkup pembahasannya hanya difokuskan pada pelaksanaan rekrutmen poltik ditingkat lokal yakni rekrutmen Kepala Daerah pasca dikeluarkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

          Topik ini dipilih setidaknya karena tiga hal. Pertama, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan menggunakan acuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 merupakan sebuah yang baru karena hampir tiga puluh tahun kepala daerah selalu ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam Undang-undang ini mekanisme pemilihan kepala daerah khususnya gubernur menjadi otoritas DPRD kecuali dalam tahap-tahap pencalonan yang harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Konsekuensi dari tata cara ini adalah kepala daerah harus mempertanggungjawabkan kepada DPRD yang telah memilihnya. Bahkan bila kepala daerah dinilai tidak layak lagi menjadi seorang kepala daerah maka DPRD dapat memberhentikannya meskipun masa jabatannya belum selesai.

          Kedua, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah masih cukup rentan terhadap masalah seperti praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebagai impilkasi diterapkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 maka pusat kekuasaan di daerah-daerah mengalami pergeseran kekuasaan dari birokrasi (eksekutif) ke legislatif (DPRD). Namun dalam situasi KKN yang masih kental di daerah-daerah, perubahan locus politik dari eksekutif ke legislatif ini bisa sekaligus berarti terjadi pula perubahan arena KKN dari eksekutif ke legislatif. Peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (KKN) akan semakin terbuka di DPRD ketimbang eksekutis. Ini berarti proses pemilihan kepala daerah pun menjadi area yang rawan dan tidak luput dari masalah ini sebab aktor utama proses ini sekarang adalah DPRD.

          Ketiga, berkaitan dengan demokrasi. Hakekat demokrasi sendiri mengacu pada keterlibatan masyarakat untuk ikut aktif dalam melakukan partisipasi pembangunan maupun dalam berbagai keputusan politik. Namun kenyataan selama rezim Orde Baru, rakyat tidak pernah terlibat dalam proes penentuan kepala daerahnya sendiri. Proses ini lebih banyak dikuasai oleh elit di Jakarta. Dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru ini akan dapat dinilai apakah rakyat di daerah telah mendapatkan kembali aksesnya untuk terlibat dalam proses politik khususnya pemilihan kepala daerah ataukah sebaliknya, proses ini tetap menjadi monopoli sekelompok elit tertentu.

          Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara merupakan kasus yang paling unik diantara belasan kasus yang bermunculan dalam urusan pemilihan gubernur setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Kemelut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara diawali dengan terpilihnya Abdul Gafur dan Yamin Tawary dalam pemilihan tanggal 5 Juli 2001, tetapi dalam tahapan uji publik salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Parti Golkar dalam pernyataan tertulisnya mengaku disuap oleh Abdul Gafur sebagai gubernur terpilih. Dengan adanya money politics itu, maka DPRD kemudian membatalkan pemilihan tanggal 5 Juli 2001. Kasus ini terkatung-katung sampai DPRD Propinsi Maluku Utara melakukan pemilihan ulang tanggal 7 Maret 2002 yang dimenangkan oleh pasangan Thaib Armaiyn dan Yamin Waisaleh sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara. Namun, pemilihan ulang itu ternyata sama kisruhnya dengan pemilihan pertama. Rapat Paripurna pemilihan ulang hanya di hadiri 21 anggota DPRD dari 44 anggota DPRD Propinsi Maluku Utara. Calon yang dipilih juga belum memperoleh persetujuan Presiden melalui Mendagri sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang. Atas dasar itu, Pemerintah Pusat melalui Keppres 54/M Tahun 2002 memutuskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara di ulang dari awal dan menetapkan Sinyo Harry Sarundajang sebagai sebagai pejabat gubernur menggantikan Abdul Muhyi Effendi dengan tugas khusus mempersiapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara untuk masa jabatan 2002-2007.

          Keluarnya Keppres 54/M Tahun 2002 ini kemudian memicu lahirnya “Maklumat Rakyat Maluku Utara” yang mengukuhkan Abdul Gafur dan Thaib Armaiyn sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara. Maklumat Rakyat ini merupakan salah satu bentuk kompromi antara pendukung Abdul Gafur dan Thaib Armaiyn yang disia-siakan selama pemilihan tanggal 5 Juli 2001 dan pemilihan tanggal 7 Maret 2002. Maklumat Rakyat ini juga di tolak oleh pemerintah pusat karena bertentangan dengan Undang-Undang dan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal Maklumat Rakyat. Dengan penolakan Maklumat Rakyat ini, DPRD Propinsi Maluku Utara mengadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara tanggal 28 Oktober 2002 tanpa Abdul Gafur. Dalam pemilihan itu, Thaib Armaiyn yang berpasangan dengan Madjid Abdullah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara.          

 

B.  Perumusan Masalah

          Latar belakang yang dipaparkan diatas merupakan prolog yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosis selanjutnya. Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa perkembangan demokrasi yang terjadi di daerah, khususnya di Propinsi Maluku Utara, serta rekrutmen politik, khususnya pemilihan gubernur di Propinsi Maluku Utara pasca dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999. Atas dasar itu, maka masalah utama dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Periode 2002-2007?

 

C.  Tujuan Penelitian

1.   Menggambarkan dan menganalisa perkembangan demokrasi yang terjadi di daerah    pasca pemberlakuan Undang-undang No.22 Tahun 1999.

2.      Menggambarkan dan menganalisa proses rekutmen politik khususnya pemilihan gubernur pasca dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

 

D.     Kerangka Dasar Teori

          Untuk menjawab pertanyaan pokok dan sekaligus untuk bisa mencapai tujuan-tujuan penelitian, maka diperlukan kerangka konseptual tertentu. Berturut-turut akan dielaborasi kerangka pemikiran mengenai konsep demokrasi, rekrutmen politik, elit politik, pemilihan kepala daerah, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.


 

[1] Afan Gaffar, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1999, hal.  155 – 156.

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Th. 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum berlakunya UU No. 22 Th. 1999, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah hanyalah otonomi nyata dan bertanggung jawab saja, tetapi dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 menjadi otonomi luas, nyata dan  bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah:

Keleluasaan daerah untuk menyelengarakan kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.[1]

 

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah:

Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.[2]

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab berupa:

Perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mewujudkan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

 

Permasalahan kedua yang dihadapi pemerintah daerah sehubungan dengan adanya otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab adalah masalah birokrasi. Birokrasi yang ada sekarang ini harus disesuaikan untuk dapat melaksanakan sistem otonomi daerah yang baru.

Dalam kaitan dengan perubahan sistem birokrasi ini, maka ada isu sentral yang menjadi dasar dari perubahan itu, yaitu terciptanya good governance (pemerintahan yang baik). Agar good governance  terlaksana ada beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu :[4]

  1. Adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat.
  2. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
  3. Terselenggaranya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
  4. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat.
  5. Adanya pengawasan yang intensif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kesemua syarat good governance yang telah disebutkan di atas, ingin dipenuhi melalui restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilakukan.

Berkaitan dengan restrukturisasi yang akan dilakukan ini, telah diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Akan tetapi belum lama PP ini berjalan, telah dilakukan perubahan melalui PP No. 8 Th. 2003. Adanya perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa PP No. 84 Th. 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah.

Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintah Daerah sehubungan dengan restrukturisasi yang didasarkan pada PP No. 8 Th. 2003.[5] Pertama, di dalam aspek kelembagaan akan terjadi penyempitan struktur kelembagaan. Hal ini akan menimbulkan beberapa jabatan hilang dan akan dirasakan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Akan tetapi di sisi lain, akan terjadi efisiensi anggaran (sesuai dengan tujuan PP No. 8/2003). Kedua, adalah belum melembaganya karakteristik good governance di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaidah good governance di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

Ketiga, yang muncul di bidang kelembagaan, yaitu dilema terhadap penciutan (likuidasi) lembaga-lembaga daerah. Sebagaimana diketahui pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu pendanaan, personil, peralatan, dan pengelolaan. Bila keempat faktor itu dikembangkan di daerah, maka biasanya akan menimbulkan  kendala  pendanaan.  Untuk  itu  jalan pintas yang dapat dilakukan adalah dengan melikuidasi lembaga-lembaga daerah.

Keempat, keberlanjutan pembangunan daerah memerlukan institusi lokal yang mampu dan berdaya dalam menghadapi tantangan dan perubahannya. Saat ini memang ada upaya-upaya untuk membentuk institusi baru, tetapi tidak memperhatikan keberadaan-keberadaan institusi yang mungkin jika ditingkatkan dan diberdayakan, dapat menjalankan peran baru dan menjawab berbagai tantangan baru. Institusi-insitusi itu harus mampu mewadahi perubahan di segala aspek: sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Kelima, restrukturisasi kelembagaan akan mengakibatkan penganguran terselubung atau dipensiunkan/pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya, banyak daerah akan menerima beban permasalahan sosial dan ekonomi yang bertambah berat.

Keenam, adalah permasalahan profesionalisme tidak jalan, sehingga berpengaruh kepada kelembagaan. Dinamika perkembangan masyarakat sangat cepat, dengan permasalahan yang semakin multidimensional, menuntut Pemda menangani permasalahan daerah secara tepat dan profesional. Di samping itu, masih sering terjadi penempatan pegawai tidak sesuai dengan keahliannya.

Permasalahan lainnya, adalah meningkatnya kecenderungan untuk merekrut dan mempromosikan pegawai yang merupakan putera asli daerah, sehingga penerimaan pegawai sering kali tidak diawali dengan analisis kebutuhan yang rasional, tetapi lebih pada pertimbangan emosional dan euforia reformasi yang masih banyak dirasakan di daerah-daerah. Di samping itu ditemukan juga adanya  beberapa  pejabat  daerah  yang  terlibat  KKN,  birokrasi lamban, tidak responsif, tidak transparan, dan sebagainya.

Sementara itu sekarang ini masih ditemukan berbagai kelemahan birokrasi pemerintahan di daerah, yaitu:[6]

  1. Struktur organisasi dan tata kerja yang dibuat oleh masing-masing Pemda hanya sekadar menampung personel dalam suatu jabatan struktural. Struktur dan lembaga yang baru dibentuk, baik karena penggabungan maupun penggantian sering kali hanya dilakukan untuk mengakomodasikan jumlah personel yang berlebih dan upaya menyiasati anggaran. Pembentukan struktur tidak melalui pengkajian yang matang sehingga tidak efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu tidak tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kemampuan di bidang itu menjadi salah satu faktor penyebab ketidakefektifan birokrasi pemerintah daerah.
  2. Partisipasi rakyat masih rendah.
  3. Transparansi belum berjalan.
  4. Mekanisme kerja dan pembagian tugas yang tumpang tindih akan menyulitkan kalangan internal dan masyarakat dalam berurusan dengan Pemda.
  5. Politisasi PNS tetap menggejala.
  6. Sistem karier yang tidak jelas membuat persaingan yang tidak sehat.

Di Pemerintah Kabupaten Sleman, masalah yang muncul pada masa berlakunya PP No. 84 Th. 2000 adalah adanya ketugasan yang tumpang tindih, volume kerja ada yang terlalu besar dan ada yang terlalu kecil, kurang didukung sumber daya aparat, kurangnya anggaran dan sarana yang memadai, serta kurang optimalnya koordinasi antar satuan organisasi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut dalam restrukturisasi yang akan dilakukan berdasarkan PP No. 8 Th. 2003 akan diminimalisir, sehingga akan dihasilkan struktur kelembagaan yang lebih baik. Dalam hal ini pedoman yang akan dipergunakan untuk menyusun struktur organisasi yang baru ini banyak yang berbeda dari ketentuan yang sebelumnya. Salah satu ketentuan yang berubah adalah mengenai jumlah maksimal dinas. Pada PP No. 84 Th. 2000  ditentukan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya mempunyai 15 Dinas Daerah dan 12 LTD (Lembaga Teknis Daerah, sedangkan menurut PP No. 8 Th. 2003 ditentukan sebanyak-banyaknya ada 14 Dinas dan 8 LTD. Adanya penghapusan Dinas dan LTD ini dapat membawa konsekuensi kepegawaian yang . Selain itu ada pula penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan PP No. 8 Th. 2003.

 

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1.  Bagaimana proses restrukturisasi kelembagaan Pemerintahan Kabupaten Sleman?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman dan cara mengatasinya?

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.   Tujuan penelitian

Ada dua tujuan penelitian ini, yaitu:

a. Untuk mengetahui proses restrukturisasi kelembagaan Pemerintahan Kabupaten Sleman.

b.  Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman dan cara mengatasinya.

  1. Manfaat penelitian

Ada tiga manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

a.   Hasil penelitian ini dapat disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.

b.   Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah di lapangan.

c.  Dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sleman mengenai restrukturisasi kelembagaan.

 

D.  Kerangka Teoritis

  Menurut  Bernard (dalam Syamsi), organisasi adalah kumpulan individu    yang   terkoordinasi  secara  sadar,  sehingga  bisa  juga  dinyatakan

sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan[7]. Di lain pihak Thomson (dalam Thoha) mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekolompok tujuan.[8]

Dari definisi organisasi di atas dapat diketahui bahwa organisasi memiliki makna antara lain :

1.  Organisasi memiliki unsur kerjasama dari individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.  Organisasi memiliki bentuk atau stuktur.

3.  Anggota organisasi memiliki bakat bakat  tertentu untuk melakukan tugas-tugasnya.

Di lain pihak Allen (dalam Sutarto) merumuskan organisasi sebagai proses menetapkan dan mengelompok-kelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan, melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, menyusun hubungan dengan maksud untuk memungkinkan  orang-orang bekerjasama secara efektif dalam mencapai tujuan.[9] Dari pengertian tersebut  organisasi lebih menekankan proses menetapkan dan mengelompokan pekerjaan  sesuai dengan  tanggungjawab dan wewenangnya.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, dikenal organisasi pemerintahan. Organisasi ini dikenal dengan sebutan birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan ini mempunyai struktur organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 organisasi pemerintahan dituntut untuk melakukan pengembangan organisasi, khususnya dalam kaitannya dengan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah. Pengembangan organisasi ini berupa pembentukan struktur organisasi baru yang dibutuhkan dalam melaksanakan tuntutan otonomi, dan di lain pihak juga merupakan peleburan dan likuidasi struktur organisasi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan struktur perangkat daerah telah dikeluarkan PP No. 8 Th. 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah (Pasal 1 No.7  PP No. 8 Th. 2003).

Menurut Milton J. Esman (dalam Joseph) lembaga diartikan sebagai suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan melindungi perubahan, dan jaringan dukungan-dukungan yang dikembangkannya.[10] Sementara Martin mengatakan secara sosiologis lembaga menunjukkan pola normatif yang dapat merumuskan  cara bertindak atau hubungan sosial yang wajar, sah atau diharapkan.[11]

  Sedangkan pengembangan kelembagaan menurut Arturo adalah :[12]

“Sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan  penggunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia. Proses ini dapat secara internal digerakan oleh manajer  sebuah lembaga atau dicampurtangani atau disponsori oleh pemerintah atau badan-badan  pembangunan”.

Lebih lanjut dikatakan sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan organisasi adalah untuk mempermudah organisasi dalam melakukan perubahan, menghindarkan organisasi dari  keruntuhan, keusangan dan kekakuan. Pengembangan organisasi perlu dilakukan karena organisasi  hidup dalam  dunia  yang berubah dengan cepatnya, maka  organisasi  harus mampu melakukan  inovasi dan kreativitas  untuk mempertahankan kemajuannya.[13]

Dalam menghadapi  berbagai tantangan  penyebab perubahan  tersebut  organisasi dapat menyesuaikan diri  dengan jalan :[14]

1.  Merubah struktur  yaitu menambah satuan, mengurangi   satuan, merubah kedudukan satuan, menggabungkan beberapa satuan tugas yang lebih besar, menjadi satuan yang lebih kecil, merubah sistem sentralisasi  menjadi desentralisasi atau sebaliknya, merubah alur kontrol, merinci kembali kegiatan atau tugas, menambah pejabat, serta  mengurangi pejabat.

2.  Merubah tata kerja  meliputi : tata cara, tata aliran, tata tertib, dan syarat-syarat  melakukan pekerjaan.

3.  Merubah sifat orang, sikap, tingkah laku, perilaku, dan  meningkatkan  pengetahuan serta keterampilan.

4.  Melengkapi sarana kerja , menambah peralatan kerja.

Keempat macam perubahan tersebut  saling berkaitan, satu sama lain. Sedangkan ciri-ciri perubahan yang berhasil itu menurut Siagian adalah :[15]

1.  Kemampuan bergerak lebih cepat dalam arti lebih inovatif dan tanggap terhadap tuntutan lingkungannya.

2.   Sadar tentang pentingnya komitmen pada peningkatan mutu  produk yang dihasilkan, berupa barang dan atau jasa.

3.  Peningkatan keterlibatan para anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama  yang menyangkut karier, pekerjaan dan penghasilannya.

4. Orientasi pada pelanggan  yang kemampuan membeli, preferensi  dan kecenderungannya  perilaku selalu berubah.

5.   Organisasi yang strukturnya menjurus  kepada bentuk  yang semakin datar dan bukan piramida, antara lain  berkat penerapan teknologi  dan perubahan  kultur organisasi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dilakukan proses restrukturisasi kelembagaan pada setiap Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dari proses restrukturisasi kelembagaan adalah untuk menghasilkan organisasi pemerintahan daerah yang bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif.

Dalam hal ini implementasi kelembagaan menurut PP Nomor 8 Tahun 2003 tidak lepas dari tahapan-tahapan implementasi sebagai berikut:

  1. Perumusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara atau Keputusan Mahkamah Agung,
  2. Implementasinya oleh satu atau lebih badan-badan administratif (administrative agencies) dan barangkali pula badan-badan peradilan bawahan (Pengadilan Negeri),
  3. Reformulasinya oleh pembuat kebijaksanaan asli (pemrakarsa kebijaksanaan) atas dasar keberhasilan dan kendala-kendala yang dialami selama berlangsungnya proses implementasi.

 

 

E.  Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1.  Definisi konsep

a.  Restrukturisasi kelembagaan

Restrukturisasi kelembagaan adalah perombakan struktur organisasi lembaga menuju struktur yang lebih baik.

b.  Kendala restrukturisasi

Kendala   restrukturisasi  adalah  hal-hal  yang  membuat  terhalangnya

pelaksanaan restrukturisasi.

2.   Definisi operasional

a.      Restrukturisasi kelembagaan

Perubahan struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman  setelah direstrukturisasi.

Indikator:

1)     Adanya lembaga yang hilang dan yang dibentuk baru.

2)     Adanya pejabat yang kehilangan jabatannya.

3)     Adanya pegawai yang memegang jabatan baru dan melaksanakan tugas baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

b.   Kendala restrukturisasi

Kendala restrukturisasi adalah hal-hal yang membuat terhalangnya pelaksanaan   restrukturisasi  kelembagaan  di  lingkungan  Pemerintah

Kabupaten Sleman.

Indikator:

1)     Ketersediaan anggaran yang dibatasi dalam hal penggajian pegawai yang ada di daerah.

2)     Sikap para pelaksana yang kurang bisa menerima restrukturisasi.

 

F.    Metode Penelitian

1.        Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif,  yaitu  penelitian

yang bertujuan membuat deskripsi hasil penelitian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

2.        Responden penelitian

Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, Bagian Hukum  Pemerintah Kabupaten Sleman dan 5 orang pegawai yang terkena restrukturisasi.

3.        Sumber data

a.        Data primer

Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan Bupati Kabupaten Sleman, Sekretaris Kabupaten Sleman dan 5 orang pegawai yang terkena restrukturisasi. Data yang dikumpulkan antara lain:

1)  Perda yang berkaitan dengan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman menurut PP No. 8 Tahun 2003.

2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan di pemerintahan Kabupaten Sleman dan pemecahannya.

3) Penyimpangan-penyimpangan restrukturisasi yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan PP No. 8 Th. 2003.

b.        Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan   berupa   literatur,  makalah  dan  artikel-artikel  yang berkaitan dengan masalah penataan kelembagaan.

 

4.   Teknik pengumpulan data

a.        Wawancara

Data yang diperoleh langsung dengan wawancara terhadap Bupati Kabupaten Sleman, Sekretaris Kabupaten Sleman dan 5 orang pegawai yang terkena restrukturisasi.

b.        Kuesioner

Pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang dijawab secara tertulis oleh responden yang terkena restrukturisasi di Pemerintahan Kabupaten Sleman.

c.        Studi kepustakaan dan dokumentasi

Penulis mencari literatur yang berkaitan dengan proses penataan kelembagaan   dan   peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan

dengan penataan kelembagaan.

5.  Teknik analisis data

Data    yang   diperoleh   dari   penelitian,   selanjutnya  akan  dianalisis dengan menggunakan  teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.[16]


 

                [1] Rizal Alfian Malarangeng, dkk., Otonomi Daerah, Perspektif, Teoritis dan Praktis, Bayu Indra Grafika bekerja sama dengan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta, 2001, hlm. 117.

 

                [2] Alexander Abe, Perencanaan Daerah, Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 26-27.

 

                [3] Ibid, hlm. 27.

 

[4] Mahfud, M.D. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Th. 1999, LPFH UII, Yogyakarta, 2003, hal. 12.

 

[5]Sarundajang, Birokrasi dalam Otonomi Daerah dan Upaya Mengatasi Kegagalannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 138-139.

 

[6] Ibid., hal. 140.

 

[7] Muhammad Syamsi, Organisasi  Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1988, hal. 11-12.

 

[8] Ahmad Thoha, Birokrasi Pemerintahan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 123.

 

[9]Ibid., hal. 28.

 

[10] Eaton Joseph W, Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional,  Alih  Bahasa Pandan Guritno, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 1996, hal. 23.

 

[11] Ibid., hal. 103.

 

[12]Arturo, Pengembangan Kelembangan, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Perencanaan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1987, hal. 103.

 

[13] Ibid.

 

[14] Sutarto, Dasar-dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 1978, hal. 414.

 

[15] Sondang Siagian, Teori pengembangan Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 17.

 

[16] Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 45.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers