Category Archives: Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)

PENGARUH PENYALURAN KREDIT TERHADAP MODAL BANK ( STUDI KASUS BANK PERMATA cabang MALANG TAHUN 2002:1 – 2005:4)

ABSTRAKSI

 

Pengaruh penyaluran kredit terhadap modal bank ( studi kasus Bank Permata cabang Malang tahun 2002:1 – 2005:4), Datu Asmira Suri, Keuangan Perbankan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, Dosen Pembimbing Tyas Danarti H, SE., ME.

 

 Dalam suatu bank pendapatan terbesar adalah pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Sehingga hal ini menyebabkan banyak bank berlomba-lomba meningkatkan penyaluran kreditnya dan akhirnya berdampak pada perkembangan modal. Peningkatan modal ini dapat mempertahankan keberadaan bank itu sendiri, tetapi yang dapat mempengaruhi perkembangan modal ini bukan saja dari penyaluran kredit saja tetapi dari beban bank yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan modal. Maka penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh penyaluran kredit terhadap modal pada Bank Permata cabang Malang selama periode 2002:1 – 2005:4. dan penelitian ini mengangkat 2 permsalahan yaitu pertama bagaimana pengaruh penyaluran kredit terhadap perkembangan modal pada Bank Permata cabang Malang, kedua Bagaimana pengaruh beban operasional termasuk NPL dari penyaluran kredit terhadap perkembangan modal pada Bank Permata cabang Malang. Dalam penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penyaluran kredit dapat mempengaruhi perkembangan modal karena hasil dari penyaluran kredit bank memperoleh pendapatan bunga yang cukup tinggi. Sehingga hal ini dapat meningkatkan laba dan akhirnya modal. Tetapi pada Bank Permata laba tidak dibagikan kepada deviden karena laba lebih difokuskan kepada laba setelah pajak untuk memenuhi penyediaan modal minimum dan selain itu pihak bank masih menanggung kerugian ditahun-tahun lalu akibat pembentukan merger. Maka dalam hal ini modal dapat terus meningkat dan ada hal lain yang dapat mempengaruhi modal yaitu pihak bank bisa melakukan efisiensi biaya.

Kata Kunci : penyaluran kredit, pendapatan, beban, NPL, laba, modal.

 

  

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Keadaan ekonomi di Indonesia saat ini yang penuh persaingan dan kondisi yang tidak menentu menyebabkan bank-bank umum berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber dana bank yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Penghasilan bunga dari penyaluran kredit ini merupakan pendapatan utama bank. Dalam prakteknya kebijakan bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga SBI menjadi patokan dalam bank umum untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga penyaluran kedit. Kebijakan Bank Indonesia ada 2 yaitu kebijakan kontraktif meningkatkan tingkat suku bunga SBI dan kebijakan ekspansif menurunkan tingkat suku bunga SBI. Karena ketika suku bunga SBI meningkat maka bank-bank umum akan meningkatkan suku bunga kredit untuk menyeimbangkan peningkatan dari SBI begitu juga apabila terjadi penurunan.

Kondisi perekonomian bank-bank umum belum bisa dikatakan mantap, namun kondisi tersebut tidak menyebabkan perkembangan penyaluran kredit bank-bank umum menurun. Ini bisa dilihat dari penyaluran kredit pada tahun 2002 sampai tahun 2005 yang terus mengalami peningkatan. Jenis kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum antara lain: kredit modal kerja, kredit investasi , kredit konsumsi dan kredit channeling. Diantara kredit yang diberikan ada yang mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu kredit modal kerja. Kredit ini dianggap dapat memberikan penghasilan dalam keadaan ekonomi lesu, dimana kredit ini bergerak pada perluasan usaha bukan menambah usaha baru.   

 

 

Sumber : Laporan Tahunan  BI 2005

Gambar 1.1.1. Perkembangan Kredit Perbankan Secara Umum

 Seiring dengan perkembangan penyaluran kredit yang terus meningkat hal ini akan berdampak pada perkembangan permodalan bank-bank umum. Pada kenyataannya kondisi ekonomi tidak selalu baik, bahkan cenderung naik turun. Pada saat kondisi ekonomi sedang turun bank lebih memilih menyalurkan kredit modal kerja. Semakin banyak bank menyalurkan kredit ini maka semakin banyak pendapatan bunga yang akan diperoleh. Ketika pendapatan yang diterima meningkat yang nantinya dapat mempengaruhi jumlah laba, baik deviden dan laba ditahan. Hal ini tentu saja meningkatkan pertumbuhan modal dan akhirnya dapat meningkatkan sumber dana untuk menyalurkan kreditnya.

Dengan pernyataan diatas kita tahu bahwa Pendapatan terbesar dalam bank yang dapat mempengaruhi modal adalah pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Karena dari peningkatan penyaluran kredit maka perolehan pendapatan bunga meningkat, meningkatnya perolehan pendapatan ini dapat menutupi seluruh beban termasuk NPL. Setelah pendapatan dikurangi beban dan NPL baru didapat laba dimana peningkatan laba ini akan mempengaruhi pertumbuhan modal. Karena penyaluran kredit memberikan pemasukan yang sangat besar maka masing-masing bank dalam membuat kebijakan penyaluran kredit berbeda-beda.  Dengan tujuan menambah jumlah modal, walaupun ada pendapatan bank yang diperoleh selain dari bunga misal : biaya administrasi tabungan dan jasa transfer. 

 Jika kondisi dalam suatu bank terjadi peningkatan penyaluran kredit maka NPL akan meningkat yang tidak diikuti dengan peningkatan perolehan pendapatan. Maka hal ini menyebabkan modal berkurang maka sumber dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat akan berkurang. Tetapi jika kondisi sebaliknya dimana jumlah dari penyaluran kreditnya mengalami penurunan maka pendapatan menurun dan NPL pun mengalami penurunan. Maka perkembangan modal bank menurun hal ini akan mempengaruhi jumlah sumber dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat, selain itu bank tidak dapat memberikan dana segar kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan lancar karena terbatasnya dana segar.

 Meningkatnya jumlah penyaluran kredit akan menyebabkan meningkatnya NPL yang juga disertai meningkatnya beban, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan modal. Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPL yang mempengaruhi perkembangan modal. Adapun faktor lain mempengaruhi jumlah modal yaitu pembagian deviden yang tidak seimbang dengan laba ditahan. Karena  modal bersih bank mencerminkan jumlah dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat.  

 Dengan adanya persoalan diatas maka bank selalu memperhitungkan berapa yang akan diterima lalu disesuaikan dengan berapa yang harus dikeluarkan, hal nini tentu saja bertujuan agar pertumbuhan modal tidak menurun. Meningkatnya NPL akan mengurangi jumlah modal bank, karena pendapatan yang diterima bank digunakan untuk menutupi NPL yang tinggi. Selain itu meningkatnya NPL akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan kreditnya pada periode berikutnya. Kondisi seperti ini akan mengurangi perkembangan deviden dan laba ditahan atau modal.  

 Dengan keadaan tersebut dimana pembagian laba yang tidak seimbang dan meningkatnya NPL dan beban dapat mempengaruhi pertumbuhan modal. Maka setiap bank tentu ingin meningkatkan pendapatan yang tinggi agar dapat menjalankan kegiatan operasional bank. Untuk itu bank dalam menyalurkan kreditnya selalu memberikan penilaian atas kreditnya. Adapun penilaiannya seperti 5C dan 7P Ini semua ditujukan agar dalam penyaluran kredit pihak bank dapat memperkirakan bunga yang diperoleh sehingga dapat menambah jumlah modal.

 Dengan adanya penilaian diatas maka pihak bank tahu kualitas dari pihak debitur yang akan mengambil kredit. Apabila dari penilaian tersebut diatas tidak dipenuhi satu saja oleh debitur maka bank akan melihat kualitas kredit yang akan diberikan. Karena dari kualitas kredit dapat menggambarkan perolehan bunga yang diterima bank dan resiko terhadap NPL.

 Untuk itu bank tidak asal meningkatkan jumlah dan tingkat suku bunga penyaluran kreditnya. Untuk menghindarkan resiko NPL yang tinggi dari penyaluran kredit yang tidak efisien. Dalam hal  ini perlu untuk mempertimbangkan alokasi dana yang efisien. Seperti penyaluran kredit yang bisa memberikan return yang tinggi dimana tingkat NPL tidak terlalu tinggi. Karena pengalokasian dana yang tepat sangat mempengaruhi jumlah modal bank. 

 Pengalokasian dana yang tidak efisien menyebabkan penyaluran kredit berkurang. Karena jumlah dana pada modal berkurang sehingga dana yang akan disalurkan pada periode berikutnya ikut turun. Keadaan seperti ini akan menghambat kegiatan operasional bank itu sendiri dan juga menurunkan pendapatan bank. Pengalokasian dana yang tidak tepat dapat saja terjadi pada satu bank atau beberapa bank seperti grafik dibawah ini 

  

Sumber : laporan keuangan tahunan Bank Permata 

Gambar 1.1.2. Perkembangan Penyaluran Kredit terhadap modal Bank Permata 

 Grafik diatas menunjukkan bahwa bank Permata dalam perkembangan penyaluran kredit tidak jauh berbeda dengan perkembangan kredit pada bank-bank umum. Tetapi peningkatan ini tidak diikuti dengan perkembangan peningkatan modal, hal ini bisa saja pengalokasian dana yang tidak tepat terutama pada penyaluran kreditnya. Menurunnya ekuitas akan mempengaruhi penyaluran kredit pada periode berikutnya . Peningkatan penyaluran kredit tahun 2004 sangat bagus sehingga modal yang diperoleh juga meningkat. Peningkatan ini bisa dibandingkan pada tahun 2002 dan 2003 dimana bank Permata baru saja merger sehingga menyebabkan beban operasional meningkat terutama beban merger.

 Penurunan modal bank Permata ditahun 2005 menurun karena adanya pergantian direktur utama. Selain itu adanya Standart Charter bank yang mengadakan kerjasama dengan bank Permata. Hal ini yang menyebabkan beban operasional bank meningkat hal ini tidak diikuti dengan peningkatan perolehan pendapatan sehingga pertumbuhan modal terhambat dan akhirnya menurun. Penurunan yang drastis yang terjadi di bank Permata mengakibatkan berkurangnya kegiatan operasional bank dan banyak terjadi pengurangan pegawai.

 Dengan permasalahan yang disebutkan diatas maka penulis mengambil judul PENGARUH PENYALURAN KREDIT TERHADAP PERTUMBUHAN MODAL (STUDI KASUS BANK PERMATA CABANG MALANG TAHUN 2002:1-2005:4). Dimana pengaruh penyaluran kredit sangat mempengaruhi  kegiatan perputaran dana dalam suatu bank. Dalam permasalahan diatas juga didapat peningkatan beban operasional juga akan mempengaruhi modal bank.

 

 

 

 

1.2.Perumusan Masalah

 

 Bank merupakan lembaga intermediasi atau lembaga perantara keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana yang nantinya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana yaitu melalui penyaluran kredit.

Dari uraian diatas kita tahu bahwa peranan bank sebagai sistem keuangan menjembatani pihak lender– borrower sehingga proses produksi dalam perekonomian menjadi efisien. Dana yang sudah masuk dalam bank disalurkan kembali dalam bentuk kredit agar dapat membantu membangkitkan kondisi perekonomian pada umumnya. Dari pihak bank, penyaluran kredit diharapkan menghasilkan return yang tinggi sehingga dapat menutupi beban operasional dan memberikan laba yang maksimal.

 Dalam prakteknya, jika bank meningkatkan tingkat suku bunga penyaluran kreditnya dan dalam penyaluran kreditnya tidak efisien bukan tidak mungkin berujung pada kredit macet atau NPL. Tingginya NPL menyebabkan tingginya biaya operasional bank yang kemudian berpotensi menurunkan laba bank hal ini tentu akan berdampak pada berkurangnya kemampuan bank untuk meningkatkan modalnya. Untuk mengantisipasi dampak tersebut bank dalam memberikan kredit mempunyai beberapa aturan ketat yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh calon debitur, dan dalam hal ini bank memakai pelaksanaan prinsip prudential banking yang merupakan strategi yang harus dilakukan bank.

    Untuk itu dalam suatu bank yang dapat mempengaruhi modal bank tidak saja penyaluran kredit tetapi biaya operasional bank yang harus dikeluarkan untuk membayar kewaibannya baik kepada bank sentral maupun nasabah itu sendiri. Dalam kegiatan operasional bank itu sendiri banyak mengeluarkan biaya seperti: biaya gaji pegawai, biaya bunga, biaya perawatan dan NPL. Dimana biaya tersebut harus ditutup dari pendapatan yang diterima bank. Tetapi jika meningkatnya pendapatan bank yang tidak diikuti dengan penurunan biaya operasional dapat mempengaruhi perkembangan modal bank itu sendiri.

 Dari keadaan diatas timbul masalah dimana tidak hanya kredit yang dapat mempengaruhi modal bank tetapi beban operasional bank juga dapat mempengaruhi modal. Maka dengan permasalahan dalam suatu bank diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan:

                  1. Bagaimana pengaruh penyaluran kredit terhadap perkembangan modal pada     Bank Permata cabang Malang

            2. Bagaimana pengaruh beban operasional termasuk NPL dari penyaluran kredit terhadap perkembangan modal pada Bank Permata cabang Malang.

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

            1. Penyaluran kredit yang diteliti adalah semua kredit yang diberikan bank Permata   dalam bentuk Rupiah.

            2.   Beban operasional yang diteliti adalah seluruh beban operasional bank termasuk   NPL dalam kegiatan bank Permata.

      3. Modal yang diteliti adalah modal yang diperoleh dari laba bersih bank Permata.

      4. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulanan bank Permata dari

 

      tahun 2002-2005. Untuk melihat berapa besar jumlah dari setiap variabel   yang  diteliti dalam periode penelitian yang dimulai sejak bank Permata merger 2002  sampai 2005.

      1.4.  Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran kredit terhadap perkembangan modal  pada Bank Permata cabang Malang. 

             2. Untuk mengetahui pengaruh beban operasional termasuk NPL dari penyaluran kredit terhadap perkembangan modal pada Bank Permata cabang Malang

 

1.5.Manfaat Penelitian

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

          1. Penulis

            Bagi pihak penulis, penelitian ini memberi pengetahuan langsung mengenai     bagaimana penyaluran kredit dapat mempengaruhi modal bank dan seluruh  kegiatan operasional bank itu sendiri.

          2. Bagi perusahaan

            Bagi Bank Permata Cabang Malang sebagai dasar pertimbangan dalam  penyaluran kredit yang pengaruhnya terhadap modal bank. Dan mengoptimalkan  modal bank terhadap penyaluran kredit. 

          3. Dunia pendidikan

  Sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai  permasalahan yang sama.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OMSET USAHA DAN POSISI BERSAING PADA SENTRA INDUSTRI MEBEL KAYU DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR, KOTA MALANG

Abstraksi

 

 

 Salah satu UMKM potensial di Kota Malang yang memiliki peluang untuk dikembangkan melalui omset usaha dan posisi bersaing adalah Sentra Industri Mebel Kayu di Kelurahan Tunjungsekar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Profil usaha dan pengusaha pada Sentra Industri Mebel Kayu; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi omset usaha dan posisi bersaing; 3) Pola industri pada Sentra Industri Mebel Kayu. Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil usaha dan pengusaha adalah meliputi tenaga kerja, omset, modal, bahan baku, produksi, pemasaran, teknologi, administrasi, kemitraan, dan koperasi. Variabel tenaga kerja, modal, network, koperasi, dan harga terbukti mempengaruhi omset usaha secara simultan, sedangkan variabel inovasi, kualitas, loyalitas, respon, harga, koperasi, badan hukum, dan SDM terbukti mempengaruhi posisi bersaing secara simultan. Pola industri menunjukkan hubungan antara industri inti-industri pemasok-industri terkait- industri pendukung-pembeli-serta institusi pendukung.

 

Kata kunci: UMKM, Omset, Posisi bersaing.

 

 

Abstract

 

 

One of the potential UMKM in Malang City owning opportunity to be developed through the omzet and position competition is Industrial Sentra of Wood Furniture in Sub District Tunjungsekar. This research aim  to know the 1) Profile of  this effort and entrepreneur at Industrial Sentra of Wood Furniture; 2) Factors influencing omzet and position competition 3) Industrial pattern at Industrial Sentra of Wood Furniture. This Research type is explanatory research. Result of research indicate that the profile of this effort and entrepreneur is cover the labour, omzet, capital, raw material, produce the, marketing, technological, administration, partner, and co-operation. Labour variable, capital, network, co-operation, and price proven to influence the omzet by simultan, while innovate variable, quality, loyalitas, respon, price, co-operation, legality, and SDM proven to influence the position competition by simultan. Industrial pattern show the relation/link of among core industry-suppliers industry-related industry-supportered industry-buyers, and supportered institution.    

 

Keyword: UMKM, Omzet, Position competition.

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang

            Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan jenis dan jumlah peluang kerja (Arsyad, 2004:298). Pembangunan ekonomi daerah diera otonomi menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim  globalisasi, yang akhirnya menuntut tiap-tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri (Bappenas, 2004:74). Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Pembangunan ekonomi Kota Malang  merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dan diselaraskan secara terpadu antara sektor yang satu dengan sektor lain. Pembangunan ekonomi Kota Malang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006, diantaranya dengan menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada posisi yang strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, serta sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen. Pengembangan UMKM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, mempercepat pemulihan ekonomi, serta memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia dan pada umumnya terdiri atas koperasi, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berorientasikan pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi (Renstra KUKM, 2004-2009:2). Pelaksanaan ekonomi kerakyatan lebih diarahkan pada upaya optimalisasi potensi setiap wilayah berdasarkan kondisi sumber daya alam, manusia, lingkungan, kreatifitas dan energi masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan berbasis kerakyatan berarti pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan bertumpu pada pemberian kesempatan kerja yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat yang beraktifitas di bidang ekonomi (Yustika, 2003:108).

Salah satu perwujudan nyata dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, terdesentralisasi, beragam, dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi buffer saat perekonomian dilanda krisis adalah meningkatkan kegiatan pengembangan UMKM. Keragaman UMKM seperti peternak kecil, petani gurem, industri kecil, industri rumah tangga, usaha kerajinan, adalah pelaku ekonomi yang memberi andil cukup besar dalam denyut nadi kehidupan masyarakat. UMKM memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, karena sektor tersebut tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian orang banyak, tetapi juga menyediakan langsung lapangan kerja bagi mereka yang tingkat pengetahuan dan ketrampilannya rendah. Selain itu UMKM juga berperan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, memeratakan tingkat pendapatan (omset), serta meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Menurut Brata (dalam Yustika 2005:45), UMKM memberikan kontribusi positif terhadap PDRB sebesar 56,7% dibanding dengan ekspor non migas yang hanya memberi kontribusi sebesar 15%. UMKM juga memberikan  kontribusi sebesar 99% dalam jumlah badan usaha di Indonesia dan 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja.

Pengembangan UMKM menjadi sangat relevan dilakukan di daerah-daerah di Indonesia mengingat struktur usaha yang berkembang selama ini bertumpu pada keberadaan industri kecil/rumah tangga/menengah, meskipun dengan kondisi yang memprihatinkan, baik dari segi nilai tambah maupun dari keuntungan yang diperoleh. Tanpa disadari ternyata cukup banyak industri kecil/rumah tangga/menengah selama ini berorientasi ekspor, sehingga sangat membantu pemerintah dalam mendapatkan devisa, dibandingkan usaha besar yang justru mengeksploitasi pasar domestik dalam  penjualannya. Sektor industri kecil/rumah tangga/menengah telah terbukti lebih fleksibel dalam berbagai kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan, seperti krisis  ekonomi. Pada saat industri besar gulung tikar, industri kecil yang berorientasi ekspor malah memperoleh keuntungan berlipat, karena industri kecil lebih banyak memakai bahan baku (intermediate goods) dari dalam negeri, sehingga tidak membebani nilai impor seperti yang selama ini dialami oleh usaha besar (Yustika, 2003:113). Ada lima keadaan yang memungkinkan industri kecil mampu bertahan dari persaingan yang datang dari industri berskala besar menurut Supratikno (dalam Yustika, 2003:114) adalah sebagai berikut: Pertama, usaha industri kecil bergerak dalam pasar yang terpecah-pecah (fragmented market), sehingga keberadaan skala ekonomi tidak terlalu penting yang menyebabkan skala ekonomi usaha besar tidak menonjol. Kedua, usaha industri kecil menghasilkan produk-produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan yang tinggi, sehingga apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat, permintaan akan produk-produk UMKM juga meningkat. Ketiga, usaha kecil memiliki tingkat heterogenitas tinggi, khususnya heterogenitas teknologi yang bisa digunakan, sehingga dapat menghasilkan variasi produk yang beraneka ragam. Keempat, usaha industri kecil tergabung dalam suatu klaster (sentra industri), sehingga mampu memanfaatkan efisiensi kolektif, misalnya dalam hal pembelian bahan baku, pemanfaatan tanaga kerja terampil, dan pemasaran bersama. Kelima, usaha industri kecil diuntungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produk-produk industri kecil memperoleh proteksi alami karena pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh inovasi produk-produk industri skala besar. 

Namun dalam perkembangannya, UMKM masih belum menjalankan fungsi dan peranannya secara maksimal karena menghadapi berbagai kendala seperti masalah keterbatasan modal, teknik produksi, bahan baku, pemasaran, manajemen dan teknologi. Selain itu hambatan yang dihadapi oleh UMKM adalah  keterbatasan dalam mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jaringan kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis.

Kota Malang sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang mempunyai kewenangan untuk mengembangkan ekonomi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satu usaha pengembangan ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan UMKM, yaitu dengan melihat kinerja UMKM melalui omset usaha dan posisi bersaing. Secara umum kondisi UMKM di Kota Malang sebagian besar belum dikelola secara profesional, tanpa manajemen yang jelas, dan masih bersifat subsistem. Sentra UMKM di Kota Malang tersebar dalam lima kecamatan dan 57 kelurahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1078 buah. Penyebaran UMKM terbesar berada di Kecamatan Sukun sebanyak 274 unit usaha (25,4%), kemudian Kecamatan Klojen sebanyak 257 unit usaha (23,8%), Kecamatan Lowokwaru sebanyak 228 unit usaha (21,2%), Kecamatan Blimbing sebanyak 213 unit usaha (19,6%), dan Kecamatan Kedungkandang sebanyak 106 unit usaha (9,8%). Sedangkan tabel sentra potensial industri kecil/kerajinan yang berada di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel  1.1

Daftar Sentra Potensial Industri Kecil/Kerajinan

Kota Malang

NO

Jenis Usaha

Kelurahan/

Kecamatan

Unit Usaha

Jumlah Tenaga Kerja

Nilai Produksi

Ketua Kelompok

 

Sumber: Disperindagkop Kota Malang, 2004.

 

 Menurut tabel tersebut, UMKM potensial yang memiliki peluang untuk dikembangkan adalah Sentra Industri Kerajinan Mebel Kayu yang terletak di Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru. Agar pengembangan UMKM dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi Kota Malang, maka diperlukan format pengembangan UMKM yang tepat, yang diarahkan pada pengembangan komoditas berdasarkan kriteria cabang industri yang ada. Kriteria menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) adalah diarahkan kepada industri kecil yang menggunakan teknologi sederhana, industri kecil yang dapat menyerap tenaga kerja, industri kecil yang telah dikerjakan secara kelompok/sentra, serta industri yang berakar dari bakat ketrampilan/seni masyarakat setempat.

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Omset Usaha dan Posisi Bersaing pada Sentra Industri Mebel  Kayu di Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang”. Penelitian ini mengambil obyek penelitian sentra industri mebel kayu dengan alasan industri tersebut memenuhi kriteria Disperindagkop untuk dikembangkan. Industri mebel kayu meskipun dengan skala usaha maupun modal yang jumlahnya relatif kecil, namun untuk beberapa produk tertentu memiliki ciri khas (paten), sehingga mampu mengalahkan produk industri besar bahkan mampu menembus pasar internasional. Secara teori, produksi industri besar dibuat dengan mesin besar dan biaya besar akan meningkatkan harga jual yang tinggi. Namun produk yang dibuat hanya menggunakan mesin nilai culture-nya secara otomatis akan berkurang. Sedangkan industri kecil seperti mebel kayu tetap mempunyai kesempatan besar untuk survive bahkan berkembang pesat, karena  ada kelompok tertentu misalnya turis asing akan membeli barang-barang dari industri kecil disebabkan nilai culture suatu bangsa daripada melihat kegunaan/manfaatnya (Tambunan, 2002:2).

1.2. Rumusan  Masalah

 Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

                  1. Bagaimana profil usaha dan pengusaha pada Sentra Industri Mebel Kayu di Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang?

                  2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi omset usaha dan posisi bersaing pada Sentra Industri Mebel Kayu di Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang?

                  3. Bagaimana pola industri pada Sentra Industri Mebel Kayu di Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang?

 

1.3. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan uraian diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

                        1. Mengetahui profil usaha dan pengusaha pada Sentra Industri Mebel Kayu di Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang.

                        2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi omset usaha dan posisi bersaing pada Sentra Industri Mebel Kayu di Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang.

                        3. Mengetahui pola industri pada Sentra Industri Mebel Kayu di Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang.

 

 

1.4. Manfaat  Penelitian

 Berdasarkan uraian diatas, manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

                        1. Bagi Penulis

 

 Merupakan sarana dalam  menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, khususnya di bidang ilmu ekonomi dan studi pembangunan dalam studi ekonomi regional dan perencanaan pembangunan.

                        2. Bagi Kalangan Akademisi

 

 Merupakan wahana informasi pemikiran dan sumber tambahan untuk mengembangkan penelitian  lebih lanjut dengan tema yang sama.

                        3. Bagi Pemerintah Daerah

 

 Merupakan bahan masukan dalam hal kebijakan pengembangan UMKM potensial Kota Malang.

Persepsi Konsumen Terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Pada Barang Elektronika di Kota Malang

BAB I

PENDAHULUAN

 

            1.1 Latar Belakang

Sistem pajak pertambahan nilai (PPN) baru diterapkan pada tahun 1985, dan diatur dalam UU No 8 tahun 1985 yang kemudian disempurnakan oleh UU No 11 tahun 1994. Pajak ini dimaksudkan sebagai pengganti pajak penjualan dan pajak penjualan impor. Dibandingkan dengan dua pajak tersebut, PPN memiliki basis yang lebih luas karena tidak hanya meliputi produsen pabrikan, tetapi juga mencakup distributor, agen besar dan penjual eceran. Ketika ketentuan PPN diterapkan pada tahun 1985, maka penerimaan PPN langsung meningkat tajam. Tingginya penerimaan PPN disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya basis pajak yang lebih luas dan tambahan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tarifnya 10% diatas tarif PPN. Karena PPN ini merupakan pengganti pajak penjualan atau timbul karena adanya barang atau jasa yang ditransaksikan maka PPN termasuk pajak obyektif. Menurut Adriani dalam Brotodihardjo,1982:90, menyatakan bahwa pajak obyektif dimulai denganan obyeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain – lain kemudian dicari orang atau subyek yang harus membayar pajaknya. Keadaan subjektif subyek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus – kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Selain PPN & PPnBM, yang termasuk pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor. 

Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah diperlakukan sama. Dengan demikian PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Sebagaiman diketahui UU PPN 1984 menerapkan tarif tunggal, yang justru lebih mempertajam dampak regresif (Sukarji,2005:148). Contoh yang dapat menggambarkan dampak regresifitas adalah sebagai berikut :

Amalia, seorang pegawai honorer di instansi pemerintah dengan penghasilan satu bulan Rp.500.000,-. Sedangkan Titik adalah seorang pengusaha dengan penghasilan bersih perbulan Rp. 2.000.000,- mereka membeli sepeda masing – masing seharga Rp.100.000,-. Untuk itu mereka harus membayar PPN masing – masing sebesar 10 % atau Rp.10.000,-. Walaupun tarifnya sama 10%, namun apabila dihitung beban pajaknya akan berlainan, yaitu :

Amalia : Penghasilan = Rp.   500.000,-

  Konsumsi = Rp.   100.000,-

  PPN 10% = Rp.     10.000,-

    

Titik :  Penghasilan  = Rp.2.000.000,-

  Konsumsi = Rp.   100.000,-

  PPn 10% = Rp.     10.000,-

    

 

Untuk mengurangi regresifitas ini, konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan beban pajak tambahan berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Tentang hal ini, tersirat baik dalam memori penjelasan bagian umum maupun memori penjelasan pasal 5 UU PPN 1984 yang antara lain menegaskan bahwa atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai upaya nyata untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Diharapkan dengan pengenaan pajak tambahan berupa PPnBM terhadap konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, maka dampak regresif ini dapat ditekan.  Dengan kata lain asas keadilanlah yang melatar belakangi adanya pungutan lain selain PPN untuk konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Suatu sistem pemungutan pajak akan mendekati asas keadilan apabila beban pajak yang dipikulkan oleh wajib pajak sepadan dengan kemampuannya.  

Tapi kemudian menjadi masalah ketika definisi barang mewah di masyarakat cepat berubah dan bergeser. Contoh yang mudah ditemui adalah telepon seluler. Lima tahun yang lalu telepon seluler merupakan yang mewah karena selain harganya yang mahal juga jangkauan penerimaannya juga terbatas untuk daerah tertentu saja yang kebanyakan adalah perkotaan. Tapi lain yang terjadi sekarang hampir semua lapisan masyarakat mengkonsumsi telepon seluler bahkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. Dilain pihak peraturan yang mengatur barang kena pajak yang tergolong mewah tidak bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. 

Selain hal tersebut diatas perilaku konsumen juga mengalami pergeseran yang sangat signifikan baik secara individu maupun lingkungan ataupun keterkaitan antara keduanya. Bahkan dewasa ini perilaku konsumen tidak berasal dari konsumen tapi produsen bisa menciptakan perilaku konsumen untuk konsumennya. Contohnya adalah air minum dalam kemasan. Sebelum air minum dalam kemasan diproduksi, masyarakat memenuhi kebutuhan air minum sendiri dengan memasak air, kemudian produsen mengenalkan air minum dalam kemasan ke masyarakat luas disertai usaha untuk menciptakan persepsi bahwa air minum dalam kemasan lebih sehat, hegienis dan praktis. Kemudian pola konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan air minum berubah, dari memasak sendiri menjadi membeli produk air minum dalam kemasan. 

Struktur masyarakat dan etnis menentukan sebagian besar dari apa yang dibeli dan digunakan oleh konsumen individual. Sistem hukum dan pemerintahan adalah bagian dari budaya suatu bangsa. Sistem tersebut menetukan apa yang dapat ditawarkan oleh penyuplai, cara – cara barang dapat dipasarkan dan tingkat dimana konsumen dibolehkan bertindak berdasarkan preferensi mereka. Apakah negara – negara akan mencurahkan sumber daya mereka untuk militer, industri atau barang konsumen. Apakah suatu bangsa akan menghasilkan mobil yang baik atau tank yank yang baik? Pendidikan yang baik atau kesehatan yang baik?  Komputer yang baik atau musik yang baik? Dan karena ketidakjenuhan permintaan mendiktekan bahwa tidak akan pernah cukup untuk semua, apakah barang ini harus tersedia terutama untuk kaum tua atau muda? Untuk kelompok etnis atau agama mana? Untuk orang yang berpendidikan terbaik atau untuk anggota dari keluarga “yang tepat” atau orang dari partai yang berkuasa? Pilihan seperti ini terjepit kuat oleh budaya dimana individu merupakan bagian darinya.

Perpajakan yang didalamnya terdapat unsur PPN dan PPnBM merupakan juga bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah secara berlebihan pada umumnya dilakukan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi merupakan kegiatan yang kontraproduktif. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi seperti ini perlu dikurangi. Salah satu sarana yang dapat ditempuh adalah diberikannya beban pajak tambahan terhadap kegiatan mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Motif diatas itulah maka dengan kata lain, pemerintah dengan kebijakan fiskalnya yang termaterialkan dalam PPnBM, berusaha untuk mempengaruhi perilaku konsumen khususnya pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah.

Tetapi PPN berbeda dengan PPnBM. Bahkan bisa dikatakan bahwa PPnBM merupakan pajak yang kurang populer dimasyarakat umum. Hal itu bisa disebabkan karena karekter dari PPnBM itu sendiri yaitu; merupakan pungutan tambahan disamping PPN dan hanya dipungut satu kali yaitu pada saat import dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pabrikan. Yang selanjutnya tidak ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. PPnBM oleh distributor akan dimasukkan ke harga pokok barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut.

Maka tidak heran ada beberapa konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut tidak mengetahui tentang PPnBM. Karena dari pihak Direktorat Jendral Pajak hanya mengsosialisasikan PPnBM ke importir dan PKP pabrikan. 

Salah satu kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang elektronika. Barang elektronika yang dikenakan PPnBM antara lain TV diatas 21’,  air conditioner (AC), radio cassette, mesin cuci, alat perekam atau reproduksi gambar, alat fotografi dan lain – lain. Bahkan bisa dikatakan sebagian besar kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor adalah barang elektronika. Di masyarakat sendiri barang elektronika merupakan barang yang paling cepat mengalami reposisi, yaitu dari barang mewah ke barang yang banyak dikonsumsi hampir semua lapisan masyarakat. Bahkan pada tanggal 30 Januari 2003 dengan keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.51/2003 sebanyak 20 item barang elektronika dikeluarkan dari kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang berarti tidak dikenakan lagi PPnBM serta 9 item barang elektronika yang mengalami penurunan tarif PPnBM.  

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat uraian diatas dengan judul  Persepsi Konsumen Terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Pada Barang Elektronika di Kota Malang”

 

 

                    1.2 Permasalahan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana persepsi konsumen terhadap keberadaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) barang elektronika di kota Malang.

Penelitian ini membatasi permasalahan persepsi konsumen tersebut dari dua hal, yaitu stimuli fisik (physical stimuli) yang datang dari lingkungan sekitar dan stimuli yang berasal dari dalam individu itu sendiri.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi konsumen barang elektronika di kota Malang terhadap keberadaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

 

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam :

1. Mensosialisasikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kepada konsumen barang kena pajak yang tergolong mewah terutama barang elektronika.

2. Memberikan bukti empiris lebih lanjut pada literatur Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), khususnya dalam aspek persepsi konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi barang mewah yang dikenakan PPnBM.

3. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pajak konsumsi dalam persepsi konsumen.

4. Memberikan masukan (input) kepada pihak fiskus atau pemerintah selaku pembuat peraturan mengenai perpajakan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan tarif, mekanisme pemungutan dan hal lain yang menyangkut perpajakan khususnya pajak konsumsi.

ANALISIS PENGARUH TINGKAT BUNGA, GIRO WAJIB MINIMUM (GWM), DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH KREDIT INVESTASI YANG DITAWARKAN BANK UMUM NASIONAL (PERIODE 2002:1 – 2006:10)

BAB I

PENDAHULUAN

  

1.1. Latar Belakang

Hidup atau matinya suatu bank bisa bermula dari kredit. Bank-bank di negeri ini masih mengandalkan pendapatan dari penyaluran kredit. Bahkan, melaju tidaknya roda perekonomian di negeri ini bisa sangat bergantung pada kredit bank. Maklum, bank, terutama kegiatan  penyaluran kreditnya, masih menjadi “nyawa” bagi bank sendiri sekaligus motor penggerak perekonomian dan keduanya saling berkait (Info Bank, 2005).

Keberadaan bank merupakan hal yang penting dalam dunia usaha. Keterkaitan antara dunia usaha dengan lembaga keuangan bank memang tidak bisa dilepaskan apalagi dalam  pengertian investasi dan kredit. Pihak bank akan menyalurkan kredit berupa kredit investasi dan modal kerja yang dibutuhkan oleh pihak dunia usaha. Dalam hal inilah pihak bank terus mengembangkan kompetensi yang lain di bidang kredit untuk menggalang pertumbuhan kredit yang berkesinambungan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa intermediasi keuangan. 

Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber utama pembiayaan investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan. Lambatnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia setelah krisis 1997 dituding sebagai salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan antara lain disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan belum mampunya sektor riil menyerap kredit. Dalam kondisi resesi ekonomi setelah krisis, penurunan kredit terutama disebabkan adanya fenomena “credit crunch” selain itu terjadi juga karena melemahnya permintaan kredit dari sektor usaha akibat rendahnya prospek investasi dan belum pulihnya kondisi keuangan perusahaan.

Di tahun 2000an, perekonomian Indonesia mulai beranjak pulih, begitu pula dengan sektor perbankan yang mulai aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai intermediasi meskipun belum sepenuhnya terlaksana. Namun pada masa ini ada fenomena  yang disebut “credit crunch” karena dana berlimpah tetapi tidak mengalir ke sektor riil, yang maksudnya adalah walaupun permintaan kredit oleh sektor riil meningkat, seiring mulai berjalannya perekonomian, tetapi sektor perbankan masih enggan menyalurkan dananya kepada sektor ini (Info Bank, Des 2004) karena melihat pengalaman buruk di masa lalu dimana banyak korporat kelas kakap yang belum melunasi utangnya dan sampai saat ini hanya membayar bunganya saja, sehingga utang makin menumpuk.

Gosh (1999 dalam Juda, 2001) yang mengartikan credit crunch sebagai quantity rationing, dimana suku bunga pinjaman tidak lagi berfungsi dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran kredit. Konsep ini terkait dengan konsep credit rationing yang dikemukakan oleh Stiglitz dan Weiss (1981) dan Jafee dan Stiglitz (1990) yang mendefinisikan credit rationing sebagai suatu kondisi dimana nasabah tertentu tidak mendapatkan kredit walaupun mereka mau membayar suku bunga pinjaman yang lebih tinggi. Dari definisi tersebut, secara umum credit crunch dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana terjadi penurunan suplai kredit perbankan secara tajam sebagai akibat dari menurunnya kemauan bank dalam menyalurkan kredit pada dunia usaha. Keengganan bank dalam menyalurkan kredit tersebut tercermin dari meningkatnya spread yaitu selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga dana dan semakin ketatnya kriteria untuk memperoleh kredit. Dalam kondisi yang ekstrim, credit crunch terjadi dalam bentuk credit rationing, yaitu bank menolak memberikan kredit terhadap nasabah tertentu atau sebagian besar nasabah pada tingkat suku bunga berapapun.

Berbeda ketika pada masa sebelum krisis (tahun 1997 dan sebelumnya), dimana bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta berlomba-lomba memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan besar. Kondisi perkembangan kredit perbankan pada sektor riil memang belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala, banyak perusahaan terutama yang berskala besar, terlibat utang sehingga belum mampu beroperasi secara normal.

Walaupun sempat terjadi penurunan tajam terhadap alokasi kredit perbankan, namun pada tahun 2001 secara perlahan kredit mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini seiring dengan meningkatnya portofolio kredit. Sejak tahun 2002 komposisi aktiva produktif perbankan mulai mengalami pergeseran. Bila pada tahun-tahun sebelumnya aktiva produktif didominasi oleh obligasi pemerintah, maka sejak tahun 2002 mulai beralih ke kredit. Hingga tahun 2005 Porsi kredit terus meningkat sementara porsi SBI dan obligasi pemerintah terus menurun seiring dengan semakin membaiknya fungsi intermediasi perbankan. (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2000-2005).

Kel. Bank

2001

2002

2003

2004

2005

Rata-rata

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Kredit Per Kelompok Bank (%)

Sumber: BI, diolah

Dari tabel 1.1 dapat dilihat pertumbuhan rata-rata pemberian kredit oleh bank asing dan bank campuran dalam lima tahun terakhir hanya mencapai 6,87% per tahun atau jauh berada di bawah rata-rata industri perbankan yang mencapai 19,82% dalam kurun waktu yang sama dan hal ini mengindikasikan adanya pemanfaatan sumber dana yang kurang optimal dari kelompok bank yang dimiliki pihak asing.

Walaupun dalam perkembangannya kecenderungan rasio kredit yang tersalur hanya sedikit untuk investasi, seperti yang terlihat dalam tabel 1.2 kredit investasi mulai mengalami peningkatan namun dalam perkembangannya belum berjalan seperti yang diharapkan dan  pertumbuhannya belum cukup menjadi pelumas dalam mendorong perekonomian ekonomi Indonesia untuk kembali pada tingkat yang seharusnya. (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2006)

 

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

Tabel 1.2 Jenis Penggunaan Kredit (Rp. Trilyun)

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia – BI

            Selama ini, sektor korporat dan infrastruktur, termasuk kredit investasinya, masih didominasi kelompok bank BUMN sedangkan kelompok bank swasta (asing dan campuran) cenderung memfokuskan diri pada kredit konsumsi dalam lima tahun terakhir dan merupakan kelompok bank yang paling agresif membidik pasar konsumsi padahal pada umumnya kredit konsumsi bukan merupakan kredit yang tergolong produktif dan pemberian kredit kepada sektor-sektor non produktif oleh bank jelas tidak sejalan dengan tujuan pemberian kesempatan kepada bank untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena tidak adanya keuntungan yang dipetik pemerintah dalam bentuk tambahan kemampuan penyediaan kredit dari industri perbankan untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Partisipasi pihak asing dalam industri perbankan kurang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan perekonomian nasional tampak dari kecenderungan bank-bank yang dimiliki pihak asing untuk menyalurkan kreditnya dalam bentuk kredit konsumsi, terutama kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna dan kartu kredit (Jurnal Keu&Perbankan, 2005).  

Gambar 1.1

Pangsa Kredit Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan

 Sumber: BI, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank, 2006

 Dari gambar 1.1 dapat dilihat saat ini kecenderungan rasio kredit yang tersalur lebih banyak untuk keperluan konsumtif dan modal kerja, hanya sedikit untuk investasi. Tendensi kredit konsumsi meningkat dari tahun ke tahun dan diprediksi terus membesar sejalan dengan bank nasional yang mulai tampak mengerem kredit ke sektor korporat dan infrastruktur (investasi) karena adanya trauma kredit macet dan penyeragaman aktiva produktif bank-bank (Info Bank, 2006).

Adanya penurunan pertumbuhan kredit investasi yang disalurkan bank umum nasional selama beberapa tahun terakhir tersebut mencerminkan perputaran dana di sektor perbankan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pembiayaan investasi dan produksi bagi sektor riil padahal aliran dana yang ditujukan untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi merupakan penyangga utama perekonomian suatu negara.

Investasi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi output di masa yang akan datang dan hal itu sangat mempengaruhi sumbangan sektor perbankan terhadap pembangunan ekonomi yang dapat dilihat besarnya sumbangan pada PDB (Produk Domestik Bruto) dan hal itu dapat menunjukkan bahwa bank mempunyai sumbangan yang cukup berarti bagi pertumbuhan PDB di Indonesia salah satunya melalui penyaluran kredit investasinya. 

Keberadaan bank memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi makro-ekonomi. Penurunan laju inflasi selama tahun 2000an memberikan ruang gerak dan ekspektasi pasar untuk menurunkan suku bunga SBI. Turunnya suku bunga SBI diharapkan dapat semakin mendorong aktivitas perekonomian melalui penurunan suku bunga kredit perbankan, khususnya kredit investasi. Akan tetapi, karena berbagai penyebab, penurunan suku bunga ini belum sepenuhnya ditransmisikan dalam penurunan suku bunga kredit yang diharapkan mendorong investasi pada sektor riil.

Secara teori tingkat bunga yang dibayarkan bank adalah tingkat bunga nominal yang merupakan penjumlahan tingkat bunga riil ditambah inflasi (Mankiw,2003). Adanya kenaikan atau penurunan inflasi akan berdampak pada kenaikan atau penurunan tingkat bunga kredit. 

Pada tahun 2002, kondisi makroekonomi menunjukkan perkembangan yang kondusif. Ini terlihat dari terkendalinya uang primer, serta laju inflasi dan nilai tukar yang menunjukkan perkembangan yang positif. Oleh karena itulah, Bank Indonesia mulai memberikan sinyal penurunan tingkat bunga secara bertahap. Hal ini dilakukan melalui penurunan tingkat bunga  instrumen moneter yang salah satunya adalah SBI. Walaupun tingkat bunga SBI mengalami penurunan, tingkat bunga kredit relatif rigid. 

Sayangnya, kondisi makro ekonomi Indonesia sedang tidak bersahabat. Suku bunga cenderung tinggi, kebijakan kenaikan harga BBM pada awal Oktober 2005 dan nilai rupiah yang tidak stabil juga memicu kenaikan inflasi lebih lanjut, Sementara itu mengikuti perkembangan laju inflasi yang cenderung meningkat dan untuk mempertahankan agar tingkat bunga riil tetap positif, maka tingkat bunga baik SBI maupun deposito juga ikut bergerak naik.

Bank Indonesia (BI) sebagai penentu kebijakan moneter langsung merespon laju inflasi yang sangat tinggi dengan menaikkan BI-Rate menjadi 12,25%. Kondisi tersebut tentunya dapat berpengaruh pada sistem perbankan nasional  karena BI-Rate sebagai tingkat bunga panduan ke depan tentunya akan direspon oleh sistem perbankan dengan melakukan penyesuaian terhadap tingkat bunga yang akan ditawarkan kepada nasabah. Kenaikan tingkat bunga perbankan tersebut, tentunya dapat berdampak negatif terhadap fungsi intermediasi yang mulai bergairah dan kenaikan kredit macet (Makro Ekonomi Indonesia, 2005)

Suku bunga kredit yang ada pada saat ini dianggap beberapa kalangan baik dari pelaku bisnis maupun pakar ekonomi belum optimal. Mereka menuntut agar Bank Indonesia selaku penguasa moneter mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit berkaitan dengan turunnya SBI agar dapat meningkatkan atau mengembangkan sektor riil lewat kegiatan investasinya. Namun tuntutan itu belum atau baru sedikit yang dipenuhi (Info Bank, 2004).

Masih relatif tingginya suku bunga kredit di tengah-tengah masih adanya ketidakpastian prospek usaha tentu saja akan mengurangi semangat sektor dunia usaha untuk melakukan investasi. Walaupun dilihat dari beberapa indikator, fungsi intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit telah menunjukkan perbaikan, namun dalam kenyataannya penyaluran kredit perbankan pada sektor riil belum dapat berlangsung dengan cepat karena berbagai permasalahan yang dihadapai oleh sektor riil itu sendiri meskipun hal tersebut juga ada kaitannya dengan konsolidasi internal di perbankan.

Gejolak suku bunga dan inflasi menjadi dua faktor penting yang mempengaruhi aktivitas penyaluran kredit. Keduanya tidak hanya mendorong suku bunga kredit, tapi juga membuat risiko kredit macet menjadi besar. Tetapi dalam kondisi seperti ini, kegiatan kredit perbankan harus tetap berlangsung. 

Di lain sisi kontrol BI atas inflasi juga sangat terbatas, karena inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, BI selalu melakukan assesmen terhadap perkembangan perekonomian, khususnya terhadap kemungkinan tekanan inflasi. Selanjutnya respon kebijakan moneter didasarkan kepada hasil assesmen tersebut. Perlu disampaikan pula bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan moneter, melainkan juga kebijakan ekonomi makro lainnya seperti kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor riil. Untuk itulah koordinasi dan kerjasama antar lembaga lintas sektoral sangatlah penting dalam menangani masalah inflasi ini.

Variabel lain yang berkaitan dengan penawaran kredit adalah adanya penetapan giro wajib minimum (GWM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral sebagai antisipasi atas kenaikan jumlah uang beredar dan merupakan  salah satu alat yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi likuiditas bank umum.

Dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, maka perekonomian pada tahun-tahun berikutnya diharapkan semakin mengalami perkembangan yang positif. Kondisi perbankan pun diharapkan akan terus mengalami perkembangan yang lebih baik sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan dengan baik. Bank Indonesia sendiri telah memperkirakan bahwa dengan membaiknya fungsi intermediasi ini, maka kredit yang disalurkan khususnya kredit investasi akan mencapai pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan penyaluran kredit investasi ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena itulah, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang mendorong penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat khususnya dunia usaha terutama melalui upaya untuk mendorong penyaluran kredit di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kestabilan makroekonomi tidak dapat bermanfaat bagi proses pemulihan ekonomi jika infrastruktur lainnya tidak mendukung. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan reformasi struktural untuk menciptakan perekonomian yang efisien salah satunya demi mengembalikan kepercayaan dunia usaha untuk melakukan investasi dan kegiatan produktif lainnya di Indonesia karena Investasi merupakan komponen PDB yang relatif lebih sulit diprediksi pergerakannya di masa mendatang dibanding dengan komponen lain seperti konsumsi, ekspor dan impor. 

( Kusuma, 2004) 

Seperti yang dikemukakan Boediono yang dikutip Kompas Maret 2006, menyebut tiga pilar strategi untuk mendorong investasi. Pertama, mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan iklim investasi, termasuk di sektor infrastruktur. Kedua, mempercepat penanganan kasus-kasus penting (high profile), terutama karena persepsi yang diciptakannya. Ketiga, mengatasi berbagai isu di sektor finansial, terutama dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan memperbaiki struktur pasar modal. 

Dengan dasar pemikiran dan adanya fenomena-fenomena yang telah disebutkan diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan kredit investasi pada Bank Umum Nasional  Karena itu, penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Tingkat Bunga, Giro Wajib Minimum (GWM) dan Inflasi terhadap Jumlah Kredit Investasi yang Ditawarkan Bank Umum Nasional (Periode 2002:1 – 2006:10)”

 

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.      Apakah tingkat bunga SBI, tingkat bunga kredit investasi, GWM, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit investasi yang ditawarkan bank umum nasional?

2.      Dari variabel tingkat bunga SBI, tingkat bunga kredit investasi, GWM, dan inflasi, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap jumlah kredit investasi yang ditawarkan bank umum nasional?

 

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1.      Mengetahui pengaruh dari tingkat bunga SBI, tingkat bunga kredit investasi, GWM, dan inflasi terhadap jumlah kredit investasi yang ditawarkan bank umum nasional.

2.      Menganalisis variabel yang dominan berpengaruh terhadap jumlah kredit investasi yang ditawarkan bank umum nasional.

 

 

1.4. Manfaat Penelitian

1.      1. Dapat memberikan tambahan informasi mengenai penawaran kredit investasi oleh bank umum nasional.

2.      2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan mengkaji pengaruh dari tingkat bunga SBI, tingkat bunga kredit investasi, GWM, dan inflasi terhadap jumlah kredit investasi yang ditawarkan bank umum nasional atau berupa pengembangan dari penelitian ini.

3.      Dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan guna menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi jumlah kredit investasi yang ditawarkan bank umum nasional.

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Batu)

ABSTRAKSI

 

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan Negara, dan berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan kontribusi terbesar, namun PPh hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal tersebut tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena pengenaan PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain dan seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua barang maupun jasa yang dikonsumsi di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP), oleh karena itu PPN disebut juga sebagai pajak yang objektif. PPN sebagai penerimaan negara dipungut dengan menggunakan sistem self assessment yang memberikan wewenang bagi PKP untuk mendaftar, menghitung, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sehingga  penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh penerapan sistem self assessment terhadap penerimaan PPN pada PKP. Penelitian ini hanya melihat pelaksaan sistem murni dari sisi PKP sehingga variabel-variabelnya adalah variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetor yang ketiganya merupakan sarana dan wujud nyata dari sistem self assessment yaitu wewenang wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan sendiri pajak terutang. Lingkup penelitian ini adalah pada KPP Batu dengan menggunakan regresi linier berganda sebagai metode analisanya. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN namun hanya PKP saja yang memiliki arah negatif. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa SSP yang disetor merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan PPN.

ABSTRACTION

Tax is the country main income revenue and due to of its type, Income Tax (PPH) has given the biggest contribution, but PPH can only be imposed to them which have owned income above Income That Not Taxable (PTKP). This was not applicable to Value Added Tax (PPN) because imposition of PPN can be overflowed to other people, and such as those which we know that most of all consumed service and also goods in Indonesia represent Taxable Goods (BKP), therefore PPN also referred as objective tax. PPN as the main income revenue is collected by using self assessment system which is giving authority to PKP to enlist, counting, calculating, and reporting by PKP itself. So the writer want to know how is the influence of applying self assessment system to the revenue of PPN for PKP. This Research only seeing the application pure system form PKP side so the variables is variable of the amount of PKP enlist, reported monthly SPT PPN, and also SSP PPN which remit third of the representation of real form and the medium of self assessment system that is taxpayer authority to count and calculate, report, and paying the tax liabilities by itself. This Research scope is at KPP Batu and using doubled linear regression as its analysis method. The research result have indicated that the third free variable in this research have significance influence to the revenue of PPN but only just PKP variable which have negative direction. Besides that the research results also indicate that SSP which paid is the most dominant variable which is influencing the revenue of PPN.

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

I.1. LATAR BELAKANG

 Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

 Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. 

 Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Panghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.

Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN namun dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut Indonesia menganut tiga sistem, Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Ketiga sistem diatas mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun yang memiliki peranan yang lebih dominan adalah pada self assessment system karena diterapkan pada sistem pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Pelaksanaan sistem yang baik akan dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Penggunaan sistem self assessment menuntut Wajib Pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Dilain pihak kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Turunnya tingkat konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh diterapkannya sistem self assessment tersebut pada para PKP dalam melaksanakan kewajiban PPN-nya terhadap penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan ini hanya melihat dari dalam sistem itu sendiri dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, karena kenyataannya pelaksanaan sistem self assessment tersebut tidak memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat karena bagaimanapun kondisinya sistem self assessment tetap harus berjalan dengan baik. 

Dengan argumen-argumen tersebut maka penulis menetapkan judul bagi penulisan skripsinya yaitu: “Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Batu).

 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH

            1. Apakah variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetor yang ketiganya merupakan sarana dan wujud nyata dari sistem self assessment yaitu wewenang wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan sendiri  berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

            2. Dari ketiga variabel tersebut, variabel manakah yang paling besar mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

 

 

1.3. BATASAN MASALAH

            1. Sistem self assessment dalam penelitian ini dicerminkan dari variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetorkan. 

            2. Batasan lokasi penelitian adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Batu.

            3. Pada penelitian ini data diperoleh berdasarkan data sekunder, observasi serta wawancara tidak berstruktur tanpa menggunakan kuisioner.

            4. Data yang diambil adalah data per bulan sejak Januari 2003 sampai dengan Desember 2005. 

            5. Dasar penentuan variabel adalah tinjauan pustaka, penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan.

            6. Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

 

 

 

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan

            1. Mengetahui pengaruh penerapan sistem self assessment yang dicerminkan dari pertumbuhan jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetorkan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak.

            2. Menganalisis variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian

            1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

3. Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai penerapan sistem self assessment terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

ANALISIS PENINGKATAN JUMLAH PELANGGAN DI PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN JARINGAN MALANG

ABSTRAK

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Perusahaan dalam meningkatkan jumlah pelanggan serta variabel mana yang paling berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan.

Dalam penelitian terdapat dua variabel yaitu variabel bebas atau variabel independent dan variabel terikat atau variabel dependent. Variabel bebasnya adalah Gaji (X1), Pelatihan (X), Lingkungan Kerja (X), dan Masa Kerja (X) sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah pelanggan (Y). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan bagian pemasaran dengan jumlah 182 karyawan dan jumlah sampel 46 orang.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda dan salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi linear berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik yaitu Uji Autokorelasi, Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel tersebut maka digunakan Koefisien Determinasi. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel gaji, pelatihan, lingkungan kerja, masa kerja secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan sedangkan Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial.

Dari hasil analisis dimana terpenuhi asumsi tidak terdapatnya Autokorelasi, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas serta terpenuhinya uji kenormalan. Diketahui bahawa variabel gaji, pelatihan, lingkungan kerja, dan masa kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah pelanggan yang dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel (19.570 > 2.786) dengan tingkat signifikasi 0.000. sedangkan variabel gaji, pelatihan, lingkungan kerja, dan masa kerja mampu mempengaruhi jumlah pelanggan sebesar 65.6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Secara Parsial variabel gaji, pelatihan, lingkungan kerja, dan masa kerja mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kenaikan jumlah pelanggan yang dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel (2.094 untuk gaji, 2.811 untuk pelatihan, lingkungan kerja sebesar 3.101 dan 2.558 untuk masa kerja) sedangkan t tabel untuk tingkat signifikasi 0.05 dengan db residual = 41 yaitu 2.007.

Saran yang dapat diberikan yaitu dengan melihat variabel yang paling dominan yaitu variabel lingkungan kerja hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan dalam meningkatkan jumlah pelanggan.

 

 

 

ABSTRACT

 

This research aims to study the roles of company and to determine the most affecting factors in increasing the number of customer.

There are two variables in this research, independent and dependent variables. Independent variable includes salary (X1), training (X2), working environment (X3), and Working period (X4). In other hand, dependent variable consists of the number of costumer (Y). The population of this research is employees of marketing section totally 182 employees and the sample contains 46 people.

The analysis tools utilized in this research is doubled linear regression and of the requirements to utilize double linear regression equation is that classical assumption test, autocorrelation, normality, multikolinearity, heterokedastisity, must be fulfilled. To infer the affect of those variables, determination coefficient is applied. F test is used to determine whether variables of salary, training, working environment, and working period affect simultaneously to the increasing number of customer, while t test is used to determine their effects partially.

From the results of analysis, where assumption of the absence of auto correlation, multikolinearity, heterokedastisity and the normality test are fulfilled. It can be inferred that salary, training, working environment, and working period have significant effect to the increase of customer as shown by Fcount > Ftable (19.570 > 2.786) with significance level 0.000. While salary, training, working environment, and working period variables are able to affect the number of customer 65,6% and the other is affected by other variables. Partially, variables of salary, training, working environment, and working period bring significant effect to the increase of customer as shown by the value of t count > t table (2.094 for salary, 2,811 for training, 3.101 for working environment and 2.558 for working period), while t table for significance level 0.05 with db residual = 41 that is 2.007.

It is suggested that by seeing the most dominant variables, that is working environment, should be maintain and improved to increase the number of customer.

 

 

BAB 1

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Negara-negara modern dewasa ini sangat tergantung pada pembangunan mutu sumber daya manusia dan pengorganisasian kegiatan mereka dalam masyarakat. Model sumber daya alam, bantuan luar negri, dan pandangan luar negri jelas memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun tidak ada yang lebih penting daripada sumber daya manusia.

Pembangunan sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan upaya penyempurnaan, pendayaan dan pembinaan keseluruhan unsur sistem pengeloloaan sumber daya manusia. Pada pokoknya meliputi penataan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia diharapkan memiliki disiplin, kemampuan profesional, wawasan pembangunan dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun yang menjadi tujuan dari pengembangan terhadap sumber daya manusia itu adalah sebagai berikut :

            1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas dan meningkatkan kemampuan secara berdaya guna dan berhasil.

            2. Meningkatkan mutu, keterampilan serta memupuk kegairahan kerja.

            3. Diarahkan menuju terwujudnya komposisi sumber daya manusia (karyawan) dalam perusahaan, baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai, serasi, dan harmonis.

            4. Diarahkan pada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan sumber daya manusia secara teratur terpadu dan seimbang.

            5. Diarahkan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

                        Proses pengembangan sumber daya manusia adalah suatu kondisi yang harus ada dan terjadi disuatu perusahaan. Namun demikian dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal disini mencakup : 

            1. Misi dan tujuan perusahaan.

            2. Strategi Pencapaian tujuan.

            3. Sifat dan jenis kegiatan.

            4. Jenis teknologi yang digunakan.

                        Sedangkan faktor-faktor eksternal terdiri dari :

            1. Kebijaksanaan pemerintah.

            2. Sosio-budaya masyarakat.

            3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Notoatmodjo, 2003).

                        Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan perusahaan inilah, maka menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan untuk membina karyawannya sehingga dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan prestasi karyawan. Secara tidak langsung maka perusahaan akan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan kompetensinya.  Karyawan yang terlatih sangat dibutuhkan perusahaan yaitu karyawan yang terampil, mandiri, beretos kerja, profesional, disiplin serta menghargai waktu. 

Dewasa ini sektor jasa mulai memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, di banyak negara hampir 70 % dari total angkatan kerjanya menekuni sektor ini. Salah satunya adalah sektor kelistrikan. 

Agar jumlah pelanggan meningkat, maka diperlukan suatu pengelolaan yang baik dan teliti terhadap sumber daya manusia. Faktor yang cukup dominan berpengaruh adalah lingkungan kerja. Dengan fasilitas dan lingkungan kerja yang nyaman maka karyawan akan lebih semangat dalam bekerja sehingga akan meningkatkan pula kualitas karyawan itu sendiri. Faktor-faktor lain yang juga berpengaruh bagi karyawan untuk meningkatkan jumlah pelanggan adalah gaji, tingkat pelatihan, dan masa kerja. 

Salah satu instrumen dalam pengembangan sumber daya manusia adalah melalui pelatihan ini tujuan yang hendak dicapai pada dasarnya adalah peningkatan kemampuan dan kemauan. Kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif, memantapkan semangat, pengabdian, meningkatkan pengetahuan, keahlian atau ketrampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian karyawan atau pegawai. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan organisasi inilah, maka menjadi suatu kewajiban bagi suatu perusahaan untuk membina karyawannya dari segi keahlian sehingga dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan prestasi karyawan. Melalui pembinaan tersebut maka organisasi secara tidak langsung akan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan kompetensinya, sehingga karyawan yang terlatih akan sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu karyawan yang terampil, mandiri, beretos kerja, profesional, disiplin serta menghargai waktu.

Sektor kelistrikan seperti halnya sektor-sektor jasa yang lain, dituntut untuk dapat menjaga tingkat pelayanaan kerja yang baik  dimata masyarakat dalam menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti bagaimana Peranan PT. PLN (Persero) APJ Malang dalam meningkatkan jumlah pelanggan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui peranan perusahaan dalam meningkatkan jumlah pelanggan Karena diharapkan karyawan menjadi mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat pada waktunya selain itu diharapkan akan mendorong karyawan agar mempunyai etos dan semangat kerja yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas kerjanya.

Peningkatan kualitas karyawan secara langsung akan berpengaruh pada kemajuan dan keberhasilan perusahaan. Tetapi seperti halnya perusahaan PT. PLN (Persero) APJ Malang menghadapi masalah dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dalam hal ini pelaksanaan program peningkatan kinerja karyawan belum optimal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dalam suatu penulisan skripsi dengan tema ” Analisis Peningkatan Jumlah Pelanggan Di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Malang ” 

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah

Pada hakekatnya peningkatkan kualitas kerja mencakup sikap mental yang memiliki pandangan untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara singkat permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

            1. Bagaimanakah peranan perusahaan dalam meningkatkan jumlah pelanggan ?

            2. Apakah variabel gaji, pelatihan, lingkungan kerja ,dan masa kerja mempunyai pengaruh dalam meningkatkan jumlah pelanggan ?

 

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

            1. Untuk menganalisis peranan perusahaan dalam meningkatkan jumlah pelanggan.

            2. Untuk mengetahui apakah variabel gaji, pelatihan, lingkungan kerja, dan masa kerja mempunyai pengaruh dalam meningkatkan jumlah pelanggan.

 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

            1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban tentang peranan perusahaan dalam meningkatkan jumlah pelanggan.

            2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan bahan masukan dalam meningkatkan jumlah pelanggan.

            3. Sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijaksanaan maupun pembinaan ketenagakerjaan. 

 

PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, NILAI KURS DOLLAR AS, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) (Studi di Bursa Efek Jakarta)

ABSTRAK

 

Investasi melalui pasar modal selain memberikan hasil, juga mengandung resiko. Besar kecilnya resiko di pasar modal sangat di pengaruhi oleh keadaan negara khususnya di bidang ekonomi, politik dan sosial. Mudji Utami menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham adalah Profitabilitas, Tingkat suku bunga SBI, inflasi dan nilai tukar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga SBI, nilai kurs dollar AS, dan tingkat inflasi terhadap naik turunnya indeks harga saham dan untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Tingkat bunga SBI, nilai kurs Dollar AS dan Tingkat inflasi  secara serempak berpengaruh tehadap Indeks Harga Saham Gabungan. Tingkat bunga SBI berpengaruh negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, sedangkan Nilai Kurs Dollar AS dan Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Dari ketiga variabel independen, variabel Tingkat bunga SBI adalah Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.

  

Kata Kunci: Tingkat Bunga SBI, Nilai Kurs Dollar AS, Tingkat Inflasi

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan

   Investasi melalui pasar modal selain memberikan hasil, juga mengandung resiko. Besar kecilnya resiko di pasar modal sangat di pengaruhi oleh keadaan negara khususnya di bidang ekonomi, politik dan sosial. Keadaan di dalam perusahaan dapat juga mempengaruhi naik atau turunnya harga saham.

   Pertumbuhan investasi di suatu negara akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Semakin baik tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakatnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, maka akan semakin banyak orang yang memiliki kelebihan dana, kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal.

   Namun krisis moneter yang melanda Indonesia sampai sekarang telah memporakporandakan perekonomian Indonesia yang semula mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan terjadinya inflasi. Akibat inflasi yang terus menerus meningkat dan peningkatannya tidak dapat dikendalikan, membuat semua bidang ekonomi terkena imbasnya. Khususnya pada pasar modal, harga saham mengalami fluktuasi yang begitu besar.

   Tingkat suku bunga SBI dalam 3 tahun terakhir terlihat mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Bank Indonesia  dari www.bi.go.id , dimana tingkat suku bunga SBI pada tahun Desember 2002 adalah sebesar 12,93%, yang menurun menjadi sebesar 8,31% di tahun 2003, dan kembali menurun sebesar 7,43%. Semakin menurunnya tingkat suku bunga SBI ini ada indikasi dipicu oleh tingginya aktivitas perdagangan valuta asing dalam hal ini dollar Amerika, sehingga ada kecenderungan banyak investor yang lebih memilih menginvestasikan dananya di sektor perdagangan valuta asing. Nilai fluktuasi perdagangan valuta asing dalam hal ini rupiah dan dollar AS  dalam tiga tahun terakhir terbukti menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi dimana pada bulan Januari 2002 nilai kurs rupiah terhadap Dollar AS adalah Rp. 10.320 dan ditutup pada akhir Desember 2002 adalah sebesar Rp. 8.940. Pada bulan Januari 2003 nilai kurs Rupiah adalah sebesar Rp. 8876 dan ditutup pada akhir Desember 2003 adalah sebesar Rp. 8456, dan pada tahun 2004 nilai kurs rupiah terhadap Dollar pada bulan Januari 2004 adalah sebesar Rp. 8.841 dan ditutup pada Desember 2005 sebesar Rp. 9.290.

   Dari sisi tingkat inflasi seperti kita ketahui bersama semenjak krisis moneter yang melanda Indonesia dimana mana harga barang dan jasa secara keseluruhan naik, sehingga mengakibatkan nilai uang turun. Hal ini menunjukkan tingkat inflasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dimana tingkat inflasi pada akhir Desember 2002 adalah sebesar 1.18% dan pada akhir Desember 2003 adalah sebesar 0.83% dan meningkat drastis pada akhir Desember tahun 2004 menjadi sebesar 10.04%. Adanya peningkatan ini dipicu kondisi politik yang masih belum stabil di tanah air, selain itu dipengaruhi pula oleh terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, dimana nilai tukar rupiah kembali menyentuh di level Rp. 9290 di akhir Desember 2004. Secara jelas perubahan nilai SBI, nilai kurs dan inflasi pada tahun 2004 terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 

Perubahan nilai SBI, nilai kurs dan inflasi pada tahun 2004

 

NO

 

BULAN/TAHUN

 

TINGKAT SUKU BUNGA SBI

 

NILAI KURS

 

TINGKAT INFLASI

INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN

 

Sumber Data: http://www.bi.go.id, 2006

   Dari data pada tabel di atas terlihat nilai SBI yang turun pada akhir tahun dibandingkan dengan awal tahun, serta adanya peningkatan nilai kurs dari awal bulan Januari sebesar 8441 menjadi 9290, serta adanya peningkatan nilai inflasi secara drastis yakni sebesar 0,56 pada awal Januari menjadi 10.04 pada akhir Desember 2004 dimana fluktuasi ini akan dicari pengaruhnya terhadap nilai perubahan indeks harga saham pada awal Januari 2004 sebesar 752,93 serta mengalami peningkan pada Desember 2004 sebesar 1000.23. 

   Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwono (2003) disebutkan bahwa variabel rate of return on total assets, devidend payout ratio, financial leverage dan tingkat suku bunga merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Okty, (2002) yang menyebutkan bahwa faktor ekstern yang mempunyai pengaruh besar terhadap harga saham adalah tingkat suku bunga dan inflasi. Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham seperti yang tersebut di atas, penelitian ini akan difokuskan terhadap obyek penelitian bagaimana pengaruh nilai tingkat bunga SBI, nilai kurs dollar AS, dan tingkat inflasi, terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Dipilihnya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap indeks harga saham ini mengingat kondisi situasi perekonomian Indonesia yang mengalami perubahan besar akibat krisis moneter yang melambungkan nilai inflasi, maupun kurs dollar AS yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi yang naik turun.

 

1.2 Permasalahan

            1. Sejauh mana nilai tingkat bunga SBI, nilai kurs dollar AS, dan tingkat inflasi,  berpengaruh terhadap Index Harga Saham Gabungan.

 

 2. Dari ketiga variabel yaitu tingkat bunga SBI, nilai kurs dollar AS, dan tingkat inflasi manakah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Index Harga Saham Gabungan.

 

1.3 Tujuan Penelitian

 1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga SBI, nilai kurs dollar AS, dan tingkat inflasi terhadap naik turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG).

 2. Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.

 

1.4 Kegunaan Penelitian

 Hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan:

 1. Memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan publik terutama pengaruh signifikan tingkat bunga SBI, nilai kurs dollar AS, dan tingkat inflasi terhadap harga saham perusahaan publik. Selain itu juga dapat memberikan informasi dan masukan yang dibutuhkan oleh pemegang saham, kreditur dan pihak-pihak terkait lainnya.

 2. Peneliti dan pembaca lain hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dalam ruang lingkup yang sama. Juga diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembacanya.