Home » Skripsi Hukum

Category Archives: Skripsi Hukum

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PT. REFI CHEMICAL INDUSTRY YOGYAKARTA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Alasan Pemilihan Judul

Konsepsi Pembangunan Nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan otomatisasi industri, peningkatan penggunaan sarana moneter serta perubahan keseimbangan penduduk dari pedesaan keperkotaan telah membawa perombakan struktural dalam cara dan sumber kehidupan yang berakibat membawa perubahan-perubahan sosial dan kemudian perubahan sosial itu akan mengakibatkan pula terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial di dalam kehidupan masyarakat, pergeseran nilai-nilai sosial tersebut dapat pula mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan sosial di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang mungkin bisa berwujud perasaan cemas, prasangka, dan sikap masa bodoh yang nantinya akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak stabil di dalam masyarakat.

Untuk menetralisasi kemungkinan timbulnya ketidakstabilan tersebut, maka pembangunan dibidang kesejahteraan harus diarahkan kepada berkembangnya tingkat kesadaran tanggung jawab sosial, juga harus diupayakan untuk meningkatkan kemampuan golongan masyarakat tertentu sebagai subyek yang dapat menentukan masalah-masalah sosial yang dihadapi di dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu golongan tertentu ialah masyarakat tenaga kerja atau karyawan pada perusahaan swasta maupun karyawan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tenaga kerja merupakan bagian dari masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan, khususnya di lapangan pangan produksi. Kesejahteraan tenaga kerja berupa jaminan perlindungan sosial menjadi faktor penentu bagi maju mundurnya perusahaan dalam mencapai produktivitas yang maksimal. Apabila fasilitas yang diterima tenaga kerja sebagai kontra prestasi penunaian kerja pada perusahaan jelek, maka akan mempengaruhi pula kesejahteraan keluarganya. Ini berarti semangat tenaga kerja dalam melakukan pengabdian berupa penunaian kerja di perusahaan tempat ia bekerja juga terpengaruh.

Terhadap permasalahan semacam ini yang berhubungan dengan resiko sosial yang menimpa kaum tenaga kerja tersebut, perhatian pemerintah besar sekali, bahkan ikut terpanggil mendirikan suatu pertanggungan sosial yang direalisasikan dengan menyelenggarakan program Jamsostek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang mulai berlaku tanggal 27 Pebruari 1993 sebagai Pelaksanaan Undang-undang Jamsostek  Nomor 3 Tahun 1992 yang mengatur pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharan Kesehatan sebagai perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam mengahadapi resiko-resiko sosial-ekonomi, dan mengurangi ketidakpastian masa depan.[1]

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi manusia tenaga kerja ikut menyumbang kegiatan pembangunan dengan mengurangi ketidakpastian masa depan, menciptakan ketenangan kerja dan ketentraman berusaha, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas.

Manfaat diselenggarakannya jaminan sosial bagi tenaga kerja sangat dirasakan terutama bagi tenaga kerja yang berpenghasilan rendah bahkan masih di bawah upah minimum, apabila mereka atau anggota keluarga sakit ada biaya untuk pengobatan tanpa mengurangi jumlah upah yang diterimanya.

 Mengingat besarnya peranan Jamsostek bagi negara pada umumnya dan tenaga kerja khususnya, maka penyusun sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang Jamsostek dan pada kesempatan ini penelitian di lakukan di PT Refi Chemical Industri, Yogyakarta  yang bergerak dibidang produksi bahan kimia untuk keperluan rumah tangga (pembersih lantai).

 

B.   Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum ketenagakerjaan dengan menekankan pada perlindungan hukum tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

 

C.   Perumusan Permasalahan

1.  Bagaimana  pelaksanaan perlindungan hukum PT Refi Chemical Industri di Yogyakarta terhadap tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja?

2.  Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Refi Chemical Industri di Yogyakarta dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja?

 

D.   Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.  Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di PT Refi Chemical   industri di Yogyakarta.

b.  Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Refi Chemical Industri di Yogyakarta.

c.  Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh PT Refi Chemical Industri Yogyakarta dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.  Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penulisan ini diharapkan :

a.   Dapat memberikan informasi tentang kondisi ketanagakerjaan di PT Refi Chemical Industri Yogyakarta.

b.  Dapat memberikan informasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja        

 

E.   Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab, setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dipahami.

BAB I    :  Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini dibagi menjadi lima sub bab yang terdiri dari    alasan pemilihan judul, ruang lingkup permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,dan sistematika penulisan.

BAB II  :  Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kerangka pemikiran merupakan landasan teori untuk  menganalisis masalah yang dibahas. Umumnya berisi teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

BAB III : Proses Pengumpulan Data

Berisi  gambaran  yang  lebih  terperinci  mengenai  metode  penelitian

yang dilakukan. Bab ini terdiri atas metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data,  serta metode analisa  data.

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan disajikan mengenai penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian memuat tentang gambaran umum tempat penelitian, kondisi ketenagakerjaan di PT Refi Chemical Industri Yogyakarta, prosedur pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Refi Chemical Industri Yogyakarta dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bagaimana cara mengatasinya.

BAB V  : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan saran yang mungkin berguna bagi PT Refi Chemical Industri  Yogyakarta.

 

 


 

[1]  C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum JAMSOSTEK, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), halaman 57.

 

 

PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA ABORSI SUATU TINJAUAN NORMATIF


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Alasan Pemilihan Judul

Hal-hal yang akan diuraikan dan dibahas dalam tulisan ini tidak lepas dari problematika aborsi menurut tinjauan normatif. Arti dari problematika itu sendiri adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan….”.[1] Karena dalam penelitian ini judul yang diambil adalah Problematika Aborsi, Suatu Tinjauan Normatif, maka yang akan diuraikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aborsi, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan normatifnya.

Fungsi reproduksi sering merepotkan manusia. Banyak pasangan suami isteri yang ingin sekali mendapatkan anak, mereka bersedia memikul beban finansial yang besar dan beban psikologis yang berat agar dapat mempunyai anak sendiri, tetapi setelah dicoba dengan berbagai cara anak yang diharapkan tak kunjung hadir. Ironisnya, di sisi lain ada pula pasangan yang isterinya mengalami kehamilan, tetapi kehamilan itu tidak diharapkan (KTD = Kehamilan Tidak Diharapkan). Alasan yang sering diajukan adalah bahwa pasangan tersebut sudah mempunyai banyak anak dan sudah tidak mampu secara ekonomi untuk mempunyai tambahan satu orang anak lagi. Untuk itu pasangan tersebut menempuh segala cara untuk mengakhiri kehamilan tersebut.

Aborsi juga banyak dilakukan oleh perempuan yang belum menikah. Hal ini terjadi dikarenakan pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, sehingga melanggar batas-batas yang seharusnya belum boleh dilakukan sebelum sah menjadi suami isteri. Hal ini diungkap dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat sebagai berikut:

Dimasa sekarang ini kehamilan yang tidak diinginkan tidak hanya banyak terjadi di dalam pernikahan, tetapi juga di luar nikah. Hal ini terjadi pada anak-anak muda yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka berbagai cara ditempuh untuk mengatasi benih bakal manusia yang ada di dalam rahim. Ada yang melakukan pernikahan sehingga dikenal istilah MBA (Married By Accident)  atau nikah setelah perut sang gadis agak membesar karena hamil. Namun ada pula yang mengambil jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya.[2]

 

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut.

Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Akan tetapi di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila anak tersebut terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan prochoice dan prolife. Prochoice adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (unsafe abortion) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (safe abortion). Adanya safe abortion akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.

Di lain pihak prolife adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham prolife ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok prolife ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi banyak pula yang bukan agamawan tetapi memiliki pandangan prolife. Pandangan tentang prochoice dan prolife inilah yang selanjutnya akan dibahas sehubungan dengan masalah aborsi.

Yogyakarta sebagai kota pelajar yang menjadi tujuan menimba ilmu dari sejumlah pelajar dari 32 provinsi juga tidak lepas dari fenomena maraknya aborsi. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya berita-berita aborsi di surat kabar yang mengungkap kasus-kasus aborsi di Yogyakarta. Berita-berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan bekas aborsinya saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi.[3] Ada juga janin yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan Yayasan pengurus bayi terlantar seperti yang terjadi baru-baru ini. Seorang bayi ditemukan di depan Yayasan Sayap Ibu yang merupakan tempat penampungan bayi-bayi yang berasal dari ibu yang hamil di luar nikah, bayi anak jalanan, dan bayi-bayi lain yang tidak diurus orang tuanya.[4]

Sejalan dengan maraknya aborsi di Yogyakarta, sekarang ini jasa aborsi juga semakin marak dipromosikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tulisan-tulisan selebaran yang ditempel di dinding-dinding toko, dinding rumah penduduk atau di tiang-tiang lampu merah (traffic light) di perempatan jalan yang ramai lalu lintasnya. Isi dari tulisan itu adalah penawaran jasa aborsi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tulisan tersebut memang tidak secara terang-terangan menyatakan menuliskan kata “aborsi” akan tetapi dari bunyi kalimat yang dituliskan sudah cukup menyiratkan bahwa jasa yang ditawarkan adalah jasa aborsi. Bunyi tulisan itu antara lain “Jika Anda Terlambat Datang Bulan Hubungi ….” (nomor telepon tertentu). Nomor telepon yang diberikan biasanya adalah nomor HP (Hand Phone) sehingga sulit untuk melacak keberadaan si pemilik nomor tersebut.

Keadaan tersebut di atas yang menarik penulis untuk melakukan studi terhadap aborsi di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Hal ini didasari alasan bahwa Yogyakarta juga tidak lepas dari fenomena aborsi, padahal Yogyakarta  merupakan kota pelajar yang terkenal menjunjung tinggi budaya timur yang identik dengan menentang aborsi. Selain alasan tersebut, alasan yang mendorong penulis untuk meneliti masalah ini adalah kemudahan untuk memperoleh data.

Sebelumnya pernah diteliti topik yang sama, yakni oleh R. Mohammad Waluyo Sejati (1995). R. Mohammad Waluyo Sejati (1995) menulis skripsi dengan judul Kasus Aborsi terhadap Seorang Wanita yang atas Permintaannya Ditinjau dari Hukum Pidana. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Mengapa yang dituntut hanya dokter yang melakukan aborsi, sedangkan saksi yang membujuk tidak dituntut? 2) Mengapa dokter yang melakukan aborsi tidak dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak? Sama seperti halnya penelitian sebelumnya, maka penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini masalah penelitian dibatasi hanya pada Perkara Pidana No. 105/Pid B/1993/PN. Semarang yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Perbedaan kedua penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pada masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah 1) Bagaimana perkembangan pandangan/pendapat tentang boleh tidaknya aborsi di Indonesia? 2) Proses pelembagaan seperti apa yang harus dilakukan agar aborsi seperti tuntutan prochoice dapat diperbolehkan yang didukung adanya suatu norma?

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kasus aborsi ini, maka penulis mengangkat masalah tersebut dalam skripsi dengan judul:

“PROBLEMATIKA ABORSI SUATU TINJAUAN NORMATIF

 

B.   Latar Belakang Masalah

Aborsi semakin marak di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari data-data yang diajukan oleh para peneliti tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia. Koran Kompas edisi 3 Maret 2000 mengungkapkan data bahwa setiap tahunnya di Indonesia diperkirakan terjadi sekitar 2,3 juta aborsi, diantaranya akibat kegagalan kontrasepsi diperkirakan 600.000 kasus, karena alasan kebutuhan hidup yang tidak mencukupi mencapai 720.000 kasus, aborsi spontan diperkirakan sekitar satu juta kasus sedangkan aborsi akibat kehamilan remaja belum dapat diperkirakan banyaknya. Hal ini merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius, karena banyaknya kasus aborsi yang juga menyebabkan kematian bagi perempuan yang melakukan aborsi itu.[5]  

Di lain pihak Population Council mengemukakan jumlah pengguguran kandungan (aborsi) di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan berkisar antara 750.000 dan 1.000.000. Ini berarti terjadi sekitar 18 aborsi per 100 kehamilan, bila diasumsikan ada sekitar 4,5 juta kelahiran hidup di Indonesia pada tahun 1989.[6]

Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 mendapatkan data bahwa aborsi memberikan kontribusi sebesar 11,1 persen terhadap Angka Kematian Ibu (AKI), sedangkan menurut Rosenfield dan Fathalla (1990) sebesar 10 persen. Oleh karena itu, hingga kini Angka Kematian Ibu di Indonesia (390 per 100.000 kelahiran tahun 2000) masih menduduki urutan teratas di Asia Tenggara, walaupun kontribusi aborsi sering tidak dilihat sebagai salah satu faktor tingginya angka tersebut.[7] Untuk memperjelas mengenai tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia maka dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 1. Angka Kematian Ibu di Negara-negara ASEAN

Negara-Negara

ASEAN

Angka Kematian

Ibu (AKI) Tahun 1980-1998

Indonesia

450

Filipina

170

Thailand

44

Malaysia

39

Singapura

6

Sumber:  UNICEF. The State of the World’s Children 2000. New York: UNICEF, 2000, hal 40-43.

 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa angka kematian ibu di Indonesia mempunyai jumlah yang tertinggi jika dibandingkan dengan  negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini merupakan fakta yang memprihatinkan dan karenanya ingin ditekan jumlahnya oleh pemerintah.

Studi pada periode 70-an menemukan, ternyata aborsi juga terjadi pada perempuan yang telah menikah, yang tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau mengalami kegagalan kontrasepsi yang dikenal dengan unmet need. Pada dekade 90-an ternyata pola ini tidak berubah. Sebuah studi di Bali menemukan kenyataan 71% dari perempuan yang melakukan aborsi adalah wanita yang tidak menikah, begitu pula dengan Jakarta. Sebuah studi yang dilakukan Population Council di sebuah klinik aborsi swasta dan pemerintah di Jakarta tahun 1996-1997 menemukan kenyataan 98,9% perempuan klien di klinik swasta telah menikah dan rata-rata telah memiliki anak. Data yang tersedia tersebut sebelum krisis ekonomi tidak dapat dibandingkan dengan data setelah krisis ekonomi karena perbedaan terminologi aborsi dan komplikasinya.

Data tentang aborsi yang dikumpulkan dari pencatatan di satu Klinik Swasta untuk periode 1 Januari 1996 sampai dengan 10 September 1997 dan satu Klinik Pemerintah untuk periode 1 Januari 1996 sampai dengan 31 Desember 1997 memberikan hasil bahwa:


 

[1] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 187.

 

[2] Pikiran Rakyat, Sang Janin Menjerit dan Meronta Di Kesunyian, 20 Desember, 1997, hal 11.

 

[3] Sumarto, Lagi, Ditemukan Janin Hasil Aborsi, Kedaulatan Rakyat, 23 Februari 2004, hal. VIII.

 

[4] Wikantyoso, Bayi Ditinggal di Depan Yayasan Sayap Ibu, Kedaulatan Rakyat, 12 Maret 2005, hal. VIII.

 

[5] Kompas, Ada 2,3 Juta Aborsi di Indonesia Setiap Tahun, 3 Maret 2000, hal 10.

 

[6] Suara Merdeka, Aborsi di Indonesia, 27 Februari 2000, hal 8.

 

[7] Gender Kesrepro. Info. Aborsi Di Indonesia, http://www.geogle .com. Juni 2002.

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA JOGYAKARTA DITINJAU DARI PP. NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP BIDANG KEPEGAWAIAN DI PEMERINTAHAN KOTA JOGYAKARTA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 


A.   Latar Belakang Masalah

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan tentang ketatanegaraan Indonesia secara ringkas dengan rumusan pasal-pasal yang singkat dan sederhana.[1] Rumusan yang singkat dimaksudkan agar UUD ini tidak lekas usang dan untuk keperluan pelaksanaannya dibuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya (sesudah amandemen) tidak mengatur secara detail segala aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Sehingga pengaturan yang terkandung dalam Pasal 18 dan penjelasannya tersebut perlu dituangkan lagi dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya sekaligus sebagai aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak tanggal 1 Januari 2001 berlaku otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Berlakunya otonomi daerah mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuasaan pemerintahan yang signifikan. Secara pasti kekuasaan pemerintah pusat berkurang, sementara kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya meningkat pesat. Transfer kekuasaan dan kewenangan yang begitu besar ini dalam banyak hal sangat menguntungkan daerah, namun di lain pihak membawa risiko-risiko kekacauan pemerintahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan (services), pemberdayaan (empowerment), dan pengaturan (regulation), dalam porsi yang lebih besar harus mampu ditangani oleh pemerintah daerah. Kegagalan atau tidak maksimalnya pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya akan berbuah pada kekecewaan masyarakat. Hal lain yang  harus diwaspadai adalah bayangan masyarakat daerah akan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai akibat pelaksanaan otonomi.

Dengan demikian yang perlu dijaga adalah keseimbangan peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini Bagir Manan menentukan bahwa:

Hubungan pusat dan daerah harus diletakkan dalam hubungan yang wajar. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang bagaimanapun luasnya bukanlah suatu patokan statik, tetapi dinamik. Bandul-bandul hubungan itu harus selalu berayun antara “memusat” dan “mendaerah”, untuk menemukan berbagai keseimbangan baru yang mampu mengemban tuntutan yang senantiasa berkembang baik pada sektor kemasyarakatan, kebangsaan maupun kenegaraan.[2]

 

Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi prakarsa sepenuhnya Kepala Daerah, yaitu yang menyangkut penentuan: [3]

1.        Kebijaksanaan

2.        Perencanaan

3.        Pelaksanaan

4.        Segi pembiayaan

5.        Perangkat pelaksana

Dalam era otonomi daerah ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya pada masyarakatnya.[4] Atas prinsip itulah pelaksanaan otonomi daerah: [5]

1.  Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.

2.  Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan.

3.  Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang mendasar dan cepat serta menciptakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.[6]

Dalam perspektif demokrasi dan keadilan, pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan nyata merupakan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, otonomi daerah membawa berbagai konsekuensi yang berupa tuntutan adanya pelaksanaan pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel.[7]

Bagi pemerintah daerah, otonomi tidak hanya berarti limpahan kekuasaan, namun justru semakin besarnya tugas-tugas pemerintah. Semakin besarnya beban tersebut menuntut daerah untuk menciptakan struktur pemerintahan yang tepat, sesuai dengan beban tugas dan potensi yang ada di daerahnya. Penciptaan birokrasi yang “ramping struktur kaya fungsi, efektif dan efisien” dalam menjalankan tugas kepemerintahan merupakan values yang harus menjadi pegangan dalam restrukturisasi atau penataan kelembagaan di tingkat daerah.

Pada umumnya pengertian birokrasi dalam masyarakat luas senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lambat dan berbelit-belit serta formalitas. Dalam penyelesaian urusan-urusan dengan birokrasi (para birokrat, aparatur pemerintahan) selalu mendapatkan hambatan-hambatan yang memakan waktu lama dan tenaga sehingga segala urusan menjadi tertunda penyelesaiannya. Kalau memahami peranan birokrasi maka tugas-tugas yang dibebankan kepada aparatur adalah lebih teratur dan lebih tertib, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dan atau penyelewengan.[8]

Dalam tiap-tiap organisasi pemerintahan daerah, terdapat Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk pula Sekretaris Daerah dan Dinas-dinas Daerah.[9]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas wewenang pemerintah daerah dibidang legislatif. Untuk menjalankan tugas wewenang serta fungsinya sebagai wakil rakyat daerah tersebut, dewan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu.[10]

Hal penting yang harus diperhatikan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditentukan oleh adanya partisipasi aparatur pelaksana di dalam mendukung berbagai kebijaksanaan dan usulan-usulan pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.[11]

Dalam hal ini proses yang paling berhasil guna adalah bila masing-masing pihak jelas mengetahui batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya juga bagaimana hubungan kerja yang ada antara dia dengan pihak lain.[12] Dengan makin sederhananya organisasi itu, maka makin mudahlah saling pengertian bagi pimpinan.

Dalam tahap awal pelaksanaan otonomi, persoalan penataan kelembagaan pemerintah daerah Kota Jogyakarta dihadapkan pada beberapa kendala mendasar. Pertama, ketersediaan anggaran yang bagi banyak daerah sangat terbatas. Hal ini sering kali menyulitkan pemerintah daerah, terutama dalam hal alokasi anggaran. Dalam banyak kasus bagian terbesar keuangan daerah digunakan untuk pos belanja pegawai, yang memang jumlahnya besar, sehingga sering kali memicu protes dari masyarakat. Kedua, limpahan pegawai dari pusat. Pegawai pusat yang dilimpahkan pusat rata-rata memiliki eselon setingkat kepala dinas bahkan lebih, sehingga bisa menimbulkan ketegangan antar pejabat asli daerah dengan pegawai limpahan tersebut. Ketiga, kesulitan lain   sebagai   konsekuensi  masa  transisi  penataan   kelembagaan tidak bergerak di ruang kosong, sehingga ada kebebasan untuk mewujudkan idealitas. Isu penataan yang sekarang ini  marak seiring terbentur dengan alasan-alasan kemanusiaan dan hambatan psikologis lainnya, terutama berkaitan dengan kebutuhan memangkas dinas, badan, dan kantor, yang bisa jadi membawa dampak pada rasionalisasi jumlah pegawai.

Dihadapkan pada persoalan-persoalan tersebut, restrukturisasi kelembagaan Kota Jogyakarta harus dilakukan secara hati-hati, sehingga bisa meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Persoalan restrukturisasi kelembagaan harus dimaknai sebagai proses bertahap yang harus mendapat evaluasi dari waktu ke waktu, sampai terbentuk struktur pemerintahan di tingkat daerah yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan sesuai dengan potensi serta beban tugas yang ada.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Kota Jogyakarta Ditinjau dari  PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Masalah Kepegawaian di Pemerintahan Kota Jogyakarta.

 

B.   Rumusan Masalah

Ada beberapa masalah yang diteliti, yaitu:

1. Apakah penataan kelembagaan Pemerintah Kota Jogyakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000?

2.  Bagaimanakah akibat dari penataan kelembagaan ini terhadap bidang kepegawaian di Pemerintahan Kota Jogyakarta?

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.    Tujuan penelitian

Ada dua tujuan penelitian ini, yaitu:

a.  Untuk mengetahui apakah penataan kelembagaan Pemerintah Kota Jogyakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

b. Untuk mengetahui akibat dari penataan kelembagaan ini terhadap bidang kepegawaian di Pemerintahan Kota Jogyakarta.

2.   Kegunaan penelitian

Ada dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

a.  Hasil penelitian ini dapat disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

b.  Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah di lapangan.


                 [1] Dahlan Thaib, Kedaulatan Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Jogyakarta, 1999, hlm. 79.

                 [2] Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 66.

                 [3] Momon Soetisna Sandjaja dan Sjachran Basah, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan di Daerah, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 40.

                 [4] Nur Feriyanto, Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah, Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 28 Juli 2001, hlm. 8.

                 [5] Y.W. Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 38-39.

                 [6] Haryo Sasongko, Pengelolaan Pengembangan Kota di Era Otonomi Daerah, Kedaulatan Rakyat, Selasa 19 Juni 2001, hlm. 8.

                 [7] Nur Ahmad Affandi, Optimalisasi Potensi Daerah dalam Perspektif Manajemen, Kedaulatan Rakyat, Kamis, 7 Juni 2001, hlm. 8.

                 [8]  A.W. Widjaja, Etika Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 73.

                 [9] A.W. Widjaja, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 212.

                 [10] Marbun B.N., DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 187.

                 [11] Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 123.

                 [12] Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 277.   

PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1958


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah semua kegiatan untuk tercapainya pembaharuan ke arah yang lebih baik, dan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal ini berlaku pada semua bidang kerja dan bersifat menyeluruh pada semua sektor.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah :

Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari dulu sampai sekarang masalah ketenagakerjaan pada dasarnya ada dua, yaitu masalah kesempatan kerja dan masalah kualitas tenaga kerja.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja setiap Tahunnya semakin meningkat, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan kerja sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Apalagi sekarang ini ditambah dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempatnya bekerja. Adanya masalah kekurangan kesempatan kerja ini membuat banyak terjadi pengangguran di Indonesia.

Di lain pihak ditinjau dari segi mutu tenaga kerjanya, tenaga kerja Indonesia dapat dikatakan belum mempunyai keunggulan kompetitif jika dbandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Keunggulan kompetitif yang dimaksud di sini adalah keunggulan dalam hal penguasaan teknologi. Padahal di tengah kemajuan dunia yang sangat pesat sekarang ini tenaga kerja dituntut lebih menguasai teknologi. Dengan adanya masalah seperti ini membuat bangsa Indonesia kadang-kadang masih belum dapat memenuhi sendiri kebutuhan tenaga kerja yang menguasai teknologi, padahal ditinjau   dari segi kuantitas, Indonesia mempunyai banyak tenaga kerja.

Pada dasarnya jumlah angkatan kerja yang ada pada suatu negara dapat menjadi modal dasar pembangunan yang efektif jika dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang produktif. Namun sehubungan dengan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang tidak atau kurang memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan menguasai teknologi, maka banyak perusahaan di Indonesia yang terpaksa menggunakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing banyak dipekerjakan dalam bidang teknik, pengelolaan bahan-bahan tambang, elektronika, dan manajemen.

Selain karena kekurangmampuan dalam menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, faktor lain yang menyebabkan perusahaan-perusahaan Indonesia mempekerjakan tenaga kerja asing antara lain meningkatnya hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dan adanya kepercayaan dari pemilik modal asing untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Biasanya para pemilik modal asing ini selain menanamkan modalnya juga menyertakan tenaga kerjanya.

Dalam hal ini bagi tenaga kerja asli Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan kedatangan tenaga-tenaga kerja asing itu untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan mengalihkan teknologi yang mereka kuasai, sehingga dalam jangka panjang ketergantungan terhadap penggunaan tenaga kerja asing sedikit demi sedikit dapat dikurangi dan akhirnya Indonesia mampu mencukupi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dari dalam negeri.

Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pada tahun 1958 Pemerintah menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan Tenaga Kerja Asing yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1958. Undang-undang ini menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, antara lain, prosedur perizinan penggunaan tenaga kerja asing, pengawasan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, dan sebagainya.

Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan bahwa penempatan tenaga kerja asing di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi tenaga kerja Indonesia.

Dalam kaitannya dengan keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 ini membuat Penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang hasilnya akan disusun dalam bentuk skripsi berjudul :

PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1958.

 

B.   Rumusan Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing dimuat ketentuan pokok mengenai izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan sanksinya jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Undang-undang ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dalam suatu hubungan kerja.

Dengan adanya penggunaan tenaga kerja asing tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah :

1.    Bagaimana pelaksanaan penempatan tenaga kerja asing pada beberapa perusahaan di Yogyakarta, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958?

2.   Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi perselisihan antara tenaga kerja asing dengan pihak pengusaha?

 

C.    Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1.  Untuk mengetahui pelaksanaan penempatan tenaga kerja asing pada beberapa perusahaan di Yogyakarta.

2.   Untuk mengetahui penyelesaiannya jika terjadi perselisihan antara tenaga kerja asing dengan pihak pengusaha.

 

D.   Telaah Pustaka

Sebelum membicarakan aspek-aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, sebaiknya diketahui lebih dahulu pengertian dari tenaga kerja asing itu sendiri. Tenaga kerja asing adalah :

Tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan yang dilakukan di bawah perintah orang lain di Indonesia baik dengan menerima upah atau tidak, atau yang melakukan pekerjaan di Indonesia yang dijalankan atas dasar borongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu sendiri maupun oleh orang yang membantunya (Pasal 1 ayat (a) dan (b) Undang-undang  Nomor 3 Tahun 1958).

 

Untuk menggunakan tenaga kerja asing, pihak pengusaha harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah, yaitu Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang diberi wewenang dan ditunjuk oleh Menteri.[1]

Pada Pasal 11 dan 12 Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang  Nomor 11 Tahun 1977 mengenai Penanaman Modal Asing diatur ketentuan bahwa tenaga kerja asing yang akan diberi izin untuk bekerja di Indonesia tentunya yang berkualitas manajer dan para tenaga ahli yang dapat dimanfaatkan jasa-jasanya untuk menunjang kelancaran pembangunan melalui perusahaan-perusahaan di mana mereka dipekerjakan, dan untuk mendidik tenaga kerja bangsa kita agar lebih memiliki keahlian-keahlian yang setaraf. Sehingga diharapkan setelah beberapa waktu tertentu yang relatif singkat kedudukan para tenaga kerja asing tersebut telah dapat diganti oleh para tenaga kerja bangsa Indonesia sendiri.[2]

Pemberian izin  penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berkaitan dengan kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan di Negara Indonesia. Oleh karena itu hal ini mutlak memerlukan kewaspadaan dari Pemerintah, tanpa adanya kewaspadaan dari Pemerintah, akan dapat menimbulkan kerugian pada negara. Selain itu juga dimaksudkan untuk mencegah mengalirnya para tenaga kerja asing ke Indonesia yang akan mendesak lapangan kerja bangsa Indonesia. Izin hanya diberikan bila memang penggunaan tenaga kerja asing tersebut akan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.[3]

Dalam hal ini semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada dinas dan instansi yang terkait. Apabila pihak pengusaha melalaikan kewajibannya untuk meminta izin atas penggunaan tenaga kerja asing, maka pengusaha tersebut akan dikenai sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa :

Jika terdapat majikan atau pengurus perusahaan yang secara sengaja atau melalaikan kewajiban meminta perizinan dan tidak memberikan laporan tentang penggunaan tenaga asing, dapat dikenai sanksi hukuman kurungan selama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

 

Demikian juga bagi pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan kepada pemerintah, tetapi secara sengaja menolak atau tidak mau memberikan bantuannya kepada pemerintah dapat dikenai sanksi hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebesar-besarnya tiga ribu rupiah.

Untuk dapat bekerja di Indonesia, maka tenaga kerja asing itu harus mempunyai visa yang khusus diberikan bagi mereka yang bermaksud untuk berdiam sementara waktu di Indonesia dengan tujuan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku (SK. Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI No. 2531/BU/VIII(79)/01 dan No. JM/1/23 Pasal 12 ayat (1a)). Visa ini disebut Visa Tinggal Terbatas (Vitas) yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tenaga kerja asing adalah masalah pembatasan penggunaan tenaga kerja asing. Yang dimaksud dengan pembatasan di sini bukan mengenai banyaknya jumlah tenaga kerja asing yang boleh dipekerjakan dalam suatu perusahaan, melainkan pembatasan pekerjaan atau jabatan yang dapat diduduki atau dipegang oleh tenaga kerja asing tersebut. Berkaitan dengan hal ini Presiden Republik Indoensia dalam Keputusan Presiden No. 23 Th. 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing menetapkan di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi mengatur penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dengan mengadakan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

1.  Menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang tertutup sama sekali bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang karena sudah tersedia tenaga kerja Indonesia.

2.   Menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu dapat diisi tenaga kerja warga negara asing pendatang sementara menyiapkan tenaga kerja warga negara Indonesia untuk menggantikannya.

3.  Menyiapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu terbuka bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang sehubungan dengan penanaman modal dan kepercayaan yang diperlukan untuk itu.

Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia, dan menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pada jabatan atau jenis pekerjaan yang diperkirakan dapat dijalankan oleh tenaga kerja Indonesia.

Selain mengadakan pembatasan, pemerintah juga mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja warga negara asing. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai perburuhan. Di samping itu, untuk menunjang pelaksanaan pengawasan tersebut, maka perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing harus memberi laporan-laporan yang benar dan jelas tentang jumlah tenaga kerja asing yang ada dan kegiatan-kegiatan mereka secara teratur kepada Departemen Tenaga Kerja di mana perusahaan itu berada. Untuk memperoleh hasil pengawasan yang maksimal, Departemen Tenaga Kerja diberi wewenang untuk secara mendadak mengadakan inspeksi (pengawasan) kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Sidak ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan  yang bersangkutan sudah melaksanakan semua ketentuan persyaratan dan prosedur yang harus dijalaninya selaku perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Jika dari hasil sidak ada perusahaan yang ketahuan tidak melaksanakan kewajibannya, maka Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan instansi terkait dapat memberikan sanksi yang berat kepada perusahaan yang bersangkutan.


 

            [1] G. Karta Sapoetra, R.K. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra. 1986. Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila. Jakarta : Bina Aksara, h. 46.

 

            [2] Ibid., h. 46.

 

            [3] G. Kartasapoetra dan Riene G. Widianingsih. 1982. Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Bandung : Armico, h. 55.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KABUPATEN SLEMAN


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain.

Biasanya untuk meminjam kepada pihak lain, pihak yang meminjamkan menginginkan adanya jaminan yang dapat berupa benda bergerak maupun benda tetap. Salah satu benda tetap yang sering dijadikan objek jaminan utang adalah tanah. Dalam perkembangan terbaru, dengan keluarnya Undang-undang Hak Tanggungan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka semua benda yang berkaitan dengan jaminan utang atas tanah diatur dalam Undang-undang ini.

Undang-undang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) yang diundangkan pada tanggal 9 April 1996 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, merupakan suatu kemajuan dalam pembangunan Hukum Agraria di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut maka sejak saat itu segala hal yang berkaitan dengan hak tanggungan atas tanah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. Hal ini berarti pula  perintah Pasal 51 UUPA yang memerintahkan untuk pembuatan Undang-undang Hak Tanggungan telah terlaksana dengan adanya undang-undang ini.

Adapun yang dimaksud dengan hak tanggungan menurut Pasal 1 UUHT adalah :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

 

Ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di dalam definisi Hak Tanggungan tersebut di atas, yaitu :

1.      Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.

2.      Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA.

3.      Hak Tanggungan tidak hanya dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

4.      Utang yang dijamin harus suatu utang yang tertentu.

5.      Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Hak tanggungan merupakan suatu istilah baru untuk lembaga jaminan maupun pelaksanaan dari ketentuan undang-undang tentang adanya pranata jaminan hutang dengan tanah sebagai agunannya yang disebut Hak Tanggungan (harus dibedakan dengan istilah Pertanggungan untuk kegiatan asuransi).

Dalam hal ini setiap perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, atau meminjam uang dengan jaminan hak tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditentukan oleh Menteri Agraria.[1] Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa Hak Tanggungan juga merupakan salah satu hak atas tanah yang wajib didaftarkan.

Adanya kewajiban untuk mendaftarkan Hak Tanggungan ditujukan untuk menjamin kepastian hukum kepada pemberi dan penerima Hak Tanggungan dan untuk memberikan perlindungan hukum manakala salah satu pihak mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lainnya. Sebagai contoh ketika pemberi Hak Tanggungan tidak dapat melunasi hutang yang dipinjamnya dari pemegang hak tanggungan, maka dengan adanya pendaftaran Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya dengan cara mengeksekusi tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya pendaftaran hak tanggungan sangat penting bagi pemegang hak tanggungan (pihak yang memberikan pinjaman dengan jaminan tanah) karena dengan didaftarkannya hak tanggungan tersebut kedudukannya menjadi kuat secara hukum. Dengan demikian pihak yang paling berkepentingan atas pendaftaran hak tanggungan adalah pihak pemegang hak tanggungan.

Berkaitan dengan uraian di atas, diadakan penelitian mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 di Kabupaten Sleman.

 

   B.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan atas tanah hak milik di Kabupaten Sleman telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

 

   C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

Tujuan  diadakan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan

pendaftaran hak tanggungan atas tanah hak milik di Kabupaten Sleman telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.   Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada pemerintah khususnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendaftaran hak tanggungan atas tanah hak milik serta kepada pemberi dan penerima hak tanggungan pada umumnya.

 

   D.   Metode Penelitian

1.       Lokasi dan responden penelitian

a.      Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek penelitian disertai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.      Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman dengan mengambil sampel dua kecamatan yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu Kecamatan Sleman dan Kecamatan Mlati, karena dari narasumber Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diketahui bahwa dua kecamatan tersebut paling banyak mendaftarkan hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

c.      Populasi dan sampel

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pihak  dalam  perjanjian  hak

tanggungan atas tanah hak milik yang berada di Kabupaten Sleman, yaitu penerima dan pemegang hak tanggungan. Pada tahun 2001-2002 ada 420 orang yang mendaftarkan perjanjian hak tanggungan di Kabupaten Sleman. Akan tetapi karena keterbatasan waktu dan tenaga maka diambil sampelnya saja dengan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan orang-orang yang mengadakan pembebanan hak tanggungan dengan jumlah 20 orang.

d.      Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1)     Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Bapak Soeripto, S.H., C.N.

2)     PPAT di Kecamatan Sleman, Bapak Umar D. Siringoringo, S.H.

3)     PPAT di Kecamatan Mlati, Ibu Woro Sutristiassiwi, S.H.

e.      Responden penelitian

Berdasarkan teknik purposive sampling dengan pertimbangan orang-orang yang mengadakan pembebanan hak tanggungan, dari 2 kecamatan diambil sampel masing-masing sejumlah 10 orang, sehingga jumlah responden seluruhnya adalah 20 orang.

2.   Metode pengumpulan data

a.   Studi lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan observasi langsung mengenai pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

1)  Wawancara

Yaitu mengadakan tanya  jawab  secara  langsung  kepada  narasumber

dan responden penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang  telah

dipersiapkan terlebih dahulu.

2)   Kuesioner

Yaitu memberikan pertanyaan secara tertulis kepada narasumber dan responden penelitian untuk dijawab secara tertulis pula.

b.   Studi kepustakaan

Yaitu mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 5 Th. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), UU No. 4 Th. 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, KUH Perdata, PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 37 Th. 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan arsip-arsip yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.   Metode analisis data

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode analisis yuridis normatif, yaitu metode yang berpegang pada segi-segi yuridis. Hal ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan pendaftaran hak   tanggungan  terhadap  hak  milik  atas  tanah  dalam  prakteknya  dengan

ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.[2]

    F.  Sistematika Penulisan

BAB    I   PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang Masalah

B.      Perumusan Masalah

C.     Tujuan dan Manfaat Penelitian

D.     Tinjauan Pustaka

E.      Metode Penelitian

F.      Sistematika Penulisan

BAB   II  PEMBAHASAN

A.     Monografi

1.      Letak Geografi

2.      Keadaan Penduduk

B.      Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.      Data Responden

2.      Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Sleman

BAB  III  PENUTUP

A.     Kesimpulan

B.      Saran


 

[1] Boedi Harsono, Komentar Atas Undang-undang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda yang terkait dengan Tanah, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 345.

 

[2] Ronny Hanityo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 11.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI (STUDI KASUS TENAGA KERJA Q-CLUB SLEMAN YOGYAKARTA)



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan perempuan yang bekerja ini Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa perempuan itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.

Ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan adanya ketentuan Pasal 5 dan 6 ini maka dapat dikatakan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru merupakan Undang-undang yang anti diskriminasi.

Berangkat dari ketentuan undang-undang yang melarang adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja (das sollen), maka seharusnya di dalam kenyataannya perempuan yang bekerja memang benar-benar diperlakukan tanpa adanya diskriminasi dengan laki-laki. Akan tetapi di dalam kenyataannya (das sein) sering terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek dari pekerjaan, misalnya dari segi gaji, tunjangan, jenjang karier, dan lain-lain.

Di antara sekian banyak profesi yang bisa digeluti perempuan dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan tersebut untuk bekerja di malam hari. Hal ini misalnya pada sebuah pabrik yang memiliki tiga shift jam kerja yang salah satunya berawal di sore hari dan berakhir pada malam hari.

Salah satu pekerjaan yang dilakukan di malam hari adalah pekerjaan sebagai penjaga bilyar di Q-Club Yogyakarta. Pekerjaan sebagai penjaga bilyar di malam hari mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang sama pada siang hari. Risiko yang muncul antara lain riskan terhadap perlakuan tidak senonoh dari majikan atau dari pihak lain yang menganggap bahwa perempuan penjaga bilyar apalagi yang bekerja di malam hari “bisa dibawa”. Banyak kasus pelecehan seksual bahkan perkosaan yang terjadi pada perempuan yang jam kerjanya pada malam hari. Tidak sedikit pula masyarakat yang mengejek dan mempunyai pandangan buruk terhadap perempuan yang bekerja di malam hari. Padahal semua itu terpaksa dilakukan karena itu memang tuntutan pekerjaan.

Seorang perempuan, apalagi yang bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkap bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari, dan perlindungan hukum yang telah dilakukan dalam prakteknya. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini akan dibandingkan antara das sollen dan das sein dari perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari, khususnya tenaga kerja pada Q-Club Yogyakarta.

Penulis tertarik meneliti Q-Club karena dari penelitian awal yang dilakukan diketahui bahwa tenaga kerja perempuan yang menjaga bilyar ada yang mempunyai shift kerja malam dari jam 8 malam hingga jam 2 pagi. Shift kerja yang demikian membuat perempuan yang mendapatkan giliran jaga pada jam tersebut mempunyai risiko kerja yang lebih tinggi dibandingkan rekan kerjanya yang bekerja pada shift yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Q-Club mempunyai kecenderungan mendapatkan risiko kerja yang tinggi. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang bekerja di malam hari dengan studi kasus pada Q-Club Yogyakarta.

 

B.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk meneliti masalah :

1.        Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Q-Club Yogyakarta?

2.        Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Q-Club Yogyakarta?

                               

C.   Tujuan Penelitian

 Tujuan penelitian ini adalah :

1.        Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Q-Club Yogyakarta.

2.        Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Q-Club Yogyakarta.

 

D.   Manfaat Penelitian

1.        Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka dalam bidang hukum ketenagakerjaan.

2.        Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ketenagakerjaan.

 

E.   Metode Penelitian

1.        Jenis Penelitian

a.   Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan  ilmiah.

b.   Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

2.        Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

3.        Responden

Tenaga kerja perempuan Q-Club yang bekerja di malam hari.

4.        Narasumber

a.   Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman atau yang mewakili.

b.   Pimpinan Lentera sebagai salah satu LSM yang bergerak di bidang kepedulian terhadap perempuan.

5.        Teknik pengumpulan data

a.   Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden.

b.   Studi pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari dari buku-buku, jurnal, koran, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan.

6.        Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber data, dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif normatif, yaitu metode berfikir dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun menjadi satu secara sistematis sehingga saling melengkapi, dikaitkan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari. 

 

F.   Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB   I    PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan   masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB     II  KETENTUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA

PEREMPUAN

Bab ini menguraikan tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan, aspek hukum ketenagakerjaan dalam hubungan kerja, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari, peran pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja, dan peran karyawan dalam perlindungan tenaga kerja.

BAB  III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang karakteristik wilayah tempat lokasi Q-Club, sejarah umum perusahaan, pandangan masyarakat tentang usaha bilyard dan perempuan penjaga bilyard, gambaran umum tentang pekerjaan tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari di Q-Club Bilyard Centre, perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari di Kabupaten Sleman, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari di Q-Club Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

 Bab ini berisi kesimpulan dan  saran.

 

IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA SATU


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, dan adanya penyitaan barang  mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Dilihat dari akibat-akibat penagihan pajak dengan surat paksa yang sangat tidak menyenangkan itu, maka penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Dibutuhkan landasan yuridis khusus yang dapat menjadi landasan hukum bagi penagihan pajak dengan surat paksa.

 

B.   Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Sebagai negara yang berkembang Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual.[1] Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai berikut :[2]

  1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang–undang serta aturan pelaksanaannya.
  2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
  4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan uantuk pembiayaan public investment.
  5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Melihat dari ciri-ciri pajak di atas, tampaklah bahwa pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri.

Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Dalam pelaksanaan memungut pajak, Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak mengatur bahwa pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang–undang. Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 ini bertujuan menjamin kepastian hukum pelaksanaan pajak bagi pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang–undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.[3]

Undang–undang yang dimaksud pada Pasal 23A Amandemen ke-4 Undang-Undang 1945 tersebut sudah terealisasi sejak diadakannya Tax Reform yaitu pembaharuan di bidang perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984[4]. Sejak diberlakukannya Tax Reform ini, pemerintah beranggapan bahwa peraturan perpajakan hingga tanggal 1 Januari 1984 yang masih berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan peratuaran perpajakan dengan jalan merevisi peraturan–peraturan yang telah ada dengan membentuk peraturan–peraturan perpajakan yang baru.

Menurut Adam Smith, dalam Undang–Undang Pajak harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :[5]

  1. Equality dan Equity
  2. Certainly
  3. Convenience of Payment
  4. Economic of Collection

Equality mengandung pengertian bahwa pada keadaan yang sama seseorang harus dibebani pajak yang sama pula. Persamaan ini bukan pada tingkat pendapatnya tetapi pada tingkat kemampuan membayarnya atau daya pikul.

Untuk menetapkan daya pikul wajib pajak harus dilihat dari berapa jumlah tanggungannya dan bagaimana susunan keluarganya. Dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, Indonesia menganut Self Assesment System, terutama untuk pajak langsung seperti pajak penghasilan.

Dalam Self Assesment System, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. Landasan hukumnya diatur di dalam Pasal 12 Undang–undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang–undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan.[6]

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang–undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pada intinya undang-undang tersebut bertujuan untuk :

  1. Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.
  2. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk membayar pajak.
  3. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Selama ini penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang–undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara. Undang–undang Nomor 19 Tahun 1959 ini dinilai sudah tidak dapat menunjang sepenuhnya pelaksanaan penagihan pajak serta mengingat perlu adanya peraturan perundangan yang dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak.

Masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang–Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutan pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang–undang Nomor 17 Tahun 1997 ini. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak.[7] Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah.

Jadi, Surat Paksa dalam proses penagihan tunggakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut.

Dari survei pendahuluan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu, diperoleh gambaran bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama sehingaa permasalahan penagihan pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dalam pelaksanaan penagihan pajak di wilayah hukum Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang meliputi Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Bantul banyak sekali ditemui masalah, antara lain banyaknya wajib pajak yang dikenai penagihan pajak dengan surat paksa karena adanya utang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai batas waktu pembayaran berakhir. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa itu sendiri, juga menemui kendala–kendala yang menghambat pelaksanaan penagihan tersebut.

 

C.   Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

  1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.
  2. Apa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu dan upaya apa yang dilakukan pemungut pajak untuk mengatasi hambatan tersebut.

 

D.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1.      Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

2.      Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

 

E.   Metologi Penelitian

1.      Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu sebagai salah satu pelaksana penagihan pajak di Yogyakarta.

2.      Sumber Data

a.      Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan responden. Pencarian data primer dilakukan dengan :

1)   Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab (wawancara) secara langsung

dengan responden.

2)   Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kasus yang terjadi dan dalam penanganan oleh pejabat yang berwenang dan yang berkaitan dengan permasalahan.

b.      Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, karya-karya ilmiah, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.

c.      Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber data, dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir :

1.      Deduktif, yaitu metode berfikir dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2.      Induktif, yaitu metode berfikir dari hal yang bersifat khusus kemudia menarik kesimpulan yang bersifat umum.

 

 

 

 

 

 

 

F.  Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB  I   PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian

BAB II  TINJAUAN UMUM SISTEM PERPAJAKAN

Bab ini menguraikan tentang pengertian pajak, tata cara pembayaran pajak, penetapan dan ketetapan pajak, penagihan pajak, keberatan dan banding, pembukaan dan pemeriksaan, serta penyidikan dan ketentuan pidana.

BAB III  TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT PAKSA

Bab ini menguraikan tentang pengertian surat paksa, isi dan karateristik surat paksa, penerbitan surat paksa, pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, perlawanan terhadap surat paksa, dan peranan hakim Pengadilan Negeri.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, proses setelah ditebitkannya surat paksa serta sanksi administrasi dan pidana di bidang penagihan pajak.

BAB V  PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

 

 

 

 


 

[1] Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hal. 2.

 

[2] R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1989, hal. 6

 

[3] Saadudin Ibrahim dan Pranoto K, Pajak Pertambahan Nilai, Jaya Prasada, Jakarta, 1984, hal. 3.

 

[4] Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 3, Eresco, Bandung, 1991, hal. 23

 

[5] Ibid, hal. 15.

 

[6] H. Moeljo Hadi, Dasar–Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dab Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 11.

 

[7]Ibid., hal. 21.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers