FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APBD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

27 07 2008


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Usaha-usaha pembangunan yang banyak dilakukan negara sedang berkembang dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan. Kegagalan-kegagalan tersebut menimbulkan dorongan bagi para ilmuwan, terutama para ekonom, untuk memperoleh pengetahuan mereka mengenai masalah yang mempengaruhi sebagian besar umat manusia di bumi ini. Sejak itu aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi telah menjadi titik pusat perhatian yang banyak dan sering dibahas para ekonom dan melahirkan cabang ilmu pengetahuan baru yang disebut ekonomi pembangunan. Ada pengertian dari ekonomi pembangunan itu sendiri adalah :

“Suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang sedang dihadapi negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi”.[1]

Di lain pihak, negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, memberikan arah bagi pembangunan negaranya melalui perencanaan-perencanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan terus menerus sebagaimana tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Lebih spesifik lagi untuk masalah perencanaan pembangunana ekonomi, Indonesia memiliki apa yang disebut dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang memuat perencanaan-perencanaan pembangunan beserta dengan anggaran pemasukan dan pengeluarannya. Di dalam APBN ini tertuang kebijaksanaan-kebijaksanaan perekonomian Indonesia dalam jangka pendek (satu tahun) yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Untuk melaksanakan pembangunan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain faktor sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam kaitannya dengan faktor dana ada suatu dana yang sangat penting peranannya dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan inflasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini dapat berasal dari sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, transport, bank, dan lain-lain.

Faktor kedua yang mempengaruhi PAD adalah jumlah penduduk. Dalam hal ini penduduk dapat merupakan faktor pendukung dan sekaligus sebagai faktor penghambat di dalam pembangunan. Sebagai faktor pendukung karena jumlah penduduk yang besar menyediakan sumber tenaga kerja yang besar pula untuk melaksanakan pembangunan. Sebagai faktor penghambat apabila jumlah penduduk yang besar itu tidak mempunyai kualitas yang cukup baik untuk ikut melaksanakan program pembangunan, sehingga jumlah penduduk yang besar hanya akan menambah beban pemerintah saja.

Faktor terakhir yang mempengaruhi PAD adalah tingkat inflasi. Faktor inflasi merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan, karena semakin tinggi angka inflasi maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya.

Dalam hal ini setelah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi PAD suatu daerah, maka diharapkan dimasa yang akan datang pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut dengan memaksimalkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah dan meminimalkan kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah karena faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, seperti inflasi.

Yogyakarta sebagai salah satu propinsi yang ada di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan PAD. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

 

B.   Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas ada beberapa pokok

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu :

1.   Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

2.  Dari faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi PAD?

3. Faktor apakah yang paling berpengaruh dalam PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung penulisan karya ilmiah ini dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1.   Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.   Untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi PAD.

3.   Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.   Bagi penulis

Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan.

2.   Bagi Universitas Islam Indonesia

Dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan.

3.   Bagi pembaca

Dapat  dijadikan  bahan  pembanding  bagi  pembaca  yang   tertarik

untuk meneliti hal yang sama.

 

D.   Metode Penelitian

1.    Metode pengumpulan data

a.   Library  research yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang

dibutuhkan guna penelitian melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku  literatur, brosur, dokumen, catatan kuliah, surat kabar dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b.  Field research, yaitu metode pengumpulan data primer secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan dengan metode kuesioner dan wawancara.

2.   Jenis data

Data yang akan diambil berupa arsip PAD Propinsi DIY selama 19 tahun, yaitu PAD tahun 1980 – 1998.

3.   Metode analisis data

Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda.

Rumus    :   Y  =  a + b1 X1 + b2X2 + b3X3

Di mana :    Y  =  Variabel tergantung (PAD pada tahun yang

 bersangkutan).

X1 =  Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) DIY

X2=  Jumlah penduduk DIY

X3 =  Tingkat inflasi

a   =  Koefisien regresi

 

b1  =  Koefisien regresi faktor X1

b2  =  Koefisien regresi faktor X2

b3  =  Koefisien regresi faktor X3


 

            [1] Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta,  1997, hal. 5





Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 1999 – 2003

2 07 2008


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai latar belakang perbedaan antar daerah, dimana perbedaan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya, sebaran sumber daya alam khususnya minyak dan gas, pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah yang menyebabkan timbulnya kantong-kantong pertumbuhan, sehingga ketimpangan output antar daerah menjadi lebih tinggi. Dengan adanya ketimpangan output daerah yang tinggi, tingkat ketimpangan pendapatan per orang antar daerah menjadi relatif terlihat.

Dalam pembangunan ekonomi diharapkan adanya dukungan bukan saja dari pertumbuhan kualitas dan kuantitas sumber daya serta kemajuan teknologi tapi juga oleh struktur sosial dan politik yang stabil sehingga mampu mempercepat jalannya pembangunan ekonomi tersebut. Salah satu tolok ukur pembangunan ekonomi suatu negara adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Namun kenyataannya perluasan kesempatan kerja masih merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini mengingat jumlah penduduk dan angkatan kerja serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi yang demikian akan menjadi masalah jika tidak didukung oleh kekuatan ekonomi.

Usaha pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, mencakup ruang lingkup yang luas, yang di dalamnya terdiri dari lingkup pembangunan daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan sasaran :

1.      Terwujudnya target yang bersifat kedaerahan dalam rangka pencapaian target nasional, mengusahakan pemerataan yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tetap terpeliharanya stabilitas di setiap daerah.

2.      Terwujudnya tingkat pelayanan umum yang memadai sebagai usaha menaikkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih layak di daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Berdasarkan sasaran tersebut, pembangunan daerah dapat menjadi suatu jembatan dalam realisasi pembangunan nasional. Persoalan ketimpangan antar daerah, misalnya, merupakan salah satu pokok permasalahan dari berbagai persoalan besar lainnya yang hingga kini masih terus-menerus diagendakan. Tidak kurang mulai dari sekedar tuntutan peningkatan porsi keuangan daerah hingga gerakan pembangkangan yang mengarah pada ancaman pemisahan dari wilayah kesatuan Indonesia akhir-akhir ini semakin gencar dilakukan berbagai kalangan.

          Tuntutan muncul sebagai respon dari rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh berbagai daerah. Selama ini pemerintah pusat terlalu memikirkan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan daerah. Padahal, untuk mewujudkan kepentingan pusat, tidak terhitung lagi beberapa besar sumber-sumber kekayaan daerah yang telah diberikan. Sementara, pola-pola pendistribusian hasil-hasil pembangunan yang selama ini dilakukan dianggap masih kurang sepadan yang mengakibatkan  adanya ketimpangan daerah.

          Dari sebagian daerah, ketidakadilan yang dirasakan, diperparah oleh minimnya perbaikan program-program pemerataan. Yang terlihat, meskipun secara konseptual pembangunan selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan, tetapi jurang pemisah antara pusat dan daerah semakin melebar, sehingga dikotomi pusat dan daerah pun lambat laun menjadi semakin menebal.

Secara sederhana, segenap nilai kegiatan ekonomi baik berupa produksi barang maupun jasa suatu daerah dalam satu satuan waktu (tahun) dapat dijadikan indikator. Dalam hal demikian, perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan acuan. Pendekatan demikian secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Perhitungan total PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk tiap-tiap propinsi memang menggambarkan kekayaan daerah dari sudut produksi dan kegiatan ekonomi. Namun, apakah kekayaan propinsi juga menjadi kekayaan penduduknya, itu soal lain lagi. Pasalnya, tidak semua kegiatan ekonomi dimiliki oleh masyarakat disuatu daerah. Bisa saja suatu daerah hanya menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi, yang kepemilikannya justru datang dari luar. Atau, sumber daya alam berada di daerah tersebut, namun segala produk dan kegiatan ekonominya diatur oleh korporasi global dan oleh pemerintah pusat. Sehingga hasilnya pun lebih banyak yang ditarik keluar daerah tersebut atau ke pemerintah pusat di Jakarta. Dengan kata lain, manfaat dan alokasi investasi dari keuntungan dinikmati olek pemilik modal, sedangkan penarikan sebagian besar keuntungan bagi hasil dan pajak dinikmati oleh pemerintah pusat, untuk itu salah satu gambaran riil mengenai kamakmuran penduduk bisa digunakan tingkat konsumsi per kapita.

Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa Propinsi dan Kabupaten yang menjalankan perekonomian dengan cara dan strategi berbeda-beda. Setiap propinsi juga memberikan sumbangsih bagi perekonomoian yang tidak sedikit. Kabupaten Kebumen di Propinsi Jawa Tengah, mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan  ekonomi di Kabupaten Kebumen yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama kurun lima tahun (1999-2003) mengalami fluktuasi. Setelah  tahun 1998 terjadi penurunan PDRB yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Dampak krisis tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen mempunyai 26 Kecamatan. Tiap Kecamatan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan PDRB di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen tumbuh dengan positif setelah terjadinya krisis ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar.

Adapun penulis memilih Kabupaten Kebumen adalah karena ingin mengetahui seberapa besar perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing Kecamatan dan dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat, karena perbedaan pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Ada pendugaan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pelaksanaan pembangunan tidak merata pada tiap-tiap Kecamatan sehingga menyebabkan ketimpangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun akan mengangkat judul : “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 1999-2003”.

 

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana klasifikasi struktur perekonomian Kecamatan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen?

2.      Seberapa besar tingkat ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen?

 

I.3 Batasan Masalah

          Penelitian ini hanya dibatasi pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang terjadi antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen. Untuk melakukan pengidentifikasian tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan digunakan variabel PDRB per kapita Kecamatan, PDRB per kapita Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk Kecamatan, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen, dengan kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 1999-2003.    

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian      

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1.      Untuk mengklasifikasikan Kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

2.      Untuk menghitung kesenjangan antar Kecamatan.

3.      Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan.

Manfaat penelitian ini adalah:

1.      Pemerintah Kabupaten Kebumen

     Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada Kecamatan sesuai dengan kondisi alamnya yang dapat dikembangkan.

2.      Masyarakat

     Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan untuk menambah pengetahuan masyarakat.

3.      Penulis

     Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.

 
I.5  Sistematika Penulisan
         BAB I                 PENDAHULUAN

                              Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,   tujuan    penelitian,    manfaat    penelitian    dan

 sistematika penulisan.

BAB II               GAMBARAN UMUM

          Bab ini merupakan uraian/diskripsi/gambaran secara umum atas obyek penelitian.

         BAB III              KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian/diskripsi/gambaran secara umum atas obyek penelitian.

         BAB IV              LANDASAN TEORI

          Dalam bab ini memuat teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penulisan.

         BAB V                METODE PENELITIAN

                  Akan dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI                ANALISIS DATA

                       Berisi hasil data yang diperoleh dalam penelitian.

BAB VII              KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

                       Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan analisis dan implikasi yang sesuai dengan permasalahan.

 








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers