VARIASI SETTING BOTTOM ROLLER DAN DISTANCE CLIP TERHADAP KETIDAKRATAAN (U%) ROVING RAYON TEX590,6 DI MESIN SPEED TYPE TOYODA FL-16

27 07 2008



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Pembuatan serat buatan pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perkembangan industri tekstil. Mulai dari kebutuhan hidup, bahan industri seperti tali, ban mobil, pelapis kabel dan jala ikan, ban lapisan untuk bangunan dan interior. Sehingga bahan baku terutama serat rayon sangatlah dibutuhkan dan haruslah diperhitungkan mengingat bahan baku tersebut masih banyak diimpor dari berbagai negara. Pada akhir-akhir ini banyak perusahaan pemintalan menjadikan serat rayon adalah pilihan utama dari serat kapas. Di samping harganya lebih ekonomis dan hasilnya mendekati serat kapas yang dapat mengefisiensikan produksi. Dalam menunjang kelancaran produksi maka hal-hal atau karakteristik dari bahan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1.        Serat harus cukup panjang

2.        Serat harus cukup halus

3.        Gesekan permukaan serat

4.        Serat harus cukup kenyal

Hasil dari mesin flyer adalah roving yang mana ketidakrataannya harus lebih baik daripada sebelumnya. Dalam hal ini pemakaian variasi setting bottom roller dan distance clip merupakan suatu usaha untuk mendapatkan ketidakrataan roving yang kecil karena pengaturan setting bottom roller dan distance clip akan memberikan bidang jepit dan pengontrolan yang baik pada sliver agar tidak terjadi slip atau serat mengambang di antara rol. Dari sinilah penulis sangat tertarik dan ingin mencari tahu bagaimana mendapatkan roving dengan ketidakrataan (U%) yang kecil dengan mengubah setting bottom roller dan distance clip. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Variasi Setting Bottom Roller dan Distance Clip Terhadap Ketidakrataan (U%) Roving Rayon di Mesin Speed Type Toyoda FL-16”.

 

B.   Perumusan Masalah

Perkembangan dunia tekstil saat ini sangat pesat baik dilihat dari kualitas maupun dari segi kuantitas hasil produksinya dan mendekati era globalisasi sekarang ini, dunia pertekstilan saling bersaing dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksinya.

Dewasa ini penggunaan serat rayon semakin banyak digunakan daripada serat kapas. Dalam hal ini beda serat rayon dan serat kapas adalah bahwa serat rayon harus dimurnikan terlebih dahulu, sedangkan serat kapas tidak perlu demikian. Adapun macam-macam serat rayon ada empat, yaitu rayon viskosa, rayon kupramonium, rayon asetat, dan rayon triasetat. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah serat rayon viskosa.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas bahwa ketidakrataan (U%) roving yang kecil dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga tujuan dan target  perusahaan  dapat  berlangsung terus. Dalam hal ini penyetingan bottom roller dan distance clip merupakan salah satu cara untuk mencapatkan ketidakrataan (U%) yang kecil. Sehubungan dengan itu penulis bermaksud  melakukan  penelitian   untuk   melihat    sejauh    mana    pengaruh dari penyetingan tersebut terhadap kualitas ketidakrataan (U%) roving rayon yang ditimbulkan, bila penyetingan yang dilakukan adalah bottom roller dan distance clip.

 

C.   Pembatasan Masalah

Banyak hal sebenarnya yang dapat diteliti dalam penelitian ini terutama mengenai pengaruh pembebanan terhadap ketidakrataan roving, tetapi peneliti tidak dapat melakukannya secara keseluruhan dikarenakan :

1.        Keterbatasan waktu penelitian

2.        Risiko terhadap kelancaran proses produksi

3.        Kesempatan yang diberikan perusahaan terbatas

4.        Keterbatasan peralatan atau piranti yang digunakan

5.        Banyak obyek yang diteliti dikhawatirkan data yang diperoleh tidak atau kurang akurat

  Agar penelitian terarah dan mempunyai hasil sesuai dengan yang diharapkan serta menghindari salah tafsir yang mungkin terjadi, maka penulis berusaha membuat ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1.        Penelitian dilakukan pada serat rayon murni

2.        Penelitian dipusatkan pada kualitas ketidakrataan (U%) roving

 

C.   Tujuan Penelitian

1.   Meneliti ketidakrataan (U%) roving pada setting bottom roller dan distance clip dengan setting yang berbeda.

2.   Membandingkan hasil dari roving dalam penyetingan tersebut.

3.   Mengetahui secara pasti peningkatan ketidakrataan (U%) terhadap proses produksi.

D.   Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap memperoleh manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk peningkatan kualitas produksi terhadap ketidakrataan roving sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik tanpa harus melakukan penyetingan terlalu lama.

 

 





PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MELALUI EVALUASI ANGGARAN DAN REALISASINYA

27 07 2008



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MELALUI

EVALUASI ANGGARAN DAN REALISASINYA

 

Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat  mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (public services) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah.

          Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan dan anggaran daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dari segi ini peran eksekutif dan legislatif serta masyarakat akan semakin besar,  guna menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka akan terjadi beberapa perubahan yang mendasar di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan manajemen keuangannya. Perubahan tersebut antara lain pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Untuk itu konsep dan kewenangan daerah  yang lebih mengacu pada porsi kebijakan pusat, akan bergeser dengan mengarah pada kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Perubahan ini merupakan jawaban atas tuntutan reformasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan sehingga perwujudan masyarakat madani (civil society) yang memiliki nilai-nilai good governance yang mencerminkan demokrasi, keterbukaan, kejujuran, keadilan yang berorientasikan kepentingan rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat (Koswara, 2000: 37). Dari sisi ini maka sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tidak hanya terfokus pada pemerintah propinsi dan pusat (vertical accountability) melainkan lebih dititikberatkan pada masyarakat melalui DPRD (horizontal accountability).

Menurut Mardiasmo (2000: 3) perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah, sebagai berikut:

  1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumbuh pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi alokasi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah;
  2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
  3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya;
  4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas;
  5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan pegawai negeri sipil daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya;
  6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan;
  7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
  8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
  9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
  10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran  yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.




SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH

27 07 2008

SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP

DAN PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH

 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan menambah kewenangan yang dimiliki oleh daerah dan bertambah juga tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah. Dengan bertambahnya kewenangan daerah, tuntutan dan kesiapan serta tanggung jawab daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut menjadi bertambah pula, oleh karena itu daerah harus menyiapkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana, dan prasarana.

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sedangkan otonomi untuk daerah propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas daerah kabupaten dan daerah kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota serta kewenangan di bidang pemerintahan tertentu lainnya (RI UU No. 22, 56-57). Walaupun otonomi diberikan secara terbatas akan tetapi memiliki kewenangan yang makin luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Adapun yang berhubungan dengan aktiva tetap dan persediaan ini menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 85 ayat (1) Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan/atau dipindahtangankan. Ayat (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang: pada huruf (c) tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah, sedangkan pada penjelasan pasal 85 ayat 2 huruf (c), yang dimaksud dengan tindakan hukum lain adalah menjual, menggadaikan, menghibahkan, tukar guling, dan/atau memindahtangankan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 27 ayat (1) Pemerintah pusat menyelenggarakan suatu sistem informasi keuangan daerah. (2) Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pada penjelasan pasal 27 ayat (1) Sumber informasi bagi sistem informasi keuangan daerah terutama adalah laporan informasi APBD sebagaimana dimaksud pasal 24 Ayat (1). 

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan kemampuan daerah dalam mengelola aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki oleh daerah maka daerah harus memiliki sistem dan prosedur audit aktiva tetap dan persediaan. Untuk mewujudkan keinginan yang demikian itu maka pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah seperti pada pasal 38 berbunyi, kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas: (a) laporan perhitungan APBD, (b) nota perhitungan APBD, (c) laporan aliran kas,        (d) neraca daerah. Selanjutnya dalam penjelasan  pasal 38 huruf d berbunyi penyusunan neraca daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. 

Pemerintah pusat lebih menegaskan kembali dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah seperti tercantum dalam pasal 2 berbunyi: daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah pusat, termasuk pinjaman daerah. Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) Jenis informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari: pada angka (3) neraca daerah. Pada ayat (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Selanjutnya dalam pasal 7  berbunyi: dalam hal daerah tidak menyampaikan informasi sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat, hal ini disebabkan, karena proporsi pendapatan asli daerah relatip masih kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan pemerintah pusat. Evaluasi DAU 2001, hal 23-24 memberikan gambaran pada nomor urut  5, Kondisi Keuangan Propinsi di Indonesia sebagai berikut.

1.      Penerimaan. Penerimaan keuangan seluruh propinsi di Indonesia berasal dari penerimaan 28 propinsi. Dalam penelitian ini sumber penerimaan berasal dari PAD, BHP dan BHBP, dan sumbangan dan bantuan. Namun sumber penerimaan  setelah DAU berasal dari PAD, BHP dan BHBP, Bagian Daerah serta DAU. Rata-rata penerimaan seluruh propinsi di Indonesia, pada tahun 1999/2000 sebesar Rp1,05 trilyun. Penerimaan terbesar dicapai oleh Propinsi Jawa Timur, yaitu sebesar Rp3,96 trilyun, sedangkan penerimaan terkecil oleh Propinsi Maluku Utara sebesar Rp24,01 milyar. Propinsi lain yang mencapai penerimaan di atas rata-rata antara lain Propinsi Sumatra Utara, Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta, dan Propinsi Jawa Tengah.

2.      Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata PAD seluruh propinsi di Indonesia adalah Rp159,04 milyar. Daerah yang menerima PAD  terbesar adalah Propinsi DKI Jakarta, sedangkan daerah penerima terkecil adalah Propinsi Maluku Utara.

Salah satu laporan pertanggungjawaban kepala daerah adalah neraca daerah.  Adapun elemen Neraca  terdiri dari: (a) Aktiva Lancar. (b) Aktiva tetap. (c) Kewajiban Lancar. (d) Kewajiban Jangka Panjang. (e) Ekuitas (Bastian, 2001:331). Salah satu bagian dari pada aktiva lancar adalah persediaan, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan nilai aktiva tetap dan persediaan maka kita harus mengetahui bagaimana cara mengadministrasikan aktiva tetap dan persediaan itu sendiri dan selanjutnya menentukan bagaimana sistem dan prosedur audit aktiva tetap dan persediaan yang dapat digunakan untuk menilai persediaan dan aktiva tetap dalam rangka menyusun neraca daerah. Permasalahan yang terjadi di daerah adalah belum tertib dan teraturnya pencatatan aktiva tetap dan persediaan sehingga akan menyulitkan untuk melakukan audit aktiva tetap dan persediaan hal ini akan mengakibatkan tidak akurat dalam memberikan penilaian terhadap aktiva tetap dan persediaan.





LAKIP SEBAGAI UKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

27 07 2008

LAKIP SEBAGAI UKURAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

 

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (LAN dan BPKP 2000:5).

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, telah ditetapkan Tap MPR-RI nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Neopotisme dan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut. Sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN, 2000:2).

Kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistim pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi (LAN, 2000:1).

Kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan perusahaan/organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Menurut Atmosudirdjo (1997:11) kinerja juga dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan di mana tujuan organisasi ingin dicapai. Dalam konteks penilaian ini, yang dimaksud dengan kinerja ialah melihat sampai sejauh mana prestasi dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Pasar Kota Jambi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

 Dari hasil studi awal  dilapangan menunjukkan bahwa faktor keuangan daerah (kemampuan PAD) serta kemampuan aparat dinas pasar (tingkat pendidikan formalnya) masih tergolong rendah. Pemikiran ini didasari atas asumsi bahwa; masih terdapat personil-personil dinas pasar Kota Jambi yang cukup banyak memiliki latar belakang pendidikan yang dapat dikatagorikan tergolong rendah dimana mereka yang berpendidikan S1 sebanyak 6 orang (7,8%), SM sebanyak 4 orang (5,2%), SMU sebanyak 51 orang (66,2%) dan SLTP/SD sebanyak 16 orang (20,8%).

Banyak faktor yang dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  otonomi daerah,  kemampuan keuangan daerah (kesesuaian pencapaian tingkat PAD yang diperoleh) merupakan salah satu  faktor penting dalam menunjang suatu daerah dalam rangka  pelaksanaan otonomi daerah. Sejalan dengan ini Sachroni (1997; 17) mengatakan bahwa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan  otonomi  di kabupaten/kota adalah menyangkut masalah sumber daya manusia (aparatur) dan sumber daya dana (keuangan). Dalam hal ini kemampuan aparat pemerintah daerah relatif masih rendah, yang antara lain disebabkan kurangnya pendidikan dan pelatihan serta biaya yang kurang mendukung untuk meningkatkan sumber daya manusia, di samping itu sistem pembinaan karier yang tidak jelas dan tidak konsisten mengakibatkan aparat tidak terdorong untuk lebih meningkatkan perestasi kerjanya.

Tuntutan yang gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA MASYARAKAT

27 07 2008

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

KEPADA MASYARAKAT

 

 

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000:1). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance.

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

LAKIP juga berlaku bagi dinas-dinas yang ada di daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dinas-dinas tersebut dapat  melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Banyak para peneliti yang telah meneliti tentang peranan LAKIP sebagai fungsi pengukuran kinerja. Diantaranya Santere dan Bates (1996) meneliti tentang hubungan antara hasil kerja atau kinerja dengan pembayaran gaji di sektor publik. Penelitian ini menggunakan regresi berganda (multiple regression) dengan dua variabel yakni produktivitas dan karakteristik pekerjaan, dan menggunakan bentuk persamaan semi log. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya keseragaman pekerjaan pegawai pajak, dan produktivitasnya maka akan meningkatkan gaji pegawai pajak tersebut.





EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN SEBAGAI PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

27 07 2008

EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

SEBAGAI PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

 

 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting. Otonomi yang dilaksanakan akan berdampak pada semakin besarnya wewenang dan  tanggungjawab yang diberikan kepada daerah. Salah satu wewenang dan tanggung jawab tersebut adalah dalam mengelola pembangunan dan keuangan didaerahnya masing-masing.

Dengan wewenang dan tanggungjawab demikian, maka pemerintah daerah semakin dituntut untuk mewujudkan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi publik yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satu wujud pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan pembanguan dan keuangan daerah adalah diwajibkannya Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya pada setiap akhir tahun anggaran.

Bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun oleh Kepala Daerah terdiri dari  Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah (PP No. 105 Tahun 2000  Pasal 38). Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan inilah tahap perhitungan APBD sebagai bagian dari siklus anggaran merupakan tahapan yang paling strategis. Dikatakan strategis karena pada tahapan ini akan terlihat besarnya realisasi penerimaan dan pengeluaran yang telah dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, sehingga dari sisi keuangan daerah dapat melihat apakah kegiatan yang telah direncanakan pada tahap penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan anggaran daerah (perhitungan APBD) adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah atas seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. APBD di satu pihak menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi pengeluaran, dan dipihak lain menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi Pendapatan daerah dalam membiayai program dan kegiatan daerah pada satu anggaran tertentu (Mamesah, 1995 : 140).

Sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, perhitungan anggaran daerah (perhitungan APBD) ini juga merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan pemerintah. Analisis atas laporan keuangan ini akan memberikan informasi mengenai laporan surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu (meliputi satu tahun). Dari perhitungan tersebut akan terlihat apakah penerimaan yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan dalam bentuk penyusunan anggaran dapat terealisir. Pada sisi pengeluaran juga akan terlihat apakah pengeluaran atas dana yang telah dianggarkan pada belanja rutin maupun belanja pembangunan telah dilaksanakan secara efektif.

Selain sebagai laporan pertanggungjawaban dan efektivitas pengelolaan anggaran analisis terhadap perhitungan lebih atau kurang terhadap realisasi anggaran, juga dapat dijadikan sumber atau bahan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Relevansi data dan informasi selisih anggaran dengan realisasi tersebut juga merupakan bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  pengelolaan dana-dana publik (PAU-SE UGM, 2000 : 41).

Dari hasil perhitungan tersebut akan terlihat adanya sisa anggaran yang merupakan Sisa perhitungan anggaran pada tahun yang lalu dan merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran yang lalu dengan dengan APBD tahun anggaran yang akan datang. Hal ini terlihat pada saat berakhirnya APBD tahun anggaran yang lalu (31 Maret atau 31 Desember) dan pada saat dimulainya tahun anggaran yang baru (1 April atau 1 Januari). Sebelum dilaksanakannya kegiatan pada tahun anggaran yang baru terutama pada pelaksanaan Pendapatan daerah, didalam kas daerah telah tersedia uang kas/tunai yang secara langsung merupakan bagian dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu (Mamesah, 1995:142).

Sisa perhitungan anggaran pada tahun anggaran yang lalu selanjutnya akan dimasukkan pada APBD tahun anggaran berikutnya sebagai saldo awal. Sisa ini akan dimasukkan pada bagian pertama di sisi pendapatan berupa bagian Sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.





PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

27 07 2008

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

 

Sehubungan dengan kecenderungan cepatnya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  sejak Bulan Januari tahun 2001.

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut  telah membuka  era baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Seperti yang dikemukanan oleh  Darumurti dan Rauta (2000 : 49) bahwa implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Dengan menyimak pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji  menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan (lihat Kaho, 1998 : 124). Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam  setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah  yang dimaksud  dalam pengertian tersebut adalah  sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan  sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat.

Musgrave dan Musgrave (1993 : 6 – 13) mengemukakan bahwa pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Tatanan pemerintah yang mengarah pada  diperluasnya otonomi daerah,  menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pemerintahan di daerah menurut prakasa dan aspirasi masyarakat. Untuk mempersiapkan kemandirian daerah tersebut, yang harus dilakukan daerah adalah dengan memperkuat struktur perekonomiannya  sehingga pemerintah daerah harus dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangannya agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kemandirian keuangan daerah ini tidak diartikan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh kemampuannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena di samping dari PAD masih ada penerimaan lain sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.  Sejalan dengan undang-undang tersebut maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatannya di dalam pelaksanaan pembangunan  daerah, sementara itu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah masih sangat rendah sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dana pembangunan sangat terbatas,  untuk menutupi  kekurangan dana tersebut maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk  menggunakan dana pinjaman.  Penggunaan dana pinjaman daerah ini sebagai salah satu sumber pilihan pembiayaan pembangunan di masa yang akan datang akan memegang peranan penting dan  membuka peluang bagi daerah untuk melakukan pinjaman dari pihak luar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Devas dkk (1999 : 223) pinjaman pemerintah daerah di Indonesia tidak pernah besar. Pada tahun 1983/1984, propinsi meminjam Rp4,5 milyar, atau hanya 0,2 % dari penerimaan propinsi total. Angka-angka bersangkutan dari tahun ke tahun tidak menunjukan pola turun naik yang jelas, dan bahkan sebenarnya hampir seluruh jumlah pinjaman adalah pinjaman DKI Jakarta.








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers