Home » Jurnal

Category Archives: Jurnal

KOALISI AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBKOALISI AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

KOALISI AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
(Suatu Kajian tentang Koalisi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Dasar Kota Solok)

THE ACTOR COALITION IN THE POLICY IMPLEMENTATION
A Study of Actor Coalition In Policy Implementation of School Based Quality Improvement Management (SBQIM) in Kota Solok’s Primary School

SUMMARY
Nazwar, Postgraduate Program of Brawijaya University, Malang, 2003. The Actor Coalition in The Policy Implementation (A Study of Actor Coalition In Policy Implementation of School Based Quality Improvement Management (SBQIM) in Kota Solok’s Primary School); Chief of Guidance Commission (I), Drs. Susilo Zauhar, MS., Member of Guidance Commission (II), Drs. Choirul Saleh, MS.
Though that looks on education quality improvement in primary school, though school based management policy, is a relatively new phenomenon. So that the SBQIM policy selection, and its implementation, need to be supported by actor/stakeholders group/organization (coalition) which are, include: Teacher Work Group (TWG), SBQIM Work Group, School Committee/BP3 and group/team of pioneers and movers of SBQIM policy conduction and else.
The research took a setting in primary schools, because of their uniqueness, which are the success in implementation SBQIM policy and the high schools management ability based on: 1) The ability of headmasters in conducting the management functions (planning, organizing, movement, ad controlling). 2.) Teachers ability in conducting teaching-studying process, using appropriate studying strategy such as: PAKEM. 3) Degree of parents, society, related government (actors/stakeholders) involve or participation and the available funds allocation.
The focus of he research consisted of: 1) The actor/stakeholders’ attitude and point of view in SBQIM policy implementation include: resources, policy implementation process and else. In this case will be seen about the point of view and attitude of school society, society, related government which are joined (coalition) in Teacher Work Group (TWK), SBQIM Work Group, School Committee/BP3, Pioneers team and the movers of SBQIM conduction ad other organization related with the SBQIM policy implementation. 2) Society involvement or participation as one of important actor/ stakeholders in SBQIM policy implementation in Kota Solok’s primary school. 3) Barrier factors in the SBQIM policy implementation in Kota Solok’s primary school.

The approach used in this research is phenomenal. Said so because qualitative approach in this research have typical such as: have actual setting, researcher is the key instrument, usually descriptive, stress on process, data analysis is inductive and mean of every event are the essential concern in this research.
Data grouped using observation technique of in depth interview, and documentation. Observation technique used to achieve the real illustration about point of view and attitude of related actor/ stakeholders. Involvement of participation of important society (actor/stakeholders), and barrier factors in SBQIM policy implementation.
While documentation used to support data gained from the observation and in depth interview. Data analysis done using interactive analysis model in which involve activities of data collecting, data presentation, data reduction, and conclusion withdrawal.
This research’s result prove that MPMBS policy implementation in primary school are hardly defined by following factors, some of them are: 1) Resources readiness including human resources, tools, equipment, funding had by school. 2) SBQIM policy implementation process including: SBQIM policy institution, actor/stakeholders’ compre-hension, socialization, and the SBQIM policy conduction. 3) Society involvement and participation as one of important actor/ stakeholders in the SBQIM policy implementation.
Things above can be accomplished if: 1) Given broader autonomy (independence) to school side. 2) Headmaster’s ability in managing the school he/she lead on and apply existed potency in school and its environment. 3) Sufficiently funds availability in every school. 4) The existence of support from all others group/organization (coalition) of related actor/stakeholders including school society (teachers, students, and employees), society (students’ parent, public figure and other common society, education observers), related government (education department job holder, observers and others).

RINGKASAN
Gagasan yang memandang peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar, melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah, merupakan fenomena relatif baru. Sehingga pemilihan kebijakan MPMBS, dan pengimplementasiannya, perlu didukung oleh kelompok/organisasi (koalisi) aktor/ stakeholders adalah, meliputi: Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja MPMBS, Komite Sekolah/BP3 dan Kelompok/Tim pelopor dan penggerak pelaksanaan kebijakan MPMBS dan lain-lain.
Penelitian mengambil latar di sekolah dasar, karena mempunyai keunikan, yakni keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan MPMBS dan kemampuan manajemen sekolah yang tinggi yang didasarkan pada: (1) Kemampuan Kepala Sekolah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan); (2)Kemampuan guru melaksanakan proses belajar mengajar, dengan strategi pembelajaran yang sesuai misalnya: PAKEM; (3) Tingkat keterlibatan atau partisipasi orang tua, masyarakat dan pemerintah terkait (aktor/stakeholders) serta alokasi anggaran yang tersedia.
Fokus penelitian terdiri dari: (1) Sikap dan pandangan aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS meliputi: sumberdaya, proses implementasi kebijakan dan lain-lain. Dalam hal ini akan dilihat mengenai pandangan dan sikap warga sekolah, masyarakat, pemerintah terkait, yang tergabung (berkoalisi) dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja MPMBS, Komite Sekolah/BP3, Tim pelopor dan penggerakan pelaksanaan MPMBS dan organisasi lain yang terkait dengan implementasi kebijakan MPMBS; (2) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar Kota Solok; (3) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar Kota Solok.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini fenomenologis. Dikatakan demikian karena pendekatan kualitatif pada penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain: mempunyai setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, biasanya bersifat deskriptif, menekan pada proses, analisis data bersifat induktif dan mean (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian ini.

Data dikelompokkan dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan) wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh gambaran sesungguhnya tentang pandangan dan sikap aktor/stakeholders) terkait. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat (aktor/stakeholders) penting, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS.
Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang didalamnya melibatkan kegiatan pengumpulan data, sajian data, reduksi data dan penarikan simpulan.
Temuan penelitian membuktikan bahwa implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar sangat ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini diantaranya: (1) Kesiapan sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sarana, prasarana, pembiayaan yang dimiliki sekolah; (2) Proses implementasi kebijakan MPMBS tersebut meliputi: kelembagaan kebijakan MPMBS, pemahaman aktor/ stakeholders, sosialisasi, dan pelaksanaan kebijakan MPMBS tersebut; (3) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan MPMBS.
Hal-hal di atas, akan dapat diwujudkan apabila: (1) Diberikannya otonomi (kemandirian) yang lebih luas kepada pihak sekolah; (2) Kemampuan Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah yang ia pimpin dan mendayagunakan potensi yang ada di sekolah dan lingkungannya; (3) Ketersediaan biaya yang memadai pada setiap sekolah; (4) Adanya dukungan dari semua kelompok/organisasi (koalisi) aktor/ stakeholders yang terkait lainnya meliputi warga sekolah (guru, siswa dan karyawan), masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya, pemerhati pendidikan), pemerintah terkait (pejabat dinas pendidikan, pengawas dan lain-lain).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka perlu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.
Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.
Pendidikan adalah esensial bahkan merupakan salah satu elemen terpenting dari kehidupan seseorang. Harus diakui bahwa tingkat “pendidikan” dapat menjadi ukuran tingkat kemampuan berfikir seseorang. Berbicara masalah pendidikan bukanlah hal mudah dan sederhana, karena selain sifatnya yang kompleks, dinamis dan kontekstual, pendidikan merupakan wahana untuk pembentukan diri seseorang secara keseluruhan. Peranan pendidikan dalam pembentukan diri sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dibahas secara rinci oleh Fullan (1982) (lihat Rumtini, 1999) sebagai tujuan umum pendidikan yang meliputi aspek kognitif berupa keterampilan akademik (membaca dan matematika) dan keterampilan berfikir yang lebih tinggi (kemampuan memecahkan masalah).
Pendidikan dalam prosesnya juga mencakup tujuan pengembangan aspek pribadi dan sosial yang memungkinkan orang bekerja dan hidup dalam kelompok secara kreatif, inisiatif, empati dan yang memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal bermasyarakat.
Sedangkan tugas pendidikan adalah memberikan bekal kepada peserta didik agar potensinya berkembang, wajar, optimal dan bersifat adaptif dalam menghadapi berbagai permasalahan kelak setelah menamatkan studinya. Sehingga sifat dasar manusia yang skeptis, eksploratif, dan juga kreatif, bisa berkembang dan menemukan artikulasinya dalam proses belajar mengajar sewaktu mengikuti suatu program pendidikan. Lulusan yang skeptis, inovatif, dedikatif, eksploratif, kreatif dan berkemampuan daya saing yang harus diupayakan serta menjadi bahan antisipasi sistem dan perencanaan pendidikan terutama di era otonomi daerah, yang diperkirakan kondisi ekonominya akan tumbuh dengan cepat (Salladien, 2001).

Pendidikan di Indonesia diharapkan melahirkan sosok manusia (SDM) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2, Tahun 1989 pasal 4 yaitu:

“Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang cerdas, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhurm memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Nurkholis (2002) menyatakan bahwa: “Sementara itu rumusan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional (RUUPN) adalah mengembangkan manusia Indonesia sesuai fitrahnya menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menguasai imu rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan agar mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Bidang pendidikan memang menjadi
tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi proses globalisasi di hampir semua aspek kehidupan.
Kualitas SDM kita masih rendah, Data UNDP (Khomsan, 2000) tentang Human Development Index (HDI) menunjukkan dari 174 negara, Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan hanya berada satu tingkat lebih baik dari Vietnam yaitu pada posisi 109. Selain itu International Association of Education Evaluation in Achievement (IEA) menerbitkan hasil survei prestasi belajar matematika dan IPA bagi siswa sekolah usia 13 tahun pada 42 negara, berdasarkan hasil survei tersebut Indonesia berada pada posisi 39 untuk kemampuan IPA, dan urutan ke 40 untuk prestasi belajar matematika (Suryadi, 2001). Ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita memang sangat menghawatirkan, sehingga memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak.

Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kekurangberhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumah yang relatif sangat kecil.
Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.
Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat (Umaedi, 1999).
Selanjutnya (Umaedi, 1999) berpendapat bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement). Di samping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Dengan kata lain perlu diberikan otonomi yang luas kepada sekolah untuk dapat mengurusi dirinya sendiri, tentunya melalui desentralisasi pendidikan.

Sejak digulirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku 1 Januari 2001, wacana desentralisasi pemerintah ramai dikaji. Pendidikan termasuk bidang yang didesentralisasikan ke pemerintah kota/kabupaten. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen, dapat terpecahkan cukuplah desentralisasi pendidikan pada tingkat pemerintah kota/kabupaten. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya pada tingkat kota/kabupaten. Desentralisasi pendidikan untuk mencapai otonomi pendidikan oleh sesungguhnya harus sampai pada tingkat sekolah secara individual (Nurkolis: 2001).
Sementara itu pasal 11 ayat 2 UU nomor 22 tahun 1999, dimana bidang pendidikan adalah merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Namun dalam pencapainnya tidaklah mudah, daerah akan mengalami masalah dan hambatan yang tidak sedikit, beberapa permasalahan pokok yang secara potensial menghambat pencapaian kualitas pendidikan terutama pendidikan dasar.
Permasalahan-permasalahan menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah, maka mantan Mendikbud Wardiman Djoyonegoro (lihat Budiyono, 2001) mengelompokkannya sebagai berikut:

Pertama, pendidikan akan menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh daerah. Disebutkan bahwa hanya sekitar 10% daerah yang dapat menyediakan anggaran memadai untuk pendidikan, padahal pemerintah daerah harus menyediakan prasarana dan sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan peralatan praktikum yang memadai. Pembiayaan pendidikan selama ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.
Kedua, tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh masyarakat. Dalam kondisi krisis ekonomi dan banyaknya kerusuhan mengakibatkan banyaknya pengungsi angka partisipasi murni dan angka drop out yang dijadikan sebagai tolok ukur tantangan pembiayaan oleh masyarakat sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pada daerah yang kaya angka partisipasi murni (APM) akan tinggi dan angka drop out (ADO) akan rendah, sedangkan pada daerah yang masyarakatnya miskin akan terjadi yang sebaliknya.
Ketiga, rendahnya sumber daya manusia yang menangani pendidikan, baik tenaga pengajarnya (guru) maupun tenaga non teknis.
Sementara itu, Portz (1996) mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan hambatan pendidikan di Boston, yang sangat relevan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia antara lain adalah: 1) masalah Governance atau kepemerintahan, contohnya seperti adanya penekanan kepada dinamika politik di antara superintendent dan komite sekolah. Selain itu juga kurangnya kepemimpinan. 2) Masalah yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, antara lain meliputi kegagalan didalam menyediakan program pendidikan yang memadai, prestasi siswa dan birokrasi pendidikan. 3) Masalah kurangnya dukungan pembiayaan dan hubungan dalam pemerintahan.4) Masalah kurangnya dukungan dari masyarakat atau warga negara yang disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan terpisahnya sekolah dengan masyarakat. 5) Masalah yang terkait dengan permasalahan sosial secara umum dan kondisi eksternal di luar sekolah seperti misalnya kemiskinan, ras, kriminal, dan ekonomi.
Dipilihnya MBS atau MPMBS sebagai model desentralisasi pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah karena diyakini model ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Ciri-ciri MPMBS adalah adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peranserta aktif masyarakat dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dan trasnparansi dalam setiap keagiatan pendidikan. Program MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah dan pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa (Depdikbud, 2000).

Selain itu (Edward, 1979) dalam Umaedi (1999), mengemukakan bahwa konsep MPMBS diperkenalkan oleh teori “Effective School” yang memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berkut: (1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (2) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai; (3) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat; (4) adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi; (5) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK; (6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif; (7) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.
Model MPMBS, dapat dikatakan bahwa sebagai model manajemen yang memberikan, otonomi yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas keluwesan-keluwesan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan lain-lain) yang merupakan bagian dari aktor-aktor atau stakeholders yang sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan MPMBS di suatu sekolah, di samping aktor-aktor lain seperti pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah), lebih khusus lagi Dinas Pendidikan (Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kecamatan). Dengan kata lain koalisi aktor-aktor/stakeholders (keterlibatan aktor-aktor/stakeholders yang terkait), sangat menentukan tercapai atau tidak tercapainya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, khususnya dalam pelaksanaan (implementasi) kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar.
Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum (general education), artinya pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua negara, tanpa kecuali. Dalam pasal 11 ayat (2) UUSPN dikemukakan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir pendidikan. Khusus mengenai sekolah dasar yang dijadikan sebagai tempat penelitian, hal ini mengingat peran pendidikan dasar khususnya sekolah dasar sebagai bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun dan pada tahap inilah keberhasilan murid ditentukan, anak memperoleh dasar-dasar pendidikan yang penting untuk pendidikan selanjutnya, dan diharapkan tahap ini akan membantu mengarahkan pendidikan lebih lanjut termasuk keberhasilan pendidikan di tingkat sekolah dasar akan sangat membantu satuan-satuan pendidikan berikutnya.

Kota Solok propinsi Sumatera Barat dipilih sebagai tempat penelitian karena pencanangan dan komitmen ingin menjadikan Kota Solok sebagai kota pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kota Solok (Rencana Strategis 2000).
Persoalan-persoalan di atas, melatarbelakangi keinginan peneliti untuk mencermati dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai pandangan dan sikap aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan MPMBS, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS, ini masih perlu dikaji dan diteliti secara seksama.

B. Rumusan Masalah
1 Bagaimana pandangan dan sikap aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok?
2 Bagaimana keterlibatan masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok?
3 Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin dicapai, secara umum yaitu untuk memberikan gambaran mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di era desentralisasi dan otonomi daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan, menganalisa dan menginteprestasikan pandangan dan sikap aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar Kota Solok, meliputi kesiapan sumber daya, proses implementasi kebijakan MPMBS, dan lain-lain.
2. Mendeskripsikan, menganalisa dan menginterprestasikan keterlibatan atau partisipasi aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok, meliputi organisasi sekolah (Komite Sekolah/BP3), dan organisasi masyarakat pemerhati pendidikan lainnya.
3. Mendeskripsikan, menganalisa dan menginterprestasikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi pengembangan studi kebijakan publik yang berkaitan dengan proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan). Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi mengenai permasalahan implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan, khususnya mengenai pandangan dan sikap aktor/stakeholders, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting, serta faktor-faktor yang menjadi kendala, dalam implementasi kebijakan MPMBS di tingkat Sekolah Dasar, sehingga informasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan implementasi kebijakan MPMBS saat ini, dan masa datang.

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan
1. Pengertian Implementasi Kebijakan
Van Meter dan Van Horn (1975) lihat Abdul Wahab (1997) merumuskan proses implementasi ini sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy

decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) (lihat Abdul Wahab, 1997) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.
Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (target group), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended/negative effects). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan
Dengan memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan di atas, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak kita temukan dalam berbagai literatur, (Parsons, 1997) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu: 1) The Analysis of failure (model analisis kegagalan), 2) Model Rasional (top down) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses, 3) Model pendekatan Bottom-up kritikan terhadap model pendekatan top-down dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi, 4) Teori-teori hasil sintesis (hybrid theories).

Untuk keperluan penelitian ini, akan diambil beberapa pandangan mengenai implementasi, masing-masing pandangan mewakili tiga dari empat perkembangan model yang dikemukakan Parsons dan menurut peneliti cocok dengan tema penelitian model tersebut diantaranya yaitu:
a. Model Pendekatan Top-Down
Van Meter dan Van Horn (1975) (lihat Abdul Wahab, 1997), memandang implementasi kebijakan sebagai “those actions by public or provide individual-individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).
Dalam teorinya, Van Meter dan Van Horn ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance). Mereka menegaskan pendiriannya bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dan organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini menyangkut masalah kepatuhan).

Atas dasar pandangan tersebut di atas, Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut:
(1) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan, (2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan – terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.
Hal lain yang dikemukakan kedua ahli di atas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (5) sikap para pelaksana; dan (6) lingkungan ekonomi sosial dan politik. Model proses implementasi dari Van Meter dan Van Horn dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

b. Model Pendekatan Bottom-Up
Smith (1973) (lihat Quade, 1977; Islamy, 2001) memandang implementasi sebagai proses atau alur, melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan. Smith mengatakan bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:
(a) idealized policy adalah suatu pola interaksi yang diidealisasikan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya; (b) target group, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena target group ini banyak mendapat pengaruh dari kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola prilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan;
(c) implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan; (d) environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik).

c. Model Pendekatan Sintesis (Hybrid theories)
Sabatier (1986) (lihat Parsons, 1997) mengkaji implementasi menuju suatu sintesis mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan (policy-stages) tidaklah membantu memahami proses pengambilan kebijakan, karena memilah-milahnya menjadi serangkaian bagian (section) yang sifatnya tidak realistis dan artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan policy-making menjadi kesatuan proses yang sama. Kontribusi awalnya terhadap studi implementasi muncul bersamaan dengan pertimbangan model top-down yang ditulis bersama Mazmanian (1979). Frameworknya kemudian dimodifikasi sesuai dengan riset yang dilakukan Sabatier (1986) terhadap evaluasi kasus model bottom-up seperti yang dikembangkan oleh Hjern dan Porter yang mengatakan bahwa implementasi sebagai hubungan inter-organisasi. Sehubungan dengan hal ini, Sabatier mengemukakan bahwa sintesis dari dua posisi (model top-down dan bottom-up) tersebut dimungkinkan dengan mengambil wawasan dari Hjern dan Porter untuk dipakai pada dinamika implementasi inter-organisasi dalam bentuk network, model top-down memfokuskan perhatiannya pada institusi dan kondisi sosial ekonomi yang menekankan perilaku. Sintesis ini disempurnakan melalui pemakaian konteks policy subsystem, yaitu semua aktor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan. Dan dibatasi oleh parameter yang relatif stabil serta kejadian di luar subsystem. Secara lebih jelas (Islamy, 2001), menyatakan bahwa Policy Subsystem adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi baik organisasi publik maupun privat secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu. Hal penting dari model implementasi kebijakan ini adalah kedudukannya sebagai bagian berkesinambungan dari pengambil kebijakan (engonging part of policy making) dalam Acs (Advocacy coalitions), atau pendampingan para aktor kebijakan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat.
Dengan kata lain Advocacy Coalitions, adalah aktor-aktor dari berbagai organisasi publik dan privat yang memiliki serangkaian sistem kepercayaan yang berusaha merealisasikan tujuan bersama sepanjang waktu (Islamy, 2001).

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (1986) membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ke dalam dua kategori yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccesful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau berkerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.
Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri jelek (bad policy) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck) (lihat Abdul Wahab, 1997).
Hogwood dan Gunn (lihat Hill, 1993) menyatakan bahwa: untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut:
1) The circumstances external to the implementing agency do not impose crippling constraints; 2) that adequate time and sufficient recources are made available to the programme; 3) that the required combination of resources is actually available; 4) that the policy tobe implemented is based upon a valid theory of cause and effect; 5) that the relationship between cause and effect is direct and that there are few, if any, intervening links; 6) that dependency relationships are minimal; 7) that there is understanding of, and agreement on, objectives; 8) that tasks are fully specified in correct
sequences; 9) that there is perfect communication and co-ordination; 10) that those in authority can demand and obtain perfect compliance. (1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; 2. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai; 3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; 4. kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal; 5. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; 6. hubungan saling ketergantungan harus kecil; 7. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; 8. tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; 9. komunikasi dari koordinasi yang sempurna;
10. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna).

4. Landasan dan Mutu Implementasi
Menurut Islamy (2001), untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik, maka ada seperangkat kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Apakah strategi/pendekatan implementasi telah diidentifikasi, dipilih dan dirumuskan dengan jelas?
2. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
3. Apakah aktor-aktor utama (policy subsystems) telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut? Apakah prinsip “delivery mix” telah dilaksanakan?
4. Apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas, dan difahami oleh pelaksana kebijakan?
5. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
6. Bagaimana, kapan, dan kepada siapa alokasi sumber-sumber hendak dilaksanakan?
7. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan difahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
8. Apakah pelaksanaan kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan sasaran kebijakan?
9. Apakah teknik pengukuran dan kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

10. Apakah penilaian kinerja kebijakan telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dan politis serta sosial? Koalisi aktor dalam implementasi suatu
kebijakan, maka koalisi aktor-aktor dalam konteks ini, adalah suatu persatuan/kesatuan (orang/organisasi/badan) yang berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.
Dalam konteks pendidikan, koalisi aktor-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan, dapat diartikan sebagai suatu bentuk persatuan/kesatuan (orang/organisasi /badan) yang berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan pendidikan, termasuk implementasi kebijakan MPMBS, disuatu tingkatan tidak terkecuali di Sekolah Dasar.

a. Advocacy Coalitions Framework (ACF)
Awal kemunculan ACF bermula dari tantangan Sabatier (1991) kepada para sarjana politik untuk meningkatkan kinerja teoritis mengenai proses kebijakan. Pengembangan logis dan empiris, serta didukung oleh teori-teori politik maka proses kebijakan publik, ternyata menyisakan masalah dalam pengetahuan politik. Banyak studi kasus yang menghasilkan wawasan yang bermanfat mengenai elemen-elemen, dimana teori tentang proses kebijakan harus diperhitungkan. Namun demikian, studi kasus bukanlah penjelasan teori umum mengenai bagaimana para aktor politik menciptakan, melaksanakan dan merubah kebijakan umum untuk meningkatkan tujuan dan respon mereka terhadap permasalahannya. Secara teoritis dan teliti sebenarnya teori politik dapat memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai aktor-aktor khusus, seperti legislatif, penyetingan agenda, tetapi tidak mampu untuk menjelaskan proses kebijakan secara tuntas. Akhirnya Sabatier (1991), berusaha keras untuk menyumbangkan kemajuan dalam membangun teori proses kebijakan dengan menciptakan Advocacy Coalition Framework (ACF), sementara Moe (1990a. 1990b) menciptakan Structural Choice (SC) dengan inti bahasan adalah memberikan penjelasan tentang “mengapa kebijakan publik dan organisasi melakukan hal tersebut”, sedangkan Ellinor dan Ostrom melakukan pendekatan Institutional Rational Choice (IRC).
Cara kerja yang dipakai oleh ketiga ahli kebijakan tersebut adalah dengan menetapkan kerangka sebagai berikut: (a) pembahasan mengenai ruang lingkup, (b) pembahasan mengenai peran individu, (c) pembahasan mengenai peran informasi, (d) pembahasan mengenai sifat dan peran kelompok, (e) pembahasan mengenai level tindakan, (f) dan pembahasan mengenai proses kebijakan. (Widjajati, 2002).

Ketiga teori tersebut memiliki kerangka pokok yang sama namun dalam kerangka kerja memiliki perbedaan dan di bawah ini akan digambarkan kerangka kerja “Advocacy Coalition Framework (ACF) tersebut, yang dikemukakan oleh Schlager (lihat Tabel 1).
Penyelenggaraan pendidikan yang sangat sentralistik, menempatkan sekolah sebagai pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan (stakeholders).
Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
b. Konsep Dasar Kebijakan MPMBS
(Depdikbud; 2000) secara umum mendefinisikan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai berikut :
MPMBS dapat diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stakeholders) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
Dari pengertian tersebut terlihat bahwa sekolah memiliki kewenangan (otonomi) atau kemandirian lebih besar dari sebelumnya untuk mengelola sekolahnya (menetapkan
sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana utama pengelolaan proses pendidikan, peningkatan mutu, melaksanakan rencana sedangkan unit-unit diatasnya (Kandep, peningkatan mutu dan melakukan evaluasi Kanwil, Depdiknas) merupakan pendukung-pelaksanaan peningkatan mutu), dan nya, khususnya dalam pengelolaanpengambilan keputusan partisipatif merupakan ciri peningkatan mutu. khas MPMBS. Jadi, sekolah merupakan unit
Tabel 1. Kerangka Kerja Advocacy Coalition Framework (ACF)

1. Ruang lingkup

- Aturan konstitusional
- Otoritas formal
- Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijaksanaan 2. Peran individu

- Individu merupakan bagian dari kelompok
- Individu memiliki pikiran yang rasional prosedural
- Individu menyerap informasi yang masuk
- Individu dapat memiliki kepercayaan serta keyakinan atas suatuinformasi

3. Peran informasi

- Kepercayaan menjadi filter informasi
- Mengolah informasi yang relevan
- Informasi digunkan sebagai proses sosialisasi oleh anggota koalisi
4. Sifat dan peran

-Dalam ACF, suatu kelompok, aliansi, dan koalisi merupakan aktorkelompok utama kebijakan
- Menangani perubahan dalam formulasi kebijakan

5. Level tindakan

- Dalam formulasi, implementasi dan evaluasi selalu menekankankerja koalisi.
6. Proses kebijakan Sumber: Schlager, Edelke, University of Arizona 1996, Vol. 40 No. 3. A comparison of Three Emerging Theories of The Policy Process.

Caldwell dan Spinks (1993) menegaskan pelaksanaan MPMBS memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang transformasional, agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal
Davis dan Thomas (1989) menggambarkan kualitas kepala sekolah yang efektif dan berhasil memajukan sekolah, antara lain yaitu: 1) Memiliki visi dan misi tentang masa depan sekolahnya, serta mampu mendorong stafnya untuk bekerja merealisasikan visi tersebut, 2) Memiliki harapan yang tinggi baik terhadap prestasi siswa maupun kinerja guru. 3) Mengamati guru dalam kelas dan memberikan masukan yang positif dan konstruktif dalam menyelesaikan masalah peningkatan pengajaran, 4) Mendorong guru untuk dapat memanfaatkan waktu pengajaran yang efisien dan merancang prosedur untuk meminimalkan gangguan, 5) Mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya (material dan tenaga) secara efektif dan 6) Memonitor prestasi siswa baik secara individual maupun kelompok serta dapat memanfaatkan informasi untuk perencanaan pengajaran.
c. Tujuan dan Alasan Diterapkannya
MPMBS
1) Tujuan MPMBS
MPMBS ditujukan untuk meningkatkan

efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui antara

lain keleluasaan pengelolaan sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesio-nalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif/disinsentif, dan lain-lain. (Rumtini, 1999) menegaskan bahwa peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Di samping itu, MPMBS juga bertujuan untuk mempersiapkan kemandirian sekolah di era desentralisasi pendidikan. (Depdikbud; 2000) menegaskan bahwa MPMBS mempunyai tujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu sekolah.
2) Alasan Diterapkannya MPMBS
Depdikbud (2000) MPMBS diterapkan karena beberapa alasan berikut: a) Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif/kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah.
b) Dengan pemberian fleksibilitas/keluwesan-keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdayanya, maka sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.
c) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, pelung, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
d) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
e) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
f) Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
g) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
h) Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
i) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat, dan
j) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

d. Mutu Pendidikan
Secara umum, yang dimaksud mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.
Input Pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses.
Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan (tingkat sekolah) proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Output Pendidikan. Sekolah sebagai sistem seharusnya menghasilkan output yang dapat dijamin kepastiannya. Output sekolah pada umumnya adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah (Slamet PH; 2000). Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya.

e Pola Baru Manajemen Pendidikan Masa Depan
Bukti-bukti empirik lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional dan digulirkannya otonomi daerah, telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Tabel 3 berikut menunjukkan dimensi-dimensi perubahan pola manajemen, dari yang lama menuju yang baru.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif fenomenologis. Dikatakan demikian karena pendekatan kualitatif pada penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data biasanya bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1998). Dikatakan fenomenologis, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial (Dimiyati, 1997), selain itu karena dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (hidden value), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti (Strauss dan Corbin, 1987).

B. Fokus Penelitian
1. Pandangan dan sikap aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok, meliputi kesiapan sumber daya, proses implementasi dan lain-lain. Dalam hal ini akan dilihat mengenai pandangan sikap aktor/stakeholders antara lain : a) Warga sekolah (Kepala Sekolah, guru, siswa dan karyawan), b) Masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat umum lainnya, pemerhati pendidikan), c) Pemerintah terkait (Pejabat Dinas Pendidikan, pengawas dan lain-lain). Aktor/stakeholders dimaksudkan adalah yang ada (berkoalisi) dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja MPMBS, Komite Sekolah/BP3, Tim Pelopor dan Penggerak Pelaksanaan Kebijakan MPMBS, dan organisasi lain yang terkait dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok.

1 Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting, dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok. Di lihat dari organisasi sekolah yang ada (Komite Sekolah/BP3), masyarakat/organisasi masyarakat pemerhati pendidikan lainnya yang terlibat dalam kebijakan MPMBS ini.
2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok. Hal ini dilihat dari indikator-indikator yang telah dikemukakan di atas tadi.

Tabel 2. Dimensi-diensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan
Pola lama Menuju Pola Baru
Subordinasi Pengambilan Keputusan terpusat Ruang gerak kaku Pendekatan birokratik Sentralistik Diatur Overregulasi Mengontrol Mengarahkan Menghindari resiko Gunakan barang Individualistis Organisasi herarkis Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Otonomi Pengambilan Keputusan partisipatif Ruang gerak luwes Pendekatan professional Desentralistik Motivasi diri Deregulasi Mempengaruhi Memfasilitasi Mengelola resiko Gunakan uang Mengutamakan teamwork Organisasi datar

Sumber: Depdikbud (2000)

C. Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah Dasar Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja), dengan pertimbangan:
1. Sekolah dasar sebagai bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun, dan pada tahap inilah keberhasilan murid ditentukan, anak memperoleh dasar-dasar pendidikan yang penting untuk pendidikan selanjutnya, dan diharapkan tahap ini akan membantu mengarahkan pendidikan lebih lanjut termasuk membangun “imajinasi” tentang kehidupannya kelak di kemudian hari. Di samping itu keberhasilan pendidikan di tingkat sekolah dasar akan sangat membantu satuan-satuan pendidikan berikutnya.

2. Keunikan yang dimiliki sekolah, antara lain ditunjukkan dengan keberhasilannya dalam mengimplementasikan kebijakan MPMBS dan kemampuan manajemen sekolah yang tinggi. Keunikan ini didasar kepada :

a. Kemampuan Kepala Sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
b. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan menerapkan strategi pembelajaran siswa di kelas yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah, misalnya Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM).
c. Tingkatketerlibatan/partisipasi masyarakat, orang tua siswa, pemerintah terkait sebagai aktor/stakeholders, serta alokasi anggaran yang tersedia di sekolah.

Selain itu diambilnya sekolah yang memiliki kemampuan manajemen tinggi ini didasarkan pada asumsi bahwa pada sekolah dengan kemampuan manajemen tinggi akan dapat menyerap dengan baik sistem baru yang ditawarkan dalam kebijakan MPMBS, sehingga akan dapat digali data yang lebih banyak mengenai implementasi kebijakan MPMBS.
3. Kesesuaian dengan tema dan substansi penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti akan mengambil beberapa sekolah dasar di Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat yang dianggap telah mengimplementasikan kebijakan MPMBS. Selanjutnya untuk memperkaya nuansa kualitatif, peneliti memilih situs-situs yang akan ditelusuri secara seksama, meliputi karakteristik lingkungan alam dan fisik daerah dimana sekolah dasar tersebut berada, ketersediaan sumber daya (sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, pembiayaan sekolah dan mengunjungi beberapa tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan masyarakat lainnya yang terlibat maupun yang tidak terlibat di dalam organisasi Komite Sekolah/BP3 serta pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan kecamatan.
D. Sumber dan Jenis Data
1. Sumber Data
Lofland dan Lofland (lihat Moleong, 2000) mengemukakan bahwa : “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan-tindakan, bisa juga berupa data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Selain itu sumber data adalah informan, kegiatan yang bisa diamati dan dokumen. Informan menurut Miles dan Huberman (1992) bisa dibedakan menjadi pelaku utama dan bukan pelaku utama. Sumber data dalam penelitian ini adalah :
a. Informan kunci (key informan), informan awal dipilih secara purposive (purposive sampling). Hal ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori. Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan seterusnya sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Artinya, bila dengan menambah informan hanya diperoleh informasi yang sama, berarti jumlah informan sudah cukup (sebagai informan terakhir) karena informasinya sudah jenuh (Muhajir, 1996). Cara serupa ini lazim disebut “snowball sampling”, yaitu informan dipilih secara bergilir sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Dalam penelitian ini yang dipandang sebagai informan awal (sumber informasi) adalah Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Kota Solok Sedangkan informan selanjutnya antara lain adalah Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Siswa, Orang Tua Siswa, masyarakat lainnya yang terlibat di dalam organisasi dewan sekolah/BP3 maupun masyarakat pemerhati pendidikan, serta pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

b. Tempat dan Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa atau kejadian dan situasi sosial yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian yang akan diobservasi, antara lain meliputi keberadaan sumber daya, proses belajar mengajar, proses pengambilan keputusan, rapat-rapat dewan guru, rapat-rapat Komite Sekolah/BP3, sosialisasi dan pengelolaan program, serta proses pengelolaan kelembagaan dan jaringan kerja, dan lain-lain.
c. Dokumen, sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, antara lain meliputi hasil-hasil rapat, hasil belajar siswa, kondisi sarana prasarana. Data ini dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

2. Jenis Data
Moleong (2000) menegaskan bahwa sesuai dengan data yang dipilih, maka jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, tulisan, foto dan statistik. Jenis-jenis data tersebut di atas semuanya dapat digunakan sebagai informasi yang diperlukan. Perlu ditegaskan bahwa keterangan berupa kata-kata atau cerita dari informan penelitian yang diwawancarai dan tindakan yang diamati, dalam penelitian kualitatif dijadikan sebagai data utama (primer), sedangkan tulisan, foto dan data statistik dari berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dijadikan sebagai data pelengkap (sekunder).
E. Proses Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Lofland dan Lofland (1984) menegaskan bahwa dalam rangka pengumpulan data ada tiga kegiatan yaitu : Proses memasuki lokasi penelitian (getting in), Ketika berada di lokasi penelitian (getting along) dan tahap pengumpulan data (logging the data).

1. Prosesmemasuki lokasi penelitian (getting in)
Dalam tahap ini peneliti, dengan membawa izin formal sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar akan mengadakan penelitian memasuki lokasi penelitian yaitu sekolah dasar negeri di Kota Solok. Sebagai seorang calon peneliti, peneliti memperkenalkan diri pada pimpinan/kepala sekolah dan staf pengajar, hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melebur diri dan membaur dengan latar penelitian secara baik. Selain itu dimaksudkan untuk melakukan adaptasi dan proses belajar dengan informan yang dilandasi hubungan etik dan simpatik sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan informan.
2. Ketika berada di lokasi penelitian (getting along)
Ketika tanpa ini peneliti berusaha menjalin hubungan secara pribadi yang lebih akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan berupaya menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.
3. Mengumpulkan data (logging the data)
Pada tahap ini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu :
a. Observasi (pengamatan). Teknik observasi baik yang “partisipatif” maupun “non partisipatif” digunakan untuk mengamati tentang pandangan dan sikap aktor/stakeholders, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS. Secara rinci akan diamati : a) Ketersediaan atau kesiapan sumber daya (sumber daya manusia, sarana, prasarana dan anggaran sekolah), b) Proses implementasi (kelembagaan MPMBS, pemahaman konsep dan tujuan MPMBS, sosialisasi, dan pelaksanaan kebijakan (manajemen sekolah, strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar, dan transparansi dalam pengelolaan sekolah).
Selain itu juga akan diobservasi keterlibatan masyarakat (aktor/ stakeholders) penting, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS ini. Adapun aktor/stakeholders yang dimaksudkan disini adalah : a) Warga sekolah (Kepala Sekolah, guru, siswa dan karyawan), b) Masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya pemerhati pendidikan), c) Pemerintah terkait (Pejabat Dinas Pendidikan, pengawas dan lain-lain).
Dalam konteks ini adalah mereka yang ada (berkoalisi) dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja MPMBS, Komite Sekolah/BP3, Pelopor Penggerak Pelaksanaan Kebijakan MPMBS, dan organisasi terkait lainnya.

b. Wawancara mendalam (in depth-interview). Teknik ini dilakukan atau digunakan untuk mendapatkan dan mengungkat informasi (data empiris) yang berhubungan dengan: pandangan dan sikap aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan MPMBS, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala terkait dengan hal-hal dalam implementasi kebijakan MPMBS yang disebutkan di atas. Mengingat keterbatasan peneliti dalam merekam dan mengingat, serta agar data hasil wawancara ini dapat terekam dengan baik, tidak ada terlewatkan maka dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan radio kaset.
c. Dokumentasi.Digunakan untuk menghimpun berbagai informasi dan data yang diambil dari dokumen, berupa surat-surat keputusan, hasil rapat dan dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan MPMBS.
F. Analisis Data

Analisis dilakukan untuk menemukan pola. Caranya dengan melakukan pengujian sistematik untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya. Untuk dapat menemukan pola tersebut peneliti akan melakukan penelusuran melalui catatan-catatan lapangan, hasil wawancara dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.
Proses analisis data ini peneliti lakukan vsecara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1987) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing verivication). Ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data
Pada tahap ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
2. Penyajian Data
Penyajian data atau display data dimasudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Dalam penelitian kualitatif, penarikan data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interprestasi peneliti.
G. Keabsahan Data
Moleong (2000) dan Nasution (1998) mengemukakan bahwa ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Untuk memeriksa keabsahan data hasil penelitian ini, akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan (credibility)
Penerapan konsep kriteria dapat kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Selain itu berfungsi untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan yang akan dilakukan untuk memeriksa kredibilitas hasil penelitian adalah sebagai berikut:
a. Memperpanjang masa observasi Dengan cara ini peneliti berharap mempunyai cukup waktu untuk betul-betul mengenal situasi lingkungan, untuk melakukan hubungan baik dengan para informan di lokasi penelitian. Dengan demikian peneliti dapat mengecek kebenaran berbagai informasi dan data yang diperoleh sampai sudah dirasa benar.
b. Melakukan peer debriefing Hasil kajian dari peneliti didiskusikan dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian dan juga tentang metode penelitian yang diterapkan. Pembicaraan ini bertujuan antara lain untuk memperoleh kritik, saran dan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan yang menantang tingkat kepercayaan akan kebenaran hasil penelitian.
c. Triangulasi Triangulasi ini peneliti lakukan dengan maksud untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan. Triangulasi akan dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan data, sumber data dan teknik pengumpulan data.
d. Mengadakan “member check” “Member check” akan peneliti lakukan pada setiap akhir wawancara dengan cara mengecek ulang garis besar berbagai hal yang telah disampaikan informan berdasarkan catatan lapangan, hal ini dilakukan dengan maksud agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan.

2. Keteralihan (transferability)
Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama.

3. Kebergantungan dan Kepastian
Untuk mengetahui, mengecek serta memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti akan mendiskusikannya dengan pembimbing, secara setahap demi setahap, mengenai konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan, setelah hasil penelitian dianggap benar, diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Pendidikan
Kota Solok memiliki berbagai sarana dan prasarana pendidikan yakni Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 14 sekolah, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) 43 sekolah, SLTP dan MTs 9 sekolah, SLTA (SMU/SMK/ MA) 14 sekolah, serta 4 Perguruan Tinggi.
Untuk tingkat Taman Kanak-kanak (TK) terdiri dari 982 orang siswa dan 20 orang guru, termasuk Kepala Sekolah. Sedangkan untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) memiliki 7.321 orang siswa dan guru sebanyak 318 orang, dengan rasio guru dan siswa adalah 1 : 21. Angka Partisipasi Kasar (APK) 116,34% dan Angka Partisipasi Murni 95,45%, berarti semua anak usia sekolah (7-12 tahun) telah dapat dilayani untuk memperoleh pendidikan tingkat dasar.
Pada tingkat SLTP/MTs memiliki siswa sebanyak 4.096 orang, dan guru sebanyak 283 orang, dengan rasio guru dan siswa 1 : 14. Angka Partisipasi Kasar (APK) 121,02% dan Angka Partisipasi Murni (APM) 105,47%. Hal ini mewujudkan bahwa anak-anak usia 13 – 15 tahun telah mendapat kesempatan belajar secara keseluruhan.
Sedangkan untuk tingkat SLTA (SMU, SMK, MA), terdapat sebanyak 6.154 orang siswa dengan jumlah guru sebanyak 317 orang, yang berarti rasio guru dan siswa 1 : 20. Angka Partisipasi Kasar (APK) 124,13% dan Angka Partisipasi Murni (APM) 101,80%. Perguruan Tinggi (Akademi, Sekolah Tinggi dan Universitas) berjumlah 4 (empat) yakni : 2 (dua) Akademi Perawat, 1 (satu) Sekolah Tinggi Agam Islam (STAI), dan 1 (satu) Universitas Muhammad Yamin. Secara keseluruhan memiliki 1.450 orang mahasiswa dan 231 orang tenaga pengajar/dosen
Khusus pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI) dari 318 orang guru yang ada, memiliki kualifikasi sebagai berikut : Diploma II (D-2) 210 orang (66,67%), Diploma III (D-3) sebanyak 6 orang (1,88%) dan Strata 1 (S-1) sebanyak 102 orang (31,45%).

Didukung oleh pengawas TK/SD berjumlah 6 orang, yakni 3 orang di Kecamatan Tanjung Harapan, dan 3 orang di Kecamatan Lubuk Sikarah.
B. Informasi Umum Mengenai Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Dasar
Sesuai dengan visi Kota Solok tahun 2000 – 2204 adalah “Terdepan dalam Pelayanan, Terbaik dalam Pembangunan”. Untuk mewujudkan visi, dirumuskan berbagai misi, salah satu diantaranya misi dibidang pendidikan, yakni “Membangun sarana, prasarana dan meningkatkan mutu serta iklilm pendidikan yang konduksif, pendidikan umum, kejuruan, maupun pendidikan agama di semua jenjang pendidikan”.
Makna yang terkandung dari visi dan misi bidang pendidikan Kota Solok tersebut adalah ingin mewujudkan Kota Solok menjadi “Kota Pendidikan” dengan mutu yang dapat dibanggakan dan diandalkan.
Untuk mewujudkan visi dan misi di atas Pemerintah Kota Solok, dalam hal ini Dinas Pendidikan Daerah Kota Solok, termotivasi untuk mencoba melakukan hal yang sama yakni dengan menerapkan/melaksanakan kegiatan “Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar, melalui Manajemen Berbasis Sekolah dan Peran Serta Masyarakat” atau lebih dikenal dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Kegiatan telah dirintis sejak tahun 2002, dengan dibentuknya Tim Pelopor dan Penggerak Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Dasar Kota Solok.
Susunan keanggotaan tim sebagaimana terlihat pada Tabel 4.
Tim pelopor dan penggerak MPMBS tersebut bertugas untuk mempelopori dan menggerakkan serta mensosialisasikan MPMBS ke seluruh Sekolah Dasar (SD/MI) yang ada di Kota Solok, secara berkelanjutan.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pandangan dan Sikap Aktor/
Stakeholders dalam Implemen-tasi
Kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar
Kota Solok
a. Kesiapan Sumber Daya dalam
Mengimplementasikan Kebijakan
MPMBS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan guru yang profesional dan efektif, yakni Kepala Sekolah yang harus memiliki kepemimpinan transformasional dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi dirinya sebagai agen pembahasan (perubahan); 2) Memiliki sikap pemberani; 3) Mempercayai orang lain; 4) Bertindak atas dasar nilai (bukan atas dasar kepentingan individu atau kepentingan/desakan kroninya); 5) Mening-katkan kemampuan secara kontinyu (terus menerus); 6) Memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit/ tidak menentu; 7) Memiliki visi ke depan.
Sedangkan guru yang profesional dan efektif, adalah guru yang memiliki kemampuan yang terkait dengan Proses Belajar Mengajar, strategi manajemen pembelajaran, pemberian umpan balik (feed back) dan penguatan (reinforcement) dan peningkatan diri.

Beare dan Coldwell (1992) (lihat, Hasri, 2001) mengemukakan bahwa dasar kepemimpinan transformasional mempunyai 6 (enam) ciri khas, dimana seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan: 1) Bekerja dengan orang lain; 2) Merumuskan visi sekolah; 3) Mampu mengkomunikasikan visinya kepada stakeholders sekolah; 4) Memiliki flatform kependidikan; 5) Memiliki sifat manusiawi, teknis, simbul dan budaya; 6) Memberdayakan orang lain.
Di samping hal-hal di atas, keberhasilan pelaksanaan kebijakan MPMBS juga dipengaruhi oleh roda organisasi (sekolah) dan kreatifitas para pelaksana atau personil dalam organisasi tersebut.
Tabel 3. Susunan Keanggotaan Tim Pelopor dan Penggerak Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Dinas P dan K Kota Solok
No. Nama Jabatan dalam Dinas dan Instansi Jabatan dalam Kelompok Kerja Tim
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Drs. Busrimal Drs. Arwis Suin Ridwan, S.Pd. Zurdi Arifin, S.Ag. Drs. Siswanto Amal Abbas Effendi Janahar M. Yonhormaison, S.Pd. Apriman Kepala Dinas P & K Kota Solok Plt. Kasubdin Prasekolah/Dikdas Kacabdin P & K Kecamatan Tanjung Harapan Kacabdin P & K Kecamatan Lubuk Sikarah Kepala Tata Usaha Dinas P & K Kota Solok Pengawas TK/SD Pengawas TK/SD Pengawas TK/SD Kepala SDN 07 Kampung Jawa Kelaa SDN 06 Tanah Garam Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Sumber : Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kota Solok, 2003.

Dalam konteks roda organisasi sekolah, Kepala Sekolah harus bertindak sebagai manajer atau pemimpin yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampu mengatur semua potensi agar sekolah dapat berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilakukan kalau Kepala Sekolah mampu melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik meliputi: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pengarahan dan 4) pengawasan. Sebagai pemimpin Kepala Sekolah juga harus mampu mengambil keputusan terbaik, menghargai perbedaan pendapat, kemampuan menghargai perbedaan pendapat, kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber, mampu memilih cara pelaksanaan terbaik, mampu berkomunikasi dengan cara yang efektif, adaptif, bersinergi dan mampu memecahkan persoalan sekolah. (Umeidi, 2000) untuk mampu memecahkan persoalan diperlukan kreativitas. Kreativitas dicirikan oleh suatu produk yang dilahirkan atas dasar, pemikian yang orisinil, baru, menarik perhatian, diiringi oleh kualitas yang memadai (Stenberg dan Lubart, 1995). Suatu kinerja dinilai kreatif apabila kinerja/produk tersebut memenuhi kriteria tersebut. Demikian juga seorang Kepala Sekolah dinilai kreatif, apabila ia mampu melahirkan pemikiran kreatif. Ini berarti bahwa pemikiran kreatif terletak pada flucuacy, originality dan significancy (Lusiana, 1999).

Berkaitan dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama Kepala Sekolah, guru, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa:
Secara kuantitas (dilihat dari jumlah ijazah, ruang/golongan/kepangkatan yang dimiliki Kepala Sekolah dan guru maka dapat dikatakan bahwa “Kepala Sekolah dan guru” di Sekolah Dasar Kota Solok, telah mencukupi dan memenuhi standar persyaratan mengajar. Sehingga seharusnya mereka sudah siap menerima inovasi/ perubahan atau pembaharuan, seperti penerapan kebijakan MPMBS ini.

Tetapi secara kualitas, dilihat dari profesionalisme Kepala Sekolah dan guru (sesuai pendapat Suyanto), dan Kepala Sekolah sebagai manajer dan pemimpin yang efektif (sesuai pendapat Umedi) serta Kepala Sekolah yang punya kreatifitas (sesuai pendapat Lusiana), maka merujuk pendapat di atas sesuai dengan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa mereka belum siap untuk melaksanakan kebijakan MPMBS tersebut.
Karena tidak didukung oleh kepemimpinan tranformasional, profesio-nalisme dan kreatifitas Kepala Sekolah yang tinggi, serta tidak didukung pula sikap profesionalisme, kreatifitas guru yang baik dan memadai.
Kondisi sarana dan prasarana fisik, secara umum cukup memadai dan cukup kondusif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan MPMBS. Sedangkan yang dirasa kurang adalah pengadaan buku-buku bacaan penunjang, alat peraga untuk menunjang strategi pembelajaran dalam proses belajar yang mengarah kepada PAKEM serta biaya, dimana biaya yang bersumber dari Komite Sekolah hanya berkisar antara Rp. 10.000 – Rp. 15.000 dari BOP bervariasi antara Rp. 2.000.000 – Rp. 4.500.000 sedang DOP rata-rata Rp. 1.000.000 per sekolah, padahal pembiayaan ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan kebijakan MPMBS di sekolah.
Menurut Islamy (1998) kesiapan agen pelaksanaan dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari sumber daya yang memadai dari sumber daya yang harus disuplai dengan resources yang cukup, seperti: 1) Human Resources (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya), financial resources, technological resources, maupun phsicological resources.
Mencermati pendapat di atas, maka pada implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar di Kota Solok dapat dikatakan bahwa Kepala Sekolah dan guru baru disuplai dengan human resources, tetapi belum disuplai finacial resources, technological resources dan pshychological resources. Hal ini dibuktikan dengan temuan hasil penelitian (yang relevan) diantaranya yakni : 1) Keluhan guru, mengenai belum adanya tambahan penghasilan yang memadai, sedangkan perhatian dan waktu mereka lebih banyak dihabiskan di sekolah, sehingga sering pulang terlambat terutama selama pelaksanaan kebijakan MPMBS. Kecuali SDN 03 Kampung Jawa (Sekolah Hibrid), yang mendapat bantuan dan Gebu Minang dan Pemda Kota Solok. 2) Adanya kekurangan alat-alat peraga dalam menunjang untuk menerapkan strategi pembelajaran siswa, dalam proses belajar di kelas dan lain-lain.

Sedangkan Thoha (1992) berpendapat bahwa penyebab atau hambatan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan ada tiga macam yakni: a) Hambatan internal, hambatan yang timbul dari masyarakat itu sendiri, atau kultur dan budaya (Socio-Cultural Constraineds); b) Hambatan eksternal, (birokrasi/pemerintah); c) Tingkat kesadaran yang masih rendah (pendidikan rendah atau kurang informasi).
Mengacu kepada pendapat di atas, dikaitkan dengan implementasi kebijakan MPMBS, maka ketidaksiapan Kepala Sekolah dan guru adalah adanya suatu sikap atau kebiasaan Kepala Sekolah/guru selama ini selalu berdasarkan atau selalu menunggu petunjuk pelaksanaan (teknis) yang ada. Sehingga hal ini menyebabkan mereka tidak kreatif, sukar menerima perubahan seperti hal dalam hal melaksanakan kebijakan MPMBS.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesiapan sumber daya (sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan (anggaran) adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan intensitas pelatihan/ penataran terutama teori motivasi, kepemimpinan transformasional dan kemandirian, 2) Memberikan kemandirian kepada sekolah (Kepala Sekolah dan guru) secara lebih luas dan nyata, tidak hanya semboyan, 3) Pengadaan buku-buku bacaan penunjang seperti dimensi, pintar, dan lain-lain serta alat peraga dengan memanfaatkan lingkungan (jaringan kerja), 4) Memberikan tambahan insentif atau kesejahteraan yang telah sukses melaksanakan MPMBS.
b. Proses Implementasi Kebijakan MPMBS
Dari 4 (empat) Sekolah Dasar di Kota Solok yang peneliti observasi, berkaitan dengan pandangan dan sikap aktor/stakeholders terhadap implementasi kebijakan, terutama menyangkut proses implementesi kebijakan MPMBS, maka temuan hasil observasi akan di kemukakan pada uraian-uraian berikut ini. Data yang peneliti peroleh di lapangan menunjukkan implementasi kebijakan MPMBS dilaksanakan dengan member-dayakan organisasi/Kelompok Kerja Guru (KKG) Kelompok Kerja MPMBS di masing-masing sekolah dan Komite Sekolah, termasuk sosialisasi kebijakan MPMBS ini. Kelompok Kerja Guru (KKG) berfungsi sebagai koordinatif dan informatif, Kelompok Kerja MPMBS sebagai operasional (pelaksanaan) dan Komite Sekolah sebagai konsultatif, yang terus menerus berhubungan dengan Kepala Sekolah.

Berkenaan dengan sosialisasi, di samping dilakukan oleh Tim Pelopor dan Penggerak Program MPMBS, Dinas Pendidikan Daerah juga dilakukan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) kepada seluruh Sekolah Dasar anggotanya (imbas). Namun kenyataannya konsep dan tujuan kebijakan MPMBS oleh aktor/ stakeholders (warga sekolah dan masyarakat), terlihat dari adanya kesenjangan antara acuan formal dan persepsi (pemahaman) aktor/stakeholders (pelaku kebijakan) terhadap MPMBS. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut Densire (lihat Abdul Wahab, 1997) menyebut dengan istilah “Implementation Gap” salah satu bukti di lapangan adalah tidak dilaksanakannya kebijakan MPMBS, sesuai tahap-tahap pelaksanaannya yang ada pedoman umum pelaksanaan yakni dimulai dari sosialisasi konsep dan tujuan kebijakan MPMBS sampai dengan evaluasi dan merumuskan kembali sasaran mutu baru.
Konsep dan tujuan kebijakan MPMBS tidak dipahami oleh pelaku kebijakan (aktor/stakeholders) disebabkan karena informasi yang disampaikan dan diterima melalui penataran pelatihan dan rapat-rapat/pertemuan sebatas pengenalan belum menyeluruh dan tidak dilakukan secara berkesinambungan atau dilakukan secara temporer. Hal ini menunjukkan masih kurangnya frekuensi komunikasi (pengkomunikasian) langsung kepada pelaku kebjiakan dan masyarakat sebagai target group.
Menurut Hogwood dan Gunn (lihat Hill, 1993) atau (lihat Abdul Wahab, 1997), menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu, salah satu diantaranya adalah komunikasi dari koordinasi yang sempurna.
Edward III (1980), mensinyalir bahwa dalam komunikasi ada beberapa hal yang mempengaruhi efektifitas dari komunikasi dan akan berpengaruh pula terhadap keberhasilan implementasian kebijakan antara lain adalah transmission (akurasi penerimaan panjang dan pendeknya rantai komunikasi) atau penyaluran komunikasi, konsistensi, dan rincian tujuan komunikasi.

Selain itu Van Meter dan Van Haru (lihat Wibawa, 1994) mengemukakan bahwa pentingnya komunikasi dan koordinasi, yang ditujukan untuk membangun suatu kerjasama adalah merupakan salah satu syarat penting dalam kebijakan publik dimana salah satu variabel model implementasi kebijakan itu adalah komunikasi antar organisasi yang saling berkaitan dengan variabel-variabel lainnya dalam menghasilkan kinerja kebijakan yang tinggi dan baik.
Mengacu kepada beragamnya persepsinya (pemahaman) tentang konsep dan tujuan kebijakan MPMBS, yang dikarenakan kurangnya intensitas sosialisasi atau kurang tepatnya sosialisasi kebijakan MPMBS, maka sangat diperlukan peningkatan intensitas dan mengkaji ulang kembali model sosialisasi yang sesuai (tepat) bagi implementasi kebijakan MPMBS. Persepsi (pemahaman) yang keliru, dapat menyebabkan pengelolaan sekolah yang keliru pula dalam memahami MPMBS, sehingga akan dapat menjerumuskan sekolah dan warganya ke dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan (yang tidak diharapkan).
Dalam hal menerapkan strategi pembelajaran pada proses belajar mengajar, misalnya model PAKEM belum diterapkan sepenuhnya. Peneliti melihat ada guru pada suatu sekolah telah memulai menerapkan strategi Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Menyenangkan (PAKEM), tetapi mereka sendiri tidak tahu bahwa yang dilakukan itu sebenarnya adalah merupakan termasuk salah satu strategi yang sudah mengarah pada PAKEM, tetapi belum seutuhnya. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman guru terhadap konsep dan karakteristik dari PAKEM tersebut. Di samping itu yang menjadi persoalan juga adalah terlalu beratnya beban tugas yang harus di tanggung guru karena sistem guru kelas, dimana di samping harus menguasai seluruh materi pelajaran juga harus melaksanakan PAKEM, yang membutuhkan waktu yang banyak, persiapan yang matang dan waktu yang cukup.
Berkaitan dengan transparansi, kebijakan MPMBS merupakan salah satu model manajemen yang menuntut atau mengedepankan adanya transparansi, dengan kata lain transparansi merupakan kunci pelaksanaan kebijakan MPMBS. Dan di lapangan telah di temukan adanya transparansi, tapi masih terbatas pada transparansi manajemen keuangan, bidang kesiswaan, bidang personalia, tetapi yang menjadi perhatian utama peneliti hanya transparansi keuangan, dengan pertimbangan bahwa bidang keuanganlah yang paling sensitif dan menjadi sorotan utama dari publik.

Fakta di lapangan peneliti temukan bahwa pelaksana (aktor/stakeholders) yang terlibat belum melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Misalnya dalam hal sosialisasi, belum dilakukan secara kontinyu dan menyeluruh (bersifat temporer) sehingga konsep dan tujuan kebijakan MPMBS belum dipahami oleh target group atau aktor/stakeholders secara baik, bahkan yang tidak mengerti sama sekali apa itu MPMBS. Di samping itu masih ada ditemukan sekolah yang belum memiliki visi dan misi sekolah.
Fenomena-fenomena di atas, sejalan dengan pendapat dari Long (lihat Abdul Wahab, 1999) yang mengatakan bahwa dalam banyak kasus, proses implementasi kebijakan akan selalu terbuka peluang adanya “re orientasi” atau transformasi kebijakan, praktis tiak ada garis lurus yang membentang serta menghubungkan antara kebijakan dan hasil akhir kebijakan. Pendapat Long ini benar-benar terbukti/terjadi pada implementasi kebijakan MPMBS.
Untuk menambah wacana, dalam melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan MPMBS, selain teori Top-down dan Buttom-up, maka dalam pembahasan ini juga akan dipaparkan teori model pendekatan sintesis (Hybried Theories). Yakni suatu model kombinasi atau sintesis dari dua posisi (Model Top-Down dan Buttom-Up). Sabatier (lihat Parson, 1997) mengkaji implementasi menuju suatu sintesis, mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan (Policy-Stages) tidaklah membantu proses pengambilan kebijakan karena memilah-milahnya menjadi serangkaian bagian (section) yang sifatnya tidak realistis dan artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan policy-making menjadi kesatuan proses yang sama. Disini juga diungkapkan sintesa dua posisi (Top-Down dan Buttom-Up) dapat dipakai pada dinamika implementasi inter-organisasi dan net work (jaringan kerja), dimana model top-down memfokuskan perhatiannya pada institusi dan kondisi sosial ekonomi, yang menekankan perilaku.
Sintesa ini disempurnakan melalui pemakaian konteks sub system, yaitu semua aktor yang terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan dibatasi oleh parameter yang relatif stabil serta kejadian di luar sub system.

Secara lebih jelas (Islamy, 2001) mengatakan bahwa Policy Sub System adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi, baik organisasi publik maupun privat, secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu. Hal yang penting dari model implementasi ini adalah kedudukannya sebagai bagian yang berkesinambungan dari pengambil kebijakan (engonging part of policy making) dalam “Advocacy Coalitions” atau pendampingan para aktor kebijakan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, atau aktor-aktor dari berbagai organisasi publik dan privat yang memiliki serangkaian kepercayaan, yang berusaha merealisasikan tujuan bersama sepanjang waktu (Islamy, 2001).
Sedangkan dari model buttom-up yang dipertimbangkan adalah implementasi dikonseptualkan proses pembelajaran (learning-process), tujuannya adalah untuk menganalisis proses terjadinya pembelajaran terhadap kebijakan kalangan “Advocacy Coalitions”, dan memperkenalkan kondisi institusional yang paling cocok atau kondusif bagi proses belajar, dalam melakukan perubahan atau penyesuaian. Dari uraian-uraian yang dipaparkan di atas, makna yang dapat diungkap adalah bahwa model sintesis/Hybried, adalah suatu model implementasi kebijakan yang perwujudannya diawali oleh terbentuknya suatu jaringan kerja (net-work), berupa “Policy Sub System” dalam kerangka kerja “Koalisi Advocacy” yang dilandasi oleh konsep pembelajaran (learning process) yang kondusif (adanya keterkaitan, keteraturan dan kerjasama atau sistem kepercayaan), dilakukan secara berkesinambungan, agar terjadinya suatu perubahan (revisi), penyesuaian (adaptasi) dalam praktek/pelaksanaannya (implementasi), sehingga tujuan suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
Merujuk kepada pendapat Sabatier dan Islamy di atas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan MPMBS, mengharuskan pihak sekolah (Kepala Sekolah) sebagai pelaku kebijakan (aktor/ stakeholders) utama kebijakan untuk mengedepankan metode implementasi yang melibatkan aktor/stakeholders lain seperti: guru, siswa, orang tua siswa, tokoh masyarakat atau Komite Sekolah/BP3 dan masyarakat/organisasi masyarakat lainnya, dalam suatu hubungan kerjasama antar subjek (aktor/stakeholders) sebagai suatu jaringan kerja (net-work) kebijakan dengan organisasi. Guna memperhatikan secara sungguh-sungguh pentingnya kebijakan MPMBS, problema kebijakan, dan cara mengatasinya. Dalam hal ini Hjern dan Porter (1988) (lihat Hill, 1993) menyebut dengan istilah “Policy Net-Work” atau “Implementation Structure”.

Metode jaringan kerja (net-work) belum diterapkan secara optimal, masih terbatas pada jaringan kerja dengan lembaga/instansi pemerintah dan orang tua siswa atau Komite Sekolah/BP3 saja, belum ada usaha untuk menjalin kerjasama dengan kelompok pengusaha, Organisasi Cendikiawan Perantau Daerah, Ikatan Alumni dan lain-lain.
Dari beberapa indikator-indikator yang ada, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan-perubahan sebagai akibat dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan MPMBS. Adapun salah satu diantara perubahan dimaksud diindikasikan dengan adanya pernyataan dari orang tua siswa dan siswa, dimana mereka merasa senang dan antusias menyambut implementasi kebijakan MPMBS ini. Khusus bagi siswa mereka merasa sangat senang, karena mereka menjadi lebih pintar bahasa Inggris, bahasa Arab dan baca/tulis Al-Quran dan lain-lain. Sedangkan terkait dengan model implementasi peneliti berpendapat bahwa model kebijakan MPMBS ini cukup memberikan harapan/menjanjikan, dengan kata lain bahwa model program MPMBS ini lebih baik, dibandingkan dengan program yang telah dilaksanakan selama ini yang lebih bersifat sentralistik, kaku (tidak demokratif), tidak adaptif tapi represif, tidak partisipatif dan tidak berorientasi pada pemberdayaan sumber daya, dan lain sebagainya. Indikator-indikator tersebut meliputi antara lain:
a. Model kebijakan MPMBS, menuntut peran serta orang tua siswa dan masyarakat tidak terbatas hanya pada pembayaran/iuran/sumbangan biaya pendidikan atau iuran PB3/komite semata. Tetapi mereka dituntut untuk ikut berperan serta, terlibat, dan berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah serta memantau proses pembelajaran anak-anak mereka di sekolah atau di rumah. Di samping itu juga mereka dilibatkan/diikutsertakan dan diharapkan mampu secara bersama-sama dengan pihak sekolah dalam menyusun RAPBS.
b. Merubah sistem/modal pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi sistem/model pembelajaran dan pembelajaran yang berorientasi/ berpusat kepada siswa (Student-centered) misalnya

model Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan (PAKEM). Pendekatan yang digunakan terhadap siswa, adalah keramah tamahan, inovatif, terbuka, sesuai dengan karakteristik siswa. Belajar itu tidak hanya di kelas saja, tetapi lingkungan sekolah lainnya juga dapat dijadikan sumber-sumber pembelajaran siswa.

c. Kegiatan administratif maupun proses pembelajaran, dalam program/ kebijakan MPMBS dilakukan secara transparansi. Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah/BP3, secara bersama-sama terlibat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran belanja sekolah. Dan secara terbuka disampaikan sumber besarnya dana yang akan didapatkan dan dipergunakan untuk apa saja.
d. Dalam implementasi kebijakan MPMBS dituntut kiat (kepemimpinan transformasional, profesionalisme, dan kreatifitas) dalam mendayagunakan/ pemberdayaan sumber daya yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Hal di atas akan tercapai bila diberikan otonomi (tentu dalam kerangka kebijakan MPMBS) kepada sekolah untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah mereka.

Keempat hal tersebut daitas, dalam implementasi kebijakan MPMBS hendaklah diakomodatif secara baik, agar terjadi atau kelihatan suatu perubahan kearah yang lebih baik, setelah kebijakan ini diimplementasikan.
2. Keterlibatanatau Partisipasi Aktif Masyarakat sebagai Salah Satu Aktor/Stakeholder Penting dalam Implementasi Kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan/pelaksanaan kebijakan MPMBS adalah jenis partisipasi ekstensif, karena hanya sebatas menganggapi suatu isu, misal kekurangan kursi, meja dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya partisipasi sudah meningkat.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membantu sekolah masih didominasi atau berorientasi kepada pembiayaan, pembangunan fisik/gedung dan peralatan-peralatan. Mestinya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak hanya terfokus kepada pembiayaan dan pembangunan fisik saja, melainkan juga berpartisipasi dalam proses kebijakan atau implementasi kebijakan, misalnya dalam hal perencanaan program sekolah, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses belajar mengajar anak, dan dalam mengevaluasi pelaksanaan program sekolah.
Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa di tiga dari empat sekolah yang diobservasi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sudah mulai meningkat, terutama di SDN 06 Tanah Garam, SDN 07 Kampung Jawa dan SDN 03 Kampung Jawa (Sekolah Hibrid), namun belum optimal.
Bila mengacu kepada pendapat Graham dan Philip, mengenai bentuk partisipasi, ditemukan maish belum optimalnya partisipasi masyarakat terutama dalam proses kebijakan, hal ini disebabkan memang bentuk partisipasi masih bersifat partisipasi ekstensif. Untuk dapat meningkatkan partisipasi intensif (yang dapat mengembangkan solusi, inovatif dan konsensus), dapat dilakukan dengan memberdayakan Komite Sekolah/BP3 secara optimal yang dilandasi kebersamaan, keterbukaan, dan akuntabilitas terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan MPMBS.
Selama ini karena sistem pendidikan yang sentralistik seakan-akan ada pembatas antara sekolah dengan orang tua/masyarakat. Orang tua siswa/ masyarakat, hanya dapat menerima apa yang telah dilaksanakan atau diputuskan sekolah. Dengan kata lain dapat diistilahkan bahwa sekolah sebagai pemain, orang tua siswa/masyarakat hanya sebagai penonton.
Sekarang, di era desentralisasi pendidikan, paradigma tersebut berubah, sekolah (Kepala Sekolah, guru siswa) dan orang tua/masyarakat secara bersama bertindak sebagai pemain, wasit, dan sekaligus jadi penonton.
Artinya, keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian terhadap kebijakan pendidikan merupakan salah wujud atau kunci keberhasilan dalam meningkatkan pendidikan, oleh karena itu pendekatan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif masyarakat perlu dikembangkan dan dibina secara sungguh-sungguh dan kontinyu.
Menurut Mubyarto (1995) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk pendidikan) dipengaruhi oleh modernisasi dan komersialisasi. Dijelaskan juga bahwa modernisasi dan komersialisasi selalu cenderung menimbulkan dua akibat negatif yaitu: 1) Semakin berkurang keperluan akan keputusan-keputusan kolektif; 2) Kecenderungan bertambah besarnya pikiran dan perilaku yang bersifat antisipatif.

Selain itu, bagaimana meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, di bawah ini dijelaskan sebagai berikut: 1) Desentralisasi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah yang lebih rendah. 2) Melibatkan masyarakat secara langsung sebagai target group. 3) Mengembangkan demokrasi dalam pengambilan keputusan dengan cara menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
Kenyataan di lapangan, peneliti temukan bahwa intensitas partisipasi masyarakat sudah mulai meningkat, hal tersebut dibuktikan dengan 1) Kedatangan orang tua siswa ke sekolah, untuk mengusulkan penambahan buku-buku bacaan penunjang seperti: taktis, pintar, dimensi dan lain-lain. 2) Adanya bantuan mukena, Al-Quran/dan dana bagi menunjang sekolah Hibrid. 3) Pengadaan sekolah Hibrid, dengan bantuan dari Gebu Minang dan Universitas Negeri Padang. 4) Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi (mengangkat nama baik sekolah di SDN 07 Kampung Jawa. 5) Ketua Komite/BP3 SDN 07 Kampung Jawa, mengangkat tiga orang anak asuh dari keluarga tidak mampu. 6) Keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat lingkungan sekolah dalam membantu pendirian sanggar kesenian di SDN 07 Kampung Jawa. 7) Keterlibatan atau partisipasi Komite Sekolah/BP3, pemuda-pemudi, dan tokoh masyarakat dalam persiapan dan penyambutan Tim Studi Banding SDN Kecamatan Banuhampa Bukittingi ke SDN 06 Tanah Garam tamu disungguhkan tarian gelombang dan hidangan makanan, yang disediakan oleh sekolah dan masyarakat sekitar sekolah.
Dari bukti-bukti yang diuraikan di atas hal tersebut sudah merupakan suatu langkah maju, yang harus dibudayakan dan lebih ditingkatkan secara lebih optimal oleh pihak sekolah.
Partisipasi masyarakat yang efektif memang sulit direalisasikan atau didapatkan, sungguhpun berbagai upaya kearah itu tetap sangat perlu ditingkatkan dan dikembangkan di sekolah termasuk dalam implementasi kebijakan MPMBS. Sebab bagaimanapun (seperti telah diungkapkan terdahulu) partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci terhadap keberhasilan yang dicapai, dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Sebagai komparasi, Rumtini (1999) mengungkapkan bahwa ada tiga upaya peningkatan partisipasi masyarakat yang pernah dilakukan di Depdiknas, diantaranya:

1 Community Participation in Planning and Management Resources (COPLANER) Kegiatan untuk mengembangkan suatu kerangka kerja administrasi, yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pendidikan di SD, SLTP, SLTA baik negeri maupun swasta.
2 Community Participation in Strategic Education Planning for School Improvement (COPSEP) Kegiatan yang ditujukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan pada program peningkatan sekolah. Kegiatan diarahkan pada pembentukan Komite Sekolah, dan di komite inilah peranan masyarakat diharapkan.
3 Primary Education Quality Improvement Project (PEQIP) Kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu Sekolah Dasar melalui proses belajar mengajar, melalui pembinaan-pembinaan, salah satunya pembinaan partisipasi masyarakat yang dituang dalam wadah yang dinamakan

Information Education and Communication
(IEC).
Dari ketiga upaya peningkatan partisipasi ini telah dapat diidentifikasi beberapa partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan, meliputi: a) Pelayanan, b) Sumbangan (kewajiban) akan biaya, sarana, perlengkapan dan ketenagakerjaan, c) Kehadiran ke sekolah (biasanya hanya sebagai pihak yang pasif dan menerima keputusan yang disampaikan pihak lain), d) Tempat konsultasi terhadap masalah-masalah tertentu, e) Keterlibatan dalam pengiriman-pengiriman jasa, f) Pelaksana kewenangan yang didelegasikan, g) Partisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah

3. Kendala dalam Implementasi Kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok
Dari berbagai kenyataan yang peneliti peroleh di lapangan, membuktikan bahwa implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok terkendala pada hal-hal sebagai berikut: 1) Kesiapan sumber daya masih rendah, misalnya: a) Kurangnya buku-buku bacaan penunjang di pustaka sekolah, b) Tinggi tingkat ketergantungan sekolah terhadap bantuan (seperti: dana, dan lain-lain) dari pemerintah, sehingga mengakibatkan pihak sekolah kurang kreatif/inisiatif, menggali potensi di sekolah bersangkutan. c) Rendahnya/kurang profesionalnya Kepala Sekolah dan guru dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan di sekolah. 2) Sosialisasi kebijakan MPMBS intensitasnya masih kurang, temporer, dan dilakukan tidak secara menyeluruh (komprehensif), sehingga tidak dipahaminya konsep dan tujuan MPMBS tersebut secara baik oleh aktor/ stakeholders. 3) Kemandirian (otonomi) Kepala Sekolah dalam mengelola atau manajemen sekolah masih rendah. Terkesan ragu-ragu, takut salah, dan ketergantungan terhadap petunjuk pelaksanaan dan bantuan pemerintah masih tinggi, sehingga Kepala Sekolah dan jajarannya terkesan statis serta kurang kreatif. 4) Adanya kebijakan MPMBS dengan pengimplemen-tasiannya, dipandang oleh sebagian pihak sekolah sebagai suatu beban (meliputi waktu, administrasi dan persyaratan tertentu lainnya) karena semua ini tidak diimbangi oleh kontribusi yang memadai, yang mereka terima sebagai dampak dari program MPMBS ini. Terkecuali di SDN 03 Kampung Jawa (Sekolah Hibrid).

Menurut Presman dan Wildausky (1973) (lihat Abdul Wahab, 1997) faktor-faktor yang dikemukakan di atas, untuk menghindari kegagalan dalam implementasi perlu mendapat perhatian secara seksama.
Sementara Parson (1997) mengatakan bahwa kegagalan implementasi suatu kebijakan cenderung karena faktor ulah manusia, dimana pengambilan keputusan yang gagal memperhitungkan kenyataan adanya persoalan manusia yang sangat komplek dan bervariasi. Adapun yang dimaksudkan disini adalah baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun sekolah beserta warganya sebagai pelaku kebijakan dan target group.
Merujuk kepada berbagai kendala atau hambatan yang telah diidentifikasi dari hasil penelitian, dan dikaitkan dengan pandangan atau pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi suatu kebijakan, maka peneliti berpendapat bahwa: “kegagalan implementasi suatu kebijakan, belum tentu sepenuhnya dikarenakan ketidakmampuan pelaksana (aktor/stakeholders pelaksana), tetapi juga disebabkan karena pembentukan kebijakan itu sendiri yang kurang sempurna atau kebijakan tersebut memang jelek (bad policy). Disinilah dituntut kepiawaian dari para pelaksana kebijakan (aktor/ stakeholderss) atau pelaku utama kebijakan, supaya mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi, sehingga proses implementasi dapat berjalan efektif dan tujuan/pokok kebijakan dapat direalisasikan.

Berkenaan juga dengan kegagalan implementasi MBS, Wohlsteter dan Mohrman (1996) (lihat Nurkolis, 2001) dalam hasil penelitian mengungkapkan empat macam kegagalan implementasi MBS, yaitu Pertama, sekedar mengadopsi model apa adanya ada upaya kreatif. Kedua, Kepala Sekolah bekerja berdasarkan agenda kerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi warga sekolah. Ketiga, kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak. Keempat, menganggap MBS adalah hal yang biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya, padahal pada kenyataannya implementasi MBS memakan waktu, tenaga, pikiran secara besar-besaran.
Keempat indikator yang telah dipaparkan di atas, mengisyaratkan bahwa guna menghindari kegagalan implementasi kebijakan MBS atau kebijakan MPMBS tersebut, maka diperlukan keterlibatan atau partisipasi aktif semua pelaku kebijakan (koalisi aktor/stakeholderss) untuk mengkaji, melakukan penyesuaian dan adaptasi (reformulasi).
Kebijakan yang dilandasi azas kerjasama, keterkaitan, kebersamaan dan akuntabilitas yang didukung oleh semangat demokrasi dan transparansi menuju suatu komitmen/ konsensus, agar pelaksanaan program MPMBS (implementasi kebijakan MPMBS) berjalan dengan baik, dan tujuan kebijakan (yakni meningkatkan mutu pendidikan) tercapai. Koalisi aktor/stakeholderss tersebut, meliputi: Kepala Sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, masyarakat, Komite Sekolah/BP3, pejabat pemerintah terkait, dan organisasi masyarakat lainnya yang peduli terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, khususnya di Sekolah Dasar.
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Dilihat dari jumlah personil yang ada (Kepala Sekolah dan Guru), rasio jumlah guru dan murid, kualifikasi pendidikan dan kepangkatan (ruang/golongan) yang dimiliki, maka Kepala Sekolah dan guru sebagai aktor/stakeholders utama kebijakan MPMBS, dapat dikatakan telah siap mengemban tugas untuk mengimplemen-tasikan kebijakan MPMBS ini. Sebab, mereka memenuhi syarat/standar kelayakan untuk mengajar (melaksanakan tugas dalam proses belajar mengajar) di sekolah. Dengan kata lain secara kuantitas, Kepala Sekolah dan guru yang ada di Sekolah Dasar Kota Solok, seharusnya siap untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan MPMBS secara lebih dan optimal. Akan tetapi dilihat secara kualitas, meliputi sikap dan kemampuan profesionalisme, kepemimpinan transformasional, kreatifitas yang dimiliki Kepala Sekolah dan guru, maka dapat dikatakan bahwa Kepala Sekolah dan guru, belum siap untuk mengimplementasikan kebijakan MPMBS ini, karena mereka belum memiliki sikap dan kemampuan tersebut. Dan diperparah lagi dengan adanya budaya menunggu petunjuk dari atas, takut salah, sehingga membuat Kepala Sekolah dan guru menjadi bersikap pasif dan tidak kreatif. Dan ketidaksiapan dari orang tua murid (masyarakat), disebabkan oleh karena kurang dipahaminya konsep MPMBS karena masih kurangnya informasi yang didapat oleh mereka.

1 Mengenaisarana, prasarana dan pembiayaan, dilihat dari kondisi fisik sekolah-sekolah dan lingkungan sekolah pada dasarnya cukup kondusif untuk melaksanakan dan mengembangkan (mengimplementasikan) kebijakan MPMBS, baik ruang kelas, ruang pustaka, ruang KKG, ruang guru/Kepala Sekolah, WC, halaman sekolah dan lain-lain cukup menunjang. Namun, yang masih kurang adalah buku bacaan penunjang bagi siswa, dan alat peraga untuk menerapkan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yang sesuai seperti untuk metode Pembalajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan (PAKEM), serta minim atau kurangnya biaya untuk menopang penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
2 Dilihat dari aspek kelembagaan, yakni organisasi sekolah seperti: Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja MPMBS, dan Komite Sekolah/BP3 dan organisasi masyarakat pemerhati pendidikan lainnya cukup tersedia. Yang menjadi persoalan adalah pemberdayaan organisasi-organisasi tersebut masih kurang. Hal ini disebabkan kurang informasi yang didapatkan atau diberikan kepada organisasi tersebut sehingga konsep dan tujuan kebijakan MPMBS tidak dipahami secara baik oleh semua aktor/stakeholders yang terlibat dalam organisasi sekolah ini (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua murid, masyarakat umum lainnya). Dengan kata lain masih kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara pelaku kebijakan, dikarenakan intensitas sosialisasi kebijakan masih bersifat temporer, dan tidak menyeluruh serta tidak kontinyu. Selain itu aspek yang cukup mempengaruhi adalah pemberdayaan Kepala Sekolah masih kurang dan belum diberikan otonomi (kewenangan dan kekuasaan) secara penuh

untuk mengelola dan menerapkan kebijakan MPMBS kepada Kepala Sekolah, sebagai aktor/stakeholders utama kebijakan ini. Dampak lain yang timbul adalah ketidakmampuan Kepala Sekolah membentuk jaringan kerja dengan organisasi masyarakat lainnya yang peduli pendidikan, kecuali hanya kerjasama dengan orang tua murid (Komite Sekolah/BP3) dan pemerintah terkait yang selama ini telah dilakukan.
1 Dalam manajemen sekolah, arti pentingnya transparansi (keterbukaan) sudah disadari oleh Kepala Sekolah dan telah dilaksanakan, karena metode inilah yang dijadikan salah satu cara untuk menarik perhatian, guna meningkatkan peran serta orang tua murid/masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan semakin baiknya perhatian (kepedulian) orang tua/masyarakat terhadap kegiatan pendidikan anak di sekolah.
2 Strategi pembelajaran dilaksanakan melalui metode belajar mengajar yang disesuaikan situasi dan kondisi yang ada di sekolah, misalnya model Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM). Tetapi model ini belum diterapkan sepenuhnya karena pemahaman guru terhadap konsep PAKEM tersebut, masih kurang. Memang ada guru yang mencoba menerapkannya, tapi mereka sendiri tidak tahu bahwa model yang diterapkan adalah konsep yang sudah mengarah kepada PAKEM. Dampak positif dari pelaksanaan model pembelajaran di atas, telah didapatkan dimana ditanggapi secara antusias oleh murid dan orang tua murid. Dengan kata lain siswa dan orang tua mereka merasa sangat senang, padahal metode yang diterapkan baru sebatas mengarah kepada PAKEM, belum PAKEM yang sebenarnya atau seutuhnya.
3 Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan MPMBS masih bersifat eksentif (mengutip pendapat Graham dan Philip) yakni partisipasi yang masih berorientasi pada pembiayaan dan pembangunan fisik. Secara umum inisiatif masih datang dari pihak sekolah. Akan tetapi walaupun bersifat ekstensif, tapi kontribusinya cukup berarti dan cukup signifikan. Terbukti dengan adanya kritik dan saran dari orang tua murid, misalnya pengadaan buku bacaan penunjang bagi murid dan anjuran pembentukan sanggar kesenian di suatu sekolah, serta keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam acara penyambutan kunjungan (studi banding) sekolah lain ke sekolah mereka. Bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang lain adalah adanya pemberian beasiswa

kepada murid yang mengangkat nama baik sekolah melalui dana komite sekolah, mengangkat anak asuh (oleh Ketua Komite/BP3) pada salah satu sekolah. Dan yang agak spesifik adalah pendirian Sekolah Hibrid (Hibrid School) yang dipelopori oleh organisasi masyarakat perantau Minang yang berpusat di Jakarta yang dikenal dengan nama Gerakan Ekonomi Budaya (Gebu Minang) sedangkan dulu bernama Gerakan Seribu Minang. Dalam keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara intensif, misalnya peran serta dalam perencanaan program dan penyusunan anggaran biaya sekolah masih belum terlibat orang tua/masyarakat (Komite Sekolah/BP3) masih bersifat menunggu, dan agresifitas masih didominasi oleh pihak sekolah.

B. Saran-saran
1. Diperlukan : a. Komitmen yang kuat dari seluruh aktor (stakeholders) yang terlibat dan terkait yang dilandasi oleh kerjasama, kebersamaan, keterkaitan dan akuntabilitas.

b. Peningkatan intensitas sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan baik melalui pelatihan/penataran program, rapat rutin/rapat dinas dan lain-lain, dengan mengikut sertakan seluruh aktor/stakeholders yang terkait, misalnya Kepala Sekolah, Guru, Pengurus Komite Sekolah/BP3, tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya (pemerhati pendidikan) dengan materi:
- Segala sesuatu yang berkaitan dengan materi konsep, tujuan dan ciri-ciri MPMBS dan lain-lain.
-Kepemimpinan transformasional, profesionalisme, manajemen sekolah, manajemen siswa, dan manajemen kepegawaian atau teori motivasi kerja pegawai.

2. Dalam tahap implementasi kebijakan MPMBS, sebaiknya dipopulerkan dengan menggunakan model pendekatan sintesis (Hybried Theorities) oleh Sabatier dan Islamy, karena model pendekatan ini merupakan kombinasi atau sintesis dari dua posisi (top down dan buttom up), dan model pendekatan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Berorientasi pada pembentukan jaringan kerja (Net work) inter-organisasi.
b. Pendampinganaktor/stakeholders dengan elemen masyarakat sebagai suatu sub system dalam kerangka kerja advocacy coalitions.
c. Terjadinya interaksi proses pembelajaran secara kontinyu (terus menerus) dalam kerangka kerja advocacy coalitions yang dilandasi keterkaitan, keteraturan, kerjasama atau sistem kepercayaan.

d. Adanya perubahan/penyesuaian atau adaptasi terhadap praktek pelaksanaan (implementasi) kebijakan sesuai situasi dan kondisi yang ada.
e. Perbedaan-perbedaan yang timbul adalah merupakan akibat dari proses pembelajaran, untuk mendapat suatu konsensus atau komitmen aktor/ stakeholders kebijakan.

Hal-hal di atas sangat relevan dengan keadaan di era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang diberlakukan saat ini. Dalam rangka pemberdayaan potensi-potensi yang ada dan sebagai salah satu upaya mengatasi berbagai keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten/Kota saat ini.
1 Implementasi kebijakan MPMBS, hendaklah benar-benar diikuti oleh pemberian otonomi (kewenangan) secara lebih luas kepada Kepala Sekolah untuk dapat menggali, mendayagunakan potensi-potensi yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah, tentunya tetap dalam kerangka kebijakan MPMBS dan monitoring dari pejabat/dinas instansi yang berwenang (Dinas Pendidikan dan jajarannya). Tujuannya adalah a) Untuk mengurangi ketergantungan pihak sekolah terhadap pemerintah, sebab selama ini tingkat ketergantungan sekolah terhadap pemerintah sangat tinggi, sehingga menjadikan sekolah dan jajaran terkesan pasif (tidak kreatif). Karena sudah terbiasa dengan budaya menunggu, baik berupa petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau perintah langsung dari pejabat (dinas/instansi) berwenang yang lebih tinggi (atasan), b) Membantu pihak sekolah dalam mengatasi persoalan kurang dana (biaya), guna menopang penyelenggaraan pendidikan di sekolah, termasuk dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok.
2 Transparansi (keterbukaan) sudah waktunya untuk dibudayakan, seperti apa yang telah mulai dilakukan oleh pihak sekolah meliputi manajemen keuangan, hendaknya diikuti manajemen yang lain (manajemen perlengkapan, kepegawaian, manajemen kesiswaan dan lain-lain) sehingga secara perlahan-lahan sekolah mendapat simpati, dukungan dari warganya, masyarakat/orang tua siswa secara lebih baik.
3 Diperlukan: a. Sosialisasi model/metode pembelajaran PAKEM ini, secara intensif dan kontinyu terhadap semua sekolah atau semua guru termasuk kepada Kepala Sekolah agar model, konsep dan karakteristik model PAKEM ini dipahami

oleh semua warga sekolah baik dilakukan melalui penataran, pelatihan, dan lain-lain.
b. Pengadaan sekolah rintisan atau percontohan dengan menerapkan metode pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan (PAKEM) secara utuh yang ditunjang oleh guru yang memiliki keterampilan dan profesionalisme yang tinggi. c. Pemberian penghargaan materi atau intensif yang memadai, bagi sekolah yang telah sukses menerapkan strategi/metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Sehingga hal ini dapat memotivasi guru-guru di sekolah lain untuk mecoba menerapkan di sekolah yang mereka pimpin.

1 Di era otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan pendidikan, dalam proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan) penggunaan konsep Advocacy Coalition Framework (ACF) adalah merupakan sesuatu yang relevan (sesuai) untuk diterapkan termasuk pada kebijakan MPMBS dan pengimplementasiannya. Sebab, dengan adanya koalisi aktor/stakeholders (berkoalisi), akan menumbuhkan kerjasama, kebersamaan, kepercayaan dan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah, orang tua siswa, masyarakat, pejabat pemerintah terkait atau kelompok/organisasi masyarakat umum lainnya, sehingga tujuan kebijakan MPMBS tersebut dapat dicapai sebagaimana mestinya. Di samping itu, konsep ACF ini juga sejalan dengan model pendekatan implementasi kebijakan yang telah peneliti sarankan sebelum ini, yakni Model Pendekatan Sitesis (Hybrid Theories) dari Sabatier dan Islamy (lihat saran poin 2).
2 Pemerintah Daerah dan DPRD sudah waktunya untuk lebih mendorong, dan memfasilitasi Sekolah Dasar, untuk membentuk jaringan kerja secara lebih luas dengan pihak-pihak lain : alumni, pengusaha, LSM, perantau Minang, BUMD, Cendikiawan, perguruan tinggi dan lain-lain. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan wadah atau organisasi, peduli (pemerhati) pendidikan, misalnya Organisasi Gerakan Peduli Pendidikan Anak Usia Sekolah Kota Solok. Diharapkan keberadaan wadah/organisasi tersebut di atas dapat membantu menanggulangi berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Sekolah Dasar di Kota Solok, termasuk persoalan keterbatasan dana (biaya), beberapa buku-buku bacaan penunjang bagi siswa, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Wahab, S. 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
Abdul Wahab, S. 1999. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: PT Danar Wijaya.
Caldwell, BJ dan Spinks, J. 1992. Leading the Self – Managing School. Washington,
D.C: The Falmer Press.
Depdiknas, 2000. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
Gunn, W. N. 1981. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Prentice Hall.
Islamy, M Irfan. 2001. Seri Policy Analysis. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
Klingemann, H.D. dan Fuchs, D. 1995. Citizens and The State: Beliefs In Government. New York: Oxford University Press.
Miles, M. B. dan Huberman, M. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: UI Press.
Miles, M. B. dan Huberman, M. Qualitative Data Analisysis A Sourcebook of New Method. Beverly Hills London: Sage Publication.
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
Parsons, Wayne. 1997. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practise of Policy Analysis. Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme. US.
Sabatier, Paul A. & Mazmanian, Daniel A. 1987. Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company, University of California, Al Davis.
Wibawa, S. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Widjajati, H. 2002. Anak Jalanan : Studi Kasus tentang Fenomena Pengamen Lampu Merah dan Kebijakan Penanggulangannya di Kota Malang. Tesis. Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
World Bank Study. 1998. Education in Indonesia: From Crisis to Recovery, Education Sector Unit, East Asia and Fasifict Regional Office.

Jurnal Ilmiah:
Ellison. 1998. The Advocacy Coalition Framework and Implementation of the Endangered Species Act : A Case Study in Western Water Politics. Journal Policy Studies, Vol. 26 No. 1, page 11-29.
Hasri, Salfen. 2002. “Ilmu Pengetahuan Sosial”. Kepemimpinan Kepala Sekolah dari Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Sekolah. Edisi Khusus-HUT-FE-UM. Oktober. Hal. 10.
Nurkolis. 2001. “Manajemen Berbasis Sekolah” Hakekat Desentralisasi Model MBS. Article Pendidikan Network (English), Juni. Page 1 – 2 of
2.
Nurkolis. 2002. “Manajemen Berbasis Sekolah” Strategi Sukses Implementasi MBS, Article Pendidikan Network (English), Januari, Page 1 of 4.
Portz, John. 1996. “Problem Definitions and Policy Agendas: Shaping the Educational Agenda in Boston”. Journal Policy Studies, Vol. 24. No. , pp 371-386.
Rumtini dan Jiyono. 1999. “Manajemen Berbasis Sekolah”. Konsep dan Kemungkinan Strategi Pelaksanaannya di Indonesia”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Juni Tahun Ke 5 No. 017. Hal. 77-101.
Sabatier, Paul A. 1986.Top Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a Critical Analyis and Suggested Syinthesis”. Journal of Public Policy, Vol, pp. 197-
209.

Salladien. 2002. “Ilmu Pengetahuan Sosial”. Alternatif Model Pendidikan Berorientasi Dunia Kerja. Edisi Khusus-HUT-FE-UM. Oktober. Hal 10.
Umaedi, April. 1999. “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah”. Depdikbud.

Majalah dan Harian Umum:
Budiyono. 13 Februari 2001. “Otoda dan Ruwetnya Problem Pendidikan”. Jawa Pos.
Nurkholis, 15 Januari 2001. “Hakekat Desentralisasi Model MBS.” Kompas. Hal 9.
Nurkholis, 27 Juli 2000. “Strategi Sukses Implementasi MBS.” Kompas. hlm 9.
Khomsan. 29 September 2000. “Peringkat Sumber Daya Manusia Kita”. Kompas, hlm. 4.
Dokumen Resmi Pemerintah:
Rencana Strategik Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2000 – 2004.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1990. Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 1999. Bandung: Kuraiko Pratama.

PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA

Publikasi Ilmiah
PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)
The Role of Local Institution in Developing The Rural Area ( A Study about The Role of Tahlil Organization in Developing The Countryside in Simorejo Subdistrict ofBojonegoro)
OLEH:M. ALI IMRON H.R. RIYADI SOEPRAPTOSUWONDO

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA KEKHUSUSAN ADMINISTRASI PEMBANGUNANPROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG 2002

RINGKASAN

M. ALI IMRON, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 17 April 2002, Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS., Anggota : Drs. Suwondo, MS.
Menguatnya institusi lokal tradisional keagamaan semisal Lembaga Tahlil dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat akhir-akhir ini adalah merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk di cermati. Institusi lokal keagamaan yang banyak berkembang dalam masyarakat desa yang terkesan tradisional ini ternyata dalam tataran realita mampu berperan sebagai sarana yang sangat potensial dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktifitas pembangunan yang telah dilakukan baik berupa pembangunan sarana maupun prasarana fisik desa secara mandiri. Disisi lain LKMD sebagai lembaga formal yang notabenenya lembaga buatan pemerintah sebagai wadah kegiatan pembangunan desa justru mengalami kemunduran dan tidak mampu untuk berbuat banyak dalam pembangunan desa.
Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah realitas dari keberadaan institusi lokal tradisional didalam kehidupan masyarakat desa, (2) Peran apa saja yang telah diambil institusi lokal dalam pembangunan desa.
Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat desa terhadap hadirnya institusi lokal. Kemudian mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran Lembaga Tahlil sebagai Institusi lokal tradisional keagamaan dalam menggalang partisipasi masayarakat dalam pembangunan desa, serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan kontribusi Lembaga Tahlil dalam pembangunan desa.
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang mendalam dengan informan lapangan yang diperoleh melalui Key Informan. Untuk mengukur validitas keabsahan data dilakukan suatu teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat dan kriteria yang digunakan yaitu dengan cara mengukur derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (conformability) atas obyek penelitian. Dari langkah itu dilakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisa data interaktif yang dikembang oleh Miles dan Huberman (1984), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Dari hasil penelitian yang ada akhirnya dapat ditarik beberapa indikasi pokok, yaitu: (1) Keberadaan sebuah institusi lokal ditentukan oleh kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat serta seberapa besar institusi tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, (2) Partisipasi masyarakat akan semakin meningkat bila pembangunan menggunakan media lembaga tradisional yang ada,

(3) Institusi/lembaga yang berlandaskan pada adat istiadat setempat adalah sarana yang potensial bagi pembangunan masyarakat.

SUMMARY
M. ALI IMRON, Post Graduate Program of Brawijaya University, April 17, 2002. The Role of Local Institution in Developing The Rural Area ( A Study about The Role of Tahlil Organization in Developing The Countryside in Simorejo Subdistrict of Bojonegoro), Supervisor: Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS., Co-Supervisor : Drs. Suwondo, MS.
The efficacy of Traditional Local Institutions of Religion such as Tahlil Organization in many aspects of social life in recent times indicated the existence of new enticing phenomenon to be scrutinized. There are so many Traditional Local Institutions of Religion in practicing to the real life can be develop in many rural areas or countryside by placing this Traditional Local Institutions of Religion’s role as a potential medium and effective in developing the countryside and rural areas. This could be proven with the increases of many kind of activities in order to develop the rural area whether it was conducted in the form of physical structure or even infrastructure possessed by the internal countryside. While in another hand, LKMD as a formal institution which is notably as a government institution have a function to raise many kind of activities are getting decline and have limited scope in developing the countryside and rural areas.
In line with the facts above, then the research problems in this study are (1) How is the existence of Traditional Local Institutions of Religion in the real life of rural areas. (2) How many role have played by the Traditional Local Institutions of Religion in developing the rural areas.
The first purpose of this study is describing the perceptions of rural area society toward the arising of local institutions in their environment. Then the next purpose of this study is identifying and describing the roles of Tahlil Organization as a Traditional Local Institutions of Religion in the hope to enhance the participation of rural area society in developing their own environment.
In this study, the method used is qualitative method by applying some steps in collecting the data, such as observation, documentation, and conducting some interviews to the field informant, wich is obtained through Key Informant. In measuring the data, this study was using technique of cross-checking based on the nature and criterion used in this research such as the way to measure the credibility, transferability, dependability and conformability to the object of this research. From those steps above than the qualitative data analysis was conducted by applying interactive model of data analysis wich have developed by Miles and Huberman (1984), comprises of reduction of the data, displaying the data and conclusion or verification.

The results of this study, finally can be drawn some main indications such as (1) The existence of the Local Institution principally depend on the conformity of the religion values and local customs and also how much the need can be fulfilled by the institution for the society. (2) Participation of the society could be increased if the development of the rural area are combined with such traditional organizations as a medium. (3) Institutions or Organizations based on the local customs are the potential means to develop the rural area.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Sejak awal kegiatan pembangunan di Indonesia, pembangunan pedesaan baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa telah banyak mendapat perhatian. Hal ini merupakan sebuah konsekwensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.
Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Hal ini dipertegas lagi oleh GBHN 1999 tentang pembangunan pedesaan yang intensitasnya ditingkatkan guna mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat. Pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam (GBHN: 1999).
Sebelum di bentuk berbagai institusi lokal atau lembaga kemasyarakatan oleh Pemerintah semisal LKMD, PKK, Klompencapir, Kelompok Tani dan lembaga kemasyarakatan lainnya, sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan pedesaan, serta di berlakukannya sistem birokrasi modern secara nasional (Suyanto:1996). Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangankekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Padahal disisi lain pemerintah sebagai Stakeholder dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah/saluran pembangunan bahkan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan. Dengan berpijak pada realita semacam inilah maka pemerintahpun mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan pertimbangan, bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibikin pemerintah yang memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar guna keberhasilan pembangunan itu sendiri dari pada pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional.

Fenomena tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan tradisional yang demikian ini adalah bukan hanya merupakan sebuah kebetulan saja, akan tetapi sudah menjadi realita umum di dalam masyarakat. Dimana masyarakat desa ternyata lebih memilih bergabung dan aktif menjadi anggota lembaga kemasyarakatan tradisional semisal Lembaga Tahlil yang notabenenya adalah lembaga tradisional keagamaan dibanding untuk ikut dan aktif di dalam lembaga formal semisal LKMD. Kecenderungan masyarakat untuk menentukan pilihan yang demikian ini tentunya bukan karena tanpa sebab. Namun tentunya hal ini sudah melalui proses yang matang bagi masyarakat desa untuk menentukan pilihan seperti ini.
Dalam pembangunan desa, hal yang perlu diketahui, dipahami dan diperhatikan adalah berbagai kekhususan yang ada dalam masyarakat pedesaan. Tanpa memperhatikan adanya kekhususan tersebut mungkin program pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Kekhususan pedesaan yang dimaksud antara lain adalah bahwa masyarakat desa relatif sangat kuat keterikatannya pada nilai-nilai lama seperti budaya / adat istiadat maupun agama. Nilai-nilai lama atau biasa disebut dengan budaya tradisional itu sendiri menurut Dove (1985) sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat di mana budaya tradisional tersebut melekat.
Dari fenomena yang terlihat dalam masyarakat desa nampak sekali bahwa ternyata institusi lokal yang notabenenya adalah institusi / lembaga bikinan masyarakat sendiri pada kurun waktu terakhir semakin menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam perkembangannya. Kita dapat menjumpai banyak sekali institusi-institusi lokal baik yang sudah lama tumbuh ataupun modifikasi bahkan yang baru dibentuk oleh masyarakat sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan umumnya institusi lokal tersebut adalah bermuatan agama. Penguatan institusi lokal tradisional seperti ini sebenarnya adalah merupakan refleksi dari budaya, agama dan adat istiadat setempat yang diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Namun walaupun demikian adanya, ternyata institusi-institusi lokal keagamaan tersebut mampu berkiprah dalam kehidupan masyarakat desa, khususnya dalam pembangunan masyarakat desa itu sendiri bila dibandingkan dengan institusi-institusi buatan pemerintah. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang unik dimana keberadaan institusi lokal yang masih begitu tradisional dengan berbagai keterbatasan yang ada bila dibandingkan dengan lembaga modern ternyata masih bisa bertahan di tengah proses modernisasi pedesaan dan bahkan mampu untuk berkiprah.

Dalam hal ini, Lembaga Tahlil yang merupakan salah satu institusi lokal yang ada di daerah penelitian merupakan bukti nyata dari apa yang telah terpapar diatas. Lembaga tradisional keagamaan ini ternyata mampu menunjukkan dirinya sebagai wadah sekaligus pendorong bagi terlaksananya pembangunan di desa. Lembaga Tahlil yang pada awalnya mempunyai kekhususan diri bergerak dalam bidang keagamaan yang berupa kegiatan ritual apa yang disebut dengan “tahlilan”, ternyata juga sangat efektif sebagai wadah dan sarana masyarakat setempat dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan baik sosial ekonomi maupun budaya. Dalam satu sisi bergerak di bidang religi keagamaan dan budaya yang bertujuan untuk kegiatan keagamaan agar masyarakat senantiasa mendekatkan diri kepada sang pencipta serta melestarikan budaya yang ada. Namun disisi lain juga bergerak di bidang sosial ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan tingkat taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, bahwa lembaga ini berusaha memenuhi segala aspek kebutuhan masyarakat.
Peran Lembaga Tahlil dalam pembangunan desa, sangatlah tampak pada berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga ini melalui kswadayaan yang mereka miliki. Seperti pada pembangunan sarana dan prasarana fisik yang berupa jalan, jembatan, tempat tinggal, tempat ibadah serta berbagai macam kegiatan yang bersifat ekonomis yang mereka lakukan. Kesemua kegiatan pembangunan ini di lakukan sendiri oleh masyarakat baik dalam segi pembiayaan dan pelaksanaan dengan menggunakan kemampuan sendiri sesuai dengan batasan kemampuan yang dimilikinya tanpa ada sedikitpun intervensi bantuan dari pihak luar.

Setelah rezim Orde Baru tumbang dan dikeluarkannya UU No. 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ada perubahan pola pikir pembangunan di banding dengan UU No. 5 Th. 1979 yang berpola top-down. Maka di dalam UU No.22 Th. 1999 adalah bersifat buttom–up, nafas dari pola pendekatan ini adalah adanya otonomi daerah, dimana dalam hal ini kreativitas masyarakat serta peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan menjadi landasan dasar dalam Undang-Undang ini (Widjaja: 2001).
Pembangunan yang berpusat pada rakyat atau people centered development (Korten: 1988), intinya adalah dimana segala prakarsa inisiatif pembangunan semuanya di serahkan kepada masyarakat akan berakibat kepada timbulnya keswadayaan masyarakat dalam membangun dirinya sendiri. Masyarakatlah yang mengetahui sendiri tentang apa yang dibutuhkan dan menjadi kepentingan dalam hidupnya, dengan demikian maka ia sangat berhak untuk menentukan tindakan–tindakan yang perlu dilakukannya dalam rangka pemenuhan dari segala kebutuhannya. Sedangkan orang lain dalam hal ini berarti juga negara hanyalah sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk memenuhi akan kebutuhannya tersebut. Sehingga masyarakat benar-benar mandiri tanpa lagi tergantung kepada pemerintah. Keswadayaan yang demikian inilah yang diharapkan.

Rumusan Masalah
Dari berbagai uraian latar belakang diatas maka dapatlah diambil suatu rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimanakah realitas dari keberadaan institusi
lokal tradisional keagamaan didalam kehidupan
masyarakat desa. 2) Peran apa saja yang telah diambil institusi lokal
dalam pembangunan desa.

Tujuan Penelitian
Studi ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut: 1). Persepsi masyarakat desa terhadap keberadaan institusi lokal tradisional keagamaan yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 2). Peran serta upaya Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal tradisional keagamaan dalam menggalang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

3). Kontribusi Lembaga Tahlil sebagai Institusi Lokal tradisional keagamaan dalam pembangunan desa.

Manfaat Penelitian

1). Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi kajian pembangunan desa. 2). Secara praktis, penelitian ini di harapkan berguna
untuk memberikan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan pedesaan, terutama bagi pejabat berwenang dalam hal pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memahami secara kontekstual dan memperoleh gambaran yang mendalam dari peran institusi lokal dalam pembangunan desa. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Adapun pertimbangan lain adalah bahwa peran institusi lokal dalam pembangunan tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang bisa dikuantitatifkan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi Melalui penelitian kualitatif diharapkan dapat menjelaskan secara terperinci apa yang ada dilapangan.

Fokus Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan yang ada, maka fokus penelitian yang ada adalah sebagai berikut:
1. Keberadaan Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal dalam masyarakat yang didasarkan pada: a.Respon masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Tahlil.
b.Kegiatan-Kegiatan Lembaga Tahlil.

2. Peran Lembaga Tahlil dalam pembangunan desa yang meliputi: a.Sebagai Fasilitator komunikasi dua arah. b.Sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

1 Kesejahteraan Masyarakat.

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Simorejo yang berada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Situs yang dipilih adalah Lembaga Tahlil. Pemilihan ini didasarkan pada: 1.Penilaian bahwa di desa Simorejo banyak berkembang institusi lokal yang notabenenya adalah lembaga adat/tradisional yang mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pelaksanaan pembangunan desa

2.Lembaga Tahlil sebagai satu-satunya institusi lokal tradisional keagamaan yang sudah lama berdiri dan tetap eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan desa Simorejo.
3.Lembaga ini tergolong masih tradisional dan bahkan belum pernah sama sekali mendapatkan pembinaan dari pemerintah ataupun LSM. Namun lembaga ini telah membuktikan dirinya bahwa dengan berbagai sumber daya yang ada padanya mampu untuk berdaya dan berkiprah didalam pembangunan desa.

Sumber Data
Informan awal dipilih secara purposif (porposive sampling) yang didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa dan Ketua Lembaga Tahlil beserta Kyai serta pemuka masyarakat. Kemudian informan berikutnya adalah berdasarkan tehnik snow ball sampling sampai terdapat suatu kejenuhan informasi data, sehingga bergulirnya tehnik snow ball ini baru akan selesai atau terhenti setelah menemui titik kejenuhan data.
Jenis Data
Menurut Moleong (1990), sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis-jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, tulisan, foto dan statistik. Keterangan berupa kata-kata atau cerita dari informasi penelitian dijadikan sebagai data utama (data primer), sedangkan tulisan dan statistik dari berbagai dokumen yang relevan, serta aktivitas warga dalam proses penentuan program pembangunan dijadikan sebagai data pelengkap (data skunder).
Proses Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 3 tahap, yaitu: Proses memasuki lokasi penelitian (getting in), ketika berada di lokasi penelitian (getting along), dan mengumpulkan data (longing data).

Tehnik Analisis
Analisis data yang dilakukan adalah seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman(1992). Analisis ini menggunakan model interaktif yang mempunyai 3 komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan Data

Guna menjamin keabsahan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, maka digunakan keabsahan kontruksi yaitu menentukan rencana operasional yang memadai demi konsep-konsep yang sedang dikaji. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan (Lincoln dan Guba: 1985, Moleong: 1990). Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralian (Transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (convormability).

HASIL PENELI TIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Simorejo, adalah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai luas ±390.6995 Ha yang terbagi menjadi dua bagian yaitu ± 351.2314 Ha untuk lahan persawahan dan ± 37.3537 Ha untuk lahan pemukiman. Jumlah penduduk Desa Simorejo sampai dengan bulan Desember 2001 adalah sebanyak 3.113 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.580 jiwa dan wanita sebanyak 1.533 jiwa. Secara geografis Desa Simorejo ini terletak diantara 6° 59’-3° 37’ LS dan 111° 25’- 112° 09’ BT.
Topografi daerahnya adalah landai dengan curah hujan rata-rata tiap tahun 203 mm dan rata-rata banyaknya hujan setiap tahun adalah 101 hari. Dengan di pengaruhi iklim tropis, maka Desa Simorejo ini mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan dari bulan Desember sampai dengan Maret. Di musim kemarau, dimana curah hujan sangat jarang mengakibatkan tanah di desa ini menjadi kering. Pada saat-saat seperti inilah merupakan saat yang tepat bagi masyarakat untuk menanam tembakau. Desa Simorejo adalah merupakan salah satu dari sentra penghasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai salah satu daerah penghasil tembakau berjenis Virginia terbesar di Jawa Timur yang mampu menembus pasaran luar negeri. Tembakau telah menjadi salah satu komoditi non migas yang dapat diandalkan oleh Kabupaten Bojonegoro.

Keberadaan Lembaga Tahlil Sebagai Institusi Lokal Dalam Masyarakat Desa
Dalam masyarakat Desa Simorejo saat ini, secara garis besar dapat ditemukan dua bentuk institusi atau lembaga. Pertama adalah institusi yang memang tumbuh dan berkembang secara spontan dalam masyarakat sendiri, kemudian yang kedua adalah institusi yang di bentuk oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.

Lembaga Tahlil yang terbentuk pada tahun 1979, dalam hal ini adalah termasuk pada bentuk yang pertama. Lembaga ini adalah sebuah institusi lokal yang terbentuk atas dasar adanya kebutuhan masyarakat desa setempat dalam ritualitas keagamaan yang disebut dengan “tahlilan”, sehingga lembaga ini pertama kali muncul mengkhususkan diri pada kegiatan ritual keagamaan bagi para anggota khususnya dan masyarakat desa penelitian pada umumnya.
Selain Lembaga Tahlil sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat lembaga ini juga sebagai sarana identitas diri bagi yang mengikutinya. Dimana orang yang mengikuti lembaga ini dianggap sebagai seorang muslim yang baik dan taat, sedangkan orang yang tidak mau masuk atau enggan untuk menjadi anggota lembaga ini dianggap sebagai golongan orang abangan atau golongan orang yang tidak agamis. Dalam kehidupan masyarakat yang relegius seperti di desa Simorejo, identitas diri semacam ini adalah merupakan sesuatu yang mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan identitas yang ada, masyarakat setempat selanjutnya akan menentukan sikap mereka dalam berinteraksi dengan sesama.
Dari segi keanggotan, Lembaga Tahlil mempergunakan level keluarga sebagai satuan keanggotaan, jadi keanggotaan yang ada didalam Lembaga Tahlil bukanlah keanggotaan individual yang didasarkan pada diri masing-masing individu. Namun keanggotaan yang ada adalah berdasarkan satuan kepala keluarga, dimana masing-masing kepala keluarga adalah mewakili dari keluarga yang bersangkutan itu sendiri.
Dalam Perjalanannya, Lembaga Tahlil telah mengalami berbagai perubahan yang mendasar. Perubahan yang dimaksudkan adalah orientasi keberadaannya yang semula bergerak dalam bidang ritual keagamaan, namun selaras dengan tuntutan perkembangan zaman serta semakin kompleknya kebutuhan masyarakat mengakibatkan lembaga ini juga bergerak dalam bidang sosial ekonomi, seperti kegiatan simpan pinjam, usaha bersama serta berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasana fisik.
Seperti dalam kegiatan simpan pinjam, sampai saat ini dana yang berkembang selama kurun 10 tahun adalah sebesar Rp. 40.200.000,00-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kepada anggota Lembaga Tahlil secara khusus, dan masyarakat desa setempat untuk memperoleh kemudahan akses memperoleh modal dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun kemajuan perekonomian. Sifat dari kegiatan ini adalah rolling atau bergilir. Hal ini lebih dikarenakan terbatasnya dana yang ada sedangkan orang yang membutuhkan sangat banyak.

Adapun kegiatan usaha bersama yang sampai saat ini telah dilakukan oleh Lembaga Tahlil adalah dibidang jasa. Bidang jasa yang diterjuni adalah penyewaan alatalat upacara adat atau hajatan, yang berupa sound system, kursi, terop dan perlengkapan lainnya. Usahausaha inilah yang sampai saat ini dikembangkan oleh Lembaga Tahlil.
Dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang begitu bervariasi dan selalu berkembang akan membawa sebuah konsekwensi bagi lembaga kemasyarakatan untuk tetap tanggap dan sanggup menawarkan fungsi serta program ataupun kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Persoalan mendasar yang demikian inilah yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam memberikan persepsi serta apresiasi dalam merespon keberadaan sebuah lembaga di tengah-tengah kehidupan mereka, yang selanjutnya akan mereka tolak ataupun terima, dan ternyata Lembaga Tahlil mampu untuk menawarkan program-program kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dengan demikian. Lembaga Tahlil telah mampu menempatkan dirinya sebagai Lembaga yang telah mencapai taraf pelembagaan, atau jika meminjam istilah Esman, maka Lembaga Tahlil dengan keberadaanya yang sedemikian rupa telah mampu mencapai taraf institusionalitas (Esman: 1972).
Keberadaan lembaga tradisional keagamaan yang demikian pada umumnya telah berurat akar dalam kehidupan masyarakat desa secara nyata. Oleh karena itu Lembaga Tahlil telah internalized dalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan masyarakat desa tersebut secara keseluruhan. Pada tingkat tertentu, Lembaga Tahlil telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat. Melalui lembaga tersebut, pemenuhan kebutuhan masyarakat disekitar lembaga dapat dipenuhi. Dengan demikian keberadaan lembaga ini telah mencapai suatu titik dimana posisi individu, sanksi sosial, aturan main ( rule of the game) serta posisi kelompok dapat dipetakan dalam sistem sosial.
Kehadiran suatu lembaga di tengah-tengah masyarakat atau yang biasa disebut dengan proses pelembagaan dapat dilihat sebagai proses yang semula tidak dalam pengendalian kesadaran manusia dan sebagian lagi usaha sadar manusia. Proses pelembagaan adalah berarti bahwa suatu lembaga itu tidak dalam keadaan yang statis. Maka eksistensi suatu lembaga dalam kehidupannya sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga tersebut. Jika suatu lembaga sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang dan berubah, maka lembaga tersebut dapat menjadi usang dan bahkan lenyap / mati dan akan diganti dengan lembaga lain yang lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Raharjo dalam Usman dkk: 1996).

Tidak menutup kemungkinan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anggotanya serta untuk tetap hidup, suatu lembaga akan melakukan multi fungsi, bisa jadi dalam hal ini suatu fungsi yang dimiliki oleh suatu lembaga beralih kepada lembaga lain tanpa harus mengubah lembaga itu sendiri. Kondisi seperti ini terjadi jika (a) lembaga yang ada tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat; (b) dua atau lebih dari lembaga mampu memberikan/memenuhi kebutuhan tersebut, akan tetapi jelas ada salah satu diantara lembaga yang memiliki kemampuan yan paling tinggi (Cohen dalam Usman: 1993).
Kaitannya dengan Lembaga Tahlil, apa yang di ungkapkan oleh Buntoro (1988) dan Manyambeang (1988) adalah sesuai dengan realita dilapangan bahwa, Lembaga kemasyarakatan tradisional dalam tataran realita justru yang sangat eksis dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar dalam hal ini untuk menjelaskan fenomena di lapangan adalah mengapa masyarakat desa Simorejo justru memilih Lembaga Tahlil yang notabenenya adalah lembaga tradisional keagamaan sebagai wadah dan tempat mereka untuk menyalurkan aspirasi dan apresiasinya dalam pembangunan daripada didalam lembaga masyarakat formal yang notabenenya bikinan pemerintah.
Ada hal menarik yang ditemukan oleh peneliti di lapangan mengenai fenomena tersebut diatas, bahwa masyarakat desa Simorejo cenderung memilih institusi atau lembaga keagamaan dibandingkan dengan lembaga non keagamaan adalah dikarenakan faktor agama Islam yang dipercayainya. Masyarakat memilih aktif dalam institusi keagamaan dikarenakan ingin memperjuangkan agama lewat media institusi ataupun organisasi yang ada, juga dikarenakan ingin mendapatkan reward (ganjaran) di kemudian hari.
Kepercayaan akan hari kemudian (akhirat) menjadikan masyarakat tidak saja harus bekerja keras untuk kebahagiaan di dunia namun mereka juga harus berusaha keras lewat perbuatanperbuatan kebajikan untuk kebahagiaan kehidupannya diakhirat kelak. Semangat untuk memperoleh kebahagiaan baik didunia maupun akhirat adalah timbul dari ajaran agama Islam itu sendiri baik melalui Alqur’an maupun Hadits. Dalam Alqur’an banyak sekali ayat-ayat yang mengandung ajaran demikian, seperti terlihat pada

Q.S. Al-Qoshosh: 77: “Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Alloh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari keni’matan duniawimu dan berbuatlah kebajikan (kepada Orang lain) sebagaimana Alloh telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.
Lembaga Tahlil sebagai lembaga keagamaan di desa penelitian adalah merupakan lembaga yang selaras dengan dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat setempat. Lembaga ini tumbuh dari adanya kristalisasi budaya agama setempat yang tidak saja menawarkan sebagai mediasi untuk berda’wah tapi juga merupakan sarana yang sangat tepat untuk melakukan amal kebajikan melalui berbagai kegiatan yang dilakukannya. Semisal memperbaiki jalan, membangun tempat tinggal secara gotong royong adalah merupakan perbuatan kebajikan yang akan mendapatkan pahala.
Dalam hal ini jika kita tilik dan kita bandingkan dengan tesis Weber tentang etika Protestan dalam pembangunan sedikitnya dapat diambil benang merahnya. Weber (2000) dengan “Etic Protestan” telah memberikan sebuah nuansa baru dalam memahami kultur masyarakat. Menurut Weber, Etika Protestan telah menjadikan sipirit manusia untuk melakukan pembangunan.Weber mengemukakan bahwa kerja adalah “Beruf atau Calling” (panggilan) agama.
Demikian pula dengan Dove dalam Suwarsono (1994) yang melakukan penelitian antropologis tentang budaya lokal dan pembangunan di Indonesia, antara lain suku Punan di pedalaman Kalimantan, suku Samin di pedalaman Jawa Tengah, suku Wana di Sulawesi Tengah, penduduk Bima dan masyarakat Ngada di Flores. Hasil penelitian dove ini menyatakan bahwa budaya lokal dan agama tradisional di beberapa suku tersebut ternyata sangat berperan dalam proses pembangunan dan dinamika sosial perkembangan masyarakat. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa dilepaskan dari agama dan budaya, bahkan nilai-nilai budaya tersebut adalah merupakan faktor mental yang menentukan perbuatan ataupun aktifitas seseorang maupun kelompok orang masyarakat (Kuntjaraningrat: 1971).
Lepas dari adanya perdebatan apakah sebuah budaya merupakan komponen agama ataukah sebaliknya, atau apakah suatu budaya dan agama merupakan yang parsial. Dalam kenyataannya agama, budaya dan nilainilai kemasyarakatan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat itu sendiri merupakan sebuah Energi Masyarakat atau menurut Hirschman (1984) menyebutnya sebagai “Social Energy” yang mampu menggerakkan masyarakat untuk beraktifitas. Nilai-lai dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama, budaya ataupun dogma yang terdapat dalam masyarakat itulah yang selama ini menjadi motivasi dan bahkan motor penggerak masyarakat untuk beraktifitas.

Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa
Keberadaan Lembaga Tahlil di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa Simorejo tidak saja memberikan manfaat di bidang keagamaan dan tradisi belaka. Lebih dari itu, kehadiran Lembaga Tahlil sebagai institusi yang bersifat grassroot sangat efektif pula sebagai pelaksana pembangunan desa. Lewat lembaga inipula berbagai komunikasi seputar pembangunan diterima masyarakat.
Selama ini, Lembaga Tahlil adalah merupakan pusat komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa setempat dalam segala hal. Lewat Lembaga ini mereka dapat memperoleh berbagai informasi dan pula dapat menyampaikan informasi. Keunggulan yang bisa menjadikan Lembaga Tahlil sebagai pusat komunikasi dan informasi adalah tersedianya forum komunikasi para anggotanya yang dilaksanakan setiap hari kamis malam jum,at setelah acara ritual tahlilan selesai dilakukan. Dalam forum yang santai dan penuh dengan keakraban dengan diselingi gurauan-gurauan kecil sambil menikmati hidangan ala kadarnya mereka merasa bebas untuk mengutarakan segala hal dalam pikirannya.Dalam forum ngobrol-ngobrol seperti inilah masyarakat mendapatkan berbagai informasi yang mengalir deras, baik yang disampaikan oleh para patron mereka ataupun dari individu-individu yang saat itu berkumpul yang merupakan informasi yang didapat diluar komunitas, dan merekapun bisa mengutarakan segala uneg-uneg kepada pemimpinnya untuk disampaikan kepada pemerintah. Forum ini juga menjadi pusat informasi yang akurat tentang komoditi pertanian mereka, semisal tembakau. Lewat forum ini pula harga tembakau disebarkan sehingga sedikit banyak bisa menekan tingkat permainan harga oleh para tengkulak. Bahkan tidak menutup kemungkinan pula didalam forum ngobrol-ngobrol yang terkesan sangat santai ini terjadi kesepakatan-kesepakatan diantara anggota yang ada mengenai berbagai hal semisal jual beli ataupun kesepakatan untuk berbagi mengerjakan sawah mereka masing-masing.
Dengan posisi yang demikian ini menjadikan Lembaga Tahlil sebagai wadah yang efektif bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Umumnya para masyarakat setempat berpartisipasi dalam pembangunan sangat variatif. Dari data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dilapangan menunjukkan, bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di wujudkan melalui berbagai bentuk yang meliputi: sumbangan tenaga, sumbangan material yang meliputi bahan bangunan dan uang serta sumbangan ide.

Partisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal ini diwujudkan lewat keikut sertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Mereka menyumbangkan tenaga untuk pembangunan seperti ikut serta membuat jalan, membuat jembatan, membangun rumah dan yang lainnya secara ikhlas tanpa upah. Bahkan tak jarang demi keikut sertaannya mereka rela untuk tidak pergi kesawah. Bentuk partisipasi semacam ini adalah merupakan bentuk partisipasi yang paling tinggi. Kontribusi mereka lewat sumbangan tenaga dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai aspek dominan dalam keberhasilan pembangunan. Umumnya mereka semuanya ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. Secara teknis sumbangan tenaga demikian ini biasanya dilakukan secara gradual ataupun terjadwal sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang tertinggal dalam menyumbangkan tenaganya. Andaikata ada udzur ataupun tidak bisa menyumbangkan tenaganya, biasanya masyarakat memberikan ganti rugi yang berwujud pemberian makan ataupun uang sesuai dengan kesepakatan yang ada.
Dari sisi partisipasi yang lain, adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan bentuk uang ataupun material (bahan bangunan). Selama ini danadana pembangunan yang ada adalah murni dari anggota Lembaga Tahlil sendiri yang dikelola secara swadaya. Mereka umumnya menggunakan model iuran untuk mengumpulkan dana dari suatu program pembangunan yang ada, kemudian untuk pembiayaannya adalah merupakan beban bersama.
Sedangkan untuk partisipasi dalam wujud bahan material, adalah dilakukan oleh orang-orang yang notabenenya adalah yang berkemampuan cukup dalam segi finansial. Seperti perangkat desa ataupun orang-orang yang dipandang kaya dalam masyarakat desa setempat. Mereka umumnya dimintai atau dengan suka rela menyumbangkan material bahan bangunan.
Bentuk partisipasi yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk ide. Yang dimaksud dengan partisipasi dalam bentuk ide ini adalah sumbangansumbangan masyarakat dalam pembangunan yang berupa usul-usul, ide-ide ataupun pemikiran yang disampaikan. Model dari pembangunan yang dilakukan oleh Lembaga Tahlil adalah didasarkan pada usulanusulan anggota. Apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan yang dirasa para anggota ataupun masyarakat itulah yang kemudian dimusyawarahkan dalam pertemuan. Dari hasil musyawarah, kemudian dijadikan project pembangunan yang ada.

Alasan individu-individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui institusi-institusi semisal Lembaga Tahlil adalah dikarenakan adanya dorongan motivasi seperti personal attraction group prestige and task performance. Didalam sebuah institusi atau organisasi para individu juga dimungkinkan untuk bekerjasama satu dengan yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan, kerjasama itu sendiri juga didasarkan atas faktor saling suka satu sama lain serta bersedia untuk bekerjasama. Alasan lain individu berpartisipasi dalam institusi-institusi adalah adanya kebanggaan dari seseorang untuk menjadi bagian dari suatu institusi serta juga harapan bahwa keterlibatannnya melalui institusi akan memberikan kemudahan baginya untuk mencapai tujuan pribadinya.
Seperti yang diutarakan Esman dan Uphoff (1988) bahwa, Lembaga/Organisasi lokal adalah merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan, bahwa tanpa adanya institusi lokal, birokrasi serta partisipan, maka infra struktur tidak akan dapat dibangun atau dipertahankan. Jasa pelayanan masyarakat tidak dapat dilakukan sementara itu teknologi yang sesuai tidak akan dapat ditempatkan secara maximal dan pemerintah tidak akan dapat memelihara atau mempertahankan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Jika dikaji secara detail, seharusnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemberian informasi yang tepat guna, serta bimbingan yang tepat dan standart dengan pola kehidupan yang ada dalam masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dengan dibekali pengetahuan dan informasi yang tepat mampu berbuat banyak dalam mengatasi kehidupannya.
Selama ini, sering terjadi discomunication antara pemerintah dengan masyarakat tentang berbagai informasi pembangunan yang ada. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah tidak mengerti dengan kondisi dan keinginan masyarakat, begitu pula sebaliknya, masyarakat juga tidak mengerti betul apa sebetulnya kemauan pemerintah. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena selama ini komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat desa adalah cenderung berlangsung satu arah. Dampak dari pola komunikasi semacam ini masih terjadi hingga sekarang (Rogers: 1982; Alwi Dahlan: 1980; Rondinelli: 1985). Pada tingkat lokal nampak terjadi penyempitan aksesibilitas antara komunikator dan audience terutama pihak audience akan mengalami hambatan mengekspresikan ataupun memahami keinginan yang ada. Apabila kondisi semacam ini yang terjadi, maka peranan institusi lokal terutama dalam menjembatani dan mengembangkan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan ataupun sebaliknya akan sangat ditekan.

Apa yang terjadi di desa penelitian, bahwa selama ini masyarakat desa setempat cenderung menggunakan sumber komunikasi pada perkumpulan-perkumpulan yang ada yaitu Lembaga Tahlil sebagai pusat komunikasi antar pribadi, sehingga perkumpulan-perkumpulan tersebut menduduki peranan yang vital bagi masyarakat dalam berkomunikasi.Dengan model komunikasi antar pribadi atau gethok tular yang diterapkan dalam Lembaga Tahlil, maka arus komunikasi tidak akan tersumbat. Sehingga informasi-informasi yang ada akan mudah sampai. Dengan demikian lembaga ini diharapkan mampu menjadi media komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga discomunication dan misunderstanding yang kerap terjadi antara pemerintah dan masyarakat kelompok bawah bisa ditekan seminimal mungkin. Dalam hal ini kedudukan pemimpin Lembaga Tahlil yaitu para Kyai ataupun sesepuh desa adalah sebagai opinion leaders yang merupakan unsur pokok yang berperan sebagai saluran komunikasi dalam pembangunan desa. Lewat opinion leaders inilah pesan dari tingkat atas diterjemahkan untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat bawah, apakah itu berupa inovasi-inovasi ataupun pesan-pesan pembangunan.Sebaliknya.masyarakat bawah pun akan menyampaikan informasi sepontan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat lewat komunikasi antar pribadi yang biasa terjalin antar sesama anggota lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada opinion leaders untuk diteruskan kepada Pemerintah. Dalam hal Institusi lokal merupakan titik sentral dalam mengembangkan komunikasi dua arah, dengan kata lain institusi lokal adalah sebagai lembaga yang diandalkan untuk proses “exchange of massage” atau sebagai “reference organizational”.
Dengan demikian institusi lokal adalah merupakan faktor dominan dalam menggerakkan partisipasi. Sungguhpun aktifitas partisipasi masyarakat itu dapat didorong atau dirangsang oleh prakarsa pemerintah atau karena prakarsa sendiri. Tetapi partisipasi mereka cenderung tidak efektif bila berada diluar konteks organisasi. Dan didaerah pedesaan organisasi lokal merupakan faktor yang sangat penting dalam usahausaha pembangunan desa (Uphoff dan Esman: 1977).
Lebih lanjut Hubungan antara organisasi tradisional, partisipasi, dan pembangunan desa dengan jelas dapat kita lihat dari catatan Darling (1977) bahwa: Faktor penduduk asli adalah penentu utama pembangunan. Apa yang dikemukakan Steive (1977) dalam pelaksanaan program Minimum Package Project (MPP) oleh Bank Dunia, USAID dan SIDA di Etopia yang lebih memilih menciptakan organisasi baru dari pada memanfaatkan organisasi tradisional yang ada yang akhirnya mengalami kegagalan adalah merupakan contoh betapa sangat pentingnya kedudukan organisasi asli dalam keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Dari penemuan di setting penelitian, terjadi pula hal yang sama, bahwa partisipasi masyarakat adalah dilakukan lewat jalur kelembagaan bukan secara pribadi. Lembaga Tahlil, adalah sarana bagi mereka untuk melakukan partisipasi masyarakat. Walaupun didapati bahwa lembaga ini merupakan lembaga tradisional dan non formal tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi. Karena pada dasarnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang ada.
Apa Yang ditemukan Hartati (1999), bahwa terdapat kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga, uang dan material, adalah pararel dengan temuan peneliti. Masyarakat dalam hal ini lewat Lembaga Tahlil cenderung berpartisipasi dalam bentuk tenaga, uang dan material bahkan juga berupa ide-ide. Lewat lembaga tradisional dimungkinkan bentuk partisipasi masyarakat lebih ragam, tidak saja berbentuk tenaga, uang dan material namun juga berbentuk ide-ide.
Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting; pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sifat masyarakat yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta proyekproyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri (Conyer: 1994).
Dengan adanya partisipasi masyarakat maka keberhasilan pembangunan akan tercapai. Jika dirinci maka keuntungan partisipasi bagi pemerintah adalah sebagai berikut:(a) Meningkatkan efesiensi pengadaan fasilitas;(b) mengurangi beban kelembagaan dan pembiayaan pemerintah;(c)masyarakat dapat berperan sebagai pelaksana pembangunan;(d)meningkatkan kepercayaan diri masyarakat;(e) membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kepada kebutuhan, prioritas, manfaat dan kepentingan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai berikut: (a) dapat menikmati pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya;(b) secara moral masyarakat merasa memiliki dan merupakan bagian dari pembangunan yang selanjutnya akan memelihara dengan suka rela.

Kesejahteraan Masyarakat

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Simorejo, berbagai macam pembangunan telah dilakukan oleh Lembaga Tahlil mulai dari pembangunan spiritual sampai pembangunan fisik. Pembangunan sarana fisik sejauh ini yang telah dilakukan oleh Lembaga Tahlil adalah membangun jalan, Jembatan, Musholla, MCK sampai pada tempat tinggal.
Dari segi sarana transportasi yang selama ini telah di bangun oleh Lembaga Tahlil adalah sekitar 75% dari jalan yang ada di desa, sedangkan sisanya 25% adalah dibangun oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang tinggi.
Pembangunan sarana fisik lain yang berhasil di bangun oleh Lembaga Tahlil adalah pembangunan sarana Kesehatan yaitu berupa MCK ditiap-tiap Rumah dan Pembangunan tempat tinggal. Model dari kedua jenis pembangunan fisik ini sifatnya adalah bergulir. Dimana masing-masing anggota akan mendapatkan urutan pembangunan sesuai dengan kesepakatan bersama. Ide dari pembangunan model seperti ini adalah beban yang ditanggung masyarakat selama ini dirasa semakin berat. Padahal disatu sisi kebutuhan akan tempat tinggal yang memenuhi sarat kesehatan dan fasilitas MCK sangat diperlukan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara pasti masyarakat sangat berat untuk menanggungnya. Dengan adanya program pembangunan bergulir ini masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhannya dilihat dari realita keadaan masyarakat desa dengan penghasilan yang serba pas-pasan bahkan kadangkala merasa serba kekurangan di tengah himpitan beban ekonomi yang semakin tinggi. Namun mereka tetap menginginkan sebuah perbaikan kondisi kehidupan yang mereka jalani. Berbagai macam strategi mereka gunakan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup yang mereka rasakan.
Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut masalah tenaga kerja bukanlah masalah yang rumit karena masyarakat sendirilah yang melakukan kegiatan tersebut mulai dari tenaga tukang sampai tenaga kasar. Masyarakat dalam hal ini menerapkan sistem gotong royong, jadi anggota Lembaga Tahlil yang ada kesemuanya akan secara suka rela untuk membantu sesuai dengan waktu yang mereka bisa. Dengan demikian penjadwalan perlu dilakukan agar setiap anggota secara merata dapat menyumbangkan tenaganya.

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai suatu metode yang menekankan adanya keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan. Partisipasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai kesediaan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan bersama untuk membantu keberhasilan proses pembangunan, tanpa mengorbankan kepentingan mereka. Pada prosesnya, keterlibatan masyarakat inilah yang menentukan keberhasilan suatu program pembangunan, karena bagaimanapun pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kegiatan Lembaga Tahlil dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik sepeti jalan, jembatan, Musholla, tempat tinggal bahkan program simpan pinjam dan usaha bersama adalah merupakan sebuah refleksi dari keberdayaan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat mempunyai potensi dan kekuatan untuk membangun dirinya sendiri untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang ada. Masyarakat mengerti betul apa yang perlu dilakukan demi memperbaiki kondisi kehidupannya.
Dalam kasus pembangunan jalan dan jembatan, masyarakat mengerti bahwa sarana jalan merupakan sebuah keniscayaan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mobilitas masyarakat sendiri. Dengan demikian sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah kebijakan pembangunan yang sifatnya model “Sinterklas”, masyarakat tinggal terima jadi. Atau model pembangunan yang memakai logika yang susah sekali dimengerti oleh kalangan masyarakat bersangkutan. Karena akibat dari pembangunan semacam ini hanyalah kebingungankebingungan dan ketergantungan masyarakat pada pemerintah.
Apa yang ditemukan oleh Setiowati dan Yuwono (1994) bahwa intitusi lokal yang mempunyai akar sangat kuat dalam kehidupan masyarakat akan mampu menggerakkan sumber daya lokal dan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan adalah selaras dengan temuan peneliti. Namun yang perlu ditambahkan dalam penemuan Setiowati ini adalah tidak hanya institusi lokal sosial ekonomi belaka yang mampu menggerakkan sumberdaya lokal namun juga termasuk institusi lokal keagamaan semisal Lembaga Tahlil. Oleh karenanya penulis tidak sependapat dengan asumsi yang mengatakan bahwa institusi lokal keagamaan tidak bisa untuk digunakan sebagai sarana pembangunan dengan alasan akan merusak kekerabatan sosial yang mereka miliki. Bahkan yang terjadi adalah lewat institusi lokal keagamaan yang sudah mengakar itulah masyarakat justru mampu mempergunakan sumber daya yang ada untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Selain itu dengan kegiatan-kegiatan lewat lembaga keagamaan ikatan sosial dan etos sebuah lembaga bahkan semakin meningkat. Lembaga keagamaan yang didalamnya terdapat nilai-nilai serta dogma itulah yang justru mampu mensinergikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat untuk arah pencapaian kesejahteraan.

Anggota yang aktif berpartisipasi dalam sebuah institusi lokal yang diakui keberadaannya akan mempunyai tanggung jawab, sifat antuisme dan sikap kerja sama yang tinggi atas nama kepentingan bersama (Evans dan Boyte dalam Sirigne: 1999). Faktor psikologis ini mempunyai makna yang sama kuatnya dengan adanya pemberian penghargaan, dimana Verhelst (1990) menyebutkan bahwa nilai-nilai psikologi adalah sebagai “driving force” bagi masyarakat untuk melakukan perubahan.
Sebuah institusi lokal sebenarnya telah membuat dampak yang besar dalam lokalitas pembangunan daerah mereka sendiri. Organisasi-organisasi grass root semacam ini khususnya bertujuan untuk dapat membantu melakukan mobilisasi masyarakat atas dasar pemerataan pembagian kepentingan, dan memperkuat solidaritas mereka. Mereka berusaha untuk dapat meningkatkan kapasitas dengan menyediakan sebuah ruang lingkup dimana masyarakat dapat mendapatkan rasa harga diri yang baru, mereka juga tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan identitas kelompok yang lebih tinggi derajatnya, berbagai ketrampilan publik, nilai-nilai penting dari kerjasama (Evans dan Boyte dalam Sirigne: 2001).
Lebih lanjut Colletta (dalam Suyanto:1996) mengatakan bahwa unsur kebudayaan merupakan media yang memungkinkan pembangunan berlangsung dengan sukses karena paling kurang tiga alasan sebagai berikut:
(1) Unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional dimata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan. (2) Unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi yang paling berharga dari penduduk setempat, dan (3). Unsur-unsur budaya mempunyai aneka-ragam fungsi baik yang berwujud maupun yang terpendam, yang sering menjadikannya sebagai sarana paling berharga untuk perubahan dibandingkan dengan yang tampak dipermukaan jika hanya dilihat dalam kaitannya dengan fungsinya yang berwujud saja.
Pada kasus Lembaga Tahlil, dengan segala sifat tradisionalnya serta segala nilai-nilai yang ada padanya, ternyata mampu untuk menjadi sarana yang potensial bagi masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan itu sendiri diwujudkan lewat perbaikan sarana dan prasarana fisik yang memadai dan juga tempat tinggal yang memadai. Dengan demikian tingkat kesejahteraan yang diusahakan masyarakat desa ini barulah sampai pada tataran tersebut.

Kesejahteraan itu sendiri sifatnya adalah relatif, artinya bahwa peningkatan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu akan berbeda kualitas dan coraknya di banding dengan peningkatan yang akan terjadi dikurun waktu yang lain. Bahkan tingkat kesejahteraan dari sesuatu masyarakat di wilayah tertentu, akan dapat berbeda dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lain, diwilayah yang lain (Maskun: 1994).
Dengan demikian yang terpenting dalam pembangunan adalah keberhasilan yang dapat memberikan perbedaan keadaan yang dinilai lebih baik, sempurna, lebih sehat, lebih manusiawi dan sebagainya, dari sebelum dilakukan program-program pembangunan atas sesuatu masyarakat.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah yang ada dalam penelitian ini, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1 Program pembangunan hanya akan dapat berjalan jikalau masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat tidak saja pada keikutsertaan dalam pekerjaan proyek pembangunan, tetapi lebih dari itu, yaitu keterlibatan/partisipsi secara totalitas.
2 Pemerintah menganggap dirinya lebih tahu dan faham akan kebutuhan rakyat, sehingga semua program pembangunan Pemerintahlah yang menentukan, akibatnya, ketika di implementasikan di masyarakat, ternyata program tersebut tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat yang ada.
3 Tidak semua tradisi ataupun adat istiadat dan budaya yang berbau lokal dan tradisional akan menghambat pembangunan desa. Bisa jadi tradisi, adat istiadat serta budaya masyarakat yang ada justru sangat membantu dan mendukung terlaksananya pembangunan desa.
4 Kurangnya pemerintah memanfaatkan institusiinstitusi lokal semisal Lembaga Tahlil yang banyak tumbuh di dalam masyarakat desa sebagai lembaga tingkat grassroot bagi pembangunan desa, akibatnya pemerintah sangat kesulitan dalam membaca keinginan dan kemauan rakyat.

1 Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal tradisional mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh institusi formal yang ada, yaitu berupa kedekatannya dengan masyarakat tingkat bawah, dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga keberadaannya sangat menentukan sekali akan keberhasilan sebuah pembangunan.
2 Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal adalah sarana yang efektif untuk terjalinnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga misunderstanding antara pemerintah dn masyarakat bisa terhindari.
3 Lembaga Tahlil adalah sarana yang paling efektif untuk menumbuh kembangkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Sehingga ketergantungan masyarakat akan peran pemerintah dalam pembangunan akan semakin berkurang dan akan mampu menciptakan kemandirian masyarakat.
4 Dengan memberikan ruang gerak yang demokratis dan otonomi yang tinggi/luas kepada institusiinstitusi lokal yang ada, maka masyarakat akan mampu untuk mengenali permasalahan serta kebutuhan yang harus mereka penuhi, sehingga mereka akan mampu untuk mencari alternatif pemecahannya.

Saran

1 Institusi lokal tradisional semisal Lembaga Tahlil yang selama ini kurang mendapat simpati dari pemerintah dan bahkan dipinggirkan, seringkali tidak dapat berbuat apa-apa (powerless), akibatnya lembaga-lembaga ini kurang memiliki posisi tawar dengan dunia luar. Padahal disisi lain institusi lokal memiliki potensi yang besar dalam pembangunan desa. Oleh karenanya pemerintah setidaknya lebih memperhatikan serta memberikan ruang gerak yang otonom serta memberikan pembinaan yang cukup berarti kepada institusi-institusi lokal tersebut, agar mampu secara maksimal untuk melakukan fungsi keberadaannya bagi kemakmuran dan kesejahteran masyarakat desa.
2 Dalam rangka pembangunan desa hendaknya pemerintah benar-benar memanfaatkan institusi lokal sebagai ujung tombak pembangunan yang melaksanakan berbagai program pembangunan yang ada. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi membentuk lembaga ataupun kelompok pelaksana baru, karena institusi lokal yang sudah ada jauh lebih mengerti tentang kehidupan masyarakat setempat.
3 Hendaknya pemerintah lebih mengedepankan pola pembangunan yang bertumpu kepada kekuatan atau kswadayaan masyarakat dengan menjadikan institusi lokal tradisional yang sudah mengakar

dalam kehidupan masyarakat sebagai basic pelaksanaannya.
4. Perlu dilakukannya modernisasi keorganisasian pada Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal tradisional yang ada sehingga akan semakin menambah efektifitas dari institusi dalam melaksanakan program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA
Cohen, John M dan Uphoff, Norman T, 1977, Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation, Cornell University, Ithaca, New York.
Conyers, Diana, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Darling, Roger, 1977, A Return to Valid Development Priciples, International Development Review.
Dove, Michael R., 1985, Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Djatmiko, Edhie dan Dwiatmoko, H Prasetyo, 1992, Kemiskinan dan Kswadayaan di Desa Jenar, dalam Mubyarto, 1992, Ksewadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, Aditya Media,Yogyakarta.
Esman, Milton. J., 1972, dalam Eaton, Joseph. W.,
Institution Building and Development From Concep to Aplication, Sage Publication, London.
Esman, Milton J., and Uphoff, Norman T., 1988, Local Organizations: Intermediaries in Rural Development, Cornell University Press, Itacha and London.
Hartati, (1999), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemukiman Kumuh: Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar, Tesis, PPS UGM, Yogyakarta.
Hirschman, A., 1984, Getting a Head Collectively: Grassroots Experiences in Latin America, Pergamon Press, New York.

Korten, David, dan Sjahrir, 1988, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Kuntjaraningrat, 1971, Rintangan-Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Bharata, Jakarta.
Lincoln, Yvona dan Egon G. Guba, 1985: Naturalistc Inqury, Beverly Hills, Sage Publications, London.
Maskun, Sumitro, 1993, Pembangunan Masyarakat Desa, Media Widya Mandala, Yogyakarta.
Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.
MPR-RI, 1999, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, CV. Kurnia, Jakarta.
Moleong, Lexy J., 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Rogers, Everett M & Soemaker, F.Floy, 1981, Memasyarakatkan Ide Baru, Usaha Nasional, Surabaya.
Sirigne, M. Ndiaye, 1999, Promoting Rural Community Development in Africa: States Versus Grassroots Organizations, Centres for Disease Control and Prevention, Atlanta.
Soetomo, 1990, Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus, Liberty, Yogyakarta.
Stieve, Benedict, 1977, Social Soundness Analysis of Ethopia’s Minimum People Program II, Paper Prapares for USAID, Washington DC.
Suwarsono & Alvin Y So, 1994, Perubahan Sosial dan Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
Suyanto, Bagong, 1996, Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa, Aditya Media, Yogyakarta.
Usman, Sunyoto, 1993, Konsep Dasar Sosiologi, Laporan Penelitian FISIPOL, UGM, Yogyakarta.
Undang-Undang No. 5 Th. 1979, Pemerintahan Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Undang-Undang No. 22 Th. 1999, Pemerintahan Daerah, PT. Kuraiko Pratama, Bandung.
Verhelst, Thierry G., 1990, No Life Without Roots: Culture and Development, Zed Books Ltd, London, New Jersey.
Weber, Max, 2000, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Terjemahan, Pustaka Promethea, Surabaya.
Widjaja, HAW., 2001, Pemerintahan Desa Marga, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Good Governance dalam Perspektif Otonomi Daerah

Good Governance dalam Perspektif Otonomi Daerah

Oleh Saiful Arif dan Paring W. Utomo
A. Pengantar: Good Governance dan Demokrasi
Indonesia adalah bangsa yang direkayasa dan diciptakan sedemikian rupa oleh sistem ketidakadilan yang berupa penjajahan, karenanya Indonesia adalah kolektifitas di mana individu bisa hidup (dan berharap untuk hidup) dengan pelbagai kepentingan, bangsa, agama, dan ideologinya. Dengan demikian, jika ada sebuah pemerintahan yang diatur berdasarkan kedzaliman politik, tentu ia adalah pemerintahan yang tidak acceptable oleh rakyatnya. Orde Baru adalah misal dengan sentralisasi rezim dan kekejaman cara memerintahnya, kalaupun toh ia berumur panjang, pastilah ia akan menemui ajalnya juga (dengan tak terhormat). Karena itu, demokrasi di Indonesia menjadi sebuah barang yang mesti ditegakkan dengan segala resikonya, termasuk kealotan penyelesaian persoalan bangsa, ketidakefektifan, keruwetan dan sebagainya. Mau tidak mau, demokrasi menjadi pilihan tak tertolak bagi pemerintahan dewasa ini. Dalam situasi di mana segenap persoalan bangsa meluap dan minta segera diselesaikan, maka konsep demokrasi sesungguhnya merupakan konsep yang paling tidak diminati. Di samping terlalu bertele-tele, tidak efektif dan tidak efisien, demokrasi juga terlalu banyak menyita waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk memikirkan masalah yang lebih urgen lagi. Di sinilah titik nadzir yang paling lemah dari demokrasi. Semua orang dan semua bangsa mengakuinya. Namun kita lantas bertanya, mengapa demokrasi menjadi satu-satunya konsep yang dipilih hampir seluruh bangsa di dunia ini untuk menyelesaikan pelbagai macam persoalannya? Untuk bisa sampai pada jawaban pertanyaan ini, maka satu hal yang mesti kita sadari bahwa alam ini memang sudah ditaqdirkan Tuhan untuk tidak sama. Pluralitas suku-bangsa, pluralitas kepentingan, pluralitas ideologi, pluralitas agama dan pelbagai macam ketidaksamaan yang lain adalah conditio sine qua non. Kondisi inilah yang menginginkan masyarakat dunia untuk segera merombak cara berpikir yang sentralistis, cara berpikir yang otoriter dan semaunya sendiri. Untuk menciptakan demokrasi, tentu tidak hanya melalui jalur kultural seperti paparan di atas, di jalur struktural pun jika kita jujur dan teliti, sesungguhnya ada jalur untuk menciptakan demokrasi itu.
Tata bangsa yang sehat dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sesuatu yang pasti dari prinsip good governance ini, dan tentu saja merupakan sesuatu yang sangat dirindukan masyarakat Indonesia. Terpilihnya pemimpin-pemimpin baru merupakan bagian dari kehendak rakyat yang menginginkan terciptanya hal itu. Perdebatan yang sangat sengit ini paling tidak sudah dilakukan di sidang majelis kita selama sepekan kemarin. Dari upaya bagaimana melakukan amandemen UUD 1945 sampai pada tata pemilihan yang demokratis. Harapan-harapan rakyat adalah bagaimana agar mereka bisa hidup lebih sejahtera secara ekonomi maupun politik. Secara ekonomi, rakyat Indonesia menginginkan kenaikan pendapatan perkapita, harga-harga kebutuhan pokok (merit goods) yang tidak mahal, berkurangnya angka kemiskinan, turunnya inflasi dan pelbagai indikasi kemakmuran lainnya. Secara politik, rakyat berkehendak agar demokrasi bisa berjalan sebagaimana mestinya: menghargai hak menyampaikan pendapat, menghormati hak asasi manusia, bebas berkreasi dan berorganisasi, dan penghargaan-penghargaan terhadap kebebasan berpendapat lainnya. Sebagai manifestasi dari harapan dan aspirasi rakyat banyak, terpilihnya mereka (yang dianggap reformis) tersebut tentu saja diiringi oleh berbagai agenda bangsa yang mendesak dan berat. Di sisi ekonomi, keduanya diharapkan agar mampu mengembalikan kepercayaan (trust) terhadap investasi, juga untuk mencegah dan mengantisipasi capital flight. Kepercayaan ini merupakan modal yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia masa depan. Kita tahu bahwa untuk mengembalikan kepercayaan yang hilang, tidak hanya dibutuhkan sosok pemimpin yang tegar, berwibawa dan dikehendaki rakyat, tapi juga sosok yang mampu berkomunikasi dengan baik di dunia internasional.
Bersikap jujur pada rakyat adalah titik tolak untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya kuat (stong government), melainkan juga pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Dengan kesadaran baru, Indonesia masa depan harus dibangun dengan mentalitas dan budaya berdemokrasi yang baru pula. Sehingga agenda mendesak pemerintahan kali ini adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Tentu saja bertanggungjawab pada rakyat.
B. Otonomi Daerah
“It is a given perception that decentralization is the most popular government
system. In the latest annual report, The World Bank stated that 95 percent of
democratic nations have now elected sub-national governments, and countries
everywhere – large and small, rich and poor are developing political, fiscal and administrative powers to sub-national tiers of government”.1
Kebijaksanaan pemerintah pusat yang selama ini mengesankan adanya sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, pada dasarnya adalah faktor penjelas berkembangnya keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.
Seperti yang dijelaskan oleh E. Koswara, dampak dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik.2 Apa yang digambarkan tersebut, tentu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kepemimpinan politik dan pemerintahan yang dijalankan secara sentralistik oleh rezim Orde Baru adalah cikal bakal bagi terselenggaranya sistem pemerintahan yang tidak memberi kesempatan kepada daerah untuk maju dan berkembang. Dalam tataran reformasi, maka wajar bila terjadi perubahan pada salah satu substansi dari sistem pemerintahan sentralistik itu.
“Decentralization and local autonomy may be better understood against the opposite tendency of decentralization. Excesessive centralization or centralism is by definition bad for any organism and organization. Decentralization is also a natural tendency that may occur with centralism, simultaneously or alternately….. Under a centralist regime, of course, there is hardly, if any local autonomy. Central control stifles any initiative, discretion or self reliance that to begin with their identity having been suppressed by the dominance or primacy of the central government”3
“The decentralization interprets as a bargaining process between central and sub-nation government and in their report, The World Bank describes that one of primary objectives of decentralization is to maintain political stability in the face of pressure for localization. Then it is acknowldged that when a country finds itself deeply divided, especially along geographic or ethnic lines, decentralization provides an institutional mechanism for bringing opposition groups into a formal, rule-bound bargaining process”.4
Berkembangnya wacana tentang perlunya memikirkan kembali desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, dianggap relevan bukan hanya karena faktor reformasi semata. Jika kita merujuk kepada aturan main 1 The World Bank Report 1999 – 2000, Decentralization Rethinking Government.
2 E. Koswara. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999:
Suatu Telaahan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya. Analisis CSIS. Tahun
XXIX/2000, No. 1. hlm. 37. 3 Romeo B Ocampo; in Perfecto L. Padilla; 1992 4 The World Bank Report 1999 – 2000.
yang tertuang dalam konstitusi (UUD 1945), jelas bisa ditemukan bahwa desentralisasi tidak cuma konsep yang bersifat politis, tapi juga konsep yang anti-sentralistik. Hal inilah yang pada akhirnya membawa kita pada sebuah kesepakatan untuk merealisasikannya dalam wujud otonomi daerah. Berangkat dari argumen bahwa masalah otonomi adalah masalah masyarakat, perilaku hidup, perilaku aspirasi masyarakat setempat,5 maka apa yang din
amakan sebagai ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah semestinya bukan lagi merupakan fenomena politik yang menarik. Sebagai wujud nyata dari konsep desentralisasi, otonomi daerah adalah topik utama yang wajib dibicarakan dan diimplementasikan sedini mungkin. Mengakhiri ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tampaknya bukan hanya telah menemukan ruang yang tepat, tapi juga sekaligus menjadikannya sebagai kenangan politis masa lalu yang perlu dicatat oleh sejarah. Karakter hubungan antara pusat dan daerah yang terjadi ketika Orde Baru berkuasa, sangatlah miris. Pada saat itu, pemerintah pusat adalah segala-galanya dan memiliki berbagai senjata untuk mengebiri pemerintah daerah. Dalam pandangan Pratikno, sentralisasi sumberdaya politik dan ekonomi di tangan sekelompok kecil elit di pemerintah pusat adalah konsekuensi yang melekat dari sistem politik otoritarian tersebut.6 Walaupun beberapa penjelasan lain memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda, karakter ini jelas tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Otonomi daerah yang digembar-gemborkan Orba, kenyataannya belum diikuti political will para aktor pelaksananya.
“There is no doubt that Indonesia is in a chronic state of crisis. However, the Indonesian nation-state is unlikely to disintegrate at the moment. This situation could change in the future if the authority of the Abdurrahman regime wanes, if the decentralisation laws fail when implemented and if Aceh and Papua succeed in their bids to achieve independence”7
“Indonesia has not yet reached the point where it can take its national unity for granted. In reality it is unlikely to arrive at such a point, but it does not follow that Indonesia will fracture and collapse (Robert Cribb; 1995)
Semangat inilah yang mengongkritkan implementasi otonomi daerah di era reformasi ini, dan selayaknya harus mendapatkan dukungan yang memadai. Lahirnya
5 Lihat pendapat Frans Seda. Otonomi Daerah. dalam Kompas, Senin 8 April 1996.
6 Pratikno. Hubungan Pusat-Daerah Gelombang Ketiga: Sosok Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Soeharto. Jurnal UNISIA. No. 39/XXII/1999. hlm. 72.
7 Grayson, Llyod, Indonesia’s Future Prospects: Separatism, Decentralization and the Survival of the Unitary State, Foreign Affairs, Defense and Trade Group, 27 June 2000. http://www.aph.gov.au/library/pubs/cib/1999-2000cib17.htm
UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah,8 adalah bukti masih terdapatnya
semangat yang kuat dan idealisme yang tinggi dari para penyelenggara negara untuk tidak sekedar mengurusi kekuasaannya semata.
Di sisi lain dominasi pemerintah pusat yang selalu berhasil dalam mempolitisasi otonomi daerah, diyakini atau tidak, merupakan salah satu sebab belum terealisasinya otonomi daerah secara empirik. Seperti yang diungkapkan Afan Gaffar, upaya untuk mewujudkan otonomi bagi daerah dalam rangka negara kesatuan sedikit banyak ditentukan oleh “political configuration” pada suatu kurun waktu,9 menunjukkan betapa kuatnya posisi politik pemerintah pusat dalam mengendalikan jalannya pemerintahan secara nasional.
Dalam pemikiran lain yang lebih praktis, Kimura Hirotsune menjelaskan tentang munculnya dua persepsi yang berlawanan tentang otonomi daerah. Pertama, di satu sisi, otonomi daerah dianggap akan memenuhi kebutuhan daerah yang selama ini mengalami kekecewaan akibat praktek sentralisasi kekuasaan birokrasi yang opresif selama masa 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto. Kedua, pada sisi yang lain, otonomi daerah justru sebaliknya dianggap akan membangkitkan semangat separatisme sehingga bila tidak bisa terkendalikan maka akan mengakibatkan krisis politik nasional.10
8 Annonymous. 1999. Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1-137. Pada subbab berikutnya, kita akan mengritik UU yang cukup heboh ini.
9 Afan Gaffar. Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Prospektif. Volume 6 Nomor 2, 1994. hlm. 70. Ungkapan bernada pesimis ini tentu bukan tanpa alasan mendasar. Pertama, konfigurasi politik di suatu negara yang tengah menuju demokrasi, hampir selalu didominasi oleh sifat kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya, stabilitas politik dan ekonomi tampak selalu dikedepankan, yang pada gilirannya menjadikan segala policy pemerintah selalu pasti bersifat sentralistik. Kedua, konfigurasi politik yang tidak diimbangi oleh adanya lembaga kontrol yang ketat, menjadikan setiap kebijakan pemerintah pusat selalu memperoleh pembenaran absolut. Ini berarti, pandangan Afan Gaffar di atas, membuktikan bahwa “political configuration” benar-benar merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap sukses-tidaknya implementasi otonomi daerah.
10 Kimura Hirotsune. Desentralisasi: Bentuk Baru Integrasi Nasional? Ketahanan Nasional UGM. Nomor IV (3), Desember 1999. hlm. 30. Pemikiran Kimura Hirotsune ini, mungkin bisa mewakili pandangan lain masyarakat tentang otonomi daerah. Dalam tataran praktis, pandangan ini memberikan tawaran kepada kita, apakah otonomi daerah itu merupakan solusi, atau justru sebuah problem. Sebagai konsep yang sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sama sekali belum dioperasionalisasikan, jelas otonomi daerah bisa dikategorikan sebagai sebuah solusi terhadap fenomena penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik. Tetapi pada saat yang berbeda, yakni dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah –di mana pemerintah pusat tengah membiarkan proses demokratisasi berlangsung secara terbuka–, maka bisa jadi otonomi daerah telah berubah menjadi sebuah problem baru yang perlu segera dipecahkan. Ada 2 alasan politis yang bisa menjelaskan sosok otonomi daerah saat ini teramat rentan menjadi sebuah problem besar. Pertama, otonomi daerah tetap konsekwen dengan keharusan daerah untuk mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pendapatan asli daerah (PAD). Permasalahannya adalah tidak semua daerah
Tabel Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Lokal11
Central Government and Provinces Local Government
1. Foreign Affairs 1. Public Services
2. National Defense 2. Public Health
3. Judiciary 3. Culture and Education
4. Fiscal and Monetary 4. Agriculture
5. Religion 5. Local Transportation
6. National Planning & Develpmnt Cntrl 6. Trade and Industry
7. Balancing Funds 7. Investment
8. Economic and Administrative System 8. Cooperative Enterprises
9. Human Resources Development 9. Land Utilization –Administ.
10. Natural and Strategic Resources 10. Environment
11. National Conservation 11. Workforces
12. National Standardization

Tabel 2 Jenis Penerimaan Daerah dan Pusat
No Jenis Penerimaan Alokasi Penerimaan
Pemda Pempus
1 Pajak Bumi dan Bangunan 90 % 10 %
2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 80 % 20 %
3 SDA Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan 80 % 20 %
4 Pertambangan Minyak Bumi 15 % 85 %
5 Pertambangan Gas Alam 30 % 70 %
6 Dana Reboisasi 40 % 60 %

C. Kritik Otonomi Daerah
Cukup menarik mendiskusikan statemen Wapres Megawati12 dalam Pembukaan Rapat Konsolidasi Pembangunan Nasional di Jakarta (Rabu, 16 Mei 2001), yang mengritik UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang pelaksanaannya banyak disalahtafsirkan. Salah satu kritik yang paling mengena adalah ditangkap adanya tandatanda berlangsungnya semacam pembangkangan dari Kepala Daerah otonom kabupaten atau kota terhadap Kepala Daerah tingkat propinsi. Wapres juga mencontohkan
memiliki potensi SDA yang potensial, sehingga bagi daerah yang miskin SDA, otonomi daerah bukanlah merupakan sebuah solusi. Kedua, keberadaan pelembagaan politik daerah yang menempatkan lembaga legislatif (DPRD I dan DPRD II) pada posisi yang cenderung lebih berdaya dan lembaga eksekutif (Bupati, Walikota, Gubernur) pada posisi yang cenderung kurang berdaya, telah memberi kesempatan yang besar b
agi legislatif untuk menjadi penguasa baru yang otoriter. Pada posisi ini, permasalahan yang sangat krusial adalah kepada siapa legislatif mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Dua alasan politis yang dipaparkan di atas, adalah beberapa argumen penting yang bisa mendukung pemikiran Kimura Hirotsune tentang munculnya dualisme persepsi masyarakat yang saling kontradiktif terhadap otonomi daerah.
11 UU No. 22/1999.
12 Saat masih menjadi Wapres-nya Presiden Abdurrahman Wahid, sebelum akhirnya menjadi presiden pula.
pelanggaran pasal 3 UU No. 22/1999 tentang peraturan wilayah laut, yang kemudian menimbulkan aksi pengkaplingan wilayah laut oleh masing-masing Kabupaten. Juga pada pasal 45 tentang laporan pertanggungan jawab Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran yang pada praktiknya ditangkap sebagai upaya penjatuhan Kepala Daerah. Seterusnya Wapres sangat menghargai adanya penyempurnaan UU Otoda yang baru tersebut. Di masa di mana UU No. 22/1999 seakan-akan dianggap sebagai dewa penolong yang utama bagi daerah untuk mengelola sumberdaya-nya sendiri, lontaran dari Wapres tersebut semestinya disambut hangat dan dijadikan diskursus demi perbaikan di masa mendatang.
Memang kita ketahui bahwa sejak merdeka 55 tahun lebih, Indonesia telah memiliki 6 buah UU Pemerintahan Daerah: UU No 1/1945, UU No.22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974 dan terakhir UU No. 22/1999. Selanjutnya, munculnya UU No.22/1999 ditambah UU No. 25/1999 diharapkan mampu menjadi momen untuk memperbaiki relasi pusat-daerah yang timpang selama ini. Otonomi daerah diasumsikan sebagai satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh. Namun pertanyaannya ialah, benarkah otonomi daerah secara praksis, setidaknya sesuai dengan aturan UU No. 22/1999, mampu menjadi obat yang sesungguhnya, yang benar-benar mampu membalik keadaan dari sentralistik menjadi desentralistik?
Harapan besar akan terwujudnya demokrasi dalam UU Otoda ini, harus dipertanyakan kembali, jika roh dan semangat yang melandasi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan masih seperti yang tercermin dalam UU No. 5/1974, penuh dengan KKN. Apalagi harus kita catat bahwa legislatif daerah yang dihasilkan dari Pemilu ’99 kemarin adalah personal legislatif yang sangat baru, yang dengan demikian sangat rentan terhadap politik uang (money politics). Juga, banyaknya kepentingan yang harus diwakili, yang direpresentasikan atas partai-partai yang ada, bukan merupakan jaminan demokrasi akan terselenggara dengan baik, malah justru jika tidak hati-hati akan memperkeruh keadaan dan mereduksi nilai substansi demokrasi itu sendiri. Jadi, urgensi otonomi daerah, jika hanya ditunjukkan melalui euforia kita terhadap UU No. 22/1999, tentu tidak hanya akan melestarikan praktek-praktek KKN, tapi juga menumbuhsuburkannya di daerah-daerah. Bukti tentang hal ini, secara riil bisa kita saksikan di lapangan akhir-akhir ini. Protes masyarakat atas pemilihan Kepala Daerah yang baru menjadi konsumsi media secara tak henti-henti.
Seperti diketahui bersama bahwa UU 22/99 tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat. Tidak diberlakukannya sistem otonomi bertingkat atau residual seperti tercermin dalam UU No. 5/1974, merupakan sesuatu yang baru. Maksudnya, Gubernur tidak lagi merupakan atasan dari para Bupati atau Walikota yang ada. Ini memang baik, meski tetap harus dijelaskan lagi.
1 Bahwa keberadaan Gubernur di Propinsi menjadi tidak banyak fungsinya. Jika dikatakan bahwa fungsi Propinsi adalah untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang bersifat lintas kabupaten atau kota, pada intinya justru bisa kita katakan bahwa daerah Tk II masing-masing bisa menyelenggarakannya tanpa dibantu oleh propinsi.
2 Kalaupun Propinsi dihapus, langkah ini harus dipahami tidak hanya menghapus institusinya belaka. Hubungan Gubernur sebagai atasan para Bupati yang dibangun selama berpuluh-puluh tahun dulu, sebenarnya telah menghasilkan sebuah bangunan mentalitas yang sangat feodal. Ini tentu tak bisa dihilangkan begitu saja, sebab menghancurkan hubungan itu melalui sebuah UU jelas memerlukan waktu yang sangat lama.
3 Menjadi tak ada gunanya menghapus hubungan feodal antara Bupati-Gubernur, yang dianggap sebagai inefisien itu, jika lantas inefisiensi ulang diciptakan melalui hubungan yang lebih vertikal lagi yakni dengan pemerintah pusat. Seperti disebutkan Pratikno (2000) bahwa UU No. 22/1999 ternyata tidak banyak melakukan perubahan besar, misalnya status propinsi, sehingga posisi Gubernur masih tetap berfungsi ganda yakni sebagai aparat daerah dan aparat pusat. Kami mencatat bahwa ada beberapa paradoksi yang mesti ditinjau ulang dalam

hal ini. Misalnya pasal 38, pasal 40 ayat 3 dan pasal 46 ayat 3. Pasal-pasal itu masih membuka ruang yang lebar bagi adanya intervensi orang-orang pusat terhadap eksistensi Kepala Daerah. Hal ini tercermin dalam kalimat-kalimat seperti “dikonsultasikan kepada presiden. Pada pasal 46 ayat 3 yang dinyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah adalah otoritas dari presiden, sedangkan DPRD hanya sekedar mengusulkan saja; atau pasal 52 yang mengatakan bahwa pemberhentian kepala daerah oleh presiden adalah mutlak dan tidak dapat dibatalkan lagi; atau pasal 55 yang mengatakan bahwa tindakan kriminal / pidana yang dilakukan oleh kepala daerah, pengusutannya harus dilakukan dengan seizin presiden. Hal ini menunjukkan betapa UU No. 22/1999 masih jauh dari kata sempurna.
D. Desentralisasi Politik
Sentralisme rezim Orba, dari sudut pandang ekonomi, bisa dibuktikan dari besarnya produksi sumber daya alam yang mesti disetorkan ke pusat. Sementara dari sisi politik, sentralisme Indonesia bisa mewujud dalam berbagai macam bentuk; mulai dari pemaksaan konstitusi sampai pada pemangkasan-pemangkasan hak politik daerah. Setelah reformasi bergulir, setelah pembusukan sentralisme yang korup berhasil sedikit demi sedikit diungkap, maka bergaunglah otonomi daerah (seluas-luasnya). Bahkan sampai pula pada perdebatan tentang bentuk negara, federasi atau kesatuan. Namun, di sela-sela perdebatan itu kita tentu menginginkan suatu solusi yang adil. Bisa kita sepakati bahwa munculnya problem federasi adalah karena sentralisme; yakni ketidakadilan pusat pada daerah. Oleh karena itu, akar persoalan ini sesungguhnya adalah pada, bagaimana mengatasi persoalan ketidakadilan secara efektif dan proporsional. Ini dilakukan karena dalam negara federasi pun, jika sentralisme kekuasaan politik masih diemban pusat, maka jangan berharap akan ada keadilan.
Otonomi daerah seluas-luasnya mungkin bisa dijadikan alternatif yang cukup baik untuk mengatasi persoalan itu. Namun tampaknya juga harus dimengerti bahwa konsep ‘otonomi seluas-luasnya’ sebetulnya hanya konsep yang diproduksi pemerintah Indonesia. Dalam dunia akademik, tidak pernah dikenal wacana ‘otonomi seluasluasnya’. Sedangkan kalimat yang paling dekat dasn representatif untuk mendeskripsikan konsep otonomi seluas-luasnya adalah devolution atau desentralisasi politik.13 Istilah ini populer di AS tahun 1994 ketika Richard P. Nathan menjulukinya sebagai Devolution Revolution, meski substansi sesungguhnya sudah dikenal lebih kurang 2 dekade lalu. Desentralisasi politik yang dimaksud ini adalah bagaimana mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal. Jadi ia adalah kemampuan unit pemerintah yang mandiri dan independen. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja pusat mesti melepas
13 Keterangan berikut mengacu pada karya kawan saya, Fadilah Putra. 1999. Devolusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PB KOPRI.
fungsi-fungsi tertentunya untuk menciptakan unit-unit pemerintahan yang otonom. Statusnya berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat.
Pemerintahan lokal yang otonom dan mandiri memiliki mensyaratkan hal-hal seperti berikut, bahwa pemerintah lokal mempunyai teritorium yang jelas, memiliki status hukum yang kuat untuk mengelola sumberdaya dan mengembangkan lokal sebagai lembaga yang mandiri dan independen. Ini tentu harus didukung oleh kebijakan yang menyiratkan bahwa kewenangan pemerintah pusat sangat kecil dan pengawasan yang dilakukannya lebih be
rsifat tak langsung.
Denis Rondinelli (1981)14 mengatakan bahwa desentralisasi politik adalah peralihan kekuatan ke unit-unit geografis pemerintah lokal yang terletak di luar struktur komando secara formal dari pemerintahan pusat. Dengan demikian, desentralisasi politik menyatakan bahwa konsep-konsep pemisahan, dari berbagai struktur dalam sistem politik secara keseluruhan. Pemerintah lokal harus diberi otonomi dan kebebasan serta dianggap sebagai level terpisah yang tidak memperoleh kontrol langsung dari pemerintah pusat. Pada saat yang sama, pemerintah lokal harus memiliki batas-batas geografis yang ditetapkan secara hukum dan jelas di mana mereka (unit-unit tersebut) menerapkan wewenangnya dan melaksanakan fungsi-fungsi publik. Dalam desentralisasi politik, pemerintah lokal juga harus mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan diri sebagai lembaga. Pengertiannya adalah bahwa lembaga ini dianggap rakyat lokal sebagai organisasi yang menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhannya dan sebagai unit-unit pemerintah yang berpengaruh. Selanjutnya yang harus diingat adalah bahwa desentralisasi politik merupakan suatu rancangan di mana terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Pemerintah lokal memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi dengan unit-unit yang lain dalam sistem pemerintahan yang merupakan bagiannya.
Desentralisasi politik juga merupakan cara untuk lebih mendekatkan pembangunan pada rakyat yang lebih mengetahui situasi dan kebutuhan mereka sendiri. Sedangkan menurut Lenny Goldberg, Come The Devolution, The American Propect, Winter (1996) agar tujuan itu bisa dicapai adalah dengan:
1 Mengembalikan hak-hak sipil dan kebebasan sipil pada rakyat,
2 Pemerintah pusat memberikan hak pengelolaan dana pada pemerintah daerah,
3 Preferensi dari pusat atas sektor pembangunan harus fleksibel dengan preferensi dari daerah,
4 Pemerintah pusat harus dapat mengembangkan standar-standar baru yang dapat memperkuat tanpa mendikte. Mengapa demikian? Biasanya pemerintah pusat seringkali tidak memiliki kepercayaan pada kemampuan pemerintah daerah. Ini bisa ditunjukkan pada perlakuan terhadap SOP (standart operating procedures), atau di sini lebih dikenal dengan istilah Juklak/Juknis, yang sangat berlebihan. Realitasnya, Pemerintah daerah sering tidak dapat segera menjalankan program-program tertentu bila juklak/juknis belum turun dari pusat.
5 Berusaha memberikan kekuasaan kepada rakyat.

14 Denis Rondinelli. 1981.Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. IRAS. Lihat Fadilah Putra. 1999. Devolusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Desentralisasi politik dalam konteks operasionalnya adalah penegakan kedaulatan pada legislatif di daerah atas nama basis rakyatnya. Parameter dari penegakan ini adalah:
1 Political will pemerintah pusat dan derajat transfer kewenangan bagi daerah
2 Derajat budaya, perilaku dan sikap yang kondusif bagi pembuatan keputusan dan administrasi yang decentralized
3 Kesesuaian kebijakan dan program yang dirancang bagi pembuatan keputusan dan manajemen yang decentralized
4 Derajat ketersediaan sumberdaya finansial, manusia dan fisik bagi organisasi yang mengemban tanggung jawab yang diserahkan. (Hermawan Sulistiyo; 1998).

Pada umumnya sistem nasional dibagi menjadi tiga tingkat dan dua sektor pemerintah lokal. Ada pusat-pusat nasional, propinsi atau ibukota yang bertindak sebagai perantara lokal. Lokal dibagi menjadi sektor-sektor pedesaan dan perkotaan walaupun pembagian seperti itu di banyak negara sekarang sering hanya merupakan sisa dari pertanian di masa lalu. Dalam beberapa negara, persyaratan-persyaratan khusus dibuat untuk pemerintahan lokal dari pusat-pusat perkotaan yang luas. Perkecualian terhadap tiga pola tingkatan adalah sistem pemerintahan militer, dengan kontrol langsung terhadap lokalitas-lokalitas, meski dewasa ini sistem pemerintahan militer sudah jarang.
Mawhood (1987) misalnya secara tegas mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, the devolution of power from central to local government. 15 Oleh karenanya dapat dimengerti, bila Mawhood kemudian merumuskan tujuan utama dari kebijaksanaan desentralisasi sebagai upaya untuk mewujudkan political equality, local accountability, dan local responsiveness. Di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (legal territorial of power); memiliki pendapatan daerah sendiri (local own income); memiliki badan perwakilan (local representative body) yang mampu mengontrol eksekutif daerah; dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui pemilu. Dengan rumusan definisi dan tujuan desentralissai seperti dikemukakan di atas, para pendukung political decentralisasi perspektif percaya bahwa keberadaan kebijaksanaan desentralisasi akan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, atau apa yang disebut oleh Vincent Ostrom sebagai the features of a system of governance that would be appropriate to circumstance where people govern rather than presuming that government govern(1991:6). Argumen dasarnya adalah, dengan konsep tersebut diasumsikan society akan memiliki akses yang lebih besar dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sementara, pada sisi lain, pemerintah daerah sendiri, akan lebih responsif terhadap berbagai tuntutan yang datang dari komunitasnya.
E. Good Governance
Jika prasyarat desentralisasi sudah bisa dipenuhi seperti itu, maka cukup bisa dipastikan akan diperoleh hasil bahwa daerah dan pemerintah pusat berbesar hati untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga masalah yang kemudian harus diagendakan penangananya oleh daerah adalah tentang pelaksanaan good governance (penyelenggaraan negara yang baik), khususnya dalam pengelolaan SDA yang menjadi aset andalan pembangunan daerah. Belajar dari bad governance (penyelenggaraan negara yang buruk) di masa lalu yang telah menyebabkan porak-porandanya sistem
15 Dr Syarif Hidayat. 2000. Esensi Otonomi Daerah dalam Perspektif Politik. Jakarta: Media Indonesia.
ekonomi, sosial-bodaya dan sistem ekologi, kita sepakat bahwa di masa depan pengelolaan SDA dan pembangunan daerah haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersifat good and clean governance (baik dan bersih).
Menggunakan prinsip good governance, titik tekannya (emphasize) mesti mengandung kesadaran sustainable (berkelanjutan). Di manapun, pembangungan dengan kaidah good and clean governance itu ditujukan guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep dari pembangunan berkelanjutan ini merupakan respon atas berbagai kerusakan lingkunan yang disebabkan oleh pembangunan yang memacu pertumbuhan dan tidak menginterasikan aspek lingkungan dalam kebijakannya.16
Prinsip-prinsip good and clean governance yang banyak diperbincangkan saat ini adalah:
1 Lembanga perwakilan (DPRD) yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyaluran aspirasi masyarakat
2 Sistem peradilan yang fair, mandiri dan profesional
3 Birokrasi yang profesional, responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat; dan tatanan masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol terhadap negara Intinya, good and clean governance yang juga mengintegrasikan prinsip

keberlanjutan ekosistem dalam sistemnya tersebut akan berfungsi sangat baik untuk menuju pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bersama di daerah. Maka, refleksi kita bersama adalah adalah bagaimana menanamkan komitmen yang kuat untuk bisa berperan maksimal sesuai dengan kapasitas masing-masing elemen mewujudkan good and clean governance, bukan hanya sebagai retorika tapi menjadi paradigma sistem negara.
Good governance merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini banyak diperkenalkan sebagai upaya merumuskan pemerintahan yang baik.
Di era otonomi daerah seperti ini, kita melihat tampaknya ada tempat khusus bagi perbaikan kinerja pemerintahan yang ada, terutama pemerintah lokal, di mana nanti diharapkan akan mendukung proses demokrasi ke arah yang sesungguhnya.
16 Saiful Arif. 2000. Menolak Pembangunanisme. Yogyakarta: Averroes Press dan Pustaka
Pelajar.
Seperti ditunjukkan oleh Meuthia-Ganie Rachman (2000), bahwa good governance mempunyai indikator-indikator yang dimaksudkan sebagai:
1 Penjamin situasi keterbukaan (transparancy)
2 Pertanggungjawaban publik (public accountability) dan,
3 Kontrol dalam proses ekonomi maupun politik

Konsep ini sendiri sebenarnya telah banyak dikembangkan oleh berbagai badan internasional. Secara umum, konsep good governance mengundang keterlibatan masyarakat sebagai pendorong pemerintah (jalur struktur) untuk lebih menghargai sekaligus menempatkan masyarakat sebagai subyek kebijakan, bukan hanya obyek yang bisa diatur ke mana arah kebijakan dirumuskan.
Memang, bahwa konsep good governance (yang dirumuskan oleh negara-negara maju-kapitalis itu) tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia. Konsep ini sendiri harus dipadankan dengan situasi di Indonesia agar jalan menuju terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan semakin lempang. Untuk bisa sampai pada apa yang dicita-citakan sebagai “pemerintahan yang baik”, nyaris semua aspek yang terlibat dalam pembangunan Indonesia harus dilibatkan. Aktivis parpol, Ornop, LSM, pemerintah, politisi, pengusaha, agamawan, dan masyarakat secara luas mesti memahami arah dan tujuan pencapaian pembangunan Indonesia. Hal ini mutlak diperlukan, sebab akan menjadi sangat ironis jika antarelemen bangsa justru tidak padu. Bahkan tidak hanya tidak padu, melainkan sulit dimengerti dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sehat, jalan-jalan yang tidak sehat tetap digunakan. Ironisnya lagi, itu dianggap sebagai sah sebab mereka mengatasnamakan “pembawa aspirasi demokrasi”.
Urgensi sesegera mungkin membahas konsep good governance bagi pemerintahan (terutama lokal) di Indonesia sulit ditolak. Salah satu urgensi itu adalah bagi pembentukan masyarakat sipil yang bertanggung jawab di satu sisi, dan penciptaan pemerintahan yang baik di lain pihak. Sehingga problematikanya, mana yang lebih dulu diciptakan? Good governance atau civil society? Sekiranya pertanyaan ini bukanlah merupakan pertanyaan pilihan, di mana kita harus memilih salah satunya. Keduanya adalah satu: Satu komponen dalam pengembangan masyarakat bangsa secara adil. Memilih salah satunya untuk didahulukan pada akhirnya juga akan menegasikan yang lain. Orde Baru adalah contoh yang baik untuk kita bisa mengerti bahwa rezim pada saat itu memilih salah satunya. Mereka berusaha terlebih dahulu untuk menciptakan “pemerintahan yang baik” di satu sisi, yang lantas mengabaikan “keberdayaan masyarakat” di lain pihak. Dari sini bisa kita mengerti bahwa upaya keras untuk menciptakan demokrasi harus didukung oleh kedua jalur itu; tidak hanya satu. Satu jalur berkeinginan keras untuk menciptakan demokrasi, sementara di sisi lain terlihat enggan untuk berpartisipasi dalam meraih demokrasi, di samping fatal, hal ini tentunya akan senjang dan timpang. Inilah yang jarang kita sadari. Sering kita terjebak pada fatamorgana bahwa demokrasi hanya akan bisa terwujud melalui aksi massa rakyat pada pemerintah yang korup.
***
F. Penutup: Peluang Menuju Demokrasi
Secara normatif demokrasi menurut Robert A. Dahl adalah sistem yang benarbenar atau hampir mutlak bertanggung jawab kepada semua warga negaranya. Secara lebih empirik demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter adalah sistem, di mana para pengambil keputusan kolektifnyua yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, di mana para calon bebas bersaing untuk merebut suara dan di mana hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi mengandung dua dimensi penting, yaitu persaingan dan partisipasi. Sementara leboih dahulu dari mereka, Plato, telah mengingatkan bahwa demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya. Bahkan demokrasi diidentikan dengan cara-cara pemborosan dan membosankan serta mengandung resiko besar.
Dengan demokrasi yang diiringi globalisasi perekonomian yang semakin nyata menunjukkan bahwa interdependensi berbagai negara dan masyarakat bangsa-bangsa semakin kuat dan nyata. Kenichi Ohmae (1999) mengingatkan bahwa saat ini kita sedang dan akan memasuki era dunia tanpa batas. Secara ringkas dunia tanpa batas ini ditandai dengan semakin terfokusnya masalah ke dalam 5 C yang strategik:
1 Customer
2 Company
3 Competition
4 Currency
5 Country.

Aspek country tetap menempati posisi yang penting dalam globalisasi nanti sebagai penyiap berbagai lingkungan hidup dan institutional arrrangement yang memungkinkan organisasi-organisasi global dapat berperan di dalamnya. Reasoning di atas mengatakan bahwa negara dianggap berperan pada wilayah akselerator publik, penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan multinasional.
[ . . . ]
Biografi Penulis
Saiful Arif, Lahir di Lamongan 1976. Tahun 1998, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), setelah sempat mampir sebentar di Fakultas Sastra Inggris Universitas Gajayana Malang. Pernah menjadi Redaktur Pelaksana Jurnal Kawasan Pusat Studi Kewilayahan (PSK) UMM. Pekerjaan sekarang adalah editor tetap di Averores Press Malang (suatu komunitas penerbitan yang giat akan wacana-wacana sosial transformatif di Malang). Karyanya yang sudah diterbitkan adalah (1) Menolak Pembangunanisme (Averroes Press dan Pustaka Pelajar, 2000); (2) Demo Bolsyewik: Jaring-jaring Pemikiran Lenin (Averroes Press dan Penerbit Jendela Yogyakarta, 2001) [nb: sedang mengalami proses depolitisasi]; (3) Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinventing Government ala Osborne dan Gaebler (Averroes Press LKiS, 2001). Saat ini sedang menyiapkan tulisan berikutnya, yakni La Ilusion Democratica, Demitologi Demokrasi Modern.
Paring Waluyo Utomo, Lahir di Surabaya 1977. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang Aktifitas sekarang, adalah pegiat LSM dan beberapa kelompok kajian di Malang maupun di Surabaya. Anggota Badan Pengkajian Kebijakan Daerah (BPKD) PMII Koordinator Cabang Jawa Timur, Aktif di Divisi Kajian Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan (PUSPèK) Averroes Malang.

PENATAAN LEMBAGA MUKIM DALAM OTONOMI KHUSUSPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PENATAAN LEMBAGA MUKIM DALAM OTONOMI KHUSUSPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
Muklir,
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Univetsitas Brawijaya

M.Akmal
Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Politik ‘Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Aiyub
Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Politik ‘Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
SUMMARY
This research is conducted on the basis of Act of Number 18 year 2001 about Special Autonomy to Province ofNanggroe Aceh Darussalam that had given wide authority to government and society in Province of Nanggroe Aceh Darussalam to arrange his governance as according to culture of local society,what is the inclusive of in it is Mukim Governance in Regency of Aceh Besar.
Probdem Wed in this research is how structuring process of Lembaga Mukim conducted by Aceh Besar Regency Govemment in Special Autonomy and any kind of becoming sunplementay and resistor factor These Research targets are : 1). Qescrrbe and analyze structuring process of Lembaga Mukim and; 2). Knowing factors becoming resistor and supporter of structuring process of Lemhaga Mukim executed by Regency Govemment of Aceh Besar in Special Autonomy. This Research use descriptive method with qualitative approach conducted with technique interview, documentation and observation. Data obtained to be analyzed by using interactive analysis
Result of research depvd that structuring of Lembaga Mukim in Aceh Besar Regency be executed in order to sppciat autonomous execution which is passed to Nanggroe Aceh Darussalam Province, with inviting Tenitoriat Ajustment (Qanun) Narx, fgnae Aceh Darussalam Province Number 4 year 2003 about Mukim Govemarx:e in Province Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaga Mukim Structure consisted of the head element, executor and staff and also the supervisor element As for structuring mechanism of Lembaga Mukim daim adive role of soaety. Societyproposing forming, development and atfibation of a Mukim through fmeum Lembaga Mukim and Sub-Regency chief to Regent and ratified by Regent after getting pemxssion of DPRD. Result of Lembaga Mukim structuring have legalized and functioned again 68 of Lembaga 119 mukim in Aceh Besar Regency Supptementary factor of Lembaga Mukim Structuring is strong support existence from society and available of legislation that arrange it. Asfrx resistor factor is Factor of safety, some legislation not yet been published, ,political factor and quality of human resources being which not yet adequate.
On Me basis of result of above research, suggested by the importance of re-darifiect authority between Mukim and Gampong, the farrung of some legislation as supporter of Lembaga Mukim structuring, communications of Lembaqa Mukim structuring to society emboldened and trairwrg forapparatus of Mukim is speaa Uy to lmuom Mukim as head of custom at one blow as head a instute becoming bridge between Sub Disfrict and Gampong.
Key Word: Structuring, Lembaga Mukim, Spesial Autonomy, Aceh Besar Regency
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Lembaga Pemerintahan Adat Mukim merupakan salah satu bentuk keragaman sistem Pemerintahan Desa di tanah air yang masih diakui oleh masyarakat Aceh, oleh karena itu Pemerintah Daerah lstimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Tentanq Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Pasal 5 Perda Nomor 2 Tahun 1990 ditentukan bahwa “Kedudukan Imeum Mukim diakui dan diberikan kedudukan sebagai koordinator Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dan Lembaga Adat sepanjang yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat”. Kemudian diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Mukim sebagai Kesatuan masyarakat adat dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Pada saat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh harus menentukan pilihan terhadap dua strata pemerintahan lokal yang berada dibawah Kecamatan untuk dijadikan Desa, yang merupakan akibat dari undang-undang tersebut. Kedua strata Pemerintahan tersebut adalah Kemukiman dan Gampong. Gampong diputuskan untuk menjadi Desa yang langsung berada dibawah Camat, sehingga Kemukiman tidak lagi diakui sebagai salah satu strata pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena sebagai strata pemerintahan yang merupakan warisan sejarah dan representasi dan nilai-nilai budaya masayarakat Aceh, lembaga ini telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan karena ada beberapa hal yang tidak dapat ditangani oleh pihak-pihak lain.
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dianggap Mukim mampu untuk mengakomodir sepenuhnya hak asal usul keistimewaan Aceh, terutama substansi keistimewaan yang belum dapat terealisasi, baik menyangkut masalah keadilan maupun kesejahteraan dan pembangunan daerah. Permasalahan tersebut semakin komplek dengan munculnya konflik di Aceh dan juga masalah sosial politik lainnya. Munculnya berbagai persoalan tersebut direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan bagi Aceh.
Melihat perkembangan di Aceh yang begitu kompleks maka diharapkan ada suatu solusi yang benar-benar dapat menyentuh akar persoalan, dan dapat menjadi solusi yang adil, komprehensif dan berwawasan kedepan sebagai suatu upaya untuk mengakomodir kepentingan dan aspirasi yangbervariatif yang berkembang saat itu diAceh. Maka oleh pemerintah dikeluarkanlagi undang-undang selanjutnya yang bersifat khusus yang mengatur dan mengakomodir berbagai hal yang ada,Undang-Undang tersebut adalah Undang undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi ProvinsiDaerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Keberadaan Lembaga Mukim yang selama ini masih memiliki ketidakjelasan mengenai kedudukan dan fungsinya serta berbagai kelemahan yang mengakibatkan belum dapat berfungsinya lembaga ini secara optimal,sehingga menyebabkan Lembaga Mukim ini seperti tidak memiliki kewenangan dan kekuatan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya .
Rumusan Masatah
Untuk menjawab tuntutan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat serta sekaligus merespons tidak jelasnya kedudukan dan fungsi Lembaga Mukim dibutuhkan sistem kelembagaan yang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan atau organisasi secara optimal, efektif, efisien dan bertanggungjawab, dimana fokus utama dalam penataan ini adalah Lembaga Mukim, untuk membatasi kajian ini lebih mendalam dan terfokus. Dengan melihat permasalahan tersebut diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1 Bagaimana proses penataan Lembaga Mukim yang dilalukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Otonomi Khusus ?
2 Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar?

Tujuan Penelitian
Berpedoman pada perumusanmasalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :
1 Mendeskripsikan dan menganalisis proses penataan Lembaga Mukim yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Otonomi Khusus.
2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada proses penataan Lembaga Mukim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Otonomi Khusus.

Kegunaan Penelitian
Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :
1 Sebagai suatu kontribusi akademis bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengembangkan konsep penataan Lembaga Mukim dan menjadibahan komparasi bagi para peneliti lainnya yang berminat .
2 Secara praktis, untukmeningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam bidang penelitian sebagai sarana pemecahan masalah secara ilmiah, t
erutama berkaitan dengan masalahmasalah sosial kemasyarakatan.

METODE PENELITtAN
Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam mengenai proses penataan terhadap suatu lembaga pemerintahan lokal, yaitu Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh besar dalam Otonomy Khusus.
Fokus Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan,maka yang menjadi fokus atau pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :
1. Prosas penataan Lembaga Mukim yang dilaksanakan oleh PemerintahKabupaten Aceh Besar, yang meliputi :
a. Pola dan struktur organisasi termasuk kedudukan dan fungsi Lembaga Mukim
b. Mekanisme dalam penataan Lembaga Mukim
c. Hasil penataan Lembaga Mukim

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses penataan Lembaga Mukim dalam otonomi khusus di Kabupaten Aceh Besar.
a. Faktor yang mendukung dalam penataan Lembaga Mukim b. Faktor yang menghambat dalam penataan Lembaga Mukim.
Lokasi Fenelitian
Penelitian ini mengambil ‘lokasi di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dipilihnya lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa : “Peneliti sudah mengenal lokasi tersebut dan adanya fenomena atau data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga diharapkan akan mempermudah dan memperlancar dalam proses penelitian (pengumpulan data).”
Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang akan dicari bila dibedakan menurut jenisnya ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer akan diperoleh langsung dan sumbernya melalui wawancara (interview) langsung dengan responden serta pengamatan (observasi) di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh; melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen, monografi dan data statistik
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi batasan dalam penelitian maka sumber datanya adalah informan, peristiwa dan dokumentasi.
Instrumen Penelitian
Keberhasilan dalam pengumpulan data sangat dipenganahi oleh pemilihan alat (instrumen) penelitian yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif instrumen utama ialah peneliti sendiri. Nasution (1998), mengemukakan’pada awal penelitian, peneliti merupakan alat satu-satunya”. Keterlibatan peneliti secara langsung ini sangat penting karena peneliti bertugas menyusun atau merekonstruksi alat (instrumen) yang harus memahami segala hal yang terkait dengan penelitian
Di samping itu, dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah menggunakan pedoman wawancara (interview guide) tidak terstruktur, dokumentasi atau pencatatan kronologis dan pencatatan secara sistematik dengan beberapa alat bantu seperti telepon dan alat-alat tulis lainnya. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis peneltian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam mengenai proses penataan terhadap suatu lembaga pemerintahan lokal, yaitu Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar dalam otonomi khusus.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi :
a. Wawancara, yaitu bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sesuai masalah penelitian, yang dilakukan secara tidak terstruktur atau sering disebut sebagai wawancara secara mendalam.
b. Observasi, yaitu dilakukan melalui pengamatan terhadap “fenornena dan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan panca indra dan analisis pikiran.
c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui bahanbahan tertulis berupa undangudang, peraturan daerah, bahanbatian laporan clan arsip-arsip yangtersedia

Analisis Data
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa interaktif (interactive model of analysis) yang dikembangkan oleh oleh Miles dan Hubeman. Milles (1992) yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verfikasi.
Keabsahan Data
Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan yang pelaksanaannya menurut Moleong (2000), didasarkan pada empat macam kriteria, yaitu . Derajat kepercayaan (credibility), Keterkaitan/ keteralihan(transferability), ketergantungan (dependenbility), dan kepastian (confirmability).
HASIL PENELJIIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Luas daerah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.974,12 Kmz, sebagian besar berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 22 kecamatan, 68 Mukim, 5 kelurahan, 596 desa.
Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis; 5,2 ° – 5,8° LU dan 95,0 ° -95,8 ° BT. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga daerah ini tergolong daerah beriklim tropis. Suhu udara rata-rafa berkisar antara 25 °C – 28°C.
Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan registrasi penduduk tahun 2003 sebanyak
285.498 orang , kesemuanyamerupakan WNI yang terrliri dari laki-laki
142.661 jiwa dan 142.837 jiwa adalah perempuan dengan jumlah kepala keluarga 63.256 keluarga dan kepadatan penduduknya 96 orang per kmZ, adapun rata-rata pertumbuhan penduduk 2,13 % di tahun 2002/2003.
Penyelenggaraan Pemerintahan di Nanggroe Aceh Darussalam
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, kemudian akibat perjuangan gigih rakyat Aceh yang dikenal dengan DITII yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beuneueh ditetapkanlah Aceh sebagai Daerah Istimewa dalam Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/MISU1959. Berdasarkan keputusan ini terhitung sejak tanggal 26 Mei 1959 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dengan tiga keistimewaan, yaitu keistimewaan dalam bidang agama, keistimewaan dalam bidang peradatan dan keistimewaan dalam bidang pendidikan. Namun, keputusan tersebut tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya, sehingga keputusan tersebut tidak memiliki makna apa-apa bagi masyarakat Aceh.
Penyelenggaraan keistimewaan Aceh pada pemerintahan Habibie dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1999. Keistimewaan tersebut meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peranan ulama dalam menetapkan kebijakan daerah, namun implementasinya baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4,5,6, dan 7 tahun 2000. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 ditetapkan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berganti nama menjadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan otonomi khusus.
Salah satu dasar pemikiran ditetapkannya undang undang otonomi khusus bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah karena Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 belum mampu menampung asal-usul dan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, karena masih terdapat sejumlah kewenangan Pemerintah Pusat yang belum diserahkan kepada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam agar dapat menyelenggarakan keistimewaan secara optimal. Dengan kondisi tersebut maka dipandang perlu diselaraskan dengan Undang Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. otonomi khusus yang dikembangkan di Aceh adalah perluasan kewenangan di luar yang diatur dalam UndangUndang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999.
Kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan sebagian kepada Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi : Bidang agama, Bidang pertahanan dan keamanan, Bidang peradilan dan bidang keuangan. Di Iuar ketentuan tersebut di atas, ma
sih terdapat berbagai ketentuan dan kebijakan khusus bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Misalnya tentang pembagian wilayah. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berwenang untuk menentukan kedudukan, penjenjangan dan sebutan wilayah yang ada di wilayahnya di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang ditetapkan dengan Qanun (pasal 22 ayat (1) dan ayat (5)). Hal ini bertujuan sebagai upaya penyesuaian dengan ciri khas Aceh dan meningkatkan pelayanan kepada masyasakat “akar rumput’ atau masyarakat bawah (grass root)
Proses Penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar
Pola dan Struktur Organisasi Lembaga Mukim
Setelah kemerdekaan, di Daerah Istimewa Aceh, Lembaga Mukim tetapdipertahankan dalam struktur Pemerintahan yang didasarkan pada Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan 3 Tahun 1946 Lembaga Mukim. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintahan Kemukiman diberlakukan di seluruh Aceh dengan kedudukan berada di bawah Camat dan mambawahi beberapa desa (Gampong).
Khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, pada tahun 1977kedudukan Imeum Mukim dipertegas lagi dengan Surat Keputusan BupatiKepala Daerah Nomor 1 tahun 1977 tentang Susunan Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar. Sistem pemerintahan adat Mukim tersebur tetap berlaku sampai tahun 1979 saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1979) tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini mengupayakan adanya penyeragaman kedudukan . Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia.
Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Gampong sebagai unit pemerintahan terendah di Aceh diubah menjadi DesaKelurahan dan seluruh alat perlengkapan dan penyelenggaraanpemerintahan desa disesuaikan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Imbasnya juga adalah bahwa LembagaMukim dihilangkan. Dengan tidak lagidiakuinya Lembaga Mukim sebagaipemerintahan formal, maka paraImeum Mukim kembali ke lingkunganmasyarakatnya. Mereka hidupsederhana dan sama-sama menderita serta sama-sama membangun lingkungannya. Pendapat, tindakan dankeputusan mereka masih tetapmempunyai pengaruh yang penting danmenentukan bagi kebanyakan wargamasyarakat Masih adanya pengaruhdan pengakuan kepada para Imeum Mukim juga disebabkan karena mereka memiliki karisma di mata masyarakat Aceh. hal ini berkaitan dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh,yaitu Islam, dimana Lembaga Imeum Mukim ini dahulunya timbul karena pengaruh kaum ulama, sehingga yangdiangkat dan dipilih menjadi ImeumMukim adalah para ulama.
Dengan adanya perubahan mendasar di Pemerintahan Desa, maka kedudukan Kepala Desa (Keuchik) semakin bertambah penting, ditambah lagi dengan adanya sumbangan dan bantuan dalam rangka pembangunan desa. Merasa kedudukannya yang kuat menyebabkan Kepala Desa (Keuchik) bersikap acuh tak acuh terhadap keputusan Imeum Mukim. Fenomena yang demikian menyebabkan kebanyakan warga masyarakat menerima kepemimpinan Kepala Desa dengan sikap curiga, terutama mengenai perilakunya dalam menggunakan dana bantuan pembangunan desa.
Untuk mencegah agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan, maka Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1990 tentangPembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Menurut Perda tersebut, eksistensi Imeum Mukim diakui kembali dan diberikan kedudukan sebagai koordinator Kepala DesalKelurahan danlembaga-lembaga adat sepanjang yangmenyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan masyarakaiPerda tersebut telah mempersatukan kedua sistem pemerintahan desa diAceh yang menyebabkan unit pemerintahan di bawah Camat terdiri dan unit pemerintahan Mukim dan Gampong. Unit pemerintahan Gampong merupakan unit pemerintahan terendah dan di atasnya terdapat unit pemerintahan Mukim yang langsung berada di bawah Camat
Seiring dengan perjalanan waktu, otonomi khusus yang diberikan kepada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Lembaga Mukim dikembalikan lagi kepada kedudukan semula, yaitu berada diantara Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Gampong). Dengan berpedoman pada undang-undang otonomi khusus tersebut, Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama Dewan Perwakilan Daerah menetapkan Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Nanggnoe Aceh Darussalam, yang ditetapkan dan diberlakukan sejak 15 Juli 2003. Qanun ini telah memperkuat kembali Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 1 Tahun 1977, tentang Susunan Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar dan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakatbeserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah Istimewa
Aceh dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang fenomena Lembaga Mukim yang sudah mengakardalam kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Aceh. Walaupun Perda tersebut bertentangan dengan Undangundang Nomor 5 tahun 1979, namunkehadirannya dapat meredam konfliksosial yang terjadi di masyarakatberkenan dengan dualisme kepemimpinan formal dan informal. ‘ Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 disebutkan bahwa Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim yangberkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, yangbertugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaankemasyarakatan dan peningkatanpelaksanaan Syariat Islam.
Alat-alat kelengkapan Mukim terdiri dari : Sekretariat Mukim., Majelis Musyawarah Mukim, Majelis adat Mukim dan Imeum Chiek. Pola dan struktur organisasi Iembaga Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 1 Tahun 1977 maupun Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tidak ada perbedaan, baik dari segi alat kelengkapannya maupun pola dan struktur organisasinya.
Mekanisme dalam Penataan Lembaga Mukim
Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim, dimana menurut Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 pada pasal 15 ayat
(2) disebutkan bahwa tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau penghapusan Mukim diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota. Lebih Ianjut pada pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa substansi materi yang perlu diatur memuat antara lain:
a. Penegasan mengenai pengertianpembentukan Mukim;
b. Syarat-syarat Pembentukanmukim;

c Penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan Mukim;
d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Mukim;
e. Pembagian wifayah Mukim, clan;
f. Perincian tentang kewenangan Mukim (pasal 15)

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatanmusyawarah Mukim dan Mukim-Mukim yang berbatasan dan perubahan batasMukim ditetapkan dengan KeputusanBupati atau Walikota yang bersangkutan (pasal 16). Untuk pusat PemerintahanMukim berkedudukan di salah satu Gampong yang dipandang strategisyang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, pelaksanaankeistimewaan Aceh dan peningkatanpelayanan kepada masyarakat, yangditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota (pasal 17).
Dalam bidang keuangan,kekayaan Mukim adalah harta kekaya
an yang telah ada, atau yangkemudian di kuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau,laut, gunung, rawa, paya dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupatiatau Walikota berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah mukim. adapun pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim di dilakukan oleh Tuha Peuet Mukim yang merupakan alat kelengkapan Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai (pasal 18).
Pendapatan Mukim terdiri dari pendapatan sendiri, hasil-hasil dari tanah Meusara, bantuan pemerintah, uang adat dan bantuan serta sumbangan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Pendapatan tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun Imeum Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim (pasal 19). Pendapatan tersebut dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimswaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam Musyawarah Mukim (pasal 20).
Dalam ketentuan peralihan disebutkan Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Adapun dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Mukim yangbertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hasil Penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar
Diundangkannya Undang-Undarg Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengembalikan Lembaga Mukim kepada kedudukan semula, yaitu sebagai lembaga perantara antara Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Gampong). Dengan berpedoman pada undang-undang otonomi khusus tersebut, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama Dewan Pewvakilan Daerah menetapkan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 yang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan dan diberlakukan sejak 15 Juli 2003. Dalam pasal 21 peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Qanun ini.
Dengan ketentuan tersebut, makadi Kabupaten Aceh Besar khususnya terdapat 68 Lembaga Mukim yang telahdilegalkan keberadaannya dan diaktifkankembali sejak diundangkannya Undangundang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Faktor Pendukung dan Penghambat Penataan Lembaga Muklm di Kabupaten Aceh Besar
Faktor Pendukung Penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Sesar
a.Dukungan hlasyarakat Aceh yang Kuat
Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Lembaga Mukim telah ada sejak jaman Kesultanan Aceh, bahkan ketika keberadaannya tidak diakui dengan diundangkannya Undangundang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar pada ‘ khususnya, tetap mengakui keberadaan dan fungsi dan Lembaga Mukim ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat Aceh telah merasakan akan keberadaan dan manfaat Lembaga Mukim dalam menyelesaikan permasalahan adat. Di samping itu, Pemerintah Kecamatan juga; merasak.an manfaatnya karena Lembaga Mukim ini merupakan koordinator desa/kelurahan dalam wilayah Kemukiman yang tersebar luas, sehingga koordinasi kecamatan dengan desa/kelurahan cukup dengan Imeum Mukim.
Dan beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap tetap eksisnya Lembaga Mukim sangat kuat. Bukan hanya karena keberadaannya yang sejak jaman Kesultanan Aceh, tetapi juga karena Lembaga Mukim ini telah terbukti merupakan media bagi masyarakat Aceh pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
b. Peraturan Perundang-undangan
Dengan diundangkannya Undangundang Nomor 18 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus bagi Propinsi DaerahIstimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menjadi tonggak baru bagi dikembalikannya Lembaga Mukim dalam susunan pemerintahan di ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam, dengan posisi di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat dan merupakankoordinator desa/kelurahan (Gampong) dalam wilayah Mukimnya.
Berdasarkan beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi DaerahIstimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah (Qanun) PropinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Nanggroe AcehDarussalam telah melegal formalkan kembali Iembaga Mukim yang pemah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Faktor Penyhambat Penataan Lembaya Mukim di Kabupaten Aceh Besar
a. Kondisi Keamanan Dalam perjalanan kehidupan di PropinsiNanggroe Aceh Darussalam pada umumnya, dan di Kabupaten Aceh Besar pada khususnya, dan jaman Ode Baru sampai saat ini, dimana status darurat militer dan darurat sipil silih berganti disandangkan kepada PropinsiNanggroe Aceh Darussalam. Hal ini dikarenakan keamanan yang tidak kunjung aman dengan belum adanya kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menginginkankemerdekaan bagi Provinsi NanggroeAceh Danassalam karena ketidakpuasan perlakuan yang diberikan selama ini, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia masih menginginkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih menjadi bagian dariNegara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi tersebut telah menyulutketegangan dan ketakutan pada setiappenduduk setiap saat, bahkan terkadang setiap penduduk sendiri tidak tahu siapa sebenamya yang menjadi musuhnya. Disatu pihak yang menjadi anggotaGAM adalah keluarga atau tetangganya, dipihak yang lain masyarakat hanyamenginginkan keadaan aman sehingga dapat menjalankan kehidupan sehariharinya dengan rasa nyaman dan tentram tanpa permusuhan.
Berdasarkan beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa statusDaerah Operasi Militer (DOM) yangpernah ada dan status Darurat Militer (DM) yang sedang terjadi saat ini, walaupun kondisi keamanan dapat lebih dikendalikan, tetapi keadaan ini tetapmembekaskan trauma dan ketakutanketakutan pada diri masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar pada khususnya.
b. Peraturan Penundang-undangan
Selain sebagai faktor pendukung, peraturan perundang-undangan juga merupakan faktor Penghambat dalam penataan Lembaga Mukim khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Perundangundangan yang dimaksudkan yang menjadi faktor Penghambat penataan Lembaga Mukim, khususnya di Kabupaten Aceh Besar, adalah belum adanya peraturan daerah (Qanun) ataupun keputusan Bupati Kabupaten Aceh Besar sebagai aturan pelaksanaan dad Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalarn. Keberadaan peraturan daerah (Qanun) ataupun keputusan Bupati Kabupaten Aceh Besar sebagai aturan pelaksanaan dan Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 adalah mutlak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 bahwa :
1). Tata cara pembentukan, pemekarandan penggabungan atau penghapusan Mukim diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota (pasal 15 ayat (2)).
2). Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau penghapusan Mukim (pasal 15 ayat (3) poin (d)).
3). Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah Mukim dan Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota yang bersangkutan (pasal 16). 4). Pusat Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati / lWali Kota (pasa117). Berbagai pereturan perundang
undangan sebagai aturan pelaksanaan dan Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 sampai dengan penelitian ini dilaksanakan belum dibuat, padahal keberadaannya adalah muklak
Dari beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu faktor Penghambat penataan Lembaga Mukim khususnya di Kabupaten Aceh Besar adalah belum dibuatnya Keputusan Bupati dan atau peraturan daerah (Qanun) yang mengatur Lembaga Mukim seperti yang diamanatkan oleh Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatumya, yaitu Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
C. Hambatan Politis
Salah satu hambatan lainnya yangada dalam penataan Lembaga Mukim diAceh Besar adalah adanya hambatan politis. Salah satunya adalah penetapan status Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah dengan status darurat militer telah menjadikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussslam pada umumnya sepertinya tidak pemahkondusif untuk terlaksananya roda pemerintahan. Kondisi ini diperparah lagidengan konflik internal yang tejadi dimasyarakat yang telah mengubah pola hidup bermasyarakat juga berubah, mulaidari kepemimpinan tingkat atas sampaike tingkat bawah. Berlarut-larutnya statusdarurat militer tersebut membuat masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih trauma dengan status terdahulu yang disandangnya, DaerahOperasi Militer (DOM).
Konflik internal juga terjadi khususnya di Kabupaten Aceh Besar adalah ada beberapa Keuchik (KepalaDesa) yang tidak setuju jika Lembaga Mukim difungsikan kembali kanena mereka sudah merasa “nyaman” dengan kondisi seperti yang diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini karena dengan tidak difungsikannyakembali Lembaga Mukim, segalabantuan dan urusan dilaksanakan penuh oleh Kepala Desa. Ketika Lembaga Mukim ini difungsikan kembali, pada Keuchik merasa kewenangannya diambil kembali dan masyarakat tentunya lebih memperhatikan keputusan yang dibuat oleh Imeum Mukim.
d. Hambatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Di Kabupaten Aceh Besar terdiri dad 22 kecamatan dan 63 Mukim. sebagian besar Imeum Mukim di Kabupaten Aceh Besar mempunyai tingkat pendidikan SMA sederajat ke bawah. Berdasarkan data yang diperolehselama penelitian (tabel), dari 68 oranglmeum Mukim di Kabupaten Aceh Besar26 orang (38,24%) berpendidikan SLTASederajat, 19 orang (27,94%)berpendidikan SLTP Sederajat, 17 orang(25%) berpendidikan SD Sederajat, 6 orang (8,82%) berpendidikan Sarjana dan Sarjana Muda.
Adapun tingkat pendidikanSekretaris Mukim (tabel 5) menunjukkansebanyak 31 orang (45,59%)berpendidikan SLTA Sederajat, 20 orang(29,41%) berpendidikan Sarjana dan Sarjana Muda, 9 orang (13,24%) berpendidikan SLTP Sederajat, 6 orang (8,82%) berpendidikan SD Sederajat dan 2 orang (2,84%) berpendidikan Pasca Sarjana.
Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para ImeurnMukim sebagian besar (91,18%) berpendidikan SLTA Sederajat kebawah. Kondisi ini tentunnya kontras dengan tingkat pendidikan yang dimilikioleh para Sekretaris Mukim yang sebagian besar (77,84%) mempunyai tingkat pendidikan SLTA/Sederajat ke atas. Kondisi ini tentunya menjadikendala dalam rangka menterjemahkansetiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tingkat atasnya, karena biasanya kebijakan tersebut hanya bersifat umum.
Pembahasan Hasil Penelitian
Proses Penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar.
Dewasa ini bangsa Indonesia sedang mengalami perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik ke desentralistik Perubahan ini sebenamya sebagai dampak dari proses globalisasi di bidang politik, ekonomi dan teknologi. Bahkan ada kecenderungan baru dari penganjur kapitalis mutakhir untuk meniadakan pemerintah dengan slogan yang sangat radikal yaitu goveming without govemment (Putra, 1999). Slogan tersebut memberikan dimensi akan pelepasan fungsi-fungsi negara dan pendesentralisasian sistem pemerintahan negara, namun di Indonesia proses beriangsungnya tidak seradikal slogan tersebut. Menurut Ismani (1996) bahwa: “Penyelenggaraan administrasi negara di suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan”. Demikian juga penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia yang sedang berlangsung selalu mengikuti perkembangan sosial bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk perkembangan politiknya. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan bangsa, administrasi negara pun telah mengalami kemajuan setungga tuntutan masyarakat akan desentralisasi dan otonomi daerah telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kebijakan desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 telah memperluas kewenangan pelaksanaan otonomi daerah dengan menyerahkan sepenuhnya beberapa bidang urusan pemerintahan kepada Daerah Kabupaten dan Kota, meliputi: Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi dan Tenaga Kerja. Di lain pihak kewenangan pemerintah Pusat terbatas pada penanganan bidang Politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan, Moneter Fiskal dan Agama, serta bidang tertentu seperti Kebijakan Perencanaan Nasional, dana Perimbangan, Sistem Administrasi Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi yang strategis, Konservasi dan Standarisasi Nasional. Perluasan kewenangan tersebut membawa konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk menerima peningkatan tugas dan tanggungjawab yang harus diembannya.
Lebih lanjut Ryaas Rasyid sebagaimana dikutip Dwidjowijoto (2000) mengungkapkan bahwa: “inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya”. Untuk melaksanakan otonomi daerah Kaho -(1997) mengidentiflkasi paling tidak ada 4 (empat) faktor yang perlu dipersiapkan yaitu: manusia pelaksananya harus baik, keuangan harus cukup dan baik peralatan harus cukup dan baik, serta organisasi dan manajemen harus cukup baik
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu daerah otonomi dan mempunyai keistimewaan dalam otonomi tersebut juga telah memiliki beberapa kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di tambah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu kewenangan, khususnya yang datur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 adalah tentang pembagian wilayah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berwenang untuk menentukan kedudukan, penjenjangan dan sebutan wilayah yang ada di wilayahnya d luar ketentuan Undangundang Nomor 22 tahun 1999 yang ditetapkan dengan Qanun (pasal 22 ayat
(1) clan ayat P). Hal ini bertujuan sebagai upaya penyesuaian dengan ciri khas Aceh dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat “akar rumput atau masyarakat bawah (grass 1oot).
Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengundangkan Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan dan diberlakukan sejak 15 Juli 2003. Qanun tersebut merupakan tonggak awal dari ditatanya kembali Lembaga Mukim yang pernah menjadi lembaga formal dalam tata pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan warisan leluhur Aceh sampai diundangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Pola dan Struktur Organisasi Lembaga Mukim
Struktur organisasi
menunjukkan bagaimana norma-norma khususnya norma komunikasi dan tugas-tugas dijalankan dalam sebuah lembaga. Dangan struktur organisasi, setiap orang dapat dengan jelas mengetahui bagaimana seorang pimpinan membangun komunikasi dan bagaimana seorang pimpinan menetapkan kebijakan dan menginformasikan kepada para bawahannya. Yang penting di sini adalah pembagian peranan-peranan dalam organisasi, pola wewenang, sistem komunikasi, komitmen personal dari doktrin dan program lembaga (Sugiyanto, 2002). Dalam kaitannya dengan Lembaga Mukim yang menrupakan warisan leluhur masyarakat Aceh, adanya perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya juga terjadi. Dimana proses perubahan dan pengembangan organisasi dalam masyarakat Aceh menggunakan pendekatan struktural, yang menurut Leavit sebagaimana dikutip oleh Indriwijaya (1989) merupakan p°ndekatan yang paling banyak digunakan. Langkah perubahan dilakukan secara deduktif dengan analisa tugas dan tujuan untuk kemudian dirumuskan struktur organisasi dan manajemen yang dianggap sesuai dan tepat untuk melaksanakannya. Atau dapat juga dilakukan dengan usaha modifikasi prilaku manusia melalui penyesuaian struktur tugas dan lalu lintas pekerjaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk tercapainya efisiensi yang paling optimal.
Sebelum kemerdekaan, dalam tata pemerintahan Kesultanan Aceh, Lembaga Mukim menapakan koordinator Gampong dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Uleebalang dengan struktur organisasi yang belum jelas. Setelah kemerdekaan lembaga tersebut tetap ada dengan fungsi yang sama, yaitu koordinator gampong dalam wilayah Kemukiman sesuai dengan Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 clan 3 Tahun 1946 Lembaga Mukim. Khususnya di Kabupaten Aceh Besar, aturan pelaksanaannya adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 1 tahun 1991 tentang Susunan Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar. Sempat tidak diakui dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1979, tetapi dilegalformalkan kembali dengan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam perjalanan sejarah tersebut, Lembaga Mukim temyata tetap ada dan diakui serta didukung keberadaannya oleh masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar pada khususnya.
Dengan memperhatikan tugas danfungsi dari Lembaga Mukim dalam tata pemerintahan di Propinsi Nanggroe AcehDarussalam sesuai dengan Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 4 tahun 2003, desentralisasi (otonomi) dalam ha! pelayanan kepada masyarakat telah dijabarkan dan dilakukan. Masyarakatpada tingkat mukim dan gampong telahmempunyai peran aktif dalam merencanakan program-program pembangunan di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikanHilhorst sebagaimana dikutip Femandez(1992) bahwa dalam hubungannya dengan proses pembangunan, tujuanotonomi adalah agar kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien serta memperluas partisipasi pada tingkat lokal sampai di tingkat desa. Selain itu dengan telah diberikannya otonomi khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan diundangkannya Peraturan Daerah(Qanun) Provinsi Nanggme Aceh Darussalam Nomor 4 lahun 2003 te!ah sesuai dengan konsep otonomi lokal dimana pemerintah daerah memegang kendali terhadap beberapa aktiv’itas, yang menurut Lemieuz sebagaimana dikutip Hoessein (1998) meliputi: (1)aktivitas untuk mengatur organisasi danlingkungan; (2) pengangkatan pemimpindan pejabatnya; dan (3) penarikan sumber daya.
Proses pengakumulasian kepentingan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dengan kebijakan otonomi daerah telah membawa dampak tidak hanya pada proses pemandirian daerah saja, tetapi juga telah mengakomodir kepentingan adat. Kepentingan publik (mendapatkan akses dan pelayanan yang baik) dalam kerangka otonomi daerah tidak hanya dapat dilakukan oleh pemarintah saja, tetapi harus adanya peran serta aktif masyarakat seperb telah disampaikan di atas. Khususnya di Kabupaten Aceh Besar, peran aktif masyarakat tersebut dimotori oleh aktor yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, yaitu para pemimpin informal (elit adat dan khususnya elit agama). Dalam rangka penataan Lembaga Mukim diperlukan pengorganisasian secara permanen dalam Kelembagaan Mukim sesuai dengan Undang undang Nomar 18 tahun 2001 dan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003, dimana Lembaga Mukim terdliri dari Imeum Mukim dan perangkat Mukirn lainnya.
Da!am struktur organisasi Lembaga Mukim berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 disebutkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk kelengkapan Mukim, yang terdiri dari : Sekretaris Mukim; Majelis Musyawarah Mukim Majelis Adat Mukim, dan; Imeum Chiek.
Dalam sistem KelembagaanMukim yang asli, unsur staf tidak ada, sehingga fungsi-fungsi staf tersebut langsung dijalankan oleh imeum Mukim. Adapun unsur pelaksana teknis dijalankan oleh lembaga adat yang ada pada Mukim. Pembentukan lembagalembaga adat tersebut disesuaikan menurut kebutuhan dan disesuaikan dengan potensi Mukim yang bersangkutan serta mata pencaharian masyarakat setempat. Lembagalembaga adat tersebut diperlukan untukmenjalankan fungsi pemerintahan agardapat memenuhi standart pelayanan, yaitu sederhana, tepat, sesuai dan tepatwaktu. Tentunya hal ini berkorelasi dengan pendapat Kurt Levin sebagaimana dikutip oleh Indrajaya (1989 bahwa setiap usaha perubahan sosial berencana selalu harus mempertimbangkan berbagai macam factor yang mewarnai kasus tertentu tersebut. Ada perubahan yang menuntutberbagai macam kombinasi dari tindakan pendidikan dan organisasional, juga dapat ditentukan oleh berbagai macam perlakuan terhadap cita atau, harapan dan organisasi. Tetapi semuanya tetap perlu mempertimbangkan adanya Prinsi- Prinsip yang bersifat formal dari umum.
Sesuai dengan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003, dalam kelengkapan Mukim tendapat Sekretaris Mukim yang merupakan, pengembangan dari struktur Mukim asli. Keberadaan Sekretaris Mukim ini diharapkan sebagai perryeimbang dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Imeum Mukim. Sebagaimana telah disebutkan bahwa seorang Imeum Mukim dipilih dan diangkat bukan karena kemampuannya dalam bidang pemerintahan, tetapi lebih pada kemampuannya dalarn pengetahuan dan pengamalan Syariat Islam. Adanya Sekretaris Mukim diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas Imeum Mukim dalam bidang tata usaha, pemerintahan, perekonomian dari pembangunan, keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan. Untuk kepentingan tersebut, maka orang yang menduduki jabatan Sekretaris Mukim dan perangkatnya dipilih dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan di bidang tersebut. Jika dilihat data pada tabel :, menunjukkan bahwa sebagian besar (77,84%) Sekretaris Mukim ‘berpendidikan SLTA /Sederajat ke atas, bahkan 32,25% berpendidikan Sarjana dan Pascasarjana.
Sebagai bagian dari warisan leluhur Aceh, Lembega Mukim tidak mengalami perubahan mendasar seperti pada Lembaga Gampong. Alatperlengkapan Lembaga Mukim sedikitpun tidak menghi!angkan peranan dari para elit adat dan elit agama dan unsur kepemudaan. Semuanya ditampung pada Majelis Musyawarah Mukim dan Majelis Adat Mukim. Majelis Musyawarah Mukim merupakan badan yang memberikanmasukan dan saran kepada lmeum Mukim dalam menjalankan tugastugasnya. Selanjutnya Majelis Adat Mukim yang berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdiamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnyamenurut adat. Keputusan-keputusan danketetapan-ketetapan Majelis Adat Mukim tersebut menjadi pedoman bagi pada para Keuchik dalam menjalankan rodapemerintahan Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 12 Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003).
Majelis Musyawarah Mukim merupakan sebuah bad
an yang merupakan mitra Imeum Mukim dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan masukan, saran dan pertimbangan. Akan tetapi walaupun kedudukannya sejajar, Majelis Musyawarah Mukim bukanlah sebagai sebuah badan yang dapat meminta pertanggungjawaban kepada Imeum Mukim atas pelaksanaan tugasnya atas permintaan masyarakat Mukim. Menurut penulis, keberadaan lembaga legislatif tingkat Mukim ini juga diperlukan sebagai pengontrol dan pengawas dan sekaligus sebagai mitra terhadap pelaksanaan tugas Imeum Mukim. Di samping itu diperiukan juga sebuah lembaga yudikatif yang akan membantu dan berfungsi dalam mendamaikan perselisihan warga dan menetapkan sanksinya. Jika diperhatikan, maka dalam tata Pemerintahan Mukim, lembaga yudikatif ini adalah Majelis Adat mukim yang diketuai oleh Imeum Mukim.
Dari kenyataan dimana LembagaMukim ini merupakan murni lembaga yang bersifat asal usul yang ditetapkan kembali dengan undang-undang, sehingga kewenangan yang dijalankannya merupakan kewenangan asal-usul dan berdasarkan undangundang. Unsur-unsur kelengkapan Mukim terdiri dari:
a. Unsur pimpinan, yaitu Imeum Mukim;
b. Unsur staf, yaitu Sekretaris Mukim;
c. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis berdasartcan fungsirrya masing-masing yang jumlahnya disesuaikan dengan potensi dart adat Mukim yang bersangkutan.
d. Unsur wilayah, yaitu sebagai pelaksana fungsi Imeum Mukim berdasarkan vvilayah, yaitu

Keuchik,
e. Unsur pengawas, yaitu Majelis Musyawarah Mukim yang keanggotaannya terdiri dari Imeum Chiek, para Keuchik, Tuha Peuet Mukim, Sekretaris Mukim dan para pimpinan Lembaga Adat yang ada di Mukim bersangkutan;
Unsur peradilan, yaitu Majelis Adat Mukim yang diketuai oleh Imeum Mukim.
Mekanisme dalam Penataan Lembaga Mukim
Pembangunan lembaga merupakan suatu perspektif tentang pe;ubahan sosial yang direncanakan dan dibina. la menyangkut inovasiinovasi yang menyiratkan perubahanpenubahan kuafitatif dalam norma, pola kelakuan, hubungan perorangan, hubungan kelompok dalam persepsipersepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. la tidak bersangkutan dengan pengulangan pola yang sudah ada, penyimpanganpenyimpangan marjinal dengan praktek yang telah lalu atau dengan perbaikanperbaikan yang sedikit saja dalam efisiensi, tema yang dominan adalah inovasi. Namun menurut Gupta (2003) pembangunan lembaga mengambil obyek organisasi sebagai sebuah totalitas untuk ditingkatkan kemampuannya yang dalam konteks ini diorientasikan pada kemampuan internal organisasi. Mengingat organisasi dipandang sebagai sebuah totalitas yang kompleks maka proses pengembangan institusi juga dilakukan secara menyeluruh tidak sekedar pada kemampuan teknis organisasi tetapi juga mengenai pengembangan serta pelembagaan nilai dan norma yang sebelumnya telah disesuaikan dengan tujuan-tujuan organisasi.
Dalam kaitannya dengan penataan Lembaga Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 dan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sepertinya totalitas pengembangan organisasi ini belum dilaksanakan. Penataan yang sedang berjalan masih pada taraf penggalian dan pemunculan kembali nilai-nilai adat yang pemah ada dalam tata pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Lembaga Mukim. Adapun pengembangan kemampuan teknis onganisasi dan juga mengenai pengembangan serta pelembagaan nilai dan norma yang sebelumnya telah disesuaikan dengan tujuan-tujuan organisasi belum dijalankan. Tentunya hal ini berkait dengan pendapat Leavit sebagaimana dikutip oleh Indrajaya (1989) bahwa dari tiga pendekatan dalam proses perubahan dan pengembangan organisasi, pendekatan struktural lebih banyak digunakan.
Selain itu, jika memperhatikan proses perubahan sosial berencana menurut Indrawijaya (1989), proses dan mekanisme penataan Lembaga Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lebih cenderung berkaitan dengan langkah ketiga yaitu Diagnosis of the client systems problems, dimana kegiatan penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar dimulai dengan tahap mendiagnosa berbagai persoalan yang dihadapi oleh sistem dalam perubahan dan pengembangan yang akan dilaksanakan. Persoalan tersebut berupa persoalan pada latar belakang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana Lembaga Mukim lebih dipercaya oleh masyarakat dalam memecahkan permasalahan dalam bemasyarakat daripada lembaga lainnya yang setingkat, sehingga adanya pertimbangan khususnya oleh Pemerintah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk memformalkan kembali Lembaga Mukim yang pemah ada dalam tatanan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 pada pasal 15 disebutkan bahwa Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim, dimana tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau penghapusan Mukim diatur lebil) lanjut dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota. Sayangnya sampai dengan penelitian ini dilakukan Qanun Kabupaten Aceh Besar tersebut tidak ada yang menyebabkan pelaksanaan Qanun provinsi tersebut menjadi tidak lancar. Terbukti dengan adanya kecemburuan dari sebagian Keuchik karena merasa kewenangannya dipangkas kembali. Seharusnya pihak Pemda bersama DPRD Kabupaten Aceh cepat merespon kondisi tersebut sehingga konflik internal antara Imeum Mukim dan Keuchik tidak melebar dan bahkan menjadi “api dalam sekam”.
Dalam pasal 15 ayat (3) poin (b) Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembentukan Mukim antara lain memperhatikan syarat jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Gampong, kondisi sosial budaya,, kondisi ketenteraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana pemerintah. Lebih lanjut pada poin (d) disebutkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Mukim, mulai dari usul lmeum Mukim melalui Camat atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Camat sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Bupati atau Walikota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penataan Lembaga Mukim dimulai dengan usulan masyarakat yang disampaikan kepada Imeum Mukim. dengan usulan tersebut Imeum Mukim bersama Camat mengusulkan kepada Bupati. Setelah mempelajari dengan seksama, maka Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Lembaga Mukim tersebut.
Hasil Penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar
Proses penataan organisasi yang meliputi beberapa komponen yakni diagnosis terhadap masalah, pelaksanaan dan proses pemeliharaan, French (1990), seharusnya dapat menjadi acuan bagi penataan organisasi pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dan perbaikan terhadap kekurangan, ketidaksempurnaan sistem dan prosedur organisasi, termasuk bagi Lembaga Mukim yang mempunyai tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Proses penataan organisasi yang tidak dimulai dengan diagnosis masalah yang obyektif dan realistis akan membawa dampak terhadap pelaksanaannya, karena tidak ada kesesuaian antara solusi dan masalah yang ada, sehingga diagnosis masalah menjadi fokus utama dalam proses penataan. Disamping orientasi masalah dalam penataan dan pengembangan organisasi juga harus mampu untuk mencari solusi terbaik untuk merancang usaha-usaha penyempumaan organisasi, dalam arti bahwa dengan penataan dan pengembangan diharapkan kinerja organisasi akan Iebih baik daripada sebelumnya.
Dalam penataan Lembaga Mukim proses penataan sebagaimana disampaikan oleh French tersebut telah dilaksanakan. Seperti telah disebutkan bahwa Lembaga Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam b
ukanlah 10 lembaga yang baru, tetapi Lembaga Mukim telah ada sejak jaman Kesultanan Aceh, dimana Lembaga Mukim termasuk dalam lima posisi pokok dalam jenjang struktur pemerintahan Kesultanan Aceh, yaitu secara berturut-turut Sultan, Panglima Sagoe,Uleebalang, Imeum Mukim dan Keuchik. Lembaga Pemerintahan Mukim ini tetap diperhatikan dan dipertahankan sampai saat ini. Dengan telah dilaksanakannya proses penataan lembaga seperti disarankan oleh French, diharapkan Lembaga Mukim menjadi sebuah lembaga yang mempunyai kinerja organisasi akan lebih baik daripada sebelumnya, atau menurut Finn dan Checksoway (1998) sebagaimana dikutip oleh Edyar (2003) dapat menunjukkan kontribusi yang nyala terhadap pengembangan personal, pengembangan organisasi dan pengembangan masyarakat. Tujuan ini tentunya juga menjadi tujuan dad penataan Lembaga Mukim pada umumnya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa Lembaga Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan; pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam.
Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa dalam tulisan ini penataan Lembaga Mukim sebagai proses pembangunan lembaga dan pembangunan organisasi mengambil obyek organisasi Mukim sebagai sebuah totalitas untuk ditingkatkan kemampuannya. Kegiatannya memiliki pengertian menyusun kembali organisasi atau menghidupkan kembali organisasi yang dirumuskan dalam hal perencanaan serta penataan untuk mewujudkan perubahan-perubahan tendama dalam hal struktur organisasi yang akan membawa dampakperubahan pada nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi teknologi fisik dan sosiai. Hasildari penataan Lembaga Mukim khususnya di Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan pasal 21 Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan bahwa Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan padaperaturan tersebut terdapat 68 LembagaMukim yang ditata kembali yangtersebar pada 22 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Dengan ditatanya kembali Lembaga Mukim ini telah membawa dampak pada perwujudan perubahan-perubahanterutama dalam hal struktur organisasipemerintahan yang akan membawa dampak perubahan pula pada nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknology teknologi fisik dan sosial masyarakat Kabupaten AcehBesar pada khususnya dan masyarakatProvinsi Nanggroe Aoeh Darussalam pada umumnya.
Hasil wavwancara yang penulis lakukan juga menunjukkan bahwa dengan ditatanya kembali Lembaga Mukim khususnya di Kabupaten Aceh Besar telah memberikan peluang dapat terselenggaranya koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya antara kecamatan dan desa/gampong sebagai ujung tombak dari pelaksanaan tugas-tugas tersebut yang dijembatani oleh Lembaga Mukim diharapkan menjadi Iebih efektif, dimanaseperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada umumnya desa-desa di Aceh, khususnya di Aceh Besar mempunyai wilayah yang relatif luas,dengan penduduk yang jarang dan bekas pemukiman yang terpencarpencar. Faktor wilayah ini akan menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi, apalagi jika tidak didukung oleh prasarana dan sarana komunikasi yang memadai untuk tersalumya informasi yang cepat dan lancar. Faktor Pendukung dan Penghambat Penataan Lembaga Mukim di FCabupaten Aceh Besar
Faktor Pendukung Penataan Lembaga Mukim di .Kabupaten Aceh Besar
Otonomi daerah tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kemauan baik dari pemerintah untuk melaksanakannya dan tanpa dukungan dari masyarakat daerah. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan pula bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Menurut Hilhorsti sebagaimana dikutip Femandez (1992), otonomi daerah sebagai adanya kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa dalam perencanaan pembangunan diperlukan adanya desentralisasi (otonomi) sampai di tingkat desa. Dari uraian tersebut, maka dalam otonomi dituntut adanya proses artikulasi kepentingan (aspirasi) dari bawah. Mengenai proses aspirasi dari bawah ini, dapat ditemukan prinsip-prinsip utamanya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang baru, yaitu prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Dalam penataan Lembaga Mukim sebagai bagian dari otonomi khusus. yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnyadi Kabupaten Aceh Besar, kuatnyadukungan dari masyarakat tersebut telahmenjadi salah satu faktor pendukung, yang menurut Kjellberg (1995) dalam local self-govemment nya merupakan konsep partisipasi demokratis, yang berarti adanya partisipasi aktif masyarakat lokal, baik sebagai tujuan maupun alat untuk memperkuat demokrasi dalam masyarakat secara luas. Selain karena kuatnya masyarakat Aceh pada umumnya dalam menjalankan adat yang berlaku, Lembaga Mukim juga merupakan sebuah lembaga yang turun temurun telah terbukti dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupanbermasyarakat yang ada di Aceh. Selainitu, kehidupan masyarakat Aceh yang memegang teguh Syariat Islam telah menjadikan ulama (dalam hal ini Imeum Mukim) merupakan sosok yang dipanuti dalam kehidupannya, sehingga setiap petuah dan keputusannya diikuti dan dijalankan oleh masyarakat. Kondisi ini yang menyebabkan eksistensi dad Imeum Mukim sampai saat ini tetap dipercaya dapat memecahkan masalahmasalah dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya.Dengan adanya kharisma yang melekat pada dirinya, Imeum Mukim juga telah dapat menggerakkan dan mengarahkanmasyarakat untuk dapat mensukseskanprogram-pembangunan dan kemasyarakatan. Kondisi ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan program-program tersebut. Hal ini sesuaidengan pendapat Sugiyanto (2002), bahwa untuk mencapai derajat pembangunan lembaga, salah satu faktor atau unsur yang mempengaruhi keberhasilan pembangian lembaga itu sendiri adalah kepemimpinan dan doktrin.
Kepemimpinan menunjuk pada kelompok orang yang secara aktif berkejimpung dalam perumusan doktrin dan program serta mengarahkan operasi operasi yang hubungannya dengan lingkungan tersebut. Unsur kepemimpinan dianggap sebagai unsur yang paling kritis dalam pembangunan lembaga karena proses perubahan yang dilakukan dengan sengaja itu memerlukan manajemen yang intensif, terampil dan telah mengikat dirinya secara mendalam baik dalam hubunganintern maupun dengan lingkungan yangberhubungan. Doktrin merupakan spesifikasi dari nilai-nilai, tiujuan dan metode metode operasional yang mendasari tindakan sosial. Doktrin harus dipandang sebagai sederetan tema yangmemproyeksi di dalam organisasi dan lingkungan eksternya. Seperangkat atra dan harapan mengenai tujuan pembangunan lembaga dan gaya tindakan harus tercermin di dalamnya.Adapun Imeum Mukim merupakan seorang pemimpin yang memiliki kharisma yang kuat pada masyarakat kanena pemahaman terhadap dan perilakunya sesuai dengan Syariat Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh. Kondisi inilah yang memudahkan seorang Imeum Mukim untuk membuatsebuah doktrin (petuah) yang akan dengan mudah diikuti ol
eh masyarakatnya. Penelitian ini mendukung terhadap penelitian Syahbandir (1995) bahwa secara faktual Lembaga Mukim sampai saat ini masih tetap diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat Aceh Besar. Lembaga Mukim bertugas sebagai pemangku adatistiadat, sebagai hakim perdamaian. Dan juga lembaga ini sebagai mitra kerja kecamatan dan kepala desa secara fungsional. Dengan fungsi itu Imeum Mukim telah meningkatkan dinamika kehidupan dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat serta mendukung pembangunan regional dan nasional.Hai ini terlihat dalam peranannya, bahwasetiap masalah yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Gampong mampu diselesaikan pada tingkat Mukim. Organisasi Mukim pada umumnya terdiri dari orang-orang berpengaruh dan sekaligus diakui oleh warga masyarakatnya sebagai pemimpinmereka dalam berbagai kegiatan. Adanya peranan kunci dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Aceh yang memikili oleh elitnya dalam Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menginginkan adanya otonomi yangseluas-luasnya guna menumbuhkan partisipasi yang berakar pada masyarakat lokal. Kondisi ini mendukung hasil penelitian Ya,cub (1998) yang menunjukkan bahwa pada tataran desentralisasi dan otonomi daerah respon elit Bugis mengharapkan otonomi yang seluas-!uasnya gunamenumbuhkan partisipasi yang berakarpada masyarakat lokal dan perlunya pluralitas budaya yang dikembangkan untuk membangun kesetaraan dan solidaritas yang berarti bahwa budaya lokal diberi tempat yang layak guna dijadikan perekat integrasi nasional.
Faktor pendukung lainnya dalam penataan Lembaga Mukim adalah adanya peraturan perundang undangan yang menjadi dasar penataan Lembaga Mukim. Peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, adalah Undang undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan keistimewaan dan kewenangan kepada Provinsi Nanggrce Aceh Darussalam – dalam hal mengatur kehidupan beragama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan salah satunya dengan diundangkannya Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 15 Juli 2003. Peranan ulama, dalam hal ini Imeum Mukim, telah diberikan tempat dalam tata pemerintahan Aceh yang merupakan warisan leluhur Aceh. Hal ini tentunya tetah menyadarkan kembali para penyelenggara negara bahwa dalam UUD 1945 eksistensi dari adat ini diakui sehingga peraturan perundangundangan di bawahnya tidak dapat menyimpang. Kenyataan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahbandir (1995) dimana disebutkan bahwa secara analisis yuridis eksistensi Lembaga Mukim dijamin oleh pasal 18 UUD 1945, yang pada intinya memberikan amanat kepada pembentuk undang-undang agar dalam menyusun undang-undang tentang pemerintahan desa, supaya menghormati hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Selama berpedoman kepada Voksgemeenschappen, berarti menunjuk kepada desa asli yaitu suatu susunan pemerintahan bentukan asli. Selain itu, dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan pendapat Kurt Levin sebagaimana dikutip oleh Indrajaya (1989) bahwa dalam usaha perubahan sosial rencana selalu harus mempertimbangkan berbagai macam faktor dan semuanya tetap perlu mempertimbangkan adanya prinsipprinsip yang bersifat formal dan umum.
Faktor Fenghambat Penataan Lernbaga Mukim di Kabupaten AcehBesar.
Reformasi administrasi pemerintahan daerah dengan bergulirnya otonomi daerah dan otonorni khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah membawa konsekwensi-konsekwensi yang tidak sedikit bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya konsekwensi-konsekwensi tersebut juga diikuti oleh kendala kendala yang menyertainya. Dalam kaitannya dengan penataan Lembaga Mukim, salah satu kendalanya adalah kendala keamanan, dimana pergolakan dari keinginan sebagian masyarakat Aceh yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberatan Pemerintah Republik Indonesia terhadap keinginan sebagian orang tersebut telah menyebabkan kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan Provinsi Istimewa Aceh saat itu dengan status Daerah Operasi Militer (DOM). Walaupun saat ini konsep dari DOM yang dikemas dalam Darurat Militer (DM) ada perbaikan (!ebih lunak), namun trauma masyarakat terhadap kondisi ini tetap ada dan sulit dihilangkan. Kondisi ini telah menjadi kendala yang sepertinya lebih bersifat politis daripada keamanan semata. Konflik-konflik yang terjadi juga telah menyebabkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh mengalami perubahan, pola hidup masyarakat dan pola kepemimpinan dari tingkat atas sampai tingkat bawah tidak luput dari perubahan tersebut. Dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang memberiakukan Darurat Militer (DM) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (pusat dan daerah) menjadi sulit untuk diimplementasikan. Hal ini disebabkan kondisi ketidakpastian yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Selain itu, kondisi pemberian otonomi daerah, apalagi otonomi khusus kepada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah memberikan konsekwensi berkurangnya kewenangan pusat dan pengurangan ketergantungan daerah terhadap pusat. Konsekwensi tersebut menurut Indria (1998) berubah menjadi sumber konflik kepentingan antara pernerintah pusat dan daerah di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.
Sejak diundangkannya Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 15 Juli2003, sampai dengan penelitian ini dilakukan, khususnya di Kabupaten AcehBesar, belum ada aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003, baik dalam bentuk Keputusan Bupati ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 pasal 15, 16 dan 17). Akibatdari belum adanya aturan pelaksanaan ini, para lmeum Mukim berinisiatif untuk mempergunakan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II AcehBesar Nomor 1 Tahun 1977, tentang Susunan Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar dengan alasan isinya tidak bertentangan dengan Qanun Propinsi. Padahal Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat II AcehBesar Nomor 1 Tahun 1977 tersebut telah batal demi hukum sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 7ahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dimana Lembaga Mukim tidak diakui. Keadaan ini tentunya akan menjadi kendaia bagi khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kanena unsur-unsur penting dalam pembangunan lembaga, yaitu program yang menapakan kebijakan operasional sebagai tindak lanjut dari doktrin yaitu pedoman bertindak di lapangan menurutSugiyanto (2002) tidak ada.
Jika ditelaah lebih lanjut pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 1 Tahun 1977, mengatur tentang tata pemerintahan pedesaan khususnya di Aceh Besar yang di dalamnya disebutkan bahwa Lembaga Mukim merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan berianggungjawab jawab langsung kepada Camat (pasal 2). IX dalamnya juga diatur tentang struktur serta tugas pokok dan fungsi Lembaga Mukim dan perangkat perangkatnya. Akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan bagaimana tata cara dan mekanisme pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau penghapusan Mukim serta bagaimana tata cara dan mekanisme perubahan batas mukim. Jadi kalau dilihat dari segi kedudukan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Mukim, antara Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 1 Tahun 1977 dengan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 memang tidak ada perbedaan, tetapi hal-hal yang harus diatur seperti diamanatkan dalam pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tidak ada. Sehingga menurut hemat penulis, untuk m
engantisipasi kerancuan atau kesimpangsiuran dalam penataan Lembaga Mukim, Bupati Aceh Besar seharusnya membuat Surat Keputusan yang mengesahkan kembali Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat It Aceh Besar Nomor 1 Tahun 1977 sampai adanya peraturan baru yang mengatur tentang Lembaga Mukim sesuai Amanat Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003, setelah itu Bupati Aceh Besar membuat rancangan surat keputusan atau rancangan peraturan daerah yang lebih Iengkap dan lebih sesuai dengan Qanun provinsi. Di samping itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Besar seharusnya juga mampunyai inisiatif dan proaktif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah khususnya berkenaan dengan Lembaga Mukim karena hal tersebut. merupakan hak dan kewajiban dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti diatur dalam Undangundang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 19 ayat (1) point 1 yaitu mengajukan rancangan peraturan daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan diberikannya otonomi khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum meningkatkan peranan dan fungsi dari lembaga legislatif, khususnya di Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana disampaikan oleh Juliantara (2000) bahwa salah satu prinsip otonomi daerah adalah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hambatan politis yang ada bersifat intern dan ekstem jika dilihat dari kacamatan Kabupaten Aceh Besar. Hambatan politis yang bersifat ekstem ini berupa kebijakan Pemerintah Pusat yang sampai saat ini tetap memberiakukan status Darurat Militer (DM) bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kondisi ini telah menjadikan masyarakat merasa tetap tidak aman karena tingkatketidakpastian situasi dan kondisi sosialmasyarakat yang cukup tinggi, yangmengakibatkan setiap program-programpembangunan pemerintah dan pemerintah daerah sulit untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Adapun hambatan internal khusus berkenaan dengan dilegalformalkannya kembali Lembaga Mukim ini khususnya adalah adanya sebagian kepala desa (Keuchik) yang keberatan dengan alasan kewenangannya akan terkurangi. Walaupun sebenarnya alasan tersebut merupakan alasan klasik, tetapi hal tersebut tidak dapat disepelekan olehpemerintah daerah. Untuk itu komunikasiformal dan terutama komunikasi informal harus dikembangkan oleh semua pihakyarng terkait dalam rangka menetralisir keadaan ini. Jangan sampai kondisi “kecemburuan sosial” para Keuchik tersebut malah menjadi “api dalam sekam” yang mengakibatkan kehidupan bermasyarakat menjadi tidak harmonis dan paling tidak imbasnya adalah tidak jalannya program-program pemerintah dan pemerintah daerah yang telah dicanangkan. Untuk itu hal yang dapat dilakukan adalah dalam pembuatan Surat Keputusan Bupati atau PeraturanDaerah yang mengatur Lembaga Mukim ini, kewenangan dad Mukirn dan desa/kelurahan harus dipertegas kembali sehingga batas batas apa yangmenjadi kewenangan Mukim dan desa/kelurahan menjadi jelas.Disamping itu, yang perlu diingat adalahbahwa Lembaga Mukim merupakan koordinator desa/kelurahan dalam lingkup Kemukiman. Adapun pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan tetap berada di pundak kepala desa/kelurahan.
Selain itu, yang perlu disadari adalah bahwa pembangunan sebuah lembaga sebagai perubahan sosial yang direncanakan sebaiknya mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat. Tetapi pada akhimya supaya perubahan itu mempuryai kemampuan berkembang yang dinamis menurut Tjokroamidjojo (1987) perlulah proses tersebut didukung oleh kekuatankekuatan. Jadi pembangunan lembaga merupakan kegiatan yang beriaras ganda. Para pengantar perubahan harus membangun organisasi yang secara teknis dapat hidup terus dan efektif secara sosial dan dapat menjadi wahana bagi inovasi serta mengelola hubunganhubungan dengan organisasi dan kelompok lain yang mengandalkan dirinya untuk kelengkapan dan dukungan perilaku yang berusaha dipengaruhinya. Untuk kepentingan tersebut, dalam rangka penataan kembaga Lembaga Mukim, maka peran serta kepala desa/kelurahan (Keuchik) dalam proses penataan Lembaga Mukim harus mendapat perhatian disamping harus adanya kewenangan yang jelas antara Lembaga Mukim dan Gampong.
Kendala lainnya berupa masih rendahnya tingkat pendidikan lmeum Mukim. Jika diperhatikan data pada tabel 4 menunjukkan bahwa 62 orang (91,18%) Imeum Mukim berpendidikan SLTA Sederajat ke bawah, bahkan 17 (25%) berpendidikan SD Sederajat. Kondisi ini menunjukkan kualitas sumber daya aparatur Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar masih kurang, padahal menurut Sugiyanta (2002) untuk mencapai derajat pembangunan lembaga, salah satu faktor yang periu diperhatikan adalah faktor sumbedaya yang didalamnya termasuk sumberdaya manusia harus dapat diandalkan. Hal ini tentunya akan menjadi kendala dalam hal menterjemahkan instruksi maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang datang daripemerintah tingkat atasnya, sehingga kesalahan dalam implementasi kebijakan tersebut kemungkinan besar terjadi. Akan tetapi jika dilihat dari tingkat pendidikan Sekretaris Mukim (tabel 5) menunjukkan keadaan yang sebaliknya, yaitu sebagian besar (TI,84%) berpendidikan SLTA Sederajat ke atas, bahkan 32,25% berpendidikan sarjana dan pascasarjana. Kondisi ini tentunya akan menjadi penyeimbang dari tingkat pendidikan lmeum Mukim yang rendah. Akan tetapi peningkatan kualitas dari para Imeum Mukim ini harus dilakukan dengan lebih mengintensifkan program diklat yang langsung berhubungan dengan tugas dan wewenang dari para Imeum Mukim dengan tidak mengesampingkan keikutsertaan dari Sekretaris Mukim. Penelitian ini mendukunq penelitiarr Ibrahim (1994) yang menemukan bahwa rendahnya pendidikan Imeum Mukim telah menjadi kendala dalam menjalankan fungsi Lembaga Mukim. Kemudian untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang tinggi terhadap pembangunan desa, perlu perhatian pemerintah untuk meningkatkan sarana dan fasilitas pemerintahan desa termasuk Lembaga Mukim serta membekali mereka dengan berbagai pengetahuan tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan mengadakan suatu diklat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Sehingga diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mereka secara optimal.
Hal lain yang dapat dianalisis dari tingkat pendidikan Imeum Mukim adalah bahwa sebanyak 17 orang (25%) berperpendidikan SD Sederajat. Hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tetang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya pasal 7 ayat (c) yang menyebutkan bahwa “berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP) atau berpengetahuan yang sederajat’. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa seseorang yang dipilih dan diangkat sebagai Imeum Mukim adalah mereka-mereka yang mengerti dan memahami serta menjalankan Syariat Islam. Ketentuan ini bertaku sejak Waktunya tata pemerintahan Mukim sejak jaman Kesultanan Aceh sehingga masyarakat sendiri tidak berani mengubahnya. Hal berkaitan dengan adat dan semboyan yang dipegang teguh oleh masyarakat Aceh bahwa “adat bak po teu meureuhom, hukom bak syiah kuala, Qanun bak patroe phang, reusam bak laksamana, hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut” (adat dari sultan (pemerintah), hukum (Syariat Islam) dari ulama, Qanun dari putri pahang, reusam dari laksamana, hukum dan adat seperti zat dengan sifat). Jadi menurut penulis wajar jika dalam pemilihan Imeum Mukim, masyarakat tidak terlalu memperhatikan tingkat pendidikan Imeum Mukim, yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah tingkat pemahaman dan pengamalan dari Syariat Islam itu sendiri yang menjadi ukuran utama.
Penutup. Kesimpulan
Berangkat dari keseluruhan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a. Proses penataan Lembaga Mukim berdasarkan Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 telah mengikuti proses penataan sebagaimana disampaikan oleh Fre
nch, yang meliputi beberapa komponen yakni diagnosis terhadap masalah, pelaksanaan dan proses pemeliharaan, dimana menuntut peran aktif dad masyarakat. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Imeum Mukim melalui Camat atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Camat sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
b. Mekanisme penataan Lembaga Mukim sesuai dengan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003, menuntut peran aktif dari masyarakat. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau

penggabungan Mukim, mulai dari usul Imeum Mukim melalui Camat atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Camat sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
c. Hasil penataan Lembaga Mukim khususnya di Kabupaten Aceh Besar telah melegalkan dan memfungsikan kembali 68 Lembaga Mukim yang tersebar di 22 kecamatan dimana lembaga ini sudah ada sejak jaman Kesultanan Aceh dan diakui oleh masyarakat Aceh sampai saat ini.
d. Faktor pendukung penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar adalah dukungan yang kuat masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar pada khususnya untuk mengangkat dan memfungsikan kembali adat berupa Lembaga Mukim yang merupakan warisan leluhur masyarakat Aceh dan adanya peraturan perundangundangan yang merupakan legal formal penataan kembali Lembaga Mukim, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
e. Faktor Penghambat dalam penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar adalah:

1). Keamanan merupakan faktor penghambat dalam penataan Lembaga Mukim di kabupaten Aceh Besar. Kondisi keamanan yang belum stabil belum memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan program-program kerjanya.
2). Sejak diundangkannya Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 15 Juli 2003, sampai dengan penelitian ini dilakukan, khususnya di Kabupaten Aceh Besar, belum ada aturan pelaksanaan dari Peratuan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003, baik dalam bentuk Keputusan Bupati ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 pasal 15, 16 dan 17). 3). Hambatan politis yang bersifat ekstem berupa masih diberikannya status Darurat Militer (DM) kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat pengkomunikasian program pembangunan dan kemasyarakatan tidak lancar. Adapun hambatan politis yang bersifat intern adalah adanyabeberapa kepala desa Keuchik) yang tidak menginginkanditatanya kembali LembagaMukim karena faktor “cemburu”. 4). Kendala lainnya benipa masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dimana tingkat pendidikan Imeum Mukim menunjukkan bahwa 62 orang (91,18%) lmeum Mukim berpendidikan SLTA Sederajat ke bawah dan terdapat 17 orang (25%) berpendidikan SD Sederajat, dimana tingkat pendidikan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh perundangan.
Pendidikan seorang Imeum Mukim minimal SLTP Sederajat (pasal 7 ayat (c) Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Saran-saran
a. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mempertegas kembali kedudukan dan wewenang dari Lembaga Mukim sehingga tidak tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan dari Gampong dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Daerah (qanun) yang mengatur tentang keduanya. Selain itu, beberapa peraturan pelaksana Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 seperti diamanatkan pada pasal 15, 16 dan pasal 17 juga harus segera diundangkan.
b. Pernerintah Kabupaten Aceh Besar bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat peraturan daerah (Qanun) berkenaan dengan : (1). Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau penghapusan Mukim, dan; (2). Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau penghapusan Mukim, mulai dari usulan Imeum Mukim melalui Camat atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Camat sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Bupati atau Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD,
c. Pemberlakuan Darurat Militer (DM) di Aceh diharapkan jangan bertumpu pada operasi militer saja, tetapi juga diselaraskan dengan pemulihan operasi

keamanan dan ketertiban (sistem keamanan lingkungan lokal dan pembinaan semangat kejuangan dan persatuan) serta operasi kemanusiaan (dengan pendekatan kesejahteraan), penciptaan rasa aman serta keteriiban sosial bagi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga ketraumaan masyarakat terhadap pemberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) sebelumnya dapat terkurangi dan antipati masyarakat yang sudah ada sebelumnya dapat terkurangi sehingga menjadi mendukung terhadap program-program yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan kondisi yang kondusif itu pula, maka pengkomunikasian program-program pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan. Lebih lagi proses penataan kembali Lembaga Mukim separti yang diharapkan oleh masyarakat akan dapat segera direalisir,
d. Pemahaman tentang penataankembali Lembaga Mukim yangmerupakan warisan leluhur Acehtersebut juga harus diberikan kepada para kepala desa (Keuchik) agar dapat mendukung terhadap upaya penataanLembaga Mukim tersebut.
e. Perlunya diberikan pendidikan danpelatihan kepada para Imeum Mukim (khususnya yangberpendidikan rendah) berkenaan dengan pengetahuan tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan mengadakan suatu diklat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta bersifat on the job training. Sehingga diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA
Femandez, Johanes, 1992. Mencari Bentuk Otonomi Daerah dan Upaya Memacu Pembangunan Regional dimasa depan, dalam Jurnal llmu-ilmu Sosial, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
French, Wendell and Cecil H. Bell, Jr, 1990. Organization Development : Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, Prentice hall inc, Englewood Cliffs, Jersey.
Gupta, 2003. Note on Institution Building, Www. Yahoo. CoMSearctt Instit Building
Hossein, Benyamin, 1998. Otonomi Daerah dan Pernerintah Daarah : Tiruan Teoritik. Dalam Siti Zahro Pemerintah Dareah dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan. PPW-LIPI, Jakarta.
Ibrahim, Syafei, 1994. Hubungan Kepemimpinan lmuem Mukim dengan Kinerja Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, Tesis Pascasarjana, Unpad, Bandung.
Indra Wijaya, Adam I. 1989. Perubahan dan Perx gembangan Organisasi, Sinar baru, Bandung.
Ismani, HP, 1996. Administrasi Negara, Etos Kerja, dan Birokrasi. Malang : FIA Unibraw dan IKIP Malang.
Jarjis, Kahirul, 1999. Gampak Birokrasi Modem terhadap Otoritas Tradisional dalam Masyarakat Minangkabau, Tesis Pacasarjana, Unhas, Ujung pandang.
Juliantara, Dadang, 2000. Anus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
Kaho, Josef RW I, 1997. ProspekOtonomi Daerah di NegaraRepublik Indonesia, RajawaliPres, Jakarta. tClel(berg,
Fransesco, 1995. The Changing Values of local Gov+emment Annals, AAPS, 540, July, 1995. American Academy.
Maschab, Mashuri, 1993. Identifikasi Masalah Pelaksanaan Pemerintahan Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun1979, Laporan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Politik, UGM, Yogyakarta.
Miles, Mathew dan Huberman, Michel,
1992. Analisa Data Kualihatif, U! Press, Jakarta.
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi PeneJitian Kualitatif, Remaja Rosda, Bandung.

Nasution, 1998. Metode penelitianNaturalistik -Kualitatif, UI Press, Jakarta. .

Putra, Fadilah, 1999. Devolusi ; Politik Desentralisasi sebagai Media rekonsiliasi Ketegangan Politik negara -Rakyat.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987, Perencanaan Pembangunan, CV. Haji Masagung, Jakarta.
Ya’cub, Andi. 1998. Elit Lokal dan Orde Baru Suatu Studi tentang Respon Elit Bugis te(terhadap Diskursus Polnk Orde &. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Airiangga, Surabaya.
Undang-undang Dasar 1945.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pernerintahan Desa.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang PembentukanPropvinsi Daerah Istimewa Aceh.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang PemerintahanDaerah.
Undang undang 25 Tahun 1999 Tentang PerimbanganKeuangan Daerah.
Undang Undang 32 tahun 2001 Tentang OtonomiDaerah.
Undang undang 33 tahun 2001 Tentang Perimbangankeuangan pusat dan daerah
Undang-undang 44 tahun 1999 Tentang PenyelenggaaraanKeistimewaan Aceh.
Undang-undang Nomor 18 Tahun2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DaerahIstimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.
Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 Tahun 1946 TentangOrganisasi Pemerintahan di Daerah Istimewa Aceh.
Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Penetapan Batas Wilayahdan Kepala Wilayah.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat lstiadat, Kebiasaankebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Pravinsi Daerah Istimewa Aceh.
Peraturan Daerah (Qanun) PropinsiNanggroe Aceh Darussal!am Nomor 4 tahun 2003 tentangPemerintahan Mukim dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Organisasi Pernerintah di Daerah Pedesaan Aceh Besar.

DESENTRALISASI TEORl,CAKUPAN DAN ELEMEN

DESENTRALISASI TEORl,CAKUPAN DAN ELEMEN
Oleh:
M.R. Khairul Muluk
M.R. Khairul Muluk, adalah Staf Pengajar pada Jurusan Administrasi Negara Unibraw. Menamatkan pendidikan sarjananya padaFIA Unibraw tahun 1994, dan pendidikan Magister dengan konsentrasi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Program Pascasarjana Unibraw (l999).Sekarang sedang menempuh Program Doktor pada Universitas Indonesia

PERSPEKTIF DESENTRALISASI
Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Banyak negara bahkan telah melakukan perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi. Minat terhadap desentralisasi ini juga senada dengan kepentingan yang semakin besar dari berbagai badan pembangunan internasional (Conyers, 1983 : 97).
Kini desentralisasi telah tampil universal dan diakomodasi dalam berbagai pandangan yang berbeda. Untuk memahami keberadaan dan arti penting local government sebagai konsekuensi desentralisasi ini maka sebaiknya perlu disimak perkembangan teoritis dari berbagai perspektif yang ada dalam memandang local government sebagaimana dipaparkan oleh Smith (1985, 18-45). Terdapat tiga perspektif dalam melihat desentralisasi, yakni liberal democracy, economic interpretation, dan marxist interpretation.
Dalam pandangan demokrasi liberal, local government membawa dua manfaat pokok. Pertama, ia memberikan kontribusi
positif bagi perkembangan demokrasi nasional karena local government itu mampu menjadi sarana bagi pendidikan politik rakyat, dan memberikan pelatihan bagi kepemimpinan politik, serta mendukung penciptaan stabilitas politik. Lebih jelas lagi, Hoessein (2000) menambahkan bahwa dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu kaitannya dengan demokrasi sangat erat.
Kedua, local government mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat (locality). Sebagaimana diingatkan oleh Hoessein (2001a) bahwa local government dan local autonomy tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan dan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut bukan bangsa. Makna lokalitas ini juga tercermin dalam berbagai istilah di berbagai negara yang merujuk pada maksud yang sama. Commune di Perancis, Gemeinde di Jerman, Gementee di Belanda,

M.R. Khairul Muluk, Desentralisasi Teori Cakupan & Elemen dan Municipio di Spanyol yang kemudian menyerupai Municipality di Amerika Serikat (Norton, 1997: 23-24). Manfaat bagi masyarakat setempat ini adalah adanya political equality, accountability, dan responsiveness.
Sementara itu, dalam pandangan yang senada Antoft & Novack (1998: 155-159) juga mengungkapkan manfaat dari local government ini dalam beberapa hal, yakni : accountability, accessibility, responsiveness, opportunity for experimentation, public choice, spread of power, dan democratic values.
Dalam interpretasi ekonomi (baca pula Stoker, 1991: 238-242, mengenai public choice theory), desentralisasi merupakan medium penting dalam meningkatkan kesejahteraan pribadi melalui pilihan publik. Menurut perspektif ini, individu-individu diasumsikan akan memilih tempat tinggalnya dengan membandingkan berbagai paket pelayanan dan pajak yang ditawarkan oleh berbagai kota yang berbeda. Individu yang rasional akan memilih tempat tinggal yang akan memberikan pilihan paket yang terbaik. Manfaat yang bisa dipetik dari local government dalam perspektif ini meliputi : pertama, adanya daya tanggap publik terhadap preferensi individual (public responsiveness to individual preferences). Barang dan pelayanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, tidak seperti swasta, akan dinikmati oleh seluruh penduduk yang relevan, sehingga konsumsi oleh satu penduduk tidak akan mengurangi jatah penduduk yang lain. Pemerintah daerah juga akan menjamin keterjangkauan biaya penyediaan barang dan pelayanan publik, yang apabila diberikan oleh swasta akan menjadi tidak efektif Selain itu, local government juga memberikan cara agar preferensi penduduk dapat dikomunikasikan melalui pemilihan dan prosedur politik lainnya.
Kedua, local government memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang-barang publik (the demand for public goods). ‘Demand’ dalam preferensi pasar swasta lebih mudah diketahui melalui kemauan untuk membayar, akan tetapi dalam politik, ia sulit diidentifikasi karena relasi yang rumit antara barang, harga, pajak, pemilihan dan preferensi politik, partisipasi, dan kepemimpinan. Desentralisasi mampu mengurangi persoalan ini dengan meningkatkan jumlah unit-unit pemerintahan dan derajat spesialisasi fungsinya sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi permintaan publik.
Ketiga, desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik(the supply of public goods). Terdapat banyak persoalan jika penyediaan pelayanan dan barang publik diselenggarakan tersentralisasi. Semakin besar organisasinya maka semakin besar pula kecenderungannya untuk memberikan pelayanan. Semakin monopolistik pemerintah maka semakin kecil insentif dan inovatifnya. Berdasar pada teori, yurisdiksi terfragmentasi akan lebih memberikan kepuasan kepada konsumen daripada kewenangan yang terkonsolidasi. Desentralisasi akan memberikan peluang antar yurisdiksi yang berbeda untuk bersaing dalam memberikan kepuasan kepada publik atas penyediaan barang dan layanannya.
Interpretasi Marxist tampaknya masih cenderung melihat negara sebagai satu kesatuan dan tidak perlu dipisah-pisah antar wilayah geografis. Terdapat beberapa penjelasan yang melandasi ketidak berpihakan pandangan ini terhadap desentralisasi. Pertama, pandangan ini melihat bahwa pembagian wilayah dalam konteks desentralisasi hanya akan menciptakan kondisi terjadinya akumulasi modal sehingga memunculkan kembali kaum kapitalis.
Kedua, desentralisasi juga akan mempengaruhi konsumsi kolektif sehingga akan dipolitisasi. Konsumsi kolektif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan atas dasar kepentingan semua kelas. Desentralisasi hanya akan menghasilkan ketidak-adilan baru dalam konsumsi kolektif antar wilayah.
Ketiga, meskipun demokrasi pada dasarnya akan menempatkan mayoritas dalam pemerintahan daerah (yang berarti seharusnya kelas pekerja yang mendominasi,

Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02Maret 2002

tetapi ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh kaum kapitalis untuk menghalang-halangi munculnya kelas pekerja dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga perwakilan dalam pemerintahan daerah tetap merupakan simbol demokrasi liberal dan tetap akan dikuasai oleh kaum kapitalis.
Keempat, dalam kaitannya dengan hubungan antar pemerintahan, maka
pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan aparat pemerintah pusat untuk menjaga kepentingan monopoli kapital. Dalam bidang perencanaan, desentralisasi juga tidak akan pernah menguntungkan daerah-daerah
pinggiran dan membiarkannya dengan melindungi daerah kapitalis. Desentralisasi juga menghindarkan redistribusi keuangan dan pajak dari daerah kaya ke daerah miskin. Desentralisasi hanya akan menghilangkan tanggung jawab kaum borjuis terhadap daerah-daerah yang tertekan.
Kelima, terdapat berbagai rintangan mengenai bagaimana demokrasi lokal akan berjalan dalam suasana desentralisasi. Rintangan ini mencakup aspek ekologis, politik, dan ekonomi yang menyebabkan demokrasi di
tingkat lokal hanya akan mengalami kegagalan. Menurut pandangan Marxist semua ini hanya akan dapat ditanggulangi oleh sentralisasi yang bertujuan untuk redistnbusi dan keadilan.

CAKUPAN DESENTRALISASI
Semula dalam kepustakaan Amerika Serikat, Harold F. Alderfer (1964 : 176) mengungkapkan bahwa ter
dapat dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya ke bawah. Pertama, dalam bentuk deconcentration yang semata-mata menyusun unit administrasi atau field stations, baik itu tunggal ataupun ada dalam hirarki, baik itu terpisah maupun tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badan-badan pusat memiliki semua

kekuasaan dalam dirinya, sementara pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan mereka hanya menjalankan perintah. Kedua, dalam bentuk decentralization dimana unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu. Mereka dapat menjalankan penilaian, inisiatif dan pemerintahannya sendiri.
Selain itu dalam khazanah Inggris, desentralisasi dapat dimengerti dalam dua jenis yang berbeda menurut Conyers (1983 : 102) yang mendasarkan pada berbagai literatur berbahasa Inggns, yakni devolution yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal; dan deconcentration yang menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat.
Bagaimana Conyers (1986 : 89) membagi jenis desentralisasi ini dan untuk menentukan suatu negara berdasar pada jenis yang mana tampaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan aktivitas fungsional dari kewenangan yang ditransfer, jenis kewenangan atau kekuasaan yang ditransfer pada setiap aktivitas fungsional, tingkatan atau area kewenangan yang ditransfer, kewenangan atas individu, organisasi, atau badan yang ditransfer pada setiap tingkatan, dan kewenangan ditransfer dengan cara legal ataukah administratif
Tampaknya apa yang dimaksud decentralization menurut Alderfer menyerupai dengan apa yang disebut sebagai devolution menurut Conyers. Sementara istilah deconcentration yang mereka berdua pergunakan juga menunjuk pada kondisi yang sama.
Selanjutnya Rondinelli dan kawan-kawan lebih luas lagi dalam mengungkapkan jenis desentralisasi (dalam Meenakshisundaram, 1999: 55-56), yakni : deconcentration (penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah), delegation (perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya secara tidak langsung

M.R. Khairul Muluk, Desentralisasi Teori Cakupan & Elemen

dikontrol oleh pemerintah pusat), devolution (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub-nasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar kontrol pemerintah pusat), dan privatization (memberikan semua tanggung jawab atas ftmgsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah).
Rondinelli, McCullough, & Johnson (1989) sendiri bahkan mengungkapkan bahwa bentuk desentralisasi ada lima macam, yakni privatization, deregulation of private service provision, devolution to local government, delegation to public enterprtses or publicly regulated private enterprises, dan deconcentration of central government bureaucracy.
Pengertian desentralisasi tersebut menyerupai jenis desentralisasi yang diungkapkan oleh Cohen & Peterson (1999) yang terbagi dalam deconcentration, devolution, dan delegation (yang mencakup pula privatization). Jika semula privatisasi berdiri sendiri, kini Cohen dan Peterson justru memasukkannya sebagai bagian dari delegasi. Pembedaan ini didasarkan pada enam pendekatan, yakni : pembedaan berdasar asal mula sejarah, berdasarkan hirarki dan fungsi, berdasarkan masalah yang diatasi dan nilai dari para investigatornya, berdasar pola struktur dan fungsi administrasi, berdasar pada pengalaman negara tertentu, dan yang terakhir berdasar pada berbagai tujuan politik, spasial, pasar, dan administrasi.
Hoessein (2001b) mengungkapkan bahwa devolution dalam khazanah Inggris tersebut merupakan padanan kata political decentralization dalam pustaka Amerika Serikat dan staatskundige decentralisatie dalam pustaka Belanda. Sementara deconcentration dalam khazanah Inggris merupakan padanan dari administrattve decentralization dalam pustaka Amerika Serikat dan ambtelyke atau administratieve
decentralisatie dalam khazanah Belanda. Dari perspektif pemerintahan Indonesia, devolution merupakan padanan dari desentralisasi, deconcentration merupakan padanan dari dekonsentrasi, dan delegation adalah padanan dari desentralisasi fungsional.
Selain itu, dalam perkembangan sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, mulai dari masa Hindia Belanda sampai Indonesia modern telah dikenal pula beberapa jenis desentralisasi dalam arti luas. Selain desentralisasi dalam arti sempit (devolution, political decentralization) dan dekonsentrasi yang telah banyak diulas di atas, dikenal pula jenis mede bewind dan vrij bestuur(Sinjal, 2001).
Mede bewind biasanya diartikan sebagai tugas pembantuan yang berarti hak menjalankan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu (The Liang Gie, 1965 : 112). Rohdewohld (1995: 55) mengungkapkan makna yang hampir sama tentang mede bewind namun dengan bahasa yang berbeda sebagai fungsi tertentu yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat yang dijalankan oleh unit administrasi pemerintah daerah otonom atas perintah pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap mempertahankan yurisdiksinya dalam hal perencanaan dan pendanaannya.
Vrij bestuur dapat diartikan kalau ada keragu-raguan tentang siapa yang berwenang terhadap suatu masalah maka daerah terdekatlah yang mengambil wewenang itu (Sinjal, 2001). Dasar pemikiran timbulnya vrij bestuur ini adalah karena kewenangan dapat dirinci satu per satu, tetapi tidak ada satu pun undang-undang yang mampu memprediksi masalah-masalah kemasyarakatan yang berkembang sangat dinamis sehingga bila ada kevakuman kewenangan penanganan masalah tertentu maka dengan azas vrij bestuur ini diharapkan ada kepastian jalan keluamya segera.

Jurnal AdministrasiNegara Vol. II, No. 02 Maret 2002

61

ELEMEN DESENTRALISASI
Desentralisasi dalam arti sempit (devolution) akan berkaitan dengan dua hal (Smith, 1985 : 18). Pertama, adanya subdivisi teritori dari suatu negara yang mempunyai ukuran otonomi. Subdivisi teritori ini memiliki self governing melalui lembaga politik yang memiliki akar dalam wilayah sesuai dengan batas yurisdiksinya. Wilayah ini tidak diadministrasikan oleh agen-agen pemerintah diatasnya tetapi diaturoleh lembaga yang dibentuk secara politik diwilayah tersebut. Kedua, lembaga-lembaga tersebut akan direkrut secara demokratis. Berbagai keputusan akan diambil berdasarkan prosedur demokratis.
Smith (1985 : 8-12) juga mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup beberapa elemen, yakni: pertama,desentralisasi memerlukan pembatasan area,yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitupola spasial kehidupan sosial dan ekonomi,rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Kedua, desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratik.
Senada dengan hal tersebut, Hoessein (200lc) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua elemen pokok.Pertama, pembentukan daerah otonom, dankedua, penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Dari keduaelemen pokok tersebut lalu lahirlah apa yangdisebut sebagai local government, yangdidefinisikan oleh United Nations (dalamAlderfer, 1965 : 178) sebagai: “politicalsubdivision of a nation (or in federal systemstate) which is constituted by law and hassubstansial control of local affairs, including the power to impose taxes or exproact labor for prescribed purposes The governing body of such an entity is elected or otherwise locally selected”.
Dari definisi di atas secara tersirat sebenamya ada perbedaan local government antara negara dengan sistem
federal dan kesatuan. Seperti yang dicontohkan oleh Hoessein (1999) tentang Indonesia sebagainegara kesatuan (eenheidstaat) tidak akan
mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat “staat” juga. Hal ini berarti daerah otonom yang dibentuk tidak akanmemiliki kedaulatan atau semi kedaulatan seperti negara bagian dalam sistem federalisme. Dengan mengutip pendapatnya Kranenburg, Hoessein mengungkapkanbahwa daerah otonom tidak akan memiliki “pouvoir constituant”. Prinsipnya dalam negara kesatuan menurut Hans Antlov (dalam Hoessein, 1999) adalah “the powersheld by local and regional organs have beenreceived from above, and can be withdrawn through new legislation, without any needfor consent from the communes or provincesconcerned”.
Selanjutnya, diungkapkan pula bahwa dalam negara federal, kewenanganpemerintah federal justru berasal dari negarabagiah yang dirumuskan di dalam konstitusifederal. Kewenangan daerah otonom juga berasal dari negara bagian bukan dari pemerintah federal dan dirumuskan dalam undang-undang negara bagian. Hubungan antara negara bagian dengan pemerintah federal bersifat koordinasi dan independen. Hubungan antara daerah otonom dengan pemerintah pusat untuk negara kesatuan sama dengan hubungan antara daerah otonom dengan negara bagian dalum sistemfederal yakni bersifat subordinasi dan dependen (K. G. Wheare dalam Hoessein, 1999).
Berikutnya Hoessein (2001b) mengungkapkan bahwa local government ini merupakan sebuah konsep yang dapatmengandung tiga arti. Pertama, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan local authority yang mengacu pada organ, yakni council dan moyor dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan. Berkaitan dengan organ ini, terdapat beberapa jenissebagaimana diungkapkan oleh Ammons & Glass (1989 : 3-8), yakni : strong mayor council form, council-manager form, danweak mayor-council form, serta commissionform.
Kedua, ia mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini, lebih

M.R. Khairul Muluk, Desentralisasi Teori Cakupan & Elemen

mengacu pada fungsi. Dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdapat dua prinsip yang lazim dipergunakan The ultra vires doctrine menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan tertentu saja. Fungsi atau urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat
Prinsip general competence atau open end arrangement merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya tersebut. Pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu. Pemerintah pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang terinci, sementara sisanya merupakan fungsi atau urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Hoessein, 2001b; Smith, 1985 : 87).
Ketiga, ia bermakna daerah otonom: Hoessein (200lc) menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Hal yang paling krusial berkenaan dengan daerah otonom ini adalah persoalan penentuan batas dan besaran daerah otonom. Norton (1994 : 46-47) mengungkapkan bahwa penataan batas ini berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Kombinasi diantara keduanya mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas dan fleksibility & responstveness.
Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi : biaya perjalanan dan komunikasi rendah; sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan
finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi, minimalisasi biaya yang berasal dari akibat aktivitas dalam suatu daerah yang ber-spill over dan menyebabkan biaya lainnya; fasilitasi kolaborasi dan koordinasi diantara pelayanan yang diberikan; menyesuaikan wilayah dengan badan swasta, sukarela, dan publik beserta kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan interdependensi.
Pertimbangan efektivitas demokrasi tumpang tindih dengan efisiensi ekonomi, namun penetapan batas diharapkan mampu menjamin : apa yang diinginkan oleh para pemilih; keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas; mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dan staf pemerintah; pemahaman publik terhadap sistem dan tujuannya; rentang kekuasaan dan tanggung jawab yang mendukung pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini dan mendatang, serta rncmberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan komoditas publik.
Selain didasarkan pada faktor di atas, penentuan local boundaries dapat pula didasarkan pada catchment area sebagaimana disampaikan oleh Hoessein (dalam Irfan, 2000), yakni luas wilayah yang optimal bagi pelayanan, pembangunan, penarikan sumber daya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Arti periting catchment area ini berkaitan dengan dibutuhkannya penentuan batas yang akurat dengan berorientasi pada administrasi yang berkualitas untuk menghadapi perubahan masyarakat dan kompleksitas layanan yang dibutuhkannya. Harapannya adalah pemberian layanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Kegagalan dalam mencapai catchment area ini akan diikuti adanya discatchment area Kondisi ini dapat memiliki implikasi negatif berupa kerusakan lingkungan, kriminalitas, ketidak-puasan publik terhadap pelayanan birokrasi dan lambannya birokrasi.

Jurnal Administrasi Negara Vol II No. 02 Maret 2002

PENUTUP
Secara kcscluruhan tulisan ini mencakup tiga hal. yakni berbagaiperspektif teori dalam memandang desentralisasi, berbagai cakupan atau kandungan makna dah istilah desentralisasi,serta berbagai elemen dalam desentralisasi. Terdapat tiga perspektif teori yang berusaha menjelaskan desentralisasi, baik itu teoridemokrasi liberal, interpretasi ekonomi yang berbasis pada public choice theory, dan interpretasi marxist yang lebih cenderung menolak desentralisasi.
Cakupan istilah desentralisasi menunjukkan bahwa desentralisasi itu dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, desentralisasi mencakupkonsep devolusi (atau desentralisasi dalamarti sempit), dekonsentrasi, dan delegasi yang
mencakup pula privatisasi. Dalam khazanah sejarah Indonesia dikenal pula cakupan yang agak berbeda selain cakupan di atas, yakni mede bewind dan vrij bestuur.
Elemen yang terkandung dalam desentralisasi dalam arti sempit (devolusi) didasari pada konsekuensi munculnya local government, yang dapat dimaknai menjadi tiga hal. Pertama, sebagai pemerintah daerah yahg mengacu pada organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang didesentralisasi. Kedua, sebagai pemerintahan daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi. Dan ketiga, sebagai daerah otonom tempat dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Alderfer, H.F. 1964. Local government indevelopmg countries. New york : Mc.Graw Hill.
Antoft, K. & Novack, J. 1998. Grassroots Democracy : Local Government in the Maritimes. Nova Scotia : Dalhousie University.
Burns, D., Hambleton, R, & Hogget, P. 1994. The politics of decentralization revitalizmg local democracy. London : Macmillan.
Cohen, J.M. & Peterson, S. B. 1999. Administrative Decentralization : Strategies for Developing Countries C
onnecticut: Kumahan Press.
Conyers, D. 1983. “Decentralization : the latest fashion in development administration ?.” Public Adminstration and Development, Vol. 3, 97-109.
Conyers, D. 1986. “Decentralization and development : a frame\vork for analysis”. Commumty Development Journal, Vol. 21, number 2, April, 88-
100.
Hoessein, B. 1999. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia”.
Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru : Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI. Jakarta: 27 Maret.
———,B. 2000. “Hubungan penyelenggaraan pemermtahan pusat dengan pemenntahan daerah” dalam Bisnis & Birokrasi, No. l.Vol, Juli.

————, B. 2001. “Otonomi tak sekali jadi” Tempo, 28 Oktober.
————, B. 2001. “Prospek resolusi kebijakan dan implementasi otonomi daerah dari sudut pandang hukum tata negara”, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonorni Daerah dalam Kerangka Good Governance yang diselenggarakan Pusut Kajian Kinerja Otonomi. Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jakarta : 30 Oktober.
————-, B. 2001. “Kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam pelaksanaan otonomt daerah.” Makalah dalam seminar. Pemberdayaan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl.Jakarta: 30-31 Oktober.
Humes IV, S. 1991. Local governance and national power : a worldwide comparison of tradition and change in local government. London . Harvester Wheatsheaf.
Irfan, 2000. “Beberapa basis pengembangar wvilayah : telaah awal ke arah pencarian model” dalam Bisnis & Birokrasi, No. 1, Vol. I, Juli.
Leach, S, Stewart, J., & Walsh, K. 1994. The changing organization and management of Local government. London: Macmillan.
Meenakshisundaram, S. S. 1999. “Decentralization in Developing Countries” dalam Jha, S. N. & Mathur,
P. C. Decentralization and Local Politics. New Delhi : Sage Publications.
Norton; A. reprinted 1997. International Handbook of local and regional govemment : comparative analysis of advanced democracies. Cheltenham : Edwar Elgar.
Rohdewohld, R. 1995. Public administration in Indonesia. Melbourne : Montech Pty. Ud.
Rondinelli, D. A. McCullough, J. S., & Johnson, R.W. 1.989. Analysing decentralization policies in developing countries : a political-economy framework dalam Development and Change, Vol. 20, No. 1, January.
Sinjal,D. 2001: Tali kendali di leher 368 kabupaten dalam Tempo, 28 Oktober.
Smith, B. C. 1985. Decentralization : The Territorial Dimension of the State. London : George Allen & Unwin.
Stoker, G. 1991. The politics of local government. 2nd edition, London : Macmillan.
The Liang Gie. 1965. Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia. Jakarta Gunung Agung.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DAERAH DI ERA REFORMASI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DAERAH DI ERA REFORMASI

(Kasus Kabupaten Trenggalek)
H.R. Riyadi Soeprapto, Heru Ribawanto, Iman Hanafi
DR. H.R. Riyadi Soeprapto, MS., adalah Dosen FIA Unibraw yang kini menjabat pembantu Dekan III FIA Unibraw. Menamatkan pendidikan Sarjana di Unibraw, Magister di UGM dan Doktor di Unair
DR. Heru Ribawanto, MS., adalah Dosen FIA dan Program Pascasarjana Unibraw. Menamatkan pendidikan sarjananya di FKK Unibraw dan Magister di Program Pascasarjana UGM
Imam Hanafi, S.Sos., MSi., adalah Dosen FIA Unibraw. Menamatkan pendidikan S1 dan S2 di Unibraw dan kini sedang menempuh pendidikan S3 di IPB Bogor

Era reformasi membawa perubahan yang tidak kalah besarnya terutama bagi peme-rintah selaku eksekutif. Sebagai lembaga pelayanan masyarakat, pemerintah atau birokrasi menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh institusi politik melalui lembaga legislatif dengan masyarakat ‘riil’ yang secara langsung menerima dan menikmati pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Tidak seperti era sebelumnya dimana birokrasi dengan mudah mengendalikan dua kekuatan tersebut, maka kini sebaliknya birokrasilah yang berada dalam kendali dan pengawasan keduanya. Pada saat yang sama, aspirasi, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat menga-lami eskalasi pesat yang didukung dengan media agregasi kepentingan publik yang semakin mudah sehingga dengan mudah pula menjadi agenda politik yang harus direalisasikan secara efektif dan efisien oleh birokrasi. Malangnya, birokrasi sendiri telah terlena terlalu lama untuk mampu secara responsif apalagi proaktif terhadap berbagai perkem-bangan tersebut sehingga terkesan lamban dan bahkan tidak berdaya menghadapi berbagai perubahan yang ada.
Implementasi UU no. 22/1999 mengenai Pemerintahan Daerah memiliki implikasi serius bagi pelayanan publik di daerah. Peningkatan tuntutan publik harus disertai dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. Namun demikian yang paling utama dalam menentukan kapasitas daerah adalah ke-mampuan sumber daya manusia daerah ter-sebut dan yang lebih spesifik lagi justru sumber daya manusia pemerintah daerah. Berangkat dari arti penting aparatur daerah dalam membangun dan melayani kepen-tingan publik inilah pertanyaan penting tulisan ini disusun, yaitu : sejauh mana per-siapan pemerintah daerah dalam menganti-sipasi gejolak tuntutan perubahan sejalan dengan era reformasi dan globalisasi serta strategi apa yang harus diambil terhadap kondisi yang ada ?
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1 Untuk mengidentifikasi potensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah kabupaten Trenggalek serta potensi lain yang terkait dengan tuntutan perubahan;
2 Untuk mempersiapkan suatu pola peru-bahan dan strategi pengembangan sum-ber daya manusia pemerintah kabupaten Trenggalek sesuai dengan tuntutan ke-butuhan yang ada.
Penelitian yang berjenis eksplanatoris ini merupakan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Populasi penelitian adalah instansi-instansi di lingkungan Peme-rintah Kabupaten Trenggalek. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dan yang terpilih menjadi unit sampel adalah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspek-torat Wilayah Daerah, Bagian Kepegawaian Setwilda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Teknik pengumpulan Data yang diper-gunakan adalah : kuesioner, interview, doku-mentasi, dan observasi lapangan. Analisis data yang dilakukan menggunakan berbagai teknik, yaitu : pertama, analisis deskriptif, yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari instrumen kuesioner. Dari analisis ini didapat gambaran tentang potensi dan tanta-ngan berbagai aspek sumber daya manusia; kedua, analisis SWOT, yang dilakukan terhadap kombinasi data yang diperoleh dari berbagai instrumen pengambilan data

Pengembangan Sumber Daya Manusia : Perspektif Teoritis
Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pem-bangunan yang berbudi luhur, tangguh cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, berdisiplin serta ber-orientasi ke masa depan untuk men-ciptakan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diselaraskan dengan persyaratan keterampilan, keahlian, dan profesi yang dibutuhkan dalam semua sektor pembangunan (Kartasasmita 1995).
Untuk itu, Bryant & White (1987) me-ngungkapkan bahwa terdapat empat aspek yang terkandung dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu : Pertama, memberikan penekanan pada ka-
pasitas (capacity), yaitu upaya meningkatkan kemampuan beser-ta energi yang diperlukan untuk itu.
Kedua, penekanan pada aspek pemera-taan (equity) dalam rangka meng-hindari perpecahan di dalam ma-syarakat yang dapat menghancur-kan kapasitasnya.
Ketiga, pemberian kekuasaan dan wewe-nang (empowerment) yang lebih besar kepada masyarakat. De-ngan maksud agar hasil pemba-ngunan dapat benar-benar ber-manfaat bagi masyarakat, karena aspirasi dan partisipasi masyara-kat terhadap pembangunan dapat meningkat. Di samping adanya wewenang untuk memberikan koreksi terhadap keputusan yang diambil tentang alokasi resour-ces.
Keempat, pembangunan mengandung pe-ngertian kelangsungan pemba-ngunan yang harus diperhatikan mengingat keterbatasan sumber daya yang ada.
Secara khusus, Schuler & Youngblood (1986) mengungkapkan bahwa pengem-bangan sumber daya manusia pada suatu organisasi akan melibatkan berbagai faktor, seperti : pendidikan dan pelatihan; perenca-naan dan manajemen karir; peningkatan kua-litas dan produktivitas kerja; serta pening-katan kesehatan dan keamanan kerja. Sementara itu, Klingner & Nalbandian (1985) memasukkan pula faktor motivasi kerja, dan penilaian prestasi kerja sebagai aspek yang tercakup dalam pengembangan sumber daya manusia.

Lain daripada itu, Osborne & Gaebler (1996) justru lebih mementingkan pengem-bangan visi dan misi aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada pu-blik. Sejalan dengan semangat reformasi dan sistem desentralisasi, mereka lebih menge-depankan pengembangan sumber daya ma-nusia pada visi, misi, inovasi, dan kemam-puan aparat untuk melakukan semangat wirausaha dalam pelaksanaan tugas mereka. Semangat ini merupakan semangat kerja yang lebih berorientasi menghasilkan dari-pada menghabiskan anggaran dan pada waktu yang sama kepentingan publik justru dapat ditingkatkan pelayanannya.
Dari kajian atas berbagai teori di atas, sebenarnya pengembangan sumber daya manusia tidak terlalu jauh berbeda dengan harapan atas atribut-atribut profesionalisme, yaitu : (1) seseorang memiliki ketrampilan dan keahlian teoritis ilmiah tertentu sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan digeluti-nya; (2) harus mampu menyumbangkan ilmu dan tenaganya secara optimal untuk kelan-caran usaha tempat kerjanya; (3) harus dapat mendorong peningkatan produktivitas yang ber-kelanjutan; (4) memiliki sikap untuk terus menerus memperbaiki dan mening-katkan keahlian dan ketrampilannya; (5) disiplin dan patuh pada aturan main profesi dan tempat kerjanya; (6) memiliki kesiapan untuk berubah atau melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang tengah berlangsung atau bahkan mampu mencipta-kan perubahan.
Guna menghadapi realisasi penyelengga-raan otonomi daerah dan upaya mengelimi-nasi permasalahan yang akan dihadapi da-lam aspek sumber daya manusia dalam pe-merintahan di daerah maka perlu dipetakan dan diidentifikasi potensi dan kondisi riil aspek kepegawaian di suatu daerah. Berba-gai aspek tersebut mencakup antara lain : pertama, potensi sumber daya manusia yang dimiliki; kedua, budaya kerja pegawai pe-merintah yang ada, serta yang ketiga, derajat pengetahuan pegawai mengenai gambaran atau karakteristik tugas yang bakal dihadapi pada saat realisasi otonomi daerah.
Potensi SDM merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi ter-sebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dip
etakan berdasar-kan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan, bidang keahlian, dan termasuk pula per-sebaran pegawai tersebut dalam pembagian wilayah dalam suatu daerah. Analisis pen-ting berikutnya justru dilakukan dengan mempetakan potensi SDM tersebut dengan potensi wilayah untuk menilai derajat kese-suaian persebaran antara potensi SDM dengan potensi wilayah yang ada. Jika hal demikian telah dapat dilakukan maka akan dengan mudah diketahui apa yang kurang dan apa yang telah memadai dalam menye-lenggarakan otonomi daerah. Situasi ini akan sangat berguna bagi perencanaan, pe-laksanaan, evaluasi dan perbaikan atas pela-yanan kepada masyarakat serta pemba-ngunan.
Budaya kerja merupakan aspek penting yang menentukan sikap kerja seorang pe-gawai baik itu kinerja, kepuasan kerja, mau-pun tingkat kemangkirannya (Luthans 1989). Salah satu aspek yang bisa diper-gunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah daerah adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
Bagi pegawai negeri sipil, disiplin kerja juga telah diatur oleh pemerintah dalam PP no.30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pega-wai Negeri Sipil, yang memuat semua ke-wajiban, larangan, dan sanksi jika melang-gar larangan dan tidak melaksanakan kewa-jiban. Disiplin merupakan suatu kekuatan yang berkembang didalam tubuh pegawai dan menyebabkannya dapat menyesuaikan diri dengan sukarela terhadap keputusan-keputusan, peraturan-peraturan dan nilai dan norma yang terkandung dalam pekerjaannya. Persoalannya adalah bagaimana mengukur disiplin kerja tersebut. Laitener & Levine (dalam Riwukaho 1987) mengindikasikan gejala disiplin itu dengan gambaran sebagai berikut : umumnya disiplin sejati terdapat apabila para pegawai datang di kantor dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila mereka berpakaian serba baik pada tempat kerjanya, apabila mereka memper-gunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati sesuai prosedur yang dite-tapkan, apabila mereka menghasilkan kuan-titas dan kualitas pekerjaan yang memuas-kan dan mengikuti cara bekerja yang diten-tukan oleh kantor, serta apabila mereka me-nyelesaikan pekerjaan dengan semangat tinggi.

Dari gambaran tersebut maka dapatlah disusun indikator disiplin kerja aparat peme-rintahan di daerah, yang meliputi : pertama, frekuensi kehadiran pegawai di kantor pada hari kerja serta ketepatan jam masuk dan pulang kerja; kedua, tingkat kewaspadaan pegawai dalam menggunakan bahan-bahan dan alat-alat kantor; ketiga, kualitas dan kuantitas hasil kerja; keempat, ketaatan pegawai dalam mengikuti cara kerja yang ditentukan; kelima, Semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerja-annya.

Dimensi-Dimensi Pengembangan Sdm
Dengan melakukan analisis deskripsi maka dapat diringkas pokok-pokok temuan penelitian ini yang dapat dijadikan acuan sebagai kondisi lapangan di daerah pene-litian. Dengan memodifikasi analisis SWOT hingga terjadi penyederhanaan pada polari-sasi potensi dan hambatan pengembangan sumber daya manusia pemerintah kabupaten Trenggalek maka diperoleh kenyataan seba-gai berikut :
Beberapa aspek yang dapat digolongkan menjadi potensi pengembangan sumber daya manusia adalah :
(1) kepemimpinan yang cukup kuat sehingga mampu menjadi modal dasar untuk mengarahkan, memfasilitasi bah-kan mendorong sumber daya manusia yang ada untuk lebih berkembang. Peri-laku intruktif yang lebih dominan tam-paknya sesuai dengan kultur masyarakat yang ada sehingga pemanfaatan pola perilaku tersebut akan memberikan dampak positif yang lebih cepat dalam menggerakkan potensi aparat yang ada.
(2) Motivasi kerja yang cenderung tinggi jelas merupakan potensi besar bagi sumber daya manusia yang ada untuk berkembang atas dasar kehendak, ke-mauan, dan semangat internal. Hal ini misalnya bisa dilihat dari jenjang pen-didikan formal yang dimiliki total aparat yang ada yang cenderung me-ningkat dari tahun ke tahun.
(3) Komitmen terhadap pekerjaan yang cenderung besar sehingga hal ini me-rupakan kekuatan pemerintah untuk me-nyelesaikan tugas pelayanan dan pem-bangunan. Terdapat kemauan, kerelaan, dan kesungguhan serta pengorbanan yang memadai dari karyawan untuk me-nuntaskan beban dan tanggung jawab pekerjaannya. Dua indikator utamanya adalah keterikatan kerja (attachment) dan kepuasan kerja yang cukup baik dari diri karyawan.
Selain potensi yang ada tersebut, maka perlu diperhatikan pula beberapa faktor penghambat pencapaian tugas oleh karya-wan. Hambatan tersebut meliputi :
(1) Komunikasi organisasi yang kurang efektif. Komunikasi merupakan urat nadi kehidupan organisasi. Gangguan komunikasi berarti akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas keorgani-sasian. Hambatan komunikasi memang dirasakan cukup besar namun demikian hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan komunikasi yang memadai sehingga wajar sekali jika komunikasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan men-jadi kurang efektif. Jika hal ini dibiar-kan maka gangguan pelaksanaan tugas ini akan berlangsung terus dan bisa jadi akan mengakumulasi persoalan hingga tidak dapat ditolerir lagi. Secara umum kondisi tersebut justru akan sangat membahayakan kelancaran roda organi-sasi pemerintahan dengan segenap fu-ngsi yang harus dijalankan.
(2) Kondisi kerja yang kurang memadai. Aspek ini jelas merupakan faktor pe-nunjang keberhasilan kerja seorang pegawai. Bilamana faktor ini tidak ter-sedia secara memadai maka bisa di-pastikan akan mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Yang paling menon-jol adalah kurangnya sarana dan pra-sarana kerja yang mendukung penyele-saian tugas. Kendala lingkungan kerja dan penguasaan prosedur kerja yang le-mah juga menjadi hambatan tersendiri. Hambatan ini jelas perlu diatasi dan tampaknya kemauan dan kemampuan daerah merupakan faktor utama dalam menyelesaikan hambatan pada aspek ini.
(3) Prestasi kerja yang cenderung rendah. Aspek ini tampaknya secara logis merupakan konsekuensi dari hambatan-hambatanlainnya. Mengingat adanya potensi faktor internal yang memadai namun tidak didukung dengan hasil kerja yang memadai. Dengan demikian berarti ada faktor lain yang cukup besar pengaruhnya dan hal ter-sebut lebih berupa faktor eksternal. Untuk itu, menjadi suatu hal yang wajar bila komunikasi organisasi dan kondisi kerja kurang memadai akan diikuti pula oleh kinerja yang kurang memuaskan. Pengaruh utama yang memprihatinkan justru terhadap sikap prestasi kerja yang rendah yang selanjutnya diikuti dengan kualitas kerja yang cenderung rendah dan tingkat ketepatan waktu penyele-saian pekerjaan yang cenderung rendah pula. Tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan mempengaruhi kinerja organisasi peme-rintahan kabupaten secara keseluruhan sehinggan akan berakibat pada penu-runan kinerja pelayanan publik dan pe-nyelenggaraan pembangunan.

Strategi Pengembangan Aparatur
Guna mengantisipasi dampak negatif yang berlarut-larut dari berbagai hambatan pelayanan publik karena aspek sumber daya manusia maka diperlukan upaya dan stra-tegi pengembangan sumber daya manusia yang tepat, efektif dan efisien serta appli-cable. Untuk itu diperlukan reorientasi dan reformulasi atas strategi yang telah diterap-kan saat ini. Pembaharuan ini dimungkin-kan sejauh sejalan dengan semangat UU No. 22/1999 yang menempatkan pemerintah kabupaten untuk lebih mandiri mengelola sumber daya yang dimiliki serta sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga telah menyeseuaikan diri dengan sema-ngat reformasi tersebut.
Strategi pertama yang diperlukan adalah meng-update analisis pekerjaan yang telah ada. Jabatan dan pekerjaan yang melekat didalamnya perlu dianalisis kembali mengenai bobot dan ruang lingkupnya se-hingga mampu memenuhi tuntutan pelaya-nan publik yang semakin berkembang seka-ligus mampu memenuhi tuntutan profesio-nal sebagai administrator publik. Cakupan job analysis ini adalah job description (urai-an jabatan) dan job spesification (kualifikasi jabatan). Uraian pekerjaan yang selama ini ada perlu diperbaharui sesuai dengan tun-tu
tan jaman dan sifat kedaerahan. Selama ini uraian pekerjaan dibuat seragam antar unit yang satu dengan unit yang lain bahkan di daerah yang berbeda. Tentu saja kerumitan, kompleksitas, dan cakupan tugas pada posisi yang sama di tempat yang berbeda bisa jadi mempunyai variasi yang beragam pula.

Sebagai konsekuensi perubahan uraian jabatan dan tuntutan jaman yang berkem-bang maka kualifikasi jabatan menuntut updating pula. Jabatan yang semula menun-tut persyaratan tertentu bagi orang-orang yang akan menjabatnya kini bisa jadi menuntut persyaratan yang lebih tinggi. Jika seorang pegawai di bagian tata usaha sebelumnya hanya dipersyaratkan mampu menggunakan mesin ketik dengan baik maka kini perlu dipersyaratkan mampu mengope-rasikan program komputer. Program yang dikuasaipun bukan lagi program yang ber-laku beberapa tahun yang lalu akan tetapi program terbaru yang berlaku bahkan diper-lukan staf yang mampu mengupdate dirinya dengan program komputer yang terus ber-ubah. Kualifikasi jabatan ini tentu saja harus terus menerus direvisi karena tuntutan jaman terus berkembang dengan cepat yang jika tidak dapat direspons dengan cepat akan menjadikan pemerintah tertinggal dalam memberikan pelayanan sekaligus pemba-ngunan.
Strategi kedua adalah pengembangan quality of work life (QWL) atau seringpula dapat diterjemahkan menjadi kualitas ke-hidupan kerja. Strategi ini secara khusus dapat menjadi strategi utama mengingat kendala-kendala utama yang dihadapi oleh aparat Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencakup kondisi kerja yang rendah, ko-munikasi organisasi yang kurang efektif, serta diikuti dengan prestasi kerja yang rendah pula.
Quality of work life merupakan upaya yang menggabungkan desain pekerjaan dengan lingkungan kerja sehingga dapat me-maksimalkan kepuasan kerja, meningkat-kan sikap kerja yang positif, serta memper-tinggi produktivitas dan prestasi kerja. Kegiatan pengembangan quality of work life berikait dengan semua elemen pengemba-ngan sumber daya manusia, akan tetapi ia secara khusus dapat dilakukan dengan me-ngembangkan tiga hal, yaitu : Task chages atau perubahan tugas; Office automation atau otomatisasi kegiatan perkantoran; dan Office design atau pengembangan desain fisik kantor.
Perubahan tugas (task changes) meliputi kegiatan desain ulang tugas pekerjaan (task design) dan kegiatan desain kembali arus pekerjaan (work flow). Desain tugas pekerja-an merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkaya pekerjaan (job enrichment) yang mana kegiatan ini terlebih dahulu harus melalui job analysis, job description, dan job spesification sebagaimana telah dijelas-kan di atas.
Dengan demikian berbagai hal yang ber-kenaan dengan pekerjaan terus menerus di update sehingga sesuai dengan perkem-bangan yang ada. Desain ulang arus pekerja-an tetu saja merupakan konsekuensi logis dari adanya perubahan desain pekerjaan. Pekerjaan yang semakin menumpuk pada suatu bagian misalnya dapat didistribusikan pada bagian yang lain yang mungkin saja menjadi lebih longgar ketika terjadi peru-bahan tugas pekerjaan. Hal-hal yang demi-kian ini seyogyanya terus menerus dikem-bangkan sesuai dengan dinamika yang ada sehingga tidak mengalami stagnasi semen-tara tuntutan dan kebutuhan masyarakat terus berubah dan semakin meningkat.
Selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah otomatisasi kegiatan perkantoran. Hal ini jelas dimaksudkan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Penggunaan komputer kini bukan lagi persoalan gengsi atau aksi-aksian, ka-rena komputer kini jelas merupakan kebu-tuhan untuk mempermudah kegiatan perkan-toran. Bahkan dengan menggunakan local area network (LAN) ataupun internet, maka akan mempercepat akses data dari unit yang satu ke unit yang lain yang bahkan dapat dilakukan antar instansi pemerintahan di Trenggalek maupun di luar Trenggalek. Akses data yang cepat dan akurat jelas merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan terutama yang berhubungan dengan efektivitas tugas-tugas intern mau-pun pelayanan langsung kepada masyarakat.

Hal tersebut terutama berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan derajat efek-tivitas dan efisiensi komunikasi keorgani-sasian di lingkungan pemerintahan dan juga secara spesifik akan mengefektif-efisienkan implementasi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) berbagai tugas yang ada.
Hal lain yang tercakup dalam pengem-bangan quality of work life ini adalah desain kantor secara fisik. Desain ini selain harus menunjang arus kerja yang ada juga me-nyangkut kenyamanan pegawai dalam mela-kukan pekerjaan. Bagian yang intensif ber-hubungan dengan bagian lainnya seyogya-nya berada pada lokasi yang berdampingan, atau bagian yang paling banyak berhubu-ngan dengan masyarakat maka harus ditem-patkan di lokasi yang paling mudah dijang-kau oleh mereka, seperti bagian terdepan misalnya.
Arus kerja harus didesain terlebih dahulu baik dari kepentingan internal organisasi dan terutama dari kepentingan konsumen. Desa-in kantor juga seyogyanya mempertimbang-kan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Hal ini menyangkut kebersihan, keindahan, ketenangan, kelengkapan sarana dan prasa-rana pelaksanaan pekerjaan, dan kemudahan berinteraksi dengan rekan sejawat yang paling dekat bidang tugasnya, serta mampu pula menjaga privacy masing-masing pegawai.
Yang terpenting dari quality of work life adalah kemampuannya untuk mendukung efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas seca-ra maksimal, namun demikian quality of work life juga membawa konsekuensi pen-danaan yang cukup besar sehingga perlu di-adakan berbagai pentahapan dalam reali-sasinya.
Di masa yang akan datang, job design harus didahulukan lalu diikuti dengan office automation baru kemudian office design. Terutama office automation, kegiatan ini jelas sangat penting mengingat pemerintah Kabupaten Trenggalek dituntut untuk think globally but act locally, karena persaingan global tidak dapat ditawar-tawar lagi akan dihdapai oleh siapapun juga sementara oto-nomi daerah justru membuat kekuatan yang ada hanya berbasis lokal untuk menghadapi tantangan global tersebut.
Akibatnya adalah semua strategi ini harus dikaji ulang skala prioritasnya secara empi-rik dilapangan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada dan terutama kemampuan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strategi ketiga adalah reformasi strate-gi pendidikan dan pelatihan. Setidak-tidaknya dapat dibagi menjadi empat jenis pendidikan dan pelatihan, yaitu : pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan struktural/penjenjangan, dan pendidikan tek-nis/fungsional. Pendidikan formal dapat di-lakukan dengan pemberikan tugas belajar atau ijin belajar, atau dengan mendorong para pegawai untuk mengikuti pendidikan formal secara mandiri.
Namun demikian, tidak semua keikutser-taan dalam pendidikan formal dapat diberi pengakuan (seperti penyesuaian pangkat atau jabatan) karena jika tidak akan mem-buat para pegawai hanya mengejar formalis-me pendidikan. Pendidikan formal harus tetap didorong akan tetapi dengan memper-hatikan kualitas pendidikan. Kebijakan yang dilansir oleh Kepala Badan Diklat Depdagri tanggal 29 September 1999 menyatakan bahwa Depadagri hanya akan mengakui pen-didikan yang terakreditasi saja sehingga mereka yang memperoleh tambahan pendi-dikan formal tidak bersifat asal-asalan belaka.
Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian (match) antara bidang studi yang diperoleh dari pendidikan formal dengan bidang tugas yang diemban. Dengan demiki-an ilmu yang diperoleh dapat diamalkan dalam pekerjaannya, dan pekerjaan yang di-emban tidak dilaksanakan secara serampa-0ngan oleh mereka yang memiliki jenjang pendidikan yang memadai namun mempu-nyai bidang studi yang berbeda.

Berikutnya adalah kesesuaian antara jen-jang pendidikan yang ditempuh dengan per-syaratan jenjang jabatan yang ada. Hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga struktur piramida kepangkatan yang ideal karena bisa jadi persyaratan pekerjaan hanya untuk SMA akan diberikan penggajian sebesar lulusan sarjana hanya karena yang menem-pati pekerjaan tersebut seorang sarjana. Ji
ka demikian halnya yang terjadi maka efisiensi tidak terlaksana. Seorang sarjana yang be-kerja untuk posisi pekerjaan SMA sebaiknya tidak ditolak karena akan berupa keuntungan bagi organisasi yang memperoleh kualitas pegawai yang baik untuk suatu pekerjaan.
Pendidikan nonformal perlu diperhatikan mengingat sifatnya yang lebih sesuai dengan perkembangan yang aktual serta fleksibili-tasnya yang tinggi dalam mengembangkan kemampuan pegawai. Kegiatan seperti semi-nar, workshop, shortcourse, dan diskusi panel, bahkan off atau on the job training sekalipun mempunyai kontribusi besar da-lam memperluas wawasan seseorang.
Meskipun nilai formalnya tidak begitu besar, terkadang pendidikan nonformal ini justru mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam mengkonstruksi kemampuan kerja karyawan. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terjadi keikutsertaan seseorang dalam jenis pendidikan ini dipilih secara serampangan. Perlu diperhatikan ke-sesuaian bidang tugas yang dihadapi saat ini atau yang akan dihadapi pada masa men-datang sehingga nilai manfaatnya dapat dira-sakan bagi si pegawai dan yang terpenting bagi organisasi.
Pendidikan nonformal ini bisa direncana-kan penyelenggaraannya oleh instansi yang bersangkutan atau berpartisipasi dalam ke-giatan yang diselenggarakan oleh pihak lain. Dengan adanya semangat otonomi daerah maka pemerintah kabupaten atau masing-masing instansi dapat mengagendakan sendiri pendidikan nonformal yang diperlu-kan tanpa perlu lagi menunggu undangan dari pemerintah atasan sebagai-mana yang biasa terjadi selama ini.
Keberadaan pendidikan dan pelatihan struktural atau penjenjangan selama ini me-mang dirasa masih diperlukan, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu diperbaiki ja-ngan sampai menjadi semacam formalitas belaka. Yang perlu direformasi kiranya hanya terletak pada inisiatif penyelengga-raannya saja sehingga dimungkinkan bila pemerintah kabupaten melaksanakan sendiri diklat ini dengan bekerja-sama dengan Badan Diklat yang ada.
Pendidikan dan pelatihan teknis fungsi-onal dapat dilakukan sesuai dengan materi yang disusun oleh intansi terkait. Yang selalu terjadi biasanya adalah pemerintah kabupaten atau instansi di daerah selalu menunggu penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau kantor wilayah. Di masa mendatang bisa saja ins-tansi daerah berinisiatif menyelenggarakan sendiri dengan berkoordinasi dengan badan-badan diklat yang ada atau perguruan tinggi jika materi tertentu dirasa sangat mendesak untuk dikuasai atau diintrodusir oleh peme-rintah kabupaten. Tentu saja pertimbangan efektif, efisien, dan urgensi dari materi ter-sebut tetap harus diperhatikan.
Strategi keempat adalah reorientasi manajemen karir, yang dapat dimaknai pula sebagai sarana pengembangan kemam-puan pegawai, terutama pada level pimpin-an. Manajemen karir ini bisa saja meliputi mutasi horisontal, vertikal, maupun diago-nal.

Di kalangan perbankan dan bisnis sudah lazim terjadi pengembangan kemampuan pegawai dilaksanakan melalui manajemen karir yang diorganisir secara matang. Se-orang pegawai dapat menjadi kepala bagian jika ia telah menjabat beberapa jabatan kepala sub bagian dalam bagian tersebut.
Rotasi dilakukan secara terencana se-hingga seseorang telah memiliki pengala-man yang memadai dari berbagai jabatan yang setingkat sebelum ia dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Cara demikian memberikan wawasan yang kom-prehensif atas ruang lingkup jabatan yang dipegang sehingga terhindar dari penyakit ‘mata kuda’ dalam memimpin unitnya, dan tentu saja lebih menjamin keberhasilannya dalam menunaikan tugas.
Mutasi diagonal juga dapat dilakukan dalam kerangka tujuan yang sama. Manaje-men karir yang transparan akan mampu me-mompa semangat berprestasi para pegawai untuk menunaikan tugasnya dengan baik serta pada saat yang sama belajar menguasai berbagai persoalan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut motivasi, manajemen karir ini akan menciptakan tantangan baru secara ber-kesinambungan kepada pegawai serta mengurangi kemungkinan terjadinya kejenuhan dalam bekerja karena terlalu lama berada dalam suatu posisi yang sama.
Strategi kelima adalah dengan melaku-kan reorientasi penilaian prestasi kerja. Hal ini biasanya dilakukan hanya dengan memanfaatkan DP3 yang lebih banyak nuansa formalitasnya daripada melakukan apa yang menjadi hakikat aktivitas penilaian prestasi kerja, yang lebih mengacu kepada pemberian umpan balik kepada pegawai tentang kinerjanya sehingga ia menyadari hasil yang telah dilakukannya serta keku-rangan yang masih terjadi.
Dengan demikian, ia berfungsi sebagai kendali untuk menjaga dan meningkatkan prestasi kerja seorang pegawai. DP3 tidak berfungsi untuk menakut-nakuti karyawan akan kelanjutan karirnya serta menuntut ketaatannya kepada pimpinan sehingga DP3 lebih berfungsi sebagai upaya menghasilkan pegawai yang lebih berorientasi pada ABS (asal bapak senang).
Untuk itu perlu pemahaman terhadap ha-kikat penilaian prestasi kerja terlebih dahulu serta kemungkinan penggunaan metode performance appraisals lainnya sebagai alternatif maupun sebagai tambahan metode kombinasi untuk mengekplorasi kemampuan dan prestasi kerja pegawai yang sesungguh-nya.
Evaluasi kinerja ini harus dijadikan se-bagai instrumen untuk meningkatkan kuali-tas dan produktivitas kerja seorang pegawai, untuk memotivasi kerjanya, untuk memberi-kan umpan baik, dan untuk menegakkan disiplin, serta untuk memperoleh bahan masukan bagi pemberian reward & punishment.
Untuk itu, dapat dipertimbangkan ber-bagai teknik lainnya selain DP3 (graphic rating scale), seperti catatan lapangan (field review), penilaian atas kejadian-kejadian penting (critical incident appraisal), pende-katan manajemen berdasarkan sasaran (ma-nagement by abjectives approach), metode pemeringkatan (rangking methods), pende-katan standar kerja (work-standard approach), dan pusat-pusat penilaian (as-sessment centers), serta manajemen prestasi (performance management).

Beberapa teknik tersebut akan diintro-dusir oleh Badan Diklat Depdagri untuk menentukan kelayakan seorang pegawai da-lam menduduki jabatan tertentu. Jika dalam banyak strategi pengembangan sumber daya manusia lebih banyak melibatkan bagian kepegawaian, maka dalam strategi yang ke-empat ini lebih bertumpu pada tanggung jawab atasan langsung dalam mengembang-kan kemam-puan dan prestasi kerja anggota-nya.
Hal ini memang harus disadari bahwa tanggung jawab pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi bukan monopoli fungsional bagian kepegawaian akan tetapi menjadi tanggung jawab ber-bagai pihak terutama pimpinan yang dalam melaksanakan tugas ini difasilitasi oleh bagian kepegawaian. Melalui strategi nam-pak sekali betapa penting makna kepemim-pinan dalam mengembangkan sumber daya manusia.
Strategi kelima ini juga tidak dapat lepas dari mekanisme pengawasan agar penilaian prestasi kerja dapat berlangsung dengan efektif. Mekanisme pengawasan yang dapat disusun adalah pengawasan fungsional, pe-ngawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan ‘malaikat’.
Sebagaimana lazimnya dipraktekkan dalam organisasi pemerintahan, maka pe-ngawasan fungsional tetap harus dilaksana-kan karena mekanisme berbangsa dan ber-negara sebagai suatu sistem yang telah established, tetap harus ditegakkan. Penga-wasan melekat jelas suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi akan tetapi orien-tasinya sudah direformasi sebagaimana yang dimaksud dalam strategi keempat di atas.
Yang penting untuk diperhatikan adalah pengawasan masyarakat, yang melibatkan masukan dan keluhan yang datang langsung dari masyarakat dan diterima langsung oleh instansi yang bersangkutan atas kinerja pela-yanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat dari instansi tersebut.
Masukan ini seyogyanya harus direspons sebagai saran demi perbaikan dan tidak direspons sebagai kebencian yang datang untuk menghancurkan. Termasuk dalam pe-ngawasan masyarakat ini adalah pengawas-an yang datang dari lembaga Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah karena fungsinya sebagai pengejawantahan dari mas
yarakat itu sendiri.
Akhirnya yang perlu disadari adalah waskat yang ketiga, yaitu : pengawasan ‘malaikat’. Hal ini lebih berupa upaya me-numbuhkan budaya pengawasan dari dalam, artinya pegawai melakukan self-control dan self-correction. Penumbuhan kesadaran akan pengawasan internal ini jelas yang paling efektif adalah menggunakan kesadaran ber-agama.
Dengan demikian, kehidupan agamis harus senantiasa ditumbuhkan dalam budaya kerja dan budaya organisasi pemerintahan. Pengawasan internal ini dapat menjadi sara-na yang paling efektif dalam menunjang strategi keempat diatas.
Setelah uraian atas berbagai strategi pe-ngembangan sumber daya manusia di atas maka hal yang perlu diperhatikan adalah ke lima strategi tersebut bukan bersifat alter-natif, melainkan bersifat kumulatif yang saling melengkapi satu sama lain.
Masing-masing strategi tersebut mem-punyai kelemahan (lope hole) yang harus ditutup oleh strategi lainnnya. Jika hal demi-kian yang dijalankan maka berbagai ham-batan yang terjadi dan yang akan terjadi di masa mendatang tentang sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memberikan pelayanan publik dan pe-laksanaan pembangunan akan dapat ditang-gulangi oleh mekanisme manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Kesimpulan
Penelitian ini mengidentifikasi adanya beberapa potensi sumber daya manusia pada lokasi penelitian, yaitu Pemerintah Kabu-paten Trenggalek, yang meliputi : pertama, adanya aspek kepemimpinan yang dirasakan cukup tinggi (dengan perilaku instruktif yang dominan yang cenderung sesuai de-ngan sosiokultur masyarakat Trenggalek; serta kedua, adanya motivasi kerja pegawai yang cenderung baik dan adanya komitmen terhadap pekerjaan yang cukup tinggi, dan yang ketiga adalah adanya komitmen ter-hadap pekerjaan yang cukup tinggi.
Ketiga potensi ini merupakan modal awal yang baik bagi pemerintah kabupaten Treng-galek khususnya dan pada pemerintahan daerah lainnya juga pada umumnya untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah.
Namun demikian, juga terdapat hambatan yang cukup serius dalam pengelolan sumber daya manusia yang ada yang berpotensi seri-us untuk menghambat pelaksanaan tugas-tugas saat ini dan terutama menjadi ancaman signifikan di masa mendatang.
Hambatan tersebut adalah : pertama, ada-nya komunikasi organisasi yang kurang efektif; dan yang kedua, adanya kondisi kerja yang kurang memadai; serta yang ke-tiga yaitu prestasi kerja yang cenderung ren-dah. Berbagai hambatan ini jelas membutuh-kan penanganan yang serius agar tidak berubah menjadi ancaman bagi pelayanan publik.
Guna meningkatkan optimasi kemampu-an aparatur pemerintahan yang berdampak pada pembangunan kapasitas kelembagaan institusi maka perlu dilakukan reorientasi terhadap praktek dan kebijakan yang ter-tuang dalam strategi pengembangan sumber daya manusia pemerintah daerah.
Berbagai strategi yang dapat ditawarkan dalam mengembangkan sumber daya manu-sia adalah sebagai berikut : pertama, dengan mengupdate job analysis yang sudah ada (termasuk pula job description dan job spesification); kedua, dengan melakukan pe-ngembangan terhadap kualitas kehidupan kerja (quality of work life atau qwl); ketiga, dengan mereformasi strategi pendidikan dan pelatihan (terutama dengan matching bidang tugas dengan bidang pendidikan, serta pe-nyesuaian dengan kebutuhan dan kemam-puan rill kabupaten Trenggalek); keempat, dengan mereorientasi manjemen karir; dan yang kelima, dengan mereorientasi penilaian prestasi kerja (terutama memperluas fungsi penilaian prestasi kerja serta kemungkinan berbagai teknik evaluasi kinerja, pemanfaat-an berbagai mekanisme pengawasan dalam menunjang keberhasilan strategi kelima ini).
Yang terpenting yang harus diingat dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi reorientasi strategi ter-sebut adalah bahwa sifat dari berbagai stra-tegi tersebut adalah kumulatif bukannya alternatif. Konsekuensinya adalah mereka harus dilakukan secara bersamaan atau pali-ng tidak secara bertahap dalam implementasi akan tetapi integral dalam formulasi. Penga-baian terhadap asas ini hanya akan mem-bawa pada kebijakan inkremental yang ber-sifat tambal sulam belaka. Akibatnya tentu tidak mampu mengatasi persoalan secara mendasar dan bahkan dalam jangka panjang dapat membawa harga yang terlalu mahal untuk dibayar.

Pengembangan Sumber Daya … (HR. Riyadi Suprapto, Heru Ribawanto, Imam Hanafi)

DAFTAR PUSTAKA

Bryant C. & White, L.G., 1982. Managing Development in The Third World. Boulder,Colorado:Westview Press, Inc.
Bryson, J.M. & Van de Ven, A.H. & Roering, W.R. 1987. “Strategic Planning and the Revitalization of the Public Service” dalam Denhardt, R.B. & Jennings, E.T., Jr. The Revitalization of the Public Service. Columbia, USA : University of Missouri-Columbia.
Chambers, R. 1987. Pembangunan Desa : Mulai dari Belakang. Jakarta : LP3ES.
Fernandez, J. (1992). “Mencari Bentuk Otonomi Daerah dan Upaya Memacu Pembangunan Regional di Masa De-pan”. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, no. 2.
Forbes, D.K., 1986. Geografi Keterbelakangan : Sebuah Survai Kritis. Jakarta: LP3ES.
Hardjosoekarto, S., 1994. “Debirokratisasi : Relevansi dan Masalahnya”. Bisnis & Birokrasi, No.2/Vol.1/Maret.
Hasibuan, N. (1991). “Otonomi dan Desen-tralisasi Keuangan Daerah”. Prisma, no. 8, th.XX.
Hatch, M.J. (1997) Organization Theory : Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. New York, USA : Oxford University Press.
Hendytio, M.K. (1990). “ Masalah Desentra-lisasi pada Masa Orde Baru”. Analisis, Tahun XIX, no. 3.
Hoessein, B. (1994). “Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II”. Bisnis & Birokrasi, no.2/ vol.I.
Israel, A., 1990. Pengembangan Kelembaga-an : Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia. Jakarta : LP3ES.
Kartasasmita, G., 1995. Ekonomi Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemera-taan. Cides, Jakarta.
Korten, D.C., 1984. People Centered Development. Kumarian Press, West Harford.
Kristiadi, J.B. (1992). “Administrasi Pemba-ngunan dan Administrasi Keuangan Daerah”. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, no.2.
Luthans, F. (1989). Organizational Behaviour. C.Graw HillCo.
Muluk, M.R.K. (1997). “Perspektif Otonomi Daerah dalam Pembangunan” dalam Subianto, A., S.J.W. Astuti, M.R.K. Muluk (ed.) Pembangunan Dalam Perspektif : Suatu Tinjauan Multi-dimensional. Surabaya : Hang Tuah University Press.
Osborne, D. & Gaebler, T., 1996. Mewira-usahakan Birokrasi. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Rondinelli, D.A. 1990. Proyek Pembangu-nan Sebagai Manajemen Terpadu : Pendekatan Adaptif terhadap Adminis-trasi Pembangunan. Jakarta : Bumi Aksara.
Schuler, R.S. & Youngblood, S.A., 1986. Effective Personnel Management. West Publishing Co., USA.

Good Governance, Demokrasi Keadilan Atas Akses Sumberdaya

Good Governance, Demokrasi Keadilan Atas Akses Sumberdaya
Imam Hanafi, S.Sos, Msi

Indonesia saat ini tengah dilanda krisis multidimensi. Keterbatasan akses atas sumberdaya dan kemampuan manajerial pemerintah adalah pemicunya. Sementara persaingan global dan dominasi negara-negara Barat menjadi atmosfir yang tidak mendukung bahkan memperparah kondisi krisis.
Sumberdaya hanyalah dibawah kuasa sekelompok kecil orang, sementara bagian terbesar dari masyarakat menjadi obyek saja atau terpinggirkan dari setiap bentuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.. Pemerintahan mengarah pada kelemahan bahkan krisis kepemimpinan ketika membiarkan semakin banyak konsentrasi kekayaan pada sedikit orang. Pemerintah juga belum menunjukkan kemampuan untuk memimpin bangsa mendayagunakan kekayaan alam untuk kemaslahatan rakyat banyak. Mereka tidak berdaya atau bahkan mendukung eksploitasi kekayaan alam oleh maskapai-maskapai asing. Sementara sekelompok pemimpin lain berkutat pada pertarungan kekuasaan, Keadaan ini malah membuat trenyuh ketika ada perasaan tidak berdaya yang ditunjukkan oleh pemerintah ketika didikte oleh bangsa asing melalui lembaga-lembaga mternasional.
Multi krisis tadi, bahkan lebih dari itu, sangatlah akrab dalam kehidupan bcrbangsa di tanah air sejak kira-kira tiga tahun lalu dan tak beranjak hingga kini. Berbagai permasalahan tersebut. hanya bisa diatasi bila mayoritas bangsa berupaya bahu membahu mendukung terbentuknya good governance. Tulisan ini, mencermati beberapa persyaratan yang harus kita lakukan bagi terbentuknya good governance, tennasuk beberapa hal yang menjadi tanggungjawab bersama komunitas dunia.

Demokrasi dan Good Governance
Good governance adalah sebuah bentuk kesadaran akan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam serta dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Good governance juga ada, bila misalnya, polisi menjamin keamanan warga. Begitu pula bila para birokrat menggunakan jabatannya untuk melayani masyarakat luas, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu. Tetapi, persyaratan terpenting bagi good governance, adalah demokrasi. Karena, hanya kelembagaan demokrasi yang mempunyai dua persyaratan mutlak bagi terwujudnya good govemance, yaitu kewajiban akuntabilitas dan kesediaan untuk bereaksi (positif terhadap aspirasi dan kebutuhan dasar para pemilih. Benar, bahwa negara-negara semi-otoriter di Asia Timur misainya, berhasil mencatat pertumbuhan pesat ekonomi negerinya. Tetapi, harga yang harus dibayar adalah pembatasan hak individu, yang biasanya tidak akan disetujui oleh siapa pun secara sukarela. Betapa pun pentingnya struktur demokrasi sebagai persyaratan bagi good governance, hal itu belumlah cukup untuk menjamin munculnya elite yang sadar dan bertanggungjawab. Rusia sebagai contoh. Sepuluh tahun lalu, dunia merayakan kemenangan demokrasi di negara-negara bekas Uni Soviet. Namun kini, orang Rusia semakin kehilangan kepercayaan pada sistem pemerintahan baru mereka. Para elite negara ini, boleh jadi tidak mampu atau bahkan tidak ingin melawan keperkasaan para “’mafia” bawah tanah. Dan, sementara segelintir orang Rusia dalam waktu singkat

Jnrnal Administrasi Negara Vol II, No. 1, September 2001 : 73 ” 75

menjadi sangat kaya raya, pemerintah gagal memenuhi kebutuhan rakyat banyak yang semakin miskin. Ketika banyak orang Rusia kedinginan dan lapar, pemerintah yang dipilih secara demokratis melancarkan perang yang sangat mahal di Chechna. Tak heran bahwa, semakin banyak rakyat merindukan masa lalu dimana stabilitas dan lapangan pekerjaan menjadi prioritas, yaitu ketika negerinya masih dikuasai rejim komunis-otoriter. Orang-orang Rusia ini, tidak melihat kegunaan demokrasi, karena mungkin, tidak memahami bahwa demokrasi membutuhkan good governance. Hal yang sama, sebenamya mulai ‘menjangkiti’ sesama kita di tanah air saat ini yang merindukan masa-masa zaman di zaman Orde Baru. India adalah contoh lainnya. Sebagai negara yang berpenduduk lebih dari satu miliar jiwa, negerinya Mahatma Ghandi ini merpakan negara demokrasi terbesar di dunia. Sejak merdeka lebih dari 50 tahun lalu, secara teratur telah dilaksanakan pemilu. Tetapi, demokrasi tidak mampu menghindari munculnya partai politik fundamentalis, atau menyudahi kebencian antarkelompok serta menahan pemerintah mengucurkan dana miliaran dolar untuk program senjata nuklir sementara jutaan rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang pahit.
Kegagalan pemerintah berbagai negara tadi, seakan mempertegas bahwa demokrasi menjadi hambatan bagi terciptanya good governance. Padahal, yang sebenamya, demokrasi bukanlah penyebab dari berbagai permasalahan di atas. Apa yang dibutuhkan oleh negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, bukanlah memperkecil tetapi memperbanyak demokrasi. Terlalu sering, demokrasi sekedar didiskusikan dalam aras formal. Kita lalu puas, bahwa asas demokrasi telah ditanamkan dalam konstitusi, tanpa menyadari bahwa demokrasi akan berfungsi bila sebanyak mungkin masyarakat mempunyai akses pada pendidikan dan sumber daya material. Karena, pada dasamya, demokrasi tidak lain adalah sebuah filsafat (radikal) tentang keterlibatan masyarakat. Demokrasi bertumpu pada
keyakinan bahwa lewat wacana publik yang melibatkan semua warga, akan menghasilkan manusia-manusia yang merajut sebuah sistem yang cocok bagi kehidupan bersama. Untuk menciptakan sebuah demokrasi partisipatoris, diperlukan program yang jelas dalam memerangi kemiskinan serta memperluas (kesempatan) pendidikan. Hampir satu miliar anak manusia saat ini, adalah mereka yang buta aksara, sementara 1.3 miliar harus bertahan hidup dengan penghasilan kurang dari satu dolar AS per hari. Kepada para pemimpin dunia, Arias mengusulkan konsentrasi pada tiga bidang berikut, yaitu pengurangan beban utang, peningkatan dana bantuan pembangunan dan pemotongan budget untuk militer. Usulan tersebut, juga relevan bagi Indonesia, seperti yang akan diuraikan berikut ini.
Di banyak negara berkembang, beban utang luar negeri menjadi hambatan signifikan bagi penegakan demokrasi. Ambil contoh Afrika bagian selatan Sahara. Pengeluaran negara-negara di kawasan termiskin dmiia ini, untuk membayar utang luar negerinya empat kali lipat dana yang dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan. Bagaimana dengan Indonesia ? Temyata, krisis ekonomi sejak 1997 telah mengancam kita masuk ke dalam perangkap utang permanen (permanent debt trap). Hal ini, diungkapkan oleh Morgan Stanley Dean Wifter (MSDW), sebuah bank investasi yang berbasis di London. Sebelum krisis, Maret 1996, beban utang jumlahnya sebesar 30 % dari GDP. Awal tahun lalu, jumlah tersebut telah melonjak tajam menjadi 128 % dari GDP. Dengan demikian, kewajiban membayar utang, akan menyerap lebih dari 40 % pendapatan pemerintah selama bertahun-tahun ke depan. (Bank Dunia, April & Mei 2000) Krisis ekonomi yang masih saja berlangsung ini, juga menimbulkan dampak sosial yang sangat serius. Tahun 1993, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sekitar 22,5 juta. Tahun 1998, jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 40 juta. Sementara itu, indikator kesehatan dan kesejahteraan secara umum juga menurun

Good Governance, Demokrasi dan keadilan …… (Imam Hanafi)

drastis. Kantor UNICEF Jakarta di akhir tahun 1999 misalnya, berkesimpulan bahwa tanpa pengurangan (beban) utang luar negerinya yang sangat berat, Indonesia akan “kehilangan generasi” (lost generation), berupa suatu generasi penerus yang lemah dan bodoh akibat kurang gizi, kurang pendidikan dan kurang sehat. Sebenamya, bila temyata tidak ada langkah nyata pengurangan utang dari pihak kreditor, menurut Prof Kumbert Raffer dari Vienna University, pemerintah Indonesia bisa mengusulkan Ariritrage Insolvency (tidak mampu membayar) dengan mengajukan fakta dan argumennya di depan hakim independen. Dalam pengadilan intemasional ini, suatu negara b
isa saja diputuskan memperoleh keringanan atau pembatalan utang luar negerinya karena bertentangan dengan hak asasi mamisia, seperti anak-anak yang tidak sekolah, kekurangan gizi dan sebagainya. Pada saat yang sama, negara-negara industri dituntut agar memperkuat demokrasi dan menunjang good governance di negara-negara berkembang lewat peningkatan dana bantuan pembangunannya. Kini, ketika di banyak sudut duma sangat banyak kebutuhan tak tercukupkan, bantuan dari negara-negara kaya mencapai titik minimum. Kenyataaimya, sejak 1992, bantuan negara-negara kaya disunat menjadi tinggal seperiima. Dari GDP sebesar US $ 22.000 miliar per tahun, hanya sekitar 0,25 persen atau US $ 55 miliar yang disalurkan sebagai bantuan. Janji negara-negara industri untuk meningkatkan bantuan pembangunan menjadi 0.7 persen GDP beberapa tahun lalu, hingga kim hanya dipemihi oleh satu-dua negara. Selain bantuan pembangunan, yang juga diperiukan agar mereka yang tergusur bisa teriibat dalam proses demokratisasi adalah pengurangan anggaran belanja militer. Baik di negara kaya maupun miskin, dana besar untuk pertahanan telah menggerogoti sumber daya yang dibutuhkan untuk layanan sosial. Setiap dolar atau rupiah yang dikeluarkan untuk membeli senjata, terutama senjata canggih yang tidak dibutuhkan demi mengatur keamanan, mengurangi kesempatan memperbaiki kehidupan mereka yang selama ini tidak mempunyai akses pada pemenuhan kebutuhan akan makanan, rumah, pendidikan dan kesehatan. Tidak diragukan bahwa, saat ini, dana militer adalah penyimpangan prioritas kemanusiaan terbesar. Setiap tahun, sekitar US $ 800 miliar dolar dihabiskan untuk membiayai tentara dan perlengakapannya. Padahal, bila US$ 40 miliar saja dari dana tersebut digunakan untuk memerangi kemiskinan, maka dalam waktu sepuluh tahun, semua penduduk bumi ini mempunyai akses pada layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, makanan, sanitasi dan air minum. Jumlah yang sama untuk kurun waktu sepuluh tahun, juga mampu membuat semua penduduk dunia hidup di atas garis kemiskinan. Sesuatu yang seharusnya menggetarkan hati siapa pun, bahwa US$ 80 miliar yang membawa kehidupan ini, tidak lebih dari sepuluh persen pengeluaran untuk militer. Mungkin, banyak dari kita yang pesimis dan menganggap tiga usulan di atas sulit diberlakukan. Tetapi, dalam keterbatasan, setiap dari kita bisa melakukan sesuatu, misalnya dengan mendorong dan menguatkan pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat madani (civil society) untuk ikut berperan menyuarakan tuntutan tersebut, ke dalam maupun ke luar. Good governance hanya akan mungkin terwujud, bila setiap dari kita secara personel berjuang untuk perbaikan kehidupan, terutama kehidupan mereka yang selama ini masih terpinggirkan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers