Home » 2008 » July (Page 23)

Monthly Archives: July 2008

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 1999 – 2003


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai latar belakang perbedaan antar daerah, dimana perbedaan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya, sebaran sumber daya alam khususnya minyak dan gas, pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah yang menyebabkan timbulnya kantong-kantong pertumbuhan, sehingga ketimpangan output antar daerah menjadi lebih tinggi. Dengan adanya ketimpangan output daerah yang tinggi, tingkat ketimpangan pendapatan per orang antar daerah menjadi relatif terlihat.

Dalam pembangunan ekonomi diharapkan adanya dukungan bukan saja dari pertumbuhan kualitas dan kuantitas sumber daya serta kemajuan teknologi tapi juga oleh struktur sosial dan politik yang stabil sehingga mampu mempercepat jalannya pembangunan ekonomi tersebut. Salah satu tolok ukur pembangunan ekonomi suatu negara adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Namun kenyataannya perluasan kesempatan kerja masih merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini mengingat jumlah penduduk dan angkatan kerja serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi yang demikian akan menjadi masalah jika tidak didukung oleh kekuatan ekonomi.

Usaha pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, mencakup ruang lingkup yang luas, yang di dalamnya terdiri dari lingkup pembangunan daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan sasaran :

1.      Terwujudnya target yang bersifat kedaerahan dalam rangka pencapaian target nasional, mengusahakan pemerataan yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tetap terpeliharanya stabilitas di setiap daerah.

2.      Terwujudnya tingkat pelayanan umum yang memadai sebagai usaha menaikkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih layak di daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Berdasarkan sasaran tersebut, pembangunan daerah dapat menjadi suatu jembatan dalam realisasi pembangunan nasional. Persoalan ketimpangan antar daerah, misalnya, merupakan salah satu pokok permasalahan dari berbagai persoalan besar lainnya yang hingga kini masih terus-menerus diagendakan. Tidak kurang mulai dari sekedar tuntutan peningkatan porsi keuangan daerah hingga gerakan pembangkangan yang mengarah pada ancaman pemisahan dari wilayah kesatuan Indonesia akhir-akhir ini semakin gencar dilakukan berbagai kalangan.

          Tuntutan muncul sebagai respon dari rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh berbagai daerah. Selama ini pemerintah pusat terlalu memikirkan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan daerah. Padahal, untuk mewujudkan kepentingan pusat, tidak terhitung lagi beberapa besar sumber-sumber kekayaan daerah yang telah diberikan. Sementara, pola-pola pendistribusian hasil-hasil pembangunan yang selama ini dilakukan dianggap masih kurang sepadan yang mengakibatkan  adanya ketimpangan daerah.

          Dari sebagian daerah, ketidakadilan yang dirasakan, diperparah oleh minimnya perbaikan program-program pemerataan. Yang terlihat, meskipun secara konseptual pembangunan selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan, tetapi jurang pemisah antara pusat dan daerah semakin melebar, sehingga dikotomi pusat dan daerah pun lambat laun menjadi semakin menebal.

Secara sederhana, segenap nilai kegiatan ekonomi baik berupa produksi barang maupun jasa suatu daerah dalam satu satuan waktu (tahun) dapat dijadikan indikator. Dalam hal demikian, perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan acuan. Pendekatan demikian secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Perhitungan total PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk tiap-tiap propinsi memang menggambarkan kekayaan daerah dari sudut produksi dan kegiatan ekonomi. Namun, apakah kekayaan propinsi juga menjadi kekayaan penduduknya, itu soal lain lagi. Pasalnya, tidak semua kegiatan ekonomi dimiliki oleh masyarakat disuatu daerah. Bisa saja suatu daerah hanya menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi, yang kepemilikannya justru datang dari luar. Atau, sumber daya alam berada di daerah tersebut, namun segala produk dan kegiatan ekonominya diatur oleh korporasi global dan oleh pemerintah pusat. Sehingga hasilnya pun lebih banyak yang ditarik keluar daerah tersebut atau ke pemerintah pusat di Jakarta. Dengan kata lain, manfaat dan alokasi investasi dari keuntungan dinikmati olek pemilik modal, sedangkan penarikan sebagian besar keuntungan bagi hasil dan pajak dinikmati oleh pemerintah pusat, untuk itu salah satu gambaran riil mengenai kamakmuran penduduk bisa digunakan tingkat konsumsi per kapita.

Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa Propinsi dan Kabupaten yang menjalankan perekonomian dengan cara dan strategi berbeda-beda. Setiap propinsi juga memberikan sumbangsih bagi perekonomoian yang tidak sedikit. Kabupaten Kebumen di Propinsi Jawa Tengah, mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan  ekonomi di Kabupaten Kebumen yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama kurun lima tahun (1999-2003) mengalami fluktuasi. Setelah  tahun 1998 terjadi penurunan PDRB yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Dampak krisis tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen mempunyai 26 Kecamatan. Tiap Kecamatan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan PDRB di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen tumbuh dengan positif setelah terjadinya krisis ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar.

Adapun penulis memilih Kabupaten Kebumen adalah karena ingin mengetahui seberapa besar perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing Kecamatan dan dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat, karena perbedaan pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Ada pendugaan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pelaksanaan pembangunan tidak merata pada tiap-tiap Kecamatan sehingga menyebabkan ketimpangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun akan mengangkat judul : “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 1999-2003”.

 

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana klasifikasi struktur perekonomian Kecamatan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen?

2.      Seberapa besar tingkat ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen?

 

I.3 Batasan Masalah

          Penelitian ini hanya dibatasi pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang terjadi antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen. Untuk melakukan pengidentifikasian tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan digunakan variabel PDRB per kapita Kecamatan, PDRB per kapita Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk Kecamatan, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen, dengan kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 1999-2003.    

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian      

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1.      Untuk mengklasifikasikan Kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

2.      Untuk menghitung kesenjangan antar Kecamatan.

3.      Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan.

Manfaat penelitian ini adalah:

1.      Pemerintah Kabupaten Kebumen

     Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada Kecamatan sesuai dengan kondisi alamnya yang dapat dikembangkan.

2.      Masyarakat

     Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan untuk menambah pengetahuan masyarakat.

3.      Penulis

     Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.

 
I.5  Sistematika Penulisan
         BAB I                 PENDAHULUAN

                              Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,   tujuan    penelitian,    manfaat    penelitian    dan

 sistematika penulisan.

BAB II               GAMBARAN UMUM

          Bab ini merupakan uraian/diskripsi/gambaran secara umum atas obyek penelitian.

         BAB III              KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian/diskripsi/gambaran secara umum atas obyek penelitian.

         BAB IV              LANDASAN TEORI

          Dalam bab ini memuat teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penulisan.

         BAB V                METODE PENELITIAN

                  Akan dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI                ANALISIS DATA

                       Berisi hasil data yang diperoleh dalam penelitian.

BAB VII              KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

                       Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan analisis dan implikasi yang sesuai dengan permasalahan.

 

REAKSI HARGA SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA TERHADAP TEROR BOM BALI


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang Masalah

Bali identik dengan pariwisata. Daerah tujuan wisata yang sudah populer di berbagai negara ini merupakan barometer perkembangan wisata di Tanah Air dan diberi berbagai julukan, mulai dari Pulau Seribu Pura hingga Island of God. Ketika Indonesia dilanda kerusuhan Mei 1998, warga negara asing ramai-ramai eksodus meninggalkan Jakarta kembali ke daerah asalnya, Bali malah menangguk rejeki dari orang-orang yang menginginkan suasana aman. Penerbangan penuh, bahkan diberlakukan extra flight. Hotel-hotel kebanjiran tamu, art shop kewalahan melayani pembeli. Semua panen, penerbangan, hotel, biro perjalanan, dan semua unsur yang ada di Pantai Kuta. Oleh sebab itu pariwisata Bali menjadi andalan mengeruk devisa.

Namun suasana menjadi berubah seratus delapan puluh derajat setelah Sabtu malam, 12 Oktober 2002, dua buah bom meledak, satu di Café Sari Club, Legian, Kuta, dan satu lagi di Renon. Tercatat 182 orang tewas dan 132 luka-luka akibat ledakan tersebut.

Dengan adanya tragedi tersebut nama Bali yang sudah terkenal tiba-tiba terpuruk, dan kini menjadi berita bukan lagi karena atraksi budayanya, namun karena tewasnya ratusan wisatawan asing di Kuta. Menlu Australia Alexander Downer seketika bertindak, karena memperkirakan banyak warga negaranya yang menjadi korban, segera mengirimkan pesawat Angkatan Udara Australia ke Bali membawa bantuan medis dan mengevakuasi para korban. Selain itu Maskapai Penerbangan Qantas juga menambah penerbangannya ke Bali untuk membantu mengangkut warga negara Australia. Downer juga mengatakan, polisi federal dan pihak keamanan Australia siap untuk mendampingi aparat Indonesia melakukan penyelidikan bersama terhadap peristiwa itu. Selain itu Downer juga mengingatkan warga negaranya untuk tidak berkunjung ke Bali selama beberapa waktu.

Tragedi Bali 12 Oktober 2002 merupakan tragedi terbesar setelah pengeboman  atas gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Akibat tragedi bom Bali perekonomian di Bali menjadi lumpuh. Objek-objek wisata yang biasanya ramai, menjadi sepi. Tidak ada lagi turis yang berani berjemur di bawah terik matahari Pantai Kuta yang terkenal ke mancanegara. Hotel-hotel sepi, restoran tidak ada pengunjung. Singkat kata kegiatan pariwisata di Bali mengalami lumpuh total. Akibatnya masyarakat Bali yang sebagian besar menggantungkan diri pada sektor pariwisata mengalami defisit penghasilan. 

Di bidang investasi kepercayaan investor asing menjadi berkurang karena takut aset-aset mereka di Indonesia akan menghadapi teror serupa. Akibatnya banyak investor asing yang memindahkan investasinya dari Indonesia ke negara lain yang dianggap lebih aman. Hal ini membuat ribuan tenaga kerja Indonesia menjadi penganggur.

Di lantai bursa peristiwa bom Bali ini merupakan peristiwa yang layak diuji pengaruhnya terhadap para pelaku di pasar modal. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan studi peristiwa (event study), yaitu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event).  Untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar terhadap harga saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Jakarta akibat adanya bom Bali, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut dan menuliskannya dalam skripsi berjudul Reaksi Harga Saham di Bursa Efek Jakarta terhadap Teror Bom Bali”.

 

1.2. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah ada perbedaan rata-rata abnormal return saham antara sebelum dan sesudah adanya teror bom Bali.

 

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata abnormal return saham antara sebelum dan sesudah adanya teror bom Bali.

 

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

  1. Sebagai evaluasi bagi investor untuk mengevaluasi pengambilan keputusan saham dengan adanya peristiwa tertentu (teror bom Bali).
  2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa jauh reaksi saham di Bursa Efek Jakarta terhadap suatu peristiwa.

 

 

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini akan dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB   I   PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, analisis data, serta sistematika pembahasan.

BAB  II  KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yaitu informasi di pasar modal, efisiensi pasar, pengujian efisiensi pasar, event study, analisis pasar menggunakan model pasar, teori insentif dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III  METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel dan pengukuran variabel.

BAB IV  ANALISIS DATA

Bab ini memuat hasil pengolahan data dan pembahasan.

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

 

 

 

PELAKSANAAN PERDA NO. 12 TH. 2003 DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI TENTANG PROSES RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum berlakunya UU No. 22 Th. 1999, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah hanyalah otonomi nyata dan bertanggung jawab saja, tetapi dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 menjadi otonomi luas, nyata dan  bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah :

Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.[1]

 

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah :

Pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya.[2]

 

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah :

Pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan di daerah.[3]

 

Permasalahan kedua yang dihadapi pemerintah daerah sehubungan dengan adanya otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab adalah masalah birokrasi. Birokrasi yang ada sekarang ini harus disesuaikan untuk dapat melaksanakan sistem otonomi daerah yang baru.

Dalam kaitan dengan perubahan sistem birokrasi ini, maka ada isu sentral yang menjadi dasar dari perubahan itu, yaitu terciptanya good governance (tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik).[4] Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemerintahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang baik berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam kaitan ini, di Negeri Belanda (yang juga diikuti oleh ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia) dikenal “prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik”. Asas-asas ini berisi pedoman yang harus dipergunakan oleh administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum (rechtshandelingen) atau perbuatan yang nyata (feitelijkehandelingen) administrasi negara. Asas-asas ini antara lain mencakup : “motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang (willekeur), kehati-hatian (zorgvuldigheit), kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan (detournement depouvoir), fairness, dan lain-lain.[5]

Kesemua syarat good governance yang telah disebutkan di atas, ingin dipenuhi melalui restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilakukan.

Berkaitan dengan restrukturisasi yang akan dilakukan ini, telah diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Akan tetapi belum lama PP ini berjalan, telah dilakukan perubahan melalui PP No. 8 Th. 2003. Adanya perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa PP No. 84 Th. 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah.

Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintah Daerah sehubungan dengan restrukturisasi yang didasarkan pada PP No. 8 Th. 2003.[6] Pertama, di dalam aspek kelembagaan akan terjadi penyempitan struktur kelembagaan. Hal ini akan menimbulkan beberapa jabatan hilang dan akan dirasakan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Akan tetapi di sisi lain, akan terjadi efisiensi anggaran (sesuai dengan tujuan PP No. 8/2003). Kedua, adalah belum melembaganya karakteristik good governance di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaidah good governance di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

Ketiga, yang muncul di bidang kelembagaan, yaitu dilema terhadap penciutan (likuidasi) lembaga-lembaga daerah. Sebagaimana diketahui pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu pendanaan, personil, peralatan, dan pengelolaan. Bila keempat faktor itu dikembangkan di daerah, maka biasanya akan menimbulkan  kendala  pendanaan.  Untuk  itu  jalan pintas yang dapat dilakukan adalah dengan melikuidasi lembaga-lembaga daerah.

Keempat, keberlanjutan pembangunan daerah memerlukan institusi lokal yang mampu dan berdaya dalam menghadapi tantangan dan perubahannya. Saat ini memang ada upaya-upaya untuk membentuk institusi baru, tetapi tidak memperhatikan keberadaan-keberadaan institusi yang mungkin jika ditingkatkan dan diberdayakan, dapat menjalankan peran baru dan menjawab berbagai tantangan baru. Institusi-insitusi itu harus mampu mewadahi perubahan di segala aspek : sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Kelima, restrukturisasi kelembagaan akan mengakibatkan penganguran terselubung atau dipensiunkan/pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya, banyak daerah akan menerima beban permasalahan sosial dan ekonomi yang bertambah berat.

Keenam, adalah permasalahan profesionalisme tidak jalan, sehingga berpengaruh kepada kelembagaan. Dinamika perkembangan masyarakat sangat cepat, dengan permasalahan yang semakin multidimensional, menuntut Pemda menangani permasalahan daerah secara tepat dan profesional. Di samping itu, masih sering terjadi penempatan pegawai tidak sesuai dengan keahliannya.

Permasalahan lainnya, adalah meningkatnya kecenderungan untuk merekrut dan mempromosikan pegawai yang merupakan putera asli daerah, sehingga penerimaan pegawai sering kali tidak diawali dengan analisis kebutuhan yang rasional, tetapi lebih pada pertimbangan emosional dan euforia reformasi yang masih banyak dirasakan di daerah-daerah. Di samping itu ditemukan juga adanya  beberapa  pejabat  daerah  yang  terlibat  KKN,  birokrasi lamban, tidak responsif, tidak transparan, dan sebagainya.

Sementara itu sekarang ini masih ditemukan berbagai kelemahan birokrasi pemerintahan di daerah, yaitu :[7]

  1. Struktur organisasi dan tata kerja yang dibuat oleh masing-masing Pemda hanya sekadar menampung personel dalam suatu jabatan struktural. Struktur dan lembaga yang baru dibentuk, baik karena penggabungan maupun penggantian sering kali hanya dilakukan untuk mengakomodasikan jumlah personel yang berlebih dan upaya menyiasati anggaran. Pembentukan struktur tidak melalui pengkajian yang matang sehingga tidak efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu tidak tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kemampuan di bidang itu menjadi salah satu faktor penyebab ketidakefektifan birokrasi pemerintah daerah.
  2. Partisipasi rakyat masih rendah.
  3. Transparansi belum berjalan.
  4. Mekanisme kerja dan pembagian tugas yang tumpang tindih akan menyulitkan kalangan internal dan masyarakat dalam berurusan dengan Pemda.
  5. Politisasi PNS tetap menggejala.
  6. Sistem karier yang tidak jelas membuat persaingan yang tidak sehat.

Di Pemerintah Kabupaten Sleman, masalah yang dihadapi sehubungan dengan adanya PP No. 8 Th. 2003 adalah adanya penghapusan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Sebelumnya menurut PP No. 84 Tahun 2000 ditentukan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya mempunyai 15 Dinas Daerah dan 12 LTD (Lembaga Teknis Daerah, sedangkan menurut PP No. 8 Th. 2003 ditentukan sebanyak-banyaknya ada 14 Dinas dan 8 LTD. Adanya penghapusan Dinas dan LTD ini mengalami kendala-kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, antara lain beberapa jabatan hilang akan dirasakan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, serta munculnya penganguran terselubung akibat tidak adanya lembaga yang semula ada kemudian dihapuskan. Selain itu ada pula penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan PP No. 8 Th. 2003.

Di atas semua kendala yang ditemui dalam restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman, telah disusun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Di dalam Peraturan Daerah tersebut dituangkan perubahan struktur organisasi yang dialami Kabupaten Sleman sebagai akibat perubahan Peraturan Pemerintah dari PP No. 84 Th. 2000 menjadi PP No. 8 Th. 2003. Untuk lebih memperjelas mengenai perubahan struktur kelembagaan yang terjadi, Perda No. 12 Th. 2003 tersebut juga dilengkapi dengan bagan struktur organisasi kelembagaan Kabupaten Sleman.

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1.      Bagaimana proses restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 Th. 2003?

2.      Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman dan cara mengatasinya?

 

C.  Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan penelitian ini, yaitu :

1.      Untuk mengetahui proses restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 Th. 2003.

2.      Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman dan cara mengatasinya.

 

D.  Tinjauan Pustaka

Untuk melaksanakan sistem pemerintahan Indonesia, dikenal organisasi pemerintahan. Organisasi ini dikenal dengan sebutan birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan mempunyai struktur organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi pemerintahan daerah adalah PP No. 84 Tahun 2000 sebagaimana diperbaharui dengan PP No. 8 Th. 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :[8]

  1. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah.
  2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.
  3. Kemampuan keuangan daerah.
  4. Ketersediaan sumberdaya aparatur.
  5. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing daerah ditentukan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam PP No. 8 Th. 2003. Peraturan Daerah tersebut menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah. Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Menurut  Bernard (dalam Syamsi)[9], organisasi adalah kumpulan individu    yang   terkoordinasi  secara  sadar,  sehingga  bisa  juga  dinyatakan

sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan. Dari definisi organisasi di atas dapat diketahui bahwa organisasi memiliki makna antara lain :

1.      Organisasi memiliki unsur kerjasama dari individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.      Organisasi memiliki bentuk atau struktur.

3.      Anggota organisasi memiliki bakat-bakat  tertentu untuk melakukan tugas-tugasnya.

Di lain pihak Allen (dalam Sutarto)[10] merumuskan organisasi sebagai proses menetapkan dan mengelompok-kelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan, melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, menyusun hubungan dengan maksud untuk memungkinkan  orang-orang bekerjasama secara efektif dalam mencapai tujuan. Dari pengertian tersebut  organisasi lebih menekankan proses menetapkan dan mengelompokan pekerjaan  sesuai dengan  tanggungjawab dan wewenangnya.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah, maka organisasi perangkat daerah yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan tetap mengingat adanya hubungan yang dinamis antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Manan yang mengatakan :

Hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang bagaimanapun luasnya bukanlah patokan statis tetapi patokan dinamik. Bandul-bandul berhubungan itu harus selalu berayun antara “memusat” dan “mendaerah”, dalam keseimbangan yang mampu mengemban tuntutan yang senantiasa berkembang baik pada sektor kemasyarakatan, kebangsaan, maupun kenegaraan. Yang perlu dijaga, agar ayunan bandul tersebut tidak mengorbankan secara berlebihan arah yang lain. Hal ini perlu diperingatkan. Jangan sampai terlena dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain.[11]

 

Berdasarkan uraian dari Manan di atas dapat diketahui bahwa wewenang penuh yang dimiliki oleh daerah dalam membentuk organisasi perangkat daerah tidak boleh mengabaikan hubungan daerah tersebut dengan pusat. Dalam arti bahwa daerah tidak boleh terlalu mengagung-agungkan wewenangnya sehingga mengabaikan hubungannya dengan pemerintah pusat.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sekarang telah muncul peraturan pemerintah yang baru dalam bidang organisasi pemerintah daerah, yaitu PP No. 8 Th. 2003. Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah (Pasal 1 No.7  PP No. 8 Th. 2003).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dilakukan proses restrukturisasi kelembagaan pada setiap Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dari proses restrukturisasi kelembagaan adalah untuk menghasilkan organisasi pemerintahan daerah yang bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif.

Dalam hal ini implementasi kelembagaan menurut PP Nomor 8 Tahun 2003 tidak lepas dari tahapan-tahapan implementasi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara atau Keputusan Mahkamah Agung,
  2. Implementasinya oleh satu atau lebih badan-badan administratif (administrative agencies) dan barangkali pula badan-badan peradilan bawahan (Pengadilan Negeri),
  3. Reformulasinya oleh pembuat kebijaksanaan asli (pemrakarsa kebijaksanaan) atas dasar keberhasilan dan kendala-kendala yang dialami selama berlangsungnya proses implementasi.

Para pejabat yang terpilih menjadi pengisi jabtan struktural di dalam organisasi pemerintahan memiliki kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan legitimasi (legitimate power). Menurut Thoha, kekuasaan legitimasi adalah “Kekuasaan yang bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal semakin tinggi jabatan seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya.”[12]

Di dalam struktur organisasi pemerintahan, para pegawai yang terpilih memegang jabatan struktural kemudian dilantik untuk kemudian melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatan yang dipegangnya tersebut. Adapun mereka yang tidak terpilih menjadi pemimpin tetap melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

 

E.   Metode Penelitian

1.   Obyek penelitian

Obyek penelitian dalam tulisan ini adalah proses restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 Th. 2003 dan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman serta cara mengatasinya.

2.   Subyek penelitian

a.   Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman

b.   Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman

3.   Sumber data

a.   Data primer

Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan para subyek penelitian.

b.   Data sekunder

1)     Bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Organisasi Daerah.

2)     Bahan hukum sekunder berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

3)     Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

4.   Teknik pengumpulan data

a.   Data primer

Dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber. Wawancara yang dilakukan ada dua macam, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur atau menggunakan kombinasi keduanya. Wawancara berstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang diajukan berasal dari pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah pertanyaan yang timbul secara spontan pada saat wawancara dilakukan.

b.   Data sekunder

Dilakukan dengan cara :

1)     Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2)     Studi dokumentasi, yakni dnega mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003.

5.   Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan membuat deskripsi hasil penelitian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

6.   Analisis data

Data    yang    diperoleh    dari    penelitian,    selanjutnya   akan   dianalisis

dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut : [13]

a.      Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.

b.      Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.

c.      Data yang telah disistematisasi selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

 

F.  Kerangka Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini digunakan sistematika penulisan yang meliputi : Bab I Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, dan Metode Penelitian. Bab II Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian, antara lain teori tentang Pemerintahan Daerah, Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Implementasi Penataan Kelembagaan, teori-teori ini dianggap relevan karena adanya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah terjadi dilatarbelakagi oleh adanya otonomi daerah ini. Bab III Tinjauan Umum Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, bab ini berisi Alasan-alasan Perlunya Penataan Kelembagaan, Bentuk-bentuk Struktur Kelembagaan dan Dampak Kesalahan dalam Penataan Kelembagaan Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi. Bab IV Pelaksanaan Perda No. 12 Th. 2003 di Kabupaten Sleman, bab ini berisi Perbandingan Antara Ketentuan PP No. 84 Tahun 2000 dengan PP No. 8 Tahun 2003, Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Kabupaten Sleman menurut Perda No. 12 Th. 2003, Struktur Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman, Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Penataan Kelembagaan Serta Upaya Mengatasinya. Bab V Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

 

 

G.  Waktu Penelitian

Penelitian beserta penyusunan hasil penelitian dan analisisnya, direncanakan akan dilakukan sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1

Jadwal Penyusunan Skripsi

 

 

 


 

                [1] Rizal Alfian Malarangeng, dkk., 2001, Otonomi Daerah, Perspektif, Teoritis dan Praktis, Bayu Indra Grafika bekerja sama dengan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jakarta, hlm. 117.

 

[2] Suara Pembaruan, 2002, Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 45.

 

                [3] Ibid, hlm. 27.

 

[4] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan III, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,  2004, hlm. 273.

 

[5] Ibid., hlm. 274.

 

[6]Sarundajang, Birokrasi dalam Otonomi Daerah dan Upaya Mengatasi Kegagalannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 138-139.

 

[7] Ibid., hlm. 139-140.

 

[8] Deddy Supriadi Bratakusumah & Dadang Solihin, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.  158.

 

[9] Muhammad Syamsi, Organisasi Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1988, hlm. 11-12.

 

[10]Sutarto, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1978, hlm. 28.

 

[11] Bagir Manan, op. cit., hlm. 46.

 

[12] Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 334.

 

[13] Anonim, Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003, hlm. 5.

THE ANALYSIS OF CUSTOMERS SATISFACTION TOWARD SERVICE QUALITY IN PT RST INDONESIA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

CHAPTER I

INTRODUCTION

 

A.  Background

Forwarding is a service industry. It produces intangible products. One of characteristics of service that the customer can be loyal if the service is satisfying. Customer satisfaction is a vital element in marketplace success. Businesses in all industries are focused on quantifying customer’s assessments of services and products because they realize that the customer opinions will affect the customer’s choices. In  order to fulfill the customer’s satisfaction the company has to understand the dimension of customer satisfaction.

Understanding the dimension of customer satisfaction can help a company service attract new customers through positive word of mouth and increase the number of repeat customer. Customer satisfaction is an important aspect of company service success. The fulfillment of customer expectations of service are valid indicators of customer satisfaction. The identification and measurement of service quality are critical factors which is responsible for customer satisfaction.

In reach customer satisfaction in forwarding service, the company performance is the important factor in identified the satisfied customers, such as Tangibles; the appearance of physical facilities, equipment, personnel, and communication material, Empathy; the provision of caring, individualized attention to customers, Assurance; the knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence, Responsiveness; the willingness to help customers and provide prompt service, Reliability; the ability to perform promised service dependably and accurately. By identifying the service performance of the forwarding service, we can measure the customer satisfaction and whether there is a relation between dimension of customer satisfaction and their satisfaction.

Zeithmal, Parasuraman, and Berry (1985) has developed SERVQUAL method that measures five dimensions of service quality, that are presented in order of importance:

1.      Reliability; the ability to perform promised service dependably and accurately.

2.      Responsiveness; the willingness to help customers and to provide prompt service.

3.      Assurance; the knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence.

4.      Empathy; the provision of caring, individualized attention to customers.

5.      Tangibles; the appearance of physical facilities, equipment, personnel, and communication material.

Oliver (1997) made a conceptual definition customer satisfaction: the customer’s fulfillment response. It is a judgment that a product or service feature, or the product or service itself, provided (or is providing) a pleasurable level of consumption-related fulfillment, including level of under- or over fulfillment.

Satisfaction occurs when customer expectations are met or exceeded and the purchase decision is reinforced. As feedback from post purchase evaluation. Satisfaction reinforces positive attitudes toward the brand, leading to a greater likelihood that the customer will repurchase the same brand. Dissatisfaction result when customer expectations are not met. Such disconfirmation or expectations is likely to lead to negative brand attitudes and lessens the likelihood that the customer will buy the same brand again. (Assael, 1998).

Satisfied customer is an asset of the service company. They will be a word-of-mouth promotion because satisfied customers tend to be repurchasing the service or the product and recommend another people to use company service. On the other hand, unsatisfied customer will be a threat of the service company because unsatisfied customers tend to tell their friends  about their unsatisfaction so that their friends do not use the company service.

PT RST (Rachenhall Stat Transportation) is Jerman forwarding company in Jakarta. It conducts forwarding service of goods especially export service. The shipment of goods is using plane and ship.

Competition in forwarding bussiness is unavoidable, since there are many forwarding companies there. They have same spesification and strategies regarding customer services as the implementation of corporate vision and mission. However, not all customers are satisfied with the service given. Customers may have many expectations that the company cannot meet them yet. They feel the customer service seems to be rude, the shipment is late and so on. Each customer has different expectations.

PT RST may face problem regarding customer satisfaction, since there can be any point or issue that has not been met yet by the company. It becomes more important since they may have different perceptions and expectations compared to the expectations relying on person.

 

B.  Problem Identifications

Understanding the costumer behavior is very important for the company. The reasons why people buy and consume a product or service are varied. Customer Behavior is not just making a purchase decision or the act of purchasing, but it also includes the using of products and services and satisfaction derived from using them.

Based on the introduction mentioned earlier, the basic problem that could be stated here is how far the influence of service quality toward customer satisfaction in PT RST Indonesia.

 

C.  Problem Statement

The research will attend to focus on customer satisfaction in PT RST Indonesia. The problem proposed are as follows: Do tangibles, empathy, assurance, responsiveness, reliability have positive and significant effect on customer satisfaction in PT RST Indonesia?

 

D.  Limitation of Research Area

1.      The research is going to be conducted at PT RST Indonesia in Jakarta.

2.      The research is emphasized on customer who come to PT RST Indonesia.

 

E.  Research Objectives

The objectives of this research are :

1.        To analyze whether any gap between customer service expectations and customer service received.

2.        To analyze whether the dimension of satisfaction such as tangibles, empathy, assurance, responsiveness, reliability have positive and significant effect on customer satisfaction in PT RST Indonesia

 

F.   Research Benefits

High-level of satisfaction could be translated into a good promotional campaign. Highly satisfied person recommends the brand toward another people, or use it again when it is needed. It will be important for any company that faces the competition atmosphere, where competitor may produce lower price service. That issue important since PT RST Indonesia could build some strategies to improve customer satisfaction by understanding customer values.

 

G.     Definition of Terms

1.   Service

Every action or performance offered by a party to another party which is in principle intangible and does not bring about any transfer of ownership whatsoever. Its product may and may not be bound to a physical product.

2.    Service Quality

The level of excellence expected and control over the excellence level to fulfill customer expectations.

3.  Customers Satisfaction

Customer satisfactions is the extent to which a product perceived performances matches buyer expectation.

 

 

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER AKUNTANSI Dl YOGYAKARTA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

A.  Latar Belakang Masalah

Menyongsong era perdagangan bebas sekarang ini bangsa Indonesia dituntut untuk menyiapkan sistem perdagangan yang dapat menunjang pelaksanaan perdagangan bebas. Persiapan tersebut tidak hanya dari segi sarana prasarana tetapi juga dari segi sistem informasi akuntansi yang akan digunakan perusahaan. Tanpa sistem informasi akuntansi yang memadai maka pelaksanaan perdagangan tidak akan optimal. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem informasi akuntansi yang tidak hanya mencatat berbagai aspek yang berkaitan dengan keuangan, tetapi juga menjadi ujung tombak kemajuan suatu perusahaan. Dengan kata lain tanpa sistem informasi akuntansi yang baik, Indonesia tidak akan berhasil bersaing dengan perusahaan mancanegara dalam era perdagangan bebas nanti.

Salah satu cara untuk mendapatkan tenaga yang handal untuk membentuk sistem informasi akuntansi yang baik adalah dengan menggunakan tenaga kerja lulusan pusat-pusat pendidikan komputer akuntansi. Di sini ditekankan penggunaan komputer dalam melaksanakan sistem informasi akuntansi karena tanpa ditunjang oleh computerized system maka akan sulit mendapatkan sistem informasi akuntansi yang baik. Apalagi dengan adanya tuntutan kecepatan dan ketepatan dalam sistem informasi akuntansi.

Sejak lama dipercaya bahwa pusat-pusat pendidikan komputer akuntansi merupakan sumber untuk mendapatkan tenaga kerja handal di bidang komputer akuntansi. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan dan silabus yang diberikan dalam pusat pendidikan komputer akuntansi telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang semakin berkembang dewasa ini. Apalagi ditunjang oleh sistem praktek yang senantiasa dilakukan untuk melengkapi teori yang diberikan, membuat para lulusan pusat pendidikan komputer akuntansi menjadi siap diterjunkan ke dunia kerja nyata. Oleh karena itulah banyak perusahaan yang merekrut tenaga kerja di bidang akuntansi yang berasal dari pusat pendidikan komputer akuntansi.

Sebenarnya pihak yang memegang peranan paling penting dalam menciptakan tenaga kerja handal di bidang komputer akuntansi di pusat-pusat pendidikan komputer akuntansi adalah para tenaga kerja di pusat pendidikan komputer akuntansi tersebut. Hal ini dikarenakan merekalah yang memberikan materi pendidikan, memberikan evaluasi mengenai keberhasilan peserta didik dalam menyerap ilmu yang diberikan, dan juga memberikan bekal yang diperlukan para peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itulah tidak salah jika dikatakan bahwa semakin baik prestasi kerja para tenaga kerja yang bekerja di pusat pendidikan komputer akuntansi, maka semakin baik pulalah kualitas lulusan pusat pendidikan tersebut.

Hal yang diuraikan di atas sejalan dengan pendapat Parwanto dan Wahyudin (2006) yang mengatakan perusahaan yang siap berkompetisi harus memiliki manajemen yang efektif. Untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan dalam manajemen yang efektif memerlukan dukungan karyawan yang cakap dan kompeten di bidangnya. Di sisi lain pembinaan para karyawan termasuk yang harus diutamakan sebagai aset utama perusahaan. Proses belajar harus menjadi budaya perusahaan sehingga keterampilan para karyawan dapat dipelihara, bahkan dapat ditingkatkan. Dalam hal ini loyalitas karyawan yang kompeten harus diperhatikan.

Karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi kerja dalam melaksanakan tugas sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. Karyawan yang profesional dapat diartikan sebagai sebuah pandangan untuk selalu perpikir, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi demi untuk keberhasilan pekerjaannya (Hamid, dkk., 2003).

Pengertian di atas, menggambarkan bahwa penyempurnaan di bidang personalia hanya selalu mendapat perhatian untuk menuju karyawan yang profesional dengan berbagai pendekatan dan kebijaksanaan. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan, penyadaran, dan kemauan kerja yang tinggi untuk mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Apabila karyawan penuh kesadaran bekerja optimal maka tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai.

Peningkatan sikap, perjuangan, pengabdian, disiplin kerja, dan kemampuan profesional dapat dilakukan melalui serangkaian pembinaan dan tindakan nyata agar upaya peningkatan prestasi kerja dan loyalilas karyawan dapat menjadi kenyataan. Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dan perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan (Martoyo, 2000).

Dalam hal kepuasan kerja, Gilmer (1966) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, faktor intrinsik dan pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial dalam pekerjaan, komunikasi, dan fasilitas (dalam As’ad, 2003).

Sementara itu, menurut Heidjrachman dan Husnan mengemukakan beberapa faktor mengenai kebutuhan dan keinginan pegawai, yakni: gaji yang baik, pekerjaan yang aman, rekan sekerja yang kompak, penghargaan terhadap pekerjaan, pekerjaan yang berarti, kesempatan untuk maju, pimpinan yang adil dan bijaksana, pengarahan dan perintah yang wajar, dan organisasi atau tempat kerja yang dihargai oleh masyarakat (Heidjrachman dan Husnan, 2002).

Menurut Loeke (dalam Sule, 2002), kepuasan atau ketidakpuasan karyawan tergantung pada perbedaan antara apa yang diharapkan dengan yang diterima. Jika yang diterima lebih dari yang diharapkan, maka karyawan akan sangat puas. Sebaliknya, apabila yang didapat karyawan lebih rendah daripada yang diharapkan akan menyebabkan karyawan tidak puas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan kerja yaitu: jenis pekerjaan, rekan kerja, tunjangan, perlakuan yang adil, keamanan kerja, peluang menyumbang gagasan, gaji/upah, pengakuan prestasi kerja, dan kesempatan bertumbuh.

Merujuk pada berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam rangka peningkatan prestasi kerjanya adalah: (a) faktor psikologik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketenteraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan; (b) faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik sesama karyawan, dengan atasannya, maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya; (c) faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya; (d) faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya.

Terkait dengan uraian di atas ingin diketahui pengaruh faktor kepuasan, yaitu: gaji, kepemimpinan, dan sikap rekan sekerja terhadap prestasi kerja tenaga pengajar di Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi di Yogyakarta. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja itu terhadap prestasi kerja tenaga pengajar tersebut.

 

B.   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maslaah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari gaji, kepemimpinan dan sikap rekan sekerja seara parsial terhadap prestasi kerja tenaga pengajar pusat pendidikan komputer akuntansi di Yogyakarta?
  2. Faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap prestasi kerja tenaga pengajar pusat pendidikan komputer akuntansi di Yogyakarta?

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.   Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

a.      Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari gaji, kepemimpinan dan sikap rekan sekerja secara parsial terhadap prestasi kerja tenaga pengajar pusat pendidikan komputer akuntansi di Yogyakarta.

b.      Untuk mengetahui faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap prestasi kerja tenaga pengajar pusat pendidikan komputer akuntansi di Yogyakarta.

2.  Manfaat penelitian

a.      Bagi Universitas Islam Indonesia

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai peningkatan prestasi kerja tenaga pengajar yang berkecimpung di bidang pendidikan komputer akuntansi.

b.      Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja terhadap prestasi kerja tenaga pengajar di bidang pendidikan komputer akuntansi.

c.      Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN KECEMASAN MENGHADAPI PENSIUN PADA PEGAWAI


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Mc.Gregor (As’ad, 1981) seseorang bekerja karena merupakan kondisi bawaan seperti bermain atau beristirahat, untuk aktif dan mengerjakan sesuatu. Smith dan Wakeley (As’ad, 1981) menambahkan dengan teorinya yang menyatakan bahwa seseorang didorong untuk beraktivitas karena berharap bahwa hal ini akan membawa pada keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sekarang.

Manusia bekerja tidak hanya untuk mendapatkan upah, tetapi juga untuk mendapatkan kesenangan karena dihargai oleh orang-orang dalam lingkungannya. Akan tetapi kesenangan ini menjadi berkurang ketika orang tersebut memasuki masa pensiun.

Rumke (Sadli, 1991) menyatakan bahwa usia 55 – 65 tahun merupakan usia pensiun. Pada saat itu seseorang kehilangan pekerjaannya, status sosialnya, fasilitas, materi, anak – anak sudah besar – besar dan pergi dari rumah. Teman – teman dan relasi – relasi tidak lagi mengunjunginya. Ia menjadi kesepian. Bersamaan dengan itu kesehatannya makin menurun. Berkaitan dengan keadaan tersebut Kroeger (1982) mengatakan bahwa pensiun adalah salah satu titik balik yang signifikan dalam karier seseorang selama hidupnya atau setidak – tidaknya untuk mayoritas orang dewasa yang telah menghabiskan seluruh atau sebagian besar hidup mereka dalam bekerja.

Pensiun merupakan suatu perubahan yang penting dalam perkembangan hidup individu yang ditandai dengan terjadinya perubahan sosial. Perubahan ini harus dihadapi oleh para pensiunan dengan penyesuaian diri terhadap keadaan tidak bekerja, berakhirnya karier di bidang pekerjaan, berkurangnya penghasilan, dan bertambah banyaknya waktu luang yang kadang – kadang terasa sangat mengganggu (Kimmel, 1974).

Pensiun merupakan akhir dari seseorang melakukan pekerjaannya. Pensiun seharusnya membuat orang senang karena bisa menikmati hari tuanya. Tapi banyak orang bingung bahkan cemas ketika akan menghadapi pensiun. Banyak alasan dikemukakan, mereka mengatakan bahwa mereka butuh pekerjaan.

Beverly (Hurlock, 1994) berpendapat bahwa pensiun seringkali dianggap sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan sehingga menjelang masanya tiba sebagian orang sudah merasa cemas karena tidak tahu kehidupan macam apa yang akan dihadapi kelak. Dalam era modern seperti sekarang ini, pekerjaan merupakan salah satu faktor terpenting yang bisa mendatangkan kepuasan (karena uang, jabatan dan memperkuat harga diri). Oleh karenanya, sering terjadi orang yang pensiun bukannya bisa menikmati masa tua dengan hidup santai, sebaliknya, ada yang mengalami problem serius (kejiwaan maupun fisik).

Pendapat hampir sama juga dikemukakan oleh Kartono (1981) yang menyatakan bahwa seseorang yang memasuki masa pensiun sering kali merasa malu karena menganggap dirinya sebagai “pengangguran” sehingga menimbulkan perasaan-perasaan minder, rasa tidak berguna, tidak dikehendaki, dilupakan, tersisihkan, tanpa tempat berpijak dan seperti “tanpa rumah”. Hal ini berbeda dengan ketika orang tersebut masih bekerja, dirinya merasa terhormat dan merasa berguna. Selain itu pada waktu masih bekerja seseorang mendapatkan bermacam-macam fasilitas materiil, sedangkan setelah pensiun semua fasilitas kerja tidak ada lagi. Oleh karena itulah seseorang yang memasuki masa pensiun mengalami kondisi “kekosongan”, merasa tanpa arti dan tanpa guna sehingga menjelang masa pensiun orang tersebut mengalami kecemasan akan bayangan-bayangan yang dihayalkannya sendiri. Padahal sebenarnya, yang menjadi kriteria pokok itu bukan kondisi dan situasi pensiun dan menganggur itu in-concreto, akan tetapi bagaimana caranya seseorang menghayati dan merasakan keadaannya yang baru itu. Kondisi mental dan tipe kepribadian seseorang sangat menentukan mekanisme reaktif seseorang menanggapi masa pensiunnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa orang cenderung merasa cemas ketika akan memasuki masa pensiun. Hal ini dikarenakan orang tersebut mempunyai sudut pandang negatif tentang pensiun. Sebagai contoh MK yang pensiun tahun 1971 dengan jabatan Deputi kepala wilayah sebuah BUMN di Sumatera Selatan, ketika akan memasuki masa pensiunnya mulai merasakan kecemasan yang membuatnya merasa terganggu (hasil wawancara dengan MK pada tanggal 4 Januari 2005). Hal ini dikarenakan pikiran bahwa masa pensiun adalah masa yang sangat tidak menyenangkan, suram, tidak akan dihormati lagi, dan kehilangan semua fasilitas jabatan yang selama ini dinikmati (Soegino, 2000).

Rasa cemas ketika akan memasuki pensiun juga dialami oleh JL yang merupakan seorang guru di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan JL diketahui bahwa ia begitu cemas karena masa pensiunnya akan segera tiba. Ia akan kehilangan pekerjaan padahal anak – anaknya masih bersekolah. Ia bingung bagaimana akan melanjutkan kehidupannya dengan uang pensiun yang dianggap tidak cukup (hasil wawancara dengan JL pada tanggal 12 Januari 2005).

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa sumber kecemasan seseorang yang memasuki masa pensiun berbeda-beda, dapat karena cemas karena kehilangan jabatan dan fasilitas bagi mereka yang sudah memegang jabatan, dapat karena cemas akan kehilangan sumber pencaharian setelah memasuki masa pensiun, dapat karena bayangan tidak akan dihargai setelah memasuki masa pensiun, dan lain-lain.

Menurut Back (Hurlock, 1994) hal – hal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima masa pensiun sebenarnya adalah kondisi emosionil para pekerja terhadap pensiun itu sendiri. Apabila pensiun semakin dianggap sebagai perubahan ke status baru, maka pensiun akan semakin tidak dianggap sebagai membuang status yang berharga dengan demikian akan terjadi transisi yang lebih baik. Memasuki masa transisi ini seseorang sudah menyusun rencana– rencana yang harus dilakukan setelah tiba masa pensiun.

Berdasarkan uraian Back (Hurlock, 1994) di atas dapat diketahui bahwa kondisi emosionil yang menganggap bahwa masa pensiun hanya merupakan masa transisi dari sebuah kehidupan kerja menjadi kehidupan tanpa bekerja, akan membuat seorang karyawan yang memasuki masa pensiun menjadi tidak terlalu terbebani dengan keadaan tersebut. Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh orang yang memasuki masa transisi adalah melakukan persiapan-persiapan memasuki masa tersebut.

Kecerdasan emosi mencakup pengendalian diri, semangat, ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, kemampuan membaca perasaan terdalam orang lain (empati) dan berdoa, kemampuan memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta kemampuan untuk memimpin (Goleman, 2000). Orang-orang yang dikuasai dorongan hati yang kurang memiliki kendali diri, mengalami kekurangmampuan dalam pengendalian moral (Hurlock, 1994).

Berdasarkan pengalaman, apabila suatu masalah menyangkut pengambilan keputusan dan tindakan, aspek perasaan sama pentingnya  dan sering kali lebih penting daripada nalar. Emosi itu memperkaya; model pemikiran yang tidak menghiraukan emosi merupakan model yang miskin. Nilai-nilai yang lebih tinggi dalam perasaan manusia, seperti kepercayaan, harapan, pengabdian, cinta, seluruhnya lenyap dalam pandangan kognitif yang dingin. Orang cenderung menekankan pentingnya IQ dalam kehidupan manusia. Padahal kecerdasan tidaklah berarti apa-apa bila emosi yang berkuasa. Kecerdasan emosi  menambahkan jauh lebih banyak sifat-sifat yang membuat manusia menjadi lebih manusiawi. Terdapat pemikiran bahwa IQ menyumbang paling banyak 20% bagi sukses dalam hidup, sedangkan 80% ditentukan oleh faktor lain (Goleman, 2000).

Banyak bukti memperlihatkan bahwa orang yang secara emosi cakap, yang mengetahui dan menangani perasaan mereka sendiri dengan baik, dan yang mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain dengan efektif memiliki keuntungan dalam setiap bidang kehidupan, entah itu dalam hubungan asmara dan persahabatan, hubungan kerja, ataupun ketika akan memasuki masa berhenti dari bekerja (Goleman, 2000).

Orang dengan keterampilan emosi yang berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan bahagia dan berhasil dalam kehidupan, menguasai kebiasaan pikiran yang mendorong produktivitas mereka. Orang yang tidak dapat menghimpun kendali tertentu atas kehidupan emosinya akan mengalami pertarungan batin yang merampas kemampuan mereka untuk berkonsentrasi pada karir/pekerjaan ataupun untuk memiliki pikiran yang jernih.

Ohman & Soares (1998) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem emosi mempercepat sistem kognitif untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin akan terjadi. Stimuli yang relevan dengan rasa takut menimbulkan reaksi bahwa hal buruk akan terjadi. Terlihat bahwa rasa takut mempersiapkan individu untuk antisipasi datangnya hal tidak menyenangkan yang mungkin akan terjadi. Secara otomatis individu akan bersiap menghadapi hal-hal buruk yang mungkin terjadi bila muncul rasa takut.

Sebelum seseorang pensiun sebaiknya menyusun suatu perencanaan untuk menghadapi masa pensiun. Dalam penyusunan perencanaan ini diperlukan kecerdasan emosi untuk mengatur perencanaan. Orang dengan kecerdasan emosi yang baik akan mampu mengatasi kecemasan yang ada dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan ketakutan – ketakutan tumbuh dan berkembang dalam dirinya. Saat akan memasuki masa pensiun ia sudah menyusun kegiatan – kegiatan. Ia akan tetap menjalani hidup seperti biasa. Perubahan – perubahan yang terjadi dalam dirinya itu dianggap hal biasa karena itu adalah suatu proses kehidupan. Bekal – bekal yang ada dalam dirinya yang ia dapatkan selama bekerja dijadikan modal untuk tetap berkarier. Banyak perusahaan yang bersedia menerima karyawan lanjut usia. Ia juga sudah mengantisipasi perubahan – perubahan yang lain seperti penyesuaian terhadap lingkungan, baik itu keluarga maupun masyarakat. Orang dengan kecerdasan emosi yang baik akan berpikir bagaimana membuat pensiun yang bermakna.  

 

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan menghadapi pensiun pada pegawai.

 

C. Manfaat Penelitian

1.      Manfaat teoritis

Manfaat teoritisnya adalah untuk menambah khazanah pengetahuan terutama psikologi perkembangan.

2.      Manfaat praktis

Dapat menambah pengetahuan dan berguna bagi orang-orang yang akan menghadapi pensiun. Mereka dapat mengetahui apa sebenarnya yang memicu seseorang cemas ketika akan menghadapi pensiun dan bagaimana cara menanggulanginya.

 

D.  Keaslian Penelitian

1.   Keaslian Topik

Penelitian yang dilakukan ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Namun dalam hal ini dari segi alat ukur dan subjek penelitian, penelitian ini benar-benar asli dan belum pernah diteliti sebelumya.

Ada beberapa penelitian tentang kecemasan menghadapi pensiun dan kecerdasan emosi, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hascar Yaningtyas Dyah Utami (2000) yang meneliti pengaruh ketabahan (hardiness) dan kecemasan menghadapi masa pensiun. Hasilnya ada hubungan antara ketabahan (hardiness) dan kecemasan menghadapi masa pensiun.

Penelitian lain penelitian dari Yulianti (2003) yaitu tentang hubungan penerimaan diri dengan stres menghadapi pensiun pada pegawai negeri sipil Kabupaten Karang Anyar yang hasilnya ada hubungan yang sangat signifikan antara penerimaan diri dengan stres menghadapi pensiun pada pegawai negeri sipil Kabupaten Karang Anyar.

Penelitian tentang pensiun dilakukan oleh Wahyuni (2003), yaitu tentang perbedaan kecemasan menghadapi pensiun pada pria dan wanita pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Samarinda. Hasilnya ada perbedaan kecemasan menghadapi pensiun yang signifikan pada pegawai negeri sipil (PNS) yang berjenis kelamin pria dan pegawai negeri sipil (PNS) yang berjenis kelamin wanita di Pemerintah Kota Samarinda. Sumber kecemasan yang dirasakan oleh pegawai negeri berjenis kelamin pria juga berbeda dengan sumber kecemasan yang dialami pegawai negeri yang berjenis kelamin wanita. Pada pegawai negeri pria kecemasan disebabkan bayangan akan kehilangan jabatan dan kehormatan yang selama ini dipegangnya. Di lain pihak sumber kecemasan pada pegawai negeri wanita lebih disebabkan oleh bayangan akan kehilangan fasilitas yang selama ini dinikmatinya ketika bekerja.

Hubungan persepsi tentang pensiun dengan penerimaan diri pada anggota persatuan pensiun Bank BNI Cabang Kota Yogyakarta diteliti oleh Hamdi (2004). Penelitian ini mendapatkan adanya persepsi tentang pensiun yang berbeda-beda dari orang yang menjadi anggota persatuan pensiun Bank BNI Cabang Yogyakarta. Akan tetapi dari hasil analisis secara statistik ternyata hasilnya tidak ada hubungan persepsi tentang pensiun dengan penerimaan diri pada anggota persatuan pensiun bank BNI Cabang Kota Yogyakarta.

Hubungan antara penerimaan diri dengan kecemasan psikologis dalam menghadapi masa pensiun pada pegawai Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta oleh Purwanto (2004). Penelitian ini meneliti tentang penerimaan diri yang dialami karyawan terhadap pensiun yang akan dihadapinya dengan kecemasan dalam menghadapi pensiun. Konsep dasar penelitian ini adalah bagi karyawan yang mampu menerima keadaan pensiun dengan baik akan mempunyai tingkat kecemasan yang rendah, sebaliknya bagi karyawan yang kurang mampu menerima keadaan pensiun dengan baik akan mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara penerimaan diri dengan kecemasan psikologis dalam menghadapi masa pensiun pada pegawai Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.

Selain itu ada penelitian dari Wulandari dan Fajar Astuti (2002) yaitu hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi pensiun pada guru yang memiliki pekerjaan sampingan. Hasil penelitiannya adalah ada hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi pensiun pada guru yang memiliki pekerjaan sampingan.

Penelitian tentang kecerdasan emosi antara lain penelitian yang dilakukan oleh Tjahjoanggoro, dkk, (2001) hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja distributor multi level marketing (MLM). Hasil penelitiannya ada hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja distributor.

Penelitian lain mengenai kecerdasan emosi adalah penelitian dari Melianawati, dkk, (2001) yang meneliti hubungan antara kecerdasan emosi dengan kinerja karyawan. Konsep awal dari penelitian ini adalah karyawan yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan mempunyai kinerja yang tinggi pula, sebaliknya karyawan yang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah akan mempunyai kinerja yang rendah pula. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang menggaji karyawannya berdasarkan kinerja yang dimiliki karyawan. Hasil penelitiannya ada hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan kinerja karyawan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah bahwa penelitian ini lebih mengungkapkan pada sisi emosi orang yang akan menghadapi pensiun. Bagaimana emosi seseorang itu timbul dalam dirinya sehingga mempengaruhi pola pikir yang akhirnya menimbulkan kecemasan saat orang akan menghadapi pensiun. Selain itu bagaimana peran kecerdasan emosi dalam diri seseorang dalam menghadapi pensiun. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda. Dalam penelitian ini subjek menggunakan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai subjek yaitu PNS di Kota Pangkalpinang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah aspek emosi yang diteliti adalah aspek kecemasan dan aspek kecerdasan emosi. Secara umum teori yang dipergunakan untuk menjelaskan kedua aspek tersebut sama dengan penelitian lain akan tetapi berbeda dari penekanannya, yaitu ditekankan pada kecemasan menghadapi pensiun.

 

2.   Keaslian Teori

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori kecemasan dari Soegino (2000) serta teori kecerdasan emosi yang diambil dari Goleman (2000).

 

3.  Keaslian Alat Ukur

Peneliti menggunakan  alat  ukur   yang   disusun  oleh  penulis  sendiri

berdasarkan aspek-aspek kecemasan menghadapi pensiun menurut Soegino (2000) serta aspek-aspek kecerdasan emosi menurut Goleman (2000).

 

4.  Keaslian Subyek Penelitian

Subyek  penelitian  yang  digunakan  peneliti  berbeda  dengan  subyek

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti menggunakan subyek penelitian yaitu para pegawai PT Timah dan pegawai PEMDA Pangkalpinang yang berusia 50-58 tahun.

STUDI EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN KEUNTUNGAN (STUDI KASUS PADA PT AMICO ART & CURIO SEMARANG)


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan dunia industri semakin maju, hal itu terbukti dengan banyaknya industri-industri baru yang mengelola berbagai macam produk. Dengan demikian kebutuhan akan faktor-faktor produksi menjadi bertambah banyak.

Kegiatan perusahaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan produksi. Perusahaan mengadakan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Untuk mengadakan kegiatan produksi harus ada bahan baku. Oleh karena itu di dalam dunia usaha masalah bahan baku merupakan masalah yang sangat penting. Agar jangan sampai terjadi keterlambatan bahan baku, maka harus diadakan penentuan persediaan bahan baku secara baik.

“Persediaan bahan baku sebagai kekayaan perusahaan memiliki peranan penting di dalam operasi bisnis dalam pabrik” (Yamit, 1998 : 216). Bahan baku  merupakan faktor utama di dalam perusahaan untuk menunjang kelancaran proses  produksi,  baik  perusahaan  dalam  perusahaan  besar maupun perusahaan kecil.

Masalah penentuan besarnya persediaan merupakan masalah yang penting bagi perusahaan, karena persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam menentukan besarnya investasi (modal yang tertanam) dalam persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Adanya persediaan bahan baku yang terlalu besar dibandingkan kebutuhan perusahaan akan menambah beban bunga, biaya pemeliharaan dan penyimpanan dalam gudang, serta kemungkinan terjadinya penyusutan dan kualitas yang tidak bisa dipertahankan, sehingga semuanya ini akan mengurangi keuntungan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, persediaan bahan baku yang terlalu kecil dalam perusahaan akan mengakibatkan kemacetan dalam produksi, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian juga.

Cara penyelenggaraan persediaan bahan baku berbeda-beda untuk setiap perusahaan, baik dalam jumlah unit persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan, waktu penggunaannya, maupun jumlah biaya untuk membeli   bahan   baku   tersebut.   Paling   sedikit  ada tiga alasan perlunya persediaan bahan baku bagi perusahaan, yaitu (Yamit, 1998 : 216) :

1.      Adanya unsur ketidakpastian permintaan (permintaan yang mendadak).

2.      Adanya unsur ketidakpastian pasokan dari supplier.

3.      Adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu.

Untuk menghadapi ketiga unsur ketidakpastian tersebut, pihak perusahaan harus mampu mengantisipasinya. Antisipasi tersebut berkaitan erat dengan tujuan diadakannya persediaan bahan baku, yaitu (Yamit, 1998 : 216) :

1.      Untuk memberikan layanan yang terbaik  pada pelanggan.

2.      Untuk memperlancar proses produksi.

3.      Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan (stock out).

4.      Untuk menghadapi fluktuasi harga.

Pencapaian tujuan tersebut menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan, yaitu harus menanggung biaya maupun risiko yang berkaitan dengan persediaan (Yamit, 1998 : 216).

Metode EOQ (Economical Order Quantity) merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan bahan baku terbaik yang dibutuhkan perusahaan untuk menjaga kelancaran produksinya dengan biaya yang efisien. Metode ini sering dipakai karena mudah untuk dilaksanakan dan mampu memberikan solusi yang terbaik bagi perusahaan, karena dengan perhitungan menggunakan EOQ tidak saja akan diketahui berapa jumlah persediaan yang paling efisien bagi perusahaan, tetapi akan diketahui juga biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dengan persediaan bahan baku yang dimilikinya (dihitung dengan menggunakan TIC/Total Inventory Cost) dan waktu yang paling tepat untuk mengadakan pembelian kembali (dihitung dengan menggunakan ROP/Reorder Point). Berdasarkan karakteristik EOQ di atas, maka penggunaan EOQ dalam pengendalian persediaan bahan baku akan membuat biaya persediaan perusahaan menjadi efisien.

PT Amico Art & Curio merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang furniture dengan tujuan ekspor. Selama ini perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksi, sistem persediaannya tidak menggunakan teknik EOQ, sehingga dari penelitian awal yang dilakukan, dapat diketahui bahwa perusahaan seringkali mengalami kekurangan bahan baku ketika proses produksi sedang berjalan. Hal ini cukup mengganggu proses produksi, karena untuk memenuhi permintaan ekspor harus tepat waktu.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terlihat betapa pentingnya perencanaan dan pengendalian bahan baku menggunakan teknik EOQ. Oleh karena itu Penulis mengadakan penelitian berjudul STUDI EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN KEUNTUNGAN (Studi Kasus pada PT AMICO ART & CURIO Semarang).

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berkaitan dengan bahan baku pada PT Amico Art & Curio Semarang, maka dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1.      Berapa besar pembelian bahan baku yang paling ekonomis?

2.      Berapa total inventory cost bahan baku?

3.      Kapan harus dilakukan pembelian bahan baku?

 

1.3.  Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan dengan baik diadakan batasan masalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui besar pembelian bahan baku yang paling ekonomis, maka perlu diketahui data tentang :

Data penjualan perusahaan selama 5 tahun terakhir (1999-2003).

Data produksi perusahaan selama 5 tahun terakhir (1999-2003).

Data persediaan bahan baku 5 tahun terakhir (1999-2003).

Untuk mengetahui total inventory cost bahan baku maka perlu diketahui data tentang : Jumlah bahan baku yang dipesan setiap kali pemesanan.

Untuk mengetahui waktu ketika harus dilakukan pembelian bahan baku maka perlu diketahui data tentang :

Jumlah pemakaian bahan baku yang sesungguhnya

Rata-rata jumlah pemakaian bahan baku

Jumlah persediaan pengaman agar produksi tetap dapat berjalan (safety stock).

Waktu tunggu (lead time) sampai bahan baku yang dipesan datang

Untuk mengetahui jumlah produksi pada tahun tertentu diketahui dari ramalan penjualan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data jumlah produksi tersebut dapat diketahui kebutuhan bahan baku pada tahun yang bersangkutan yang diperhitungkan dari kebutuhan bahan baku untuk membuat satu unit produk dikalikan dengan jumlah produk yang akan diproduksi.

Model yang digunakan adalah EOQ dengan asumsi :

1.      Permintaan akan produk adalah konstan.

2.      Harga per unit produk adalah konstan.

3.      Biaya penyimpanan per unit produk (C) adalah konstan.

4.      Biaya pemesanan per pesanan (S) adalah konstan.

5.      Waktu antara pesanan dan barang-barang diterima (lead time) adalah konstan.

6.      Produk yang diteliti adalah kursi.

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian adalah :

1.      Untuk mengetahui besar pembelian bahan baku yang paling ekonomis.

2.      Untuk mengetahui total inventory cost bahan baku.

3.      Untuk mengetahui jumlah pemesanan kembali disaat waktu pemesanan bahan baku harus dilakukan.

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah :

1.      Bagi penulis

Dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan.

2.      Bagi perusahaan

Dapat dijadikan masukan dalam menentukan kebijakan persediaan bahan baku perusahaan.

3.      Bagi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dapat dijadikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen produksi.

 

1.6. Metode Penelitian

1.  Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa secara mendetail dan mendalam (Hadi, 1987 : 3).

2.  Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data sekunder, yang terdiri dari :

1.      Data penjualan perusahaan selama 5 tahun terakhir (1999-2003).

2.      Data produksi perusahaan selama 5 tahun terakhir (1999-2003).

3.      Data persediaan bahan baku 5 tahun terakhir (1999-2003).

4.      Sejarah singkat perusahaan.

5.      Struktur organisasi perusahaan.

3.   Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperlukan dengan cara mempelajari dan mengutip arsip-arsip dan catatan-catatan yang ada di dalam laporan persediaan dan kebutuhan bahan baku PT Amico Art & Curio Semarang.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers