Home » 2008 » July (Page 15)

Monthly Archives: July 2008

TELAAH K MENGAPA NEGARA DAPAT DIGUGAT DALAM SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Administrasi negara harus turut secara aktif dalam semua sektor kehidupan. Sebab administrasi negara mengemban tugas negara dalam lapangan penyelenggaraan servis publik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Konsekuensi logis dari tugas yang demikian membawa administrasi negara akan kebutuhan pouvoir discretionnaire, dengan tujuan agar dapat bertindak cepat menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya mendadak. Oleh karena itu administrasi negara melakukan suatu perbuatan penetapan (beschikking handeling) yang menghasilkan ketetapan. Dalam keadaan demikian tidak jarang terjadi sengketa yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan administrasi negara, yakni berupa penyimpangan-penyimpangan yang melanggar hak dan kewajiban asasi manusia, serta mengganggu keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Dengan perkataan lain, penyimpangan-penyimpangan ini merupakan tindakan administrasi negara yang melawan hukum dan mendatangkan kerugian.[1]

Dengan adanya kerugian yang disebabkan oleh tindakan-tindakan administrasi negara (yang dilakukan oleh Badan atau pejabat Administrasi Negara), maka pihak yang dirugikan dapat meminta penyelesaian kepada Peradilan Administrasi Negara. dalam hal ini siapa yang dimaksud dengan Badan atau pejabat Administrasi Negara?

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN):

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

 

Adapun yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam undang-undang tersebut adalah keseluruhan peraturan yang mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Selain itu, semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang juga  mengikat secara umum.

Dalam lapangan Hukum Administrasi Negara, menurut Sjahran Basah,[2] dikenal adanya atribusi yang membedakan Peradilan Administrasi Negara dengan Peradilan Umum, Pengadilan Agama dan Peradilan Militer. Atribusi yang demikian terdiri dari atribusi vertikal dan atribusi horisontal. Yang disebut pertama adalah wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya yang memiliki kedudukan setingkat. Sedangkan yang disebut kedua adalah wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang secara berjenjang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

Tolok ukur atribusi horisontal PTUN adalah :

1.  Subjek, yaitu para pihak yang berperkara di mana salah satu pihaknya harus administrasi negara.

2.   Pangkal sengketa, yaitu ketetapan tertulis sebagai dasar perkara administrasi.

Pokok pangkal sengketa yang dimaksud pada point (2) di atas haruslah merupakan sengketa hukum yang konkret,  yang pada dasarnya disebabkan oleh ketetapan tertulis administrasi negara. Ketetapan tertulis ini bilamana tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, akan menimbulkan kerugian bagi yang dikenai ketetapan itu. Pada perkembangan berikutnya, keadaan yang demikian memungkinkan terjadinya sengketa administrasi dan diproses melalui PTUN.

Telah disebutkan bahwa salah satu pihak yang berselisih haruslah administrasi negara. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak yang bersengketa semuanya administrasi negara.[3] Hanya saja hal tersebut tidak merupakan kompetesi PTUN menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa negara dapat digugat dalam sengketa administrasi negara. Dalam hal ini diwakili oleh badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang merugikan masyarakat.

 

B.   Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu : Mengapakah negara dapat digugat dalam sengketa administrasi negara?

 

C.    Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Kajian   ini   bertujuan   untuk  mengetahui  alasan-alasan  negara

dapat digugat dalam sengketa administrasi negara.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah :

1.    Dapat disumbangkan kepada civitas akademika Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2.   Dapat digunakan untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa dalam hal masyarakat dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara,  maka masyarakat dapat menuntut badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menyebabkan kerugian itu di Peradilan Tata Usaha Negara.

 

D.   Metode Pendekatan

Metode  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan dengan  melihat peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.


 

                [1] Sjahran Basah, Hukum Tata Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hal. 213.

 

                [2] Ibid., hal. 213.

 

                [3] Ibid., hal. 210-211.

PERANAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA KENDARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang

Salah satu gema reformasi adalah sekitar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan kepala daerah dan optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah. Sebagaimana diketahui menguatnya peran kepala daerah atau eksekutif di satu pihak dan melemahnya peran DPRD di pihak lain dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kepentingan merupakan salah satu alasan untuk mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada era reformasi sekarang ini. Pencabutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diawali oleh Sidang Istimewa MPR yang diselenggarakan pada bulan November 1998 dengan dikeluarkannya berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, diantaranya adalah :

1.   TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi   Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

2.   TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat  dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjelang Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999, telah dilakukan berbagai usaha dalam bidang hukum, yaitu diantaranya adalah mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan sebagai gantinya diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Ada dua pertimbangan dari Undang-undang tersebut yang patut diperhatikan, yaitu :[1]

1.   Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peran stera dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

2.   Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Otonomi daerah merupakan pilihan logis bagi Indonesia dalam upaya menata masa depan politik dan pemerintahan. Tuntutan diberlakukannya otonomi daerah dikarenakan adanya kekecewaan yang dirasakan oleh daerah diakibatkan dominasi pusat yang begitu tinggi. Bagi pemerintah daerah otonomi tidak hanya berarti pelimpahan kekuasaan, namun justru semakin besarnya tugas-tugas pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah adalah merupakan salah satu prinsip dari desentralisasi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi di daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan berbagai peraturan pelaksanaannya seyogyanya menjadi acuan pemahaman dalam kerangka terjadinya perubahan atau pergeseran paradigma baru ke arah demokrasi lokal, karena desentralisasi adalah merupakan bagian dari proses demokrasi.

Perubahan sosial dan dinamika pemerintahan yang terjadi di daerah-daerah sering kali melahirkan fenomena menarik dan unik dalam merangsang perenungan kembali tentang makna demokrasi itu sendiri. Fenomena seperti ini dapat merupakan efek dari proses reformasi atau sebagai refleksi dari ditegakkannya demokrasi. Di samping itu dengan pelaksanaan otonomi daerah juga telah membawa pergeseran baru pada lokus atau tempat bernaungnya politik di tingkat lokal yaitu dari eksekutif atau birokrasi kepada badan legislatif daerah. Oleh sebab itu salah satu implikasi dari Undang-undang ini menjamin otonomi luas dengan keharusan bagi DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah untuk kemudian menyuarakannya kembali kepada Pemerintah.

DPRD sebagai representasi rakyat daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mempengaruhi dan memutuskan kebijaksanaan daerah. Karena itu sangat dituntut peranan DPRD dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat didaerahnya. Di samping itu hak dan kewenangan serta fungsi kontrol yang ada pada DPRD perlu diefektifkan.

Sering terdengar adanya keluhan yang terjadi di Kotamadya Kendari tentang peranan dan fungsi kontrol DPRD yang kurang efektif dalam mengevaluasi kebijakan daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor peraturan tentang DPRD itu sendiri faktor sumber daya manusia (pendidikan), pengalaman, wawasan dan kemampuan dari para anggota DPRD. Faktor sumber daya manusia yang dimaksud di sini berkaitan dengan kualitas anggota DPRD. Kualitas dimaksud ditinjau dari segi karier politik (pengalaman) dan dari segi tingkat pendidikan formal. Kualitas anggota DPRD Kota Kendari selama ini masih di bawah kualitas eksekutif, karena itu anggota DPR Kota Kendari belum dapat sepenuhnya mengimbangi kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan fungsinya.

Sekarang ini Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan peran yang lebih besar kepada DPRD dalam evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah dengan cara memberikan hak kepada DPRD untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah dan menindaklanjuti pertangunggawaban tersebut. Oleh sebab itu dalam seting semacam ini terjadilah penguatan peran DPRD dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Terjadinya penguatan peran DPRD dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah merupakan hal baru yang diatur Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebelumnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam Pasal 13 menegaskan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua organ ini mempunyai kedudukan sederajat, Kepala Daerah sebagai pemimpin eksekutif sedangkan Dewan perwakilan Rakyat Daerah pada bidang legislatif.

Tetapi dalam ketentuan pasal lain menunjukkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan kekuasaan DPRD, sebab Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut dualistis yaitu Kepala Daerah karena jabatannya merangkap sebagai Kepala Wilayah. Sebagai Kepala Wilayah maka ia merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah dan juga sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan di wilayahnya, dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan pembina kehidupan masyarakat dalam segala bidang (Pasal 80 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974).

Ketentuan lain yang melemahkan ruang gerak kewenangan DPRD terlihat dalam tata cara pemilihan Kepala Daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Kepala Daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD sedikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Selanjutnya hasil pemilihan tersebut diajukan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sedikit-dikitnya dua orang untuk dipilih salah satu diantaranya, dan Presiden atau Menteri Dalam Negeri tidak terikat dengan jumlah suara yang diperoleh oleh calon-calon yang diajukan (Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974).

Implikasi dari sistem pengangkatan tersebut adalah pada pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak kepada DPRD tetapi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974).

Sedangkan kepada DPRD, Kepala Daerah wajib memberikan keterangan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya sekali setahun,  atau jika dipandang perlu olehnya dan apabila diminta oleh DPRD (Pasal 22 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974). Tetapi dalam menanggapi “Pemberian keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah”, DPRD tidak mempunyai kewenangan yang jelas, karena tidak diatur bagaimana konsekuensinya seandainya keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak diterima oleh DPRD. Lebih lanjut dalam posisinya yang kuat Kepala Wilayah dapat mengawasi dan mengendalikan DPRD. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974) sebagai berikut : “Apabila ternyata DPRD Tingkat I melalaikan atau karena satu hal tidak dapat menjalankan fungsinya dan kewajibannya sehingga dapat merugikan daerah atau negara, setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri menentukan cara bagaimana hak, wewenang dan kewajiban DPRD itu dijalankan”.

Dalam fungsi membuat peraturan, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah di dalam fungsi pelaksanaannya ini dapat digunakan melalui hak inisiatif atau hak prakarsa dan hak amandemen atau hak perubahan. Dengan dijalankannya fungsi peraturan oleh DPRD, maka kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerahnya. Tetapi dalam prakteknya fungsi peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab hak inisiatif tidak pernah dilaksanakan. Dilihat dari struktur pemerintahan di daerah yang berorientasi ke atas, sesungguhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sangat membatasi penggunaan hak prakarsa atau hak inisiatif oleh DPRD, sebab dengan diterapkannya peran ganda dalam diri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Walikotamadya dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang dalam prakteknya lebih menonjolkan perannya sebagai Kepala Wilayah, maka sebagai konsekuensinya DPRD kurang memiliki kesempatan untuk memainkan perannya sebagai legislator dalam merumuskan Peraturan Daerah. Pada sisi lain kecilnya bobot kekuasaan Dewan dalam fungsi peraturan ini antara lain terlihat dari pengesahan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah. Hal ini membuat anggota Dewan canggung untuk menerima atau menolak suatu rancangan Peraturan Daerah dan mekanisme ini juga memberikan kesan bahwa anggota Dewan bekerja secara tidak tuntas.[2]

Dari apa yang dikemukakan di atas tentang kedudukan Kepala Daerah yang begitu kuat di satu pihak dan melemahnya peran DPRD di lain pihak, sebagaimana dijelaskan secara teknis dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terlepas dari kelemahan yang ada, sangat sulit untuk mengingkari bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan produk hukum yang demokratis yang berhasil dibangun pada awal bergulirnya roda reformasi di Indonesia.

Cukup banyak perubahan atau hal baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai jawaban atas tuntutan reformasi. Politik sentralisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 beralih pada politik desentralisasi menuju pelaksanaan otonomi teritorial seluas-luasnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menggariskan secara tegas pelaksanaan fungsi-fungsi dari Kepala Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD tidak lagi dijadikan bagian dari Pemerintah Daerah melainkan menjadi lembaga legislatif Daerah yang sejajar dengan Pemerintah Daerah, bahkan DPRD dapat secara mutlak menentukan Kepala Daerah, meminta pertanggungjawaban kepadanya, bahkan memberhentikannya jika DPRD merasa punya cukup alasan untuk itu (Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak menganut otonomi bertingkat seperti dulu, sehingga pada saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut Gubernur bukanlah atasan Bupati/Walikota. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peran DPRD menjadi semakin kuat karena DPRD telah diberi kekuatan politik yang besar untuk menetapkan dan menentukan secara penuh tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tegas dinyatakan bahwa baik Gubernur, Bupati maupun Walikota dalam menjalankan tugas dan kewewenangannya selaku Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota (Pasal 31 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999).

Adanya penguatan peran DPRD di dalam pemerintahan daerah, juga terasa di Kota Kendari. Hal ini terlihat dari adanya pertanggungjawaban Walikota Kendari Tahun Anggaran 2000 di depan DPRD yang terlaksana dengan baik. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa telah terjadi penguatan peran DPRD di Kota Kendari, khususnya dalam peran pengawasan dan budgeter.

Fenomena pertanggungjawaban Kepala Daerah di depan DPRD merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan di daerah. Kebijaksanaan ini sekarang sedang dilaksanakan oleh semua Pemerintah Daerah di Indonesia, dan secara bertahap apa yang diinginkan Undang-undang Nomor  22 Tahun 1999 akan terlaksana, yakni mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas,  meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari uraian yang telah Penulis paparkan di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertangggungjawaban pemerintah daerah, dan menuliskan hasil penelitian tersebut dalam tesis berjudul :

PERANAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN MENINDAK-LANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA KENDARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

 

B.   Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.  Apakah mekanisme penyampaian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban Walikota Kendari sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?

2.   Kendala-kendala internal dan eksternal apakah yang dihadapi oleh DPRD Kota Kendari dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban Walikota Kendari?

3.   Upaya-upaya apakah yang dilakukan DPRD Kota Kendari dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul?


 

            [1]Dahlan Thaib, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 85-86.

 

            [2] Arbi Sanit, Peranan DPRD di Indonesia, Jurnal Penelitian Sosial, No. 8 Tahun 1990, hlm. 28.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGATAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Setiap perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal dengan ridho Allah. Kebahagiaan dan kekekalan perkawinan ini kadang kala tidak dapat berlangsung lama atau dengan kata lain ada perkawinan yang akhirnya tidak mengalami kebahagiaan dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahlifiqih yang berarti perceraian antara suami isteri.[1]

Tidak ada seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi  diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami

isteri.[2]

Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau isteri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam.

Jika setelah diperiksa ternyata ada alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan  atau gugatan cerai tersebut.

Dengan telah bercerainya pasangan suami isteri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusnya ikatan suami isteri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.

Dalam kaitannya dengan ketiga akibat perceraian ini, maka ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan anak bersama dengan permohonan cerai, atau dapat pula mengajukan permohonan sendiri-sendiri secara terpisah (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama). Terhadap permohonan ini  Majelis Hakim akan membuka sidang untuk memeriksa apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak.

Untuk permohonan yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut baik sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.

Seperti telah tersinggung diatas bahwa perceraian menimbulkan akibat bagi anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut. Di dalam UU No. 1 Th. 1974 ketentuan mengenai akibat perceraian terhadap anak diatur dalam  41. Adapun isi dari pasal tersebut adalah :

1.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.

2.   Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Jadi menurut UU No. 1 Th. 1974 walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak.

Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak tersebut telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.

Bagi orang yang beragama Islam ketentuan tentang pemeliharaan anak dapat dilihat dalam Instruksi Presiden No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[3]

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Th 1974 bagi orang-orang yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam mengatur juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak setelah perceraian. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

1.   Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

2.    Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

3.    Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam hampir sama, hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam ditetapkan batas umur anak yang pemeliharaannya merupakan hak ibu, yaitu anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), sedang untuk anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak sendiri untuk ikut ayahnya atau ibunya.

Namun demikian adanya ketentuan Kompilasi Hukum Islam seperti di atas tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ayahnya. Menurut Abdurrahman bahwa anak yang belum mumayyiz yang sudah dapat memilih untuk ikut ayah atau ikut  ibunya,  maka  yang  menjadi  pilihan  anak  itulah   yang   berhak

memeliharanya.[4]

Hal ini diperkuat pula oleh Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa yang terpenting dari seorang pemelihara anak adalah anak itu tenteram tinggal bersamanya dan orang itu mampu mendidik anak yang bersangkutan.[5]

Dalam prakteknya kadang terjadi bahwa terhadap putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi mantan suami, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Dalam keadaan demikian ibu dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian biaya pemeliharaan anak tersebut ke Pengadilan, dan selanjutnya menunggu keputusan Hakim terhadap permohonan tersebut.

Dari apa yang dikemukakan diatas, menimbulkan minat saya untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkara-perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu Saya mengadakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

 

B.   Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1.   Apa saja alasan suami yang lalai untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian?

2.   Apakah gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian pasti dikabulkan dalam prakteknya?

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.   Tujuan penelitian

a.  Untuk mengetahui alasan yang diberikan suami yang tidak memberikan biaya pemeliharaan anak.

b.   Untuk mengetahui dikabulkan/tidaknya gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian dalam prakteknya.

2.   Manfaat penelitian

a.   Bagi Universitas Janabadra

Dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi Fakultas Hukum Universitas Janabadra, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.

b.  Bagi penulis

Dengan  adanya  penelitian  ini maka penulis dapat mengetahui

penyelesaian terhadap gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian.

 

D.  Metode Penelitian

Penelitian yang di lakukan meliputi :

1.   Penelitian pustaka

Penelitian ini bertujuan mencari data dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori, undang-undang, dan ketentuan lain yang ada hubungannya data-data yang diperlukan.

a.   Lokasi

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman.

b.   Responden

1)       Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

2)       Dua orang isteri yang mengajukan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

c.   Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan reponden.

c.   Analisis data

Untuk  menjawab  rumusan  permasalahan  dalam   skripsi   ini

digunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kasus-kasus gugatan pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan dibandingkan dengan teori yang ada, untuk mengetahui kesesuaian dan kemungkinan penyimpangannya antara teori dengan praktek di lapangan, kemudian hasilnya ditulis dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.


 

                [1] Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 156.

 

                [2] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 103.

 

                [3] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, BPFH UII, Yogyakarta, 1990, hal. 78.

 

                [4] Abdurrahman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 102.

 

                [5] Ahmad Azhar Basyir, op. cit., hal. 80.

AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA BAGI YANG BERAGAMA ISLAM SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KOTA YOGYAKARTA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan.

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami isteri, suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian.

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibaginya harta bersama antara suami isteri tersebut.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah :

1.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memlihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya.

2.  Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3.   Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari ketentuan Pasal 41 diatas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai.

Dalam prakteknya, sehubungan dengan pemeliharaan anak ini sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu orang yang bercerai memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah seperti ini sering membutuhkan waktu persidangan yang lama di pengadilan, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah. dalam hal demikian biasanya hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) diserahkan kepada ibu, sedangkan hak pemeliharaan anak untuk anak yang berumur 12 tahun atau lebih ditentukan berdasarkan pilihan anak sendiri, ingin di pelihara ibu atau di pelihara bapaknya. Namun demikian ada pengecualian terhadap hal ini, yaitu jika anak yang masih dibawah umum 12 tahun sudah dapat memilih, maka anak di suruh memillih sendiri untuk dipelihara ibu atau bapaknya.

Masalah lain yang berkaitan dengan anak adalah apabila orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak menikah lagi dengan orang lain. Dalam hal ini maka orang tua lainnya yang tidak menikah lagi dapat meminta kembali hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan. Adapun alasan yang diajukan adalah ia khawatir apabila anak ikut orang tua tiri maka perhatian dan kasih sayang yang diterima anak tidak akan cukup. Atas permohonan ini, pengadilan yang memanggil para pihak untuk didengar  keterangannya.

Demikian juga dalam masalah harta bersama, sering terjadi sengketa antara suami dan istri yang harus diselesaikan di pengadilan. Sengketa ini berkisar dalam masalah perebutan harta yang diakui sebagai milik pribadi, padahal harta itu adalah harta bersama.

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul.Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.[1]

Tidak ada seorang pun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian. Apalagi jika dari perkawinan itu telah dikarunia anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat di teruskan lagi sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami istri.[2]

Untuk melakukan perceraian pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 yang menentukan bahwa “Pengadilan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Jadi jika dalam sidang-sidang pengadilan, hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai itu, maka perceraian tidak jadi dilakukan.

Dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat, dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu. Dengan adanya sifat yang mengikat ini, maka para pihak yang tidak mentaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, bekas suami yang tidak mau memberikan biaya hidup yang ditentukan oleh Pengadilan selama isteri masih dalam masa iddah atau tidak mau memberikan biaya pemeliharan dan pendidikan anak yang di wajibkan kepadanya, dapat dituntut oleh bekas istri dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan yang telah memberikan kewajiban itu kepada bekas suami.

Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.[3]

Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti telah tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak, maka berlakulah segala akibat putusnya perkawinna karena perceraian. Jika dari perkawinan yang telah dilakukan, terdapat anak, maka terhadap anak tersebut berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Th. 1974.

Di lain pihak bagi pemeluk agama Islam, akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 149 – 162 Kompilasi Hukum Islam. Khusus untuk akibat perceraian terhadap anak, dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf a sampai f Kompilasi Hukum islam. Adapun isi selengkapnya dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a.  Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1.        Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;

2.        Ayah;

3.        Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4.        Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5.        Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

6.        Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

b.  Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselematan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlonah pula;

d.  Semua nafkah dan hadlonah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e.  Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);

f.  Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas, jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974, jauh lebih lengkap. Hal ini wajar, mengingat ketentuan UU No. 1 Th. 1974 merupakan peraturan yang sifatnya umum (untuk semua agama), sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang khusus untuk pemeluk agama Islam saja, sehingga ketentuan-ketentuan yang dimuat harus sedetail-detailnya.

Terlepas dari sifat umum dan khusus kedua peraturan itu, pada dasarnya ketentuan UU No. 1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban yang sama bagi orang tua yang bercerai untuk memelihara anaknya, hal mana yang justru sering menimbulkan persengketaan baru antara orang tua untuk memperebutkan hak pemeliharaan anaknya tersebut.

Namun demikian menurut Ahmad Azhar Basyir apabila perceraian terjadi antar suami isteri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah isteri (ibu anak-anak) dengan syarat isteri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain.[4]

Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupana anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya.

Untuk menentukan orang yang paling dapat dipercaya untuk memelihara anak, di dalam Pengadilan biasanya hakim akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, Informasi ini dapat berasal dari para pihak sendiri, maupun berasal dari saksi-saksi yang biasanya dihadirkan dalam persidangan.

Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974, yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Di dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dari adanya akibat hukum perceraian terhadap anak dan harta bersama yang timbul dalam perceraian seperti yang di uraikan diatas, menimbulkan minat saya untuk mengadakan penelitian mengenai akibat hukum perceraian terhadap anak dan harta bersama bagi yang beragama Islam setelah di berlakukannya UU No. 1 Th. 1974 di Kota Yogyakarta.

 

B.   Permasalahan

Berdasarkan latar berlakang masalah di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana cara penyelesaian di Pengadilan Agama Yogyakarta jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian?


 

            [1] Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hal. 156.

 

                [2] Soemiyati, 2003. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, hal. 103. 

 

            [3] Ibid., hal. 128.

 

           

[4]Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, BPFH UII, Yogyakarta, 1995, hal. 91.

SENGKETA PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DAN PENYELESAIANNYA PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Th. 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Ada perkawinan yang mengalami masalah yang sangat besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. 

Bagi orang Islam perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang selain Islam mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri (Soemiyati, 1986 : 56). Dalam memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan cerai atau tidak, Pengadilan akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik. Pada umumnya pada awal pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim akan berusaha mendamaikan terlebih dahulu suami isteri yang akan bercerai itu. Apabila terjadi perdamaian maka permohonan cerai itu dianggap batal dan suami isteri itu tetap menjadi suami isteri yang sah (Wirjono Prodjodikoro, 1990 : 23).

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya (Abdurrahman, 1990 : 27). Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dalam sidang Pengadilan yang menangani perceraian,  untuk anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) biasanya hakim memutuskan ikut dengan ibunya (K. Wantjik Saleh, 1980 : 43). Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Walaupun telah ada ketentuan-ketentuan hukum perundangan yang memberikan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ibunya, akan tetapi dalam hal anak yang belum mumayyiz itu sudah bisa memilih untuk ikut ayahnya atau ikut ibunya, maka anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri (Kamal Mukhtar, 2004 : 89). Kesempatan untuk memilih itu semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan siapa anak merasa lebih tenteram, sehingga tidak akan ada perasaan terpaksa dan tertekan bagi anak. Perasaan yang terpaksa dan tertekan akan memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak itu pada akhirnya, sehingga Pengadilan Agama memberi kelonggaran bagi anak untuk memilih sendiri untuk ikut siapa.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU No. 1 Th. 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam penulisan hukum.

 

B.   Perumusan Masalah

Ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini,   yaitu :

1.   Apa saja dasar pertimbangan Hakim dalam menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada salah satu dari orang tua?

2.  Bagaimana di dalam prakteknya apabila orang tua yang diserahi pemeliharaan anak melalaikan kewajibannya?

 

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDARI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PP. NOMOR 84 TAHUN 2000


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Dari aspek Hukum Tata Negara  agar peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang, maka yang perlu digaris bawahi adalah sumber hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945.[1] Merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia memuat ketentuan-ketentuan tentang ketatanegaraan Indonesia secara ringkas dengan rumusan pasal-pasal yang singkat dan sederhana.

Ketentuan Pasal 18 dan penjelasan atas pasal tersebut di dalam UUD 1945 memang tidak mengatur secara detail segala aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Sehingga pengaturan yang terkandung dalam Pasal 18 dan penjelasannya UUD 1945 tersebut perlu dituangkan lagi dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya sekaligus sebagai aturan pelaksanaannya.

Otonomi Daerah merupakan pilihan logis bagi Indonesia dalam upaya menata masa depan hukum, politik, dan pemerintahannya yang lebih baik. Otonomi daerah sendiri sebenarnya merupakan terminologi lama yang kembali diproduksi, bahkan menjadi isu utama dalam konteks reformasi hukum, politik, dan pemerintahan.

Tuntutan untuk segera diberlakukannya otonomi daerah secara konsekuen muncul dikarenakan kekecewaan yang banyak dirasakan daerah akibat dominasi pemerintah pusat yang begitu tinggi. Selama ini daerah (masyarakat dan pemerintah) sama sekali tidak punya hak untuk menentukan yang terbaik bagi daerahnya, bahkan cenderung terjadi pengerukan potensi daerah secara besar-besaran tanpa timbal balik yang signifikan bagi daerah. Kemarahan daerah akibat pola sentralistik yang begitu eksploitatif diekspresikan dengan ancaman untuk memerdekakan diri dari daerah-daerah yang selama ini paling menderita akibat sistem rezim sentralistik tersebut.

Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Daerah, yaitu yang menyangkut penentuan : [2]

1.          Kebijaksanaan

2.          Perencanaan

3.          Pelaksanaan

4.          Segi pembiayaan

5.          Perangkat pelaksana

 Otonomi Daerah yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 lalu telah mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuasaan pemerintahan yang signifikan. Secara pasti kekuasaan pemerintah pusat berkurang, sementara  kekuasaan  dan  kewenangan  pemerintah  daerah

untuk mengelola wilayahnya meningkat pesat. Transfer kekuasaan dan kewenangan yang begitu besar ini dalam banyak hal sangat menguntungkan daerah, namun di lain pihak membawa risiko-risiko kekacauan pemerintahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan (services), pemberdayaan (empowerment), dan pengaturan (regulation), dalam porsi yang lebih besar harus mampu ditangani oleh pemerintah daerah. Kegagalan atau tidak maksimalnya pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya akan berbuah pada kekecewaan masyarakat. Hal lain yang  harus diwaspadai adalah bayangan masyarakat daerah akan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai akibat pelaksanaan otonomi.

Dalam era otonomi daerah ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya pada masyarakatnya.[3] Atas prinsip itulah pelaksanaan otonomi daerah: [4]

1.          Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.

2.          Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan.

3.          Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

 Dengan demikian yang perlu dijaga adalah keseimbangan peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini Bagir Manan menentukan bahwa:

Hubungan pusat dan daerah harus diletakkan dalam hubungan yang wajar. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang bagaimanapun luasnya bukanlah suatu patokan statik, tetapi dinamik. Bandul-bandul hubungan itu harus selalu berayun antara “memusat” dan “mendaerah”, untuk menemukan berbagai keseimbangan baru yang mampu mengemban tuntutan yang senantiasa berkembang baik pada sektor kemasyarakatan, kebangsaan maupun kenegaraan.[5]

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang mendasar dan cepat serta menciptakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penyelenggaraan asas desentralisasi yang secara utuh dan bulat, diletakkan di daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi tersentralisasi di pusat maupun propinsi.[6]

Sistem Otonomi Daerah yang dianut adanya otonomi luas sebab hanya lima unsur yang secara mutlak diurus oleh pusat yaitu moneter, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, agama dan peradilan.[7]

Selain hubungan pusat dan daerah, dengan adanya otonomi daerah yang luas, maka perlu diatur mekanisme hubungan antar daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa beberapa daerah dapat mengadakan kerja sama (cooperation) antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.[8] Kerja sama (cooperation) secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan kolektif dari satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.[9]

Dalam kaitan otonomi daerah, Propinsi sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan, yaitu: [10]

1.   Bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota.

2.    Kewenangan bidang pemerintahan tertentu.

3.  Kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota setelah ada penyataan dari daerah yang bersangkutan.

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom.

Sedangkan kewenangan lintas daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan. Adapun kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya, meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, serta perencanaan tata ruang propinsi.[11]

Dalam perspektif demokrasi dan keadilan, pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan nyata merupakan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, otonomi daerah membawa berbagai konsekuensi yang berupa tuntutan adanya pelaksanaan pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel.[12]

Bagi pemerintah daerah, otonomi tidak hanya berarti limpahan kekuasaan, namun justru semakin besarnya tugas-tugas pemerintah. Semakin besarnya beban tersebut menuntut daerah untuk menciptakan struktur pemerintahan yang tepat, sesuai dengan beban tugas dan potensi yang ada di daerahnya. Penciptaan birokrasi yang “ramping struktur kaya fungsi, efektif dan efisien” dalam menjalankan tugas kepemerintahan merupakan values yang harus menjadi pegangan dalam restrukturisasi atau penataan kelembagaan di tingkat daerah.

Pada umumnya pengertian birokrasi dalam masyarakat luas senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lambat dan berbelit-belit serta formalitas. Dalam penyelesaian urusan-urusan dengan birokrasi (para birokrat, aparatur pemerintahan) selalu mendapatkan hambatan-hambatan yang memakan waktu lama dan tenaga sehingga segala urusan menjadi tertunda penyelesaiannya. Kalau memahami peranan birokrasi maka tugas-tugas yang dibebankan kepada aparatur adalah lebih teratur dan lebih tertib, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dan atau penyelewengan.[13]

Dalam tiap-tiap organisasi pemerintahan daerah, terdapat Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk pula Sekretaris Daerah dan Dinas-dinas Daerah.[14]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas wewenang pemerintah daerah dibidang legislatif. Untuk menjalankan tugas wewenang serta fungsinya sebagai wakil rakyat daerah tersebut, dewan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu.[15]

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kendari. Di dalam Pasal 6 yang menyatakan:

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh SEKDA;

(2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

a.        fasilitasi rapat anggota DPRD;

b.       pelaksanaan unsur rumah tangga dan pelaksanaan dinas anggota DPRD;

c.        pengelolaan tata usaha DPRD.

 

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kendari.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditentukan oleh adanya partisipasi aparatur pelaksana di dalam mendukung berbagai kebijaksanaan dan usulan-usulan pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.[16]

Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan, prosedur dan aturan main yang telah ditentukan dalam organisasi dapat ditegakkan.[17] Hal inilah yang sangat menentukan keberhasilan organisasi tersebut.

Penyederhanaan organisasi dan prosedur sehingga mudah dipahami oleh semua pihak akan banyak menghilangkan kesulitan yang seperti itu. Dalam hal ini proses yang paling berhasil guna adalah bila masing-masing pihak jelas mengetahui batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya juga bagaimana hubungan kerja yang ada antara dia dengan pihak lain.[18] Dengan makin sederhananya organisasi itu, maka makin mudahlah saling pengertian bagi pimpinan.

Dalam tahap awal pelaksanaan otonomi, persoalan penataan kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Kendari dihadapkan pada beberapa kendala mendasar sebagai berikut:

Pertama, ketersediaan anggaran yang bagi banyak daerah sangat terbatas. Hal ini sering kali menyulitkan pemerintah daerah, terutama dalam hal alokasi anggaran. Dalam banyak kasus bagian terbesar keuangan daerah digunakan untuk pos belanja pegawai, yang memang jumlahnya besar, sehingga sering kali memicu protes dari masyarakat.

 Kedua, limpahan pegawai dari pusat. Pegawai pusat yang dilimpahkan pusat rata-rata memiliki eselon setingkat kepala dinas bahkan lebih, sehingga bisa menimbulkan ketegangan antar pejabat asli daerah dengan pegawai limpahan tersebut.

 Ketiga, kesulitan lain   sebagai   konsekuensi  masa  transisi  penataan   kelembagaan tidak bergerak di ruang kosong,   sehingga ada kebebasan untuk mewujudkan idealitas.

 Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah yang sekarang ini    marak sering terbentur dengan alasan-alasan kemanusiaan dan hambatan psikologis lainnya, terutama berkaitan dengan kebutuhan memangkas dinas, badan, dan kantor, yang bisa jadi membawa dampak pada rasionalisasi jumlah pegawai.

Dihadapkan pada persoalan-persoalan tersebut, restrukturisasi kelembagaan Kabupaten Kendari harus dilakukan secara hati-hati, sehingga bisa meminimalisir dampak yang negatif. Persoalan restrukturisasi kelembagaan harus dimaknai sebagai proses bertahap yang harus mendapat evaluasi dari waktu ke waktu, sampai terbentuk struktur pemerintahan di tingkat daerah yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan sesuai dengan potensi serta beban tugas yang ada.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara Sebagai Upaya Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut PP. Nomor 84 Tahun 2000.

 

B.   Rumusan Masalah

Ada beberapa pokok masalah yang diteliti, yaitu:

1.    Bagaimana pengaturan penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kendari setelah berlakunya otonomi daerah atau Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000?

2.    Faktor-faktor pendukung dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendari dalam penyelenggaraan penataan kelembagaan?

3.   Bagaimana upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari dalam menghadapi kendala penataan kelembagaan?

 


 

[1] Dahlan Thaib, Kedaulatan Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 79.

 

                [2] Momon Soetisna Sandjaja dan Sjachran Basah, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan di Daerah, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 40.

 

                [3] Nur Feriyanto, Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah, Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 28 Juli 2001, hlm. 8.

 

                [4] Y.W. Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 38-39.

 

                [5] Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 66.

 

                [6] Haryo Sasongko, Pengelolaan Pengembangan Kota di Era Otonomi Daerah, Kedaulatan Rakyat, Selasa 19 Juni 2001, hlm. 8.

 

                [7] Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 286-287.

 

                [8] Ibid.

 

                [9] Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 68

 

                [10] Bonar Simorangkir, dkk., Otonomi atau Federalisme, Dampaknya Terhadap Perekonomian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 93. 

 

                [11] Ibid.

 

                [12] Nur Ahmad Affandi, Optimalisasi Potensi Daerah dalam Perspektif Manajemen, Kedaulatan Rakyat, Kamis, 7 Juni 2001, hlm. 8.

 

                [13]  A.W. Widjaja, Etika Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 73.

 

                [14] A.W. Widjaja, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 212.

 

                [15] BN. Marbun, DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 187.

 

                [16] Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 123.

 

                [17] Ibid, hlm. 164.  

 

                [18] Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 277.   

IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT, ADIL, MUDAH DAN MURAH DALAM PERADILAN ADMINISTRASI

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Balakang

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.[1] Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Asas Hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.[2] Kecuali itu Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu ratio legis dari suatu peraturan hukum,[3] yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan.  Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positip dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.[4]

Asas dapat dibedakan antara asas hukum objektif dan asas hukum subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum, sedangkan asas hukum subjektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan sunjek berhubungan dengan hukum.[5]

Menurut Bellefroid sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertukusumo,[6] asas hukum umum adalah norma yang dijabarkan dari hukum positip dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, yang merupakan pengendapan hukum positip dalam suatu masyarakat. Pengertian asas hukum umum yang dirumuskan oleh Bellefroid, merupakan pengertian yang berbeda dengan rumusan asas dalam ilmu hukum. Sebaliknya van Eikema Hommes sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo,[7] menyatakan asas hukum tidak boleh dinggap sebagai norma-norma hukum konkret, tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sehingga menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positip.

Kedua rumusan tersebut di atas mempunyai perbedaan yang prinsip, sebab yang dimaksud oleh Bellefroid asas hukum umum adalah asas dalam hukum, sedangkan yang dimaksud oleh van Eikema Hommes asas hukum adalah asas dalam ilmu hukum.

Dengan demikian asas hukum dapat merupakan norma hukum konkret bersifat normatif, termasuk hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang maupun hakim. Asas hukum demikian ini disebut asas dalam hukum. Kecuali itu asas hukum dapat pula merupakan norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, prinsip, fundamen, nilai-nilai atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui peraturan hukum konkret. Asas hukum seperti ini disebut asas dalam ilmu hukum. Karena itu fungsi dari asas hukum tersebut dapat pula dibedakan antara fungsinya dalam hukum dan fungsinya dalam ilmu hukum.[8]

Asas hukum dapat pula dibagi atas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas lex posteriori derogat legi priori. Sedangkan asas hukum khusus ialah asas hukum yang hanya berlaku dalam bidang hukum tertentu, seperti HTN, HAN, Hukum Acara Pidana, Perdata dan Hukum Acara Peradilan Administrasi.[9]

Diantara sekian banyak asas Peradilan Administrasi terdapat asas sedehana, cepat, adil, mudah, dan murah. Asas-asas tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari Peradilan Administrasi Negara. Bila asas-asas ini benar-benar diterapkan secara konsekuen, maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.

 

B.   Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi asas sedehana, cepat, adil, mudah, dan murah dalam Peradilan Administrasi?

 

C.    Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan   diadakannya   penulisan   ini   adalah   untuk    mengkaji

pengimplementasian asas sedehana, cepat, adil, mudah, dan murah di Peradilan Administrasi, dan melihat konsekuensi para penyelenggara peradilan dalam mengimplementasikan asas tersebut.

Dari penulisan yang dilakukan, kegunaannya adalah :

1.        Dapat disumbangkan kepada civitas akademika pendidikan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

2.        Menambah wawasan dan pengalaman Penulis tentang Peradilan Administrasi Negara dan pelaksanaannya.

 

D.   Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah

metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  metode  pendekatan

dengan  melihat peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

 




                [1] Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Penerbit Super, Jakarta, 1977, hal. 9.

                [2] Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 79.

                [3]Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hal. 85-86. 

                [4] Ibid.

                [5] Theo Huijbers, Loc. cit.   

                [6] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal. 32.

                [7] Ibid.

                [8] Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hal. 34.

                [9] S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 182.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 96 other followers