Home » 2008 » July (Page 14)

Monthly Archives: July 2008

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KESEHATAN MELALUI PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PERANAN INFORMED CONSENT DALAM PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Ada yang sakitnya hanya sakit ringan sehingga tidak diobati pun penyakitnya telah sembuh sendiri, akan tetapi ada pula yang sakitnya adalah sakit berat sehingga membutuhkan perawatan khusus untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Untuk mendapatkan kesembuhan biasanya orang yang sakit itu berobat ke rumah sakit. Di rumah sakit pasien tersebut akan mendapat penanganan dari dokter.

Dokter harus mendiagnosa penyakit pasiennya terlebih dahulu sebelum menentukan pengobatan dan perlakuan yang harus diberikan kepadanya. Berdasarkan hasil diagnosa ini dokter dapat mengetahui sumber penyakit utama dan mungkin juga penyakit-penyakit pasien yang lain yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pengobatan yang diberikan kepada pasien, baru kemudian dari hasil diagnosa tersebut dokter memutuskan bentuk pengobatan dan perlakuan khusus yang harus diberikan kepada pasien sehubungan dengan penyakit-penyakitnya.

Seorang dokter harus benar-benar hati-hati dalam melakukan tugasnya itu. Salah tindakan atau salah pengobatan terhadap pasien dapat merenggut nyawa pasien. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seorang dokter menyangkut nyawa manusia. Untuk itu dalam mengambil langkah-langkah pengobatan yang harus diberikan dokter harus senantiasa berkomunikasi dengan pasien. Dari komunikasi ini dapat diketahui kelemahan-kelamahan pasien terhadap bentuk-bentuk perlakuan khusus tertentu, penyakit-penyakit lain yang dimiliki oleh pasien yang berpotensi menyebabkan komplikasi sehingga dalam mengobati pasien hal tersebut juga harus dipertimbangkan, termasuk di dalamnya meminta persetujuan dari pasien mengenai tindakan khusus yang akan diberikan untuk mengobati penyakitnya, misalnya dengan cara mengoperasi pasien, memberikan terapi kejut listrik, dan lain-lain, seputar masalah pengobatan pasien.

Ada kalanya pasien yang bersangkutan karena penyakitnya yang sudah terlalu parah tidak dapat diajak berkomunikasi lagi. Menghadapi masalah seperti ini maka dokter harus berkomunikasi dengan keluarga pasien atau ahli warisnya. Dalam hal dokter lalai berkomunikasi, maka dokter tersebut dapat dituntut pidana apabila karena pengobatan dan perlakuan khusus yang diberikan kepada pasien ternyata pasien tersebut meninggal dunia.

Dalam prakteknya tuntutan yang diajukan kepada seorang dokter yang telah menyebabkan kematian terhadap seorang pasien,  dilakukan dengan menuduh dokter tersebut telah melakukan malpraktek medik. Terhadap tuduhan ini dokter dapat berkelit bahwa apa yang ia lakukan pada dasarnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dari segi medis dan kesehatan manusia, sehingga ia tidak layak dikenai tuduhan seperti itu. Pada dasarnya apabila dokter yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa apa yang ia lakukan selalu mendapat persetujuan dari pasien, termasuk tindakan yang membuat pasien tersebut meninggal, maka dokter tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana apapun, karena apa yang ia lakukan telah sesuai dengan kode ektik kedokteran dan tuntutan tugasnya sebagai seorang dokter. Sedangkan apabila pasien tersebut kemudian meninggal dalam penanganannya, maka hal itu sebenarnya berada di luar kekuasaannya sebagai manusia biasa. Sebaliknya apabila memang kematian pasien itu diakibatkan kelalaian dokter, maka dokter itu harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Pada dasarnya semua yang diuraikan di atas berkaitan dengan penegakan hukum kesehatan yang sekarang ini semakin banyak disoroti dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum pidana.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa komunikasi dan informasi timbal balik yang dilakukan antara dokter dan pasien sangat penting peranannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Peranan Informed Consent Dalam Penegakan Hukum Kesehatan dan Pencegahan Malpraktek di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

 

B.   Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini :

1.  Bagaimana implementasi informed consent dalam praktek di rumah sakit sebagai wujud pelaksanaan hukum kesehatan?

2.  Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum kesehatan?

3.  Bagaimana peranan informed consent dalam penegakan hukum?

C.   Tujuan Penelitian

1.  Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum kesehatan.

2.  Memahami peranan informed consent dan proses informed consent di rumah sakit.

 

D.   Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan meliputi :

1.  Penelitian pustaka

Merupakan penelitian dengan cara mencari teori-teori yang  relevan

dengan pokok permasalahan, serta meminta data-data dari arsip yang dimiliki responden.

2.  Penelitian lapangan

Merupakan penelitian dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

a.   Lokasi

Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta

b.   Responden

1)       Kepala RS PKU Yogyakarta

2)       Dua orang pasien

c.   Cara pengumpulan data

1)       Wawancara

Dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden.

2)       Kuesioner

Dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi dengan jawaban.

3.   Analisis data

Untuk menjawab rumusan permasalahan dalam skripsi ini digunakan analisis deskriptif  kualitatif  yaitu  mengumpulkan   data

dan keterangan dari lapangan untuk kemudian diseleksi dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan ilmiah.[1]

 


 

            [1] Sutojo Prawirohamidjojo, Metode Penelitian Hukum, Bulan Bintang, Jakarta. 1988, hal. 23.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSES PEMBUKTIANNYA



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

        A.   Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi  pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya. 

Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepintas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan di bidang perekonomian  tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara (Bambang Purnomo, 1983 : 14).

 

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar crime). Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1.   Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi  yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

2.   Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap (Pasal  29 ayat (1) jo. ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

3.   Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal  29 ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

4.   Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak  pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal  30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

5.   Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa (Pasal  35 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

6.   Kewajiban memberi kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal  36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

7.    Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal  37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

8.   Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (Pasal  36 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

9.   Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

10. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

11. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya  (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Menurut Bambang Purnomo :

Adanya pembuktian khusus yang berlainan dengan perkara pidana biasa berhubung sangat sulitnya pembuktian perkara korupsi, dimana pembuat delik korupsi mempunyai kecakapan atau pengalaman dalam suatu pekerjaan tertentu yang memberikan kesempatan korupsi (Bambang Purnomo, 1984 : 67).

 

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak seorang terdakwa berdasarkan azas praduga tak bersalah terasa agak dikurangi. Alasan yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-Undang adalah karena sulitnya pembuktian perkara korupsi dan bahaya yang diakibatkan oleh perbuata korupsi tersebut.

Salah satu ketentuan yang sangat menyimpang dari azas praduga tak bersalah  adalah ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian. Terdakwa diperkenankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Bambang Purnomo :

Ketentuan seperti tersebut diatas memberikan gambaran watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-Undang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Bambang Purnomo, 1984 : 73).

 

Dalam pembuktian pada perkara tindak pidana biasa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga pembuktian mutlak diletakkan dalam tangan Penuntut Umum. Pengertian semacam ini berpokok pada azas dari hukum pidana yaitu azas praduga tak bersalah, di mana terdakwa belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pembuktian perkara korupsi berhubungan erat dengan pengurangan hak asasi terdakwa, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian diserahkan pada kebijaksanaan hakim dengan tetap mengingat bahaya yang diakibatkan perbuatan korupsi.

 

B.   Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.   Langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh para penegak hukum dalam melakukan pembuktian perkara korupsi di pengadilan?

2.   Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembuktian perkara korupsi di pengadilan?

 

C.   Tujuan penelitian

1.    Untuk mengetahui proses pembuktian perkara  korupsi pada sidang pengadilan.

2.   Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembuktian perkara korupsi di pengadilan.

 

DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar pencurian yang dilakukan anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO) mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang umumnya belum mencapai delapan belas tahun.

Dalam kaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana, Apong Herlina, et. al.[1] menyatakan bahwa anak sebagai pelaku adalah  anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.

Dalam pengertian anak pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Yang dimaksud anak nakal dalam Pasal 1 angka 2 mempunyai dua pengertian, yaitu:

1.   Anak yang melakukan tindak pidana

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan anak tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

2.   Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

Perbuatan yang terlarang bagi anak adalah  baik  menurut  peraturan

perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Pemidanaan merupakan unsur dari hukum pidana, dimana pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana. Sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.[2]

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 KUHAP telah memperinci tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan anak, sebagai berikut:[3]

a.   Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b.   Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.

c.   Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d.   Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

e.   Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f.    Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

g.   Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

h.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

i.   Mengadakan penghentian penyidikan.

j.   Mengadakan tindakan lain menurut  hukum yang bertanggungjawab.

tindakan-tindakan tersebutlah yang wajib dirahasiakan oleh penyidik selama proses penyidikan perkara anak nakal.

Di dalam praktek, hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, lebih ringan dibandingkan dengan hukuman pencurian untuk orang dewasa. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang hanya menentukan  pidana bagi anak adalah separo dari hukuman orang dewasa. Hukuman ini dianggap sudah cukup sebagai bentuk pendidikan bagi anak agar tidak mengulang lagi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan tetap dapat berkembang sebagaimana anak-anak lain seusianya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah penentuan pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

 

B.   Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada dua masalah yang akan dibahas, yaitu :

1.   Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

2.   Apa pertimbangan hakim memberikan putusan tersebut?

 

C.   Tujuan Penelitian

1.   Tujuan  obyektif

a.   Untuk mengetahui putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b.   Untuk mengetahui pertimbangan hakim memberikan putusan tersebut.

2.   Tujuan  subyektif

a.   Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah di lapangan.

b.   Untuk meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

 

D.   Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan meliputi :

1.   Penelitian pustaka

     Merupakan penelitian dengan cara mencari mempelajari undang-undang, teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan, dan data-data dari arsip yang dimiliki responden.

2.   Penelitian lapangan

Merupakan penelitian dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

a.   Lokasi

Penelitian dilakukan di Kota Makassar.

b.   Responden

Tiga orang hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar.

c.   Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara.

3.   Analisis data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam tesis ini digunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran berdasarkan data yang diperoleh setelah dijelaskan sesuai tidaknya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan.


 

 

 

[1] Apong Herlina, et al., Buku Saku untuk Polisi Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, (Jakarta: Polisi Republik Indonesia dan UNICEF, 2004), hal. 17.

 

[2] Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 9.

 

[3] Ibid., hal. 42-43.

PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

 Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi  pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan.  Sumber kejahatan korupsi ini kita jumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penamggulangan maupun pemberantasannya. 

Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepintas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan di bidang perekonomian  tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara (Bambang Purnomo, 1983 : 14).

 

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar crime). Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat juga ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1.   Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan keluarga dan setiap badan hukum yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi tersebut (Pasal 6 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 3 Th. 1971).

2.   Apabila diperlukan Bank wajib memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan terdakwa dan keluarganya atas permintaan  Jaksa Agung/Mahkamah Agung dengan ijin Menteri Keuangan (Pasal 9 jo. Pasal 22 UU No. 3 Th. 1971).

3.   Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk membuktikan ia tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban penuntut umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 17 ayat (1) UU No. 3 Th. 1971).

4.   Apabila terdakwa tidak berhasil memberikan keterangan memuaskan dalam sidang pengadilan tentang sumber kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (2) UU No. 3 Th. 1971).

5.    Kecuali beberapa anggota keluarga dekat, setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi sekalipun mereka menurut hukum wajib merahasiakan pengetahuannya berhubung dengan martabat, jabatan, dan kedudukannya kecuali petugas agama (Pasal 20 jo. Pasal 21 UU No. 3 Th. 1971).

6.   Jika terdakwa telah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang tanpa memberikan alasan yang sah maka ia dapat diperiksa dan diputus di luar kehadirannya (Pasal 23 UU No. 3 Th. 1971).

Menurut Bambang Purnomo :

Adanya pembuktian khusus yang berlainan dengan perkara pidana biasa berhubung sangat sulitnya pembuktian perkara korupsi, di mana pembuat delik korupsi mempunyai kecakapan atau pengalaman dalam suatu pekerjaan tertentu yang memberikan kesempatan korupsi (Bambang Purnomo, 1984 : 67).

 

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak seorang terdakwa berdasarkan azas praduga tak bersalah terasa agak dikurangi. Alasan yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-Undang adalah karena sulitnya pembuktian perkara korupsi dan bahaya yang diakibatkan oleh perbuata korupsi tersebut.

Salah satu ketentuan yang sangat menyimpang dari azas praduga tak bersalah  adalah ketentuan mengenai pembagian-pembagian beban pembuktian. Terdakwa diperkenankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Bambang Purnomo :

Ketentuan seperti tersebut diatas memberikan gambaran watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-Undang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Bambang Purnomo, 1984 : 73).

 

Dalam pembuktian pada perkara tindak pidana biasa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga pembuktian mutlak diletakkan dalam tangan Penuntut Umum. Pengertian semacam ini berpokok pada azas dari hukum pidana yaitu azas praduga tak bersalah, di mana terdakwa belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pembuktian perkara korupsi sangat berhubungan erat dengan pengurangan hak asasi dari seorang terdakwa, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian perkara tersebut diserahkan pada kebijaksanaan hakim dalam penerapannya di pengadilan dengan tetap mengingat bahaya yang diakibatkan perbuatan korupsi.

 

B.   Perumusan Masalah

Pembuktian  merupakan bagian terpenting dari seluruh rangkaian

pemeriksaan suatu perkara, karena suatu putusan pada hakekatnya didasarkan dari adanya pembuktian tersebut. Telah diketahui dalam pemeriksaan perkara korupsi dikenal adanya pembuktian khusus yang menyimpang dari ketentuan pembuktian umum perkara pidana biasa. Penyimpangan–penyimpangan dalam pembuktian perkara korupsi walaupun berakibat pengurangan hak asasi terdakwa tetap diperlukan berhubung sangat sulitnya pembuktian perkara korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Langkah-langkah apakah yang akan ditempuh oleh para penegak hukum  dalam melakukan pembuktian, khususnya perkara korupsi di pengadilan?

 

C.   Tujuan penelitian

1.   Tujuan subyektif

Sebagai sarana untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

 

2.   Tujuan Obyektif

a.  Mengetahui dalam keadaan bagaimanakah pembuktian khusus perkara  korupsi dapat diterapkan pada sidang pengadilan.

b.   Bagi kepentingan praktek diharapkan hasil dari penelitian ini akan bermanfaat dalam membantu para pengambil keputusan khususnya hakim untuk menentukan putusan. 

 

D.   Kegunaan Penelitian   

1.  Teoritis

a.   Untuk melaksanakan serta mengamalkan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dimana hasilnya akan dievaluasi atau dianalisa untuk kepentingan ilmiah yang akan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

b.   Bagi peneliti untuk dapat memantapkan para tenaga peneliti yang sudah ada atau calon tenaga peneliti, guna memperoleh pengalaman di bidang penelitian.

2.   Praktis

a.    Untuk kepentingan nasional yakni menunjang pembinaan hukum nasional, dengan mengusahakan penemuan-penemuan dari kenyataan dalam praktek yang dapat dijadikan dasar atau bahan dalam pengambilan kebijaksanaan dan keputusan.

b.   Bagi aparat penegak hukum yaitu untuk mengetahui secara mendalam dan tuntas permasalahan-permasalahan yang diteliti, demi perbaikan-perbaikan dan pengembangan hukum dan agar supaya aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang tegas dan tepat.

 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSES PEMBUKTIANNYA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

    A.   Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi  pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan.  Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya. 

Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepintas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan di bidang perekonomian  tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara (Bambang Purnomo, 1983 : 14).

 

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar crime). Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1.   Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi  yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

2.   Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap (Pasal  29 ayat (1) jo. ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

3.   Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal  29 ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

4.   Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak  pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal  30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

5.   Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa (Pasal  35 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

6.   Kewajiban memberi kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal  36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

7.   Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan   tindak    pidana  korupsi  (Pasal   37  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

8.    Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (Pasal  36 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

9.   Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

10. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

11. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya  (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Menurut Bambang Purnomo :

Adanya pembuktian khusus yang berlainan dengan perkara pidana biasa berhubung sangat sulitnya pembuktian perkara korupsi, dimana pembuat delik korupsi mempunyai kecakapan atau pengalaman dalam suatu pekerjaan tertentu yang memberikan kesempatan korupsi (Bambang Purnomo, 1984 : 67).

 

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak seorang terdakwa berdasarkan azas praduga tak bersalah terasa agak dikurangi. Alasan yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-Undang adalah karena sulitnya pembuktian perkara korupsi dan bahaya yang diakibatkan oleh perbuata korupsi tersebut.

Salah satu ketentuan yang sangat menyimpang dari azas praduga tak bersalah  adalah ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian. Terdakwa diperkenankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Bambang Purnomo :

Ketentuan seperti tersebut diatas memberikan gambaran watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-Undang  bahwa  ia   tidak   bersalah   melakukan   tindak   pidana korupsi dilain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Bambang Purnomo, 1984 : 73).

 

Dalam pembuktian pada perkara tindak pidana biasa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga pembuktian mutlak diletakkan dalam tangan Penuntut Umum. Pengertian semacam ini berpokok pada azas dari hukum pidana yaitu azas praduga tak bersalah, di mana terdakwa belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adanya perbedaan antara proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya, menarik minat Penulis untuk meneliti tentang hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul :

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSES PEMBUKTIANNYA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

 

 

B.   Identifikasi Masalah

Pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pengertian pembuktian adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil atau peristiwa yang dikemukakan di muka persidangan” (Sudikno Mertokusumo, 1985 : 110).

Menurut Bambang Purnomo :

Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk merekontruksikan suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan dalam perkara pidana (Bambang Purnomo, 1986 : 38).

 

Berkaitan dengan hal ini, keberhasilan pemberantasan tindak korupsi sangat tergantung dengan keberhasilan proses pembuktian tindak pidana korupsi tersebut di persidangan. Setelah terbukti bahwa benar terdapat tindak pidana korupsi barulah terdakwa dapat dikenai sanksi pidana. Mengingat betapa pentingnya pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini menyebabkan penulis ingin meneliti mengenai hal tersebut.

 

C.   Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat memberikan hasil yang akurat, diberikan batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1.   Proses pembuktian perkara  korupsi pada sidang pengadilan.

2.  Hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembuktian perkara korupsi di pengadilan.

3.   Kedua masalah di atas diteliti dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

D.   Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.   Langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh para penegak hukum dalam melakukan pembuktian perkara korupsi di pengadilan?

2.   Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembuktian perkara korupsi di pengadilan?

 

KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN DALAM PRAKTEK PENGADILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KABUPATEN SLEMAN



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN DALAM PRAKTEK PENGADILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

DI KABUPATEN SLEMAN

 

A.    Latar Belakang Masalah

Di dalam hidupnya manusia  tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Hal ini sudah menjadi kodrat manusia. Masa ketergantungan manusia yang lainnya tidak pernah habis sejak lahir sampai meninggal dunia. Oleh karena itulah manusia disebut makhluk sosial (zoon politicon). Sebagai mahluk  sosial manusia yang satu tergantung kepada manusia yang lainnya, sehingga manusia mendorong manusia untuk mendorong manusia untuk dapat hidup di tengah masyarakat.

Dalam kehidupannya salah satu aspek yang membuat manusia tergantung dengan manusia  yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban bagi orang-orang yang melakukan perbuatanhukum itu. Perbuatan hukum ini banyak sekali, misalnya membuat perjanjian, membuat wasiat, dan lain-lain. Dalam  hal ini lawan  dari perbuatan hukum adalah perbuatan melawan hukum, yaitu  perbuatan yang melanggar orang lain.

Seorang anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Di lain pihak orang tua mempunyai kewajiban mewakili anaknya baik di dalam maupun di luar Pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap harta anak dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini telah menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anaknya, diharapkan bahwa kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya tidak akan merugikan anak itu sendiri.

Di dalam UU No.  1 Th. 1974 peraturan tentang kekuasaan orang tua terdapat pada pasal 47, 48, dan 49. Dikatakan bahwa anak  yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum  pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974). Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan  belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (pasal  48 UU No. 1 Th. 1974).

Jika dilihat  dari ruang lingkup kekuasasan seperti  yang disebutkan  di atas, dapat dilihat  bahwa  orang tua dalam kedudukannya sebagai orang yang telah melahirkan anak ke dunia mempunyai kekuasaan yang terbatas kepada anaknya. Hal ini ditentukan oleh ketentuan pasal 49 diatas yang melarang orang tua untuk memindahkan  hak  atau menggadaikan barang-barang  tetap yang  dimiliki anaknya yang  belum berumur  18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila  kepentingan anak itu menghendakinya. Jadi  dalam  hal ini, undang-undang meletakkan kepentingan anak diatas segalanya. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan anak di sini misalnya si anak mempunyai  penyakit parah, sedangkan orangtua tidak mempunyai biaya untuk mengobati anak tersebut. Dalam keadaan hal ini maka orang tua diperbolehkan untuk menjual harta si anak, baik benda  tetap  maupun benda bergerak.

Jika orang  tua anak masih di bawah umur masih hidup sampai si  anak yang  bersangkutan dapat melakukan  perbuatan hukum sendiri, maka hal itu tidak menjadi masalah. Namun sering terjadi bahwa  anak  di bawah umur telah kehilangan orang tuanya sebelum ia menjadi dewasa atau orang tua anak yang berangkutan dicabut kekuasaannya sebagai orang tua berdasar keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal ini pencabutan kekuasaan sebagai orang tua dapat terjadi pada salah seorang dari orang tua atau kedua orang tua, sedangkan anak yang dicabut kekuasaan orang tuanya dapat pada seorang anak saja atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan hakim, dalam hal-hal :

1.        Ia sangat melalaikan kewajibannya kepada anaknya.

2.        Ia berkelakuan buruk sekali (Soemiyati, 1986 : 57).

Apabila salah satu orang tua masih hidup maka secara otomatis kekuasaan orang tua dipegang orang tua yang masih hidup. Namun bagi anak yang telah tidak mempunyai orang tua atau orang tua masih ada tetapi dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka anak itu dapat diletakkan di bawah perwalian (Hilman Hadikusuma, 1990 : 151).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi UU No. 1 Th. 1974 telah mengatur masalah perwalian bagi anak yang masih di bawah umur dalam ketentuan pasal-pasalnya).

Di dalam UU No. 1 Th. 1974 mengenai masalah perwalian diatur dalam Pasal 50 – 54. Di dalam pasal-pasal tersebut tidak sampai mengatur mengenai perwalian oleh perkumpulan, perwalian pengawas, pengampuan dan balai harta peninggalan seperti halnya di dalam KUH Perdata, akan tetapi perwalian yang diatur di sini adalah perwalian yang dilakukan oleh orang perorangan dalam arti bukan lembaga khusus perwalian (Zahri Hamid, 1978 : 23).

Pengertian perwalian dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 yang mengatakan bahwa :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orag tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

 

Perwalian meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974).

Jika melihat ketentuan Pasal 50 ayat (2) di atas dapat dilihat bahwa ruang lingkup kekuasaan wali sama dengan ruang lingkup kekuasaan orang tua. Hal ini dapat dilihat dari adanya kata-kata “yang menjadi kekuasaan wali adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Cara untuk mendapatkan seorang wali diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 yang menentukan bahwa :

“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau  dengan lisan di hadapan dua orang saksi”.

 

Orang yang ditunjuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974, yaitu :

“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

 

Tentang siapa yang berhak menjadi wali, UU No. 1 Th. 1974 menyebutkan bahwa yang akan menjadi wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia, baik dengan surat wasiat maupun dengan lisan di hadapan dua orang saksi (Pasal 51 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974). Dianjurkan agar orang yang ditunjuk sebagai wali berasal dari keluarga sendiri. Jika tidak dimungkinkan, orang lain pun dapat diangkat sebagai wali.

Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua, yang meliputi juga penguasaan terhadap harta si anak. Diharapkan jika wali masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyelewenangan pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi (Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978 : 45).

Dalam hal ini Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan masalah perwalian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan masalah perwalian bagi orang yang beragama selain Islam adalah Pengadilan Negeri.

Untuk memperoleh hak perwalian, seorang wali harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Dengan adanya permohonan perwalian, Pengadilan akan memeriksa calon wali yang bersangkutan, misalnya bagaimana perilakunya, bagaimana penghidupannya, dan juga bagaimana tanggapan keluarga dari anak yang bersangkutan, baik dari pihak keluarga ayah maupun dari pihak keluarga ibu. Jika dari hasil pemeriksaan itu terbukti bahwa calon wali dapat dipercaya dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga, serta si anak juga mau dijadikan anak perwalian dari wali yang bersangkutan, maka Pengadilan akan memberi hak perwalian kepada wali tersebut (Ahmad Azhar Basyir, 1991 : 67).

Adapun tugas dan kewajiban seorang wali dapat dirinci :

1.   Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (Pasal 51 ayat (3) UU No. 1 Th. 1974).

2.   Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatan dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu  (Pasal 51 ayat (4) UU No. 1 Th. 1974).

3.  Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya  (Pasal 51 ayat (5) UU No. 1 Th. 1974). Jika terjadi kerugian menurut Pasal ini, maka menurut Pasal 54 dengan putusan Pengadilan, wali harus menggantinya.

4.   Wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya kecuali jika kepentingan anak mengharuskannya.

Dalam hal ini wali mempunyai kewajiban yang sama dengan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No. 1 Th. 1974.

Sebagai orang yang mempunyai kekuasaan sebagaimana halnya orang tua, maka hal-hal yang menyebabkan hilangnya kekuasaan orang tua juga menyebabkan hilangnya kekuasaan wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 1 Th. 1974, yaitu :

1.   Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya.

2.   Ia berkelakuan sangat buruk.

Jika terjadi pencabutan kekuasaan terhadap wali seperti yang diuraikan di atas, maka Pengadilan dapat menunjuk seorang lain untuk bertindak selaku wali menggantikan wali yang dicabut haknya itu (Pasal 53 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974).

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan keinginan Penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak di bawah umur dalam praktek Pengadilan setelah diberlakukannya UU No. 1 Th. 1974 di Kabupaten Sleman. Untuk itu Penulis mengdakan penelitian mengenai hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam bentuk tesis.

 

B.   Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1.   Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua di dalam praktek Pengadilan?

2.   Dalam hal apa saja Pengadilan berperan sehubungan dengan perwalian?

 

TELAAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI SERTA NEPOTISME


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan politik yang menghantam mulai pertengahan tahun 1997, mengharuskan bangsa Indonesia menelaah kembali konsep-konsep, metode-metode dan praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan selama tiga dekade terakhir yang diyakini berperan besar dalam menyumbang terjadinya krisis tersebut.

Pemerintahan yang sentralistis dan birokrasi yang patrimonialistik, penyelenggaraan negara yang terlepas dari kontrol sosial dan kontrol politik suprastruktur dan infrastruktur politik, serta ideologi pembangunanisme yang tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, berimplikasi luas pada praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam tubuh pemerintahan Indonesia di bawah rezim Orde Baru.

Orientasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN sebenarnya telah menjadi diskursus sejak awal berdirinya Orde Baru. Berbagai instrumen hukum dan lembaga telah dibentuk dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan Keppres No. 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Pelaporan Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, PNS, ABRI, BUMD dan BUMN menunjukkan hal tersebut.[1]

Namun ternyata kemudian terlihat, upaya-upaya tersebut hanya berhenti sampai tataran normatif dan tidak berlanjut ke tataran yang kongkret dan operasional. Ekonomi biaya tinggi dan krisis kepercayaan kepada pemerintah merupakan bukti dari tidak pernah adanya komitmen dan tindakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah Orde Baru untuk mencapai tujuan tersebut.

Gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa telah membawa pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai salah satu tuntutan yang tidak dapat dikompromikan. Setelah kejatuhan Soeharto isu ini terus disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN kembali marak setelah terjadinya krisis ekonomi mulai pertengahan tahun 1997. Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998 ramai membahas tentang perlu-tidaknya seseorang melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah menduduki suatu jabatan negara. Perdebatan sidang umum tersebut terjawab pada Sidang Kabinet Pembangunan VII tanggal 17 Maret 1998 yang memutuskan agar pejabat tinggi negara dan pejabat negara lainnya melaporkan seluruh harta kekayaan pribadi, termasuk harta istri maupun suami, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Laporan ini bersifat tertutup hanya kepada Presiden dan tidak dilaporkan kepada masyarakat dengan alasan etika. Pelaksanaan hasil sidang kabinet tersebut sekali lagi – tidak pernah terealisir. Kondisi struktural dan demonstrasi mahasiswa memaksa Soeharto turun dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998 dan kemudian ia digantikan oleh Wakil Presiden Habibie yang langsung menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan. Jatuhnya Soeharto sebagai pimpinan Orde Baru dan lemahnya legitimasi politik Kabinet Reformasi menjadikan tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tidak dapat dibendung lagi oleh pemerintah.[2]

Perdebatan mengenai upaya menciptakan clean govermance di Indonesia terulang kembali pada Sidang Istimewa MPR yang diadakan pada bulan November 1998. Perdebatan yang alot dan ‘berdarah’ tersebut akhirnya menghasilkan Tap MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Materi utama dari Tap MPR tersebut adalah mengenai keharusan seorang pejabat negara untuk mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat; perintah kepada Kepala Negara RI untuk membentuk suatu lembaga dalam rangka melaksanakan pemeriksaan kekayaan pejabat tersebut dan tercantumnya nama mantan Presiden Soeharto dalam upaya pemberantasan KKN oleh pemerintah.

Berdasarkan arahan dari Tap MPR-RI No. XI/MPR/1998, pemerintah membentuk Undang-undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Undang-undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan utama dari pemerintah yang sekarang dan di masa depan dalam rangka menciptakan penyelenggaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, berwibawa, dan profesional serta mengabdi pada kepentingan masyarakat luas.[3]

Terlepas dari itu semua, upaya untuk memerangi KKN ini tidak akan berhasil tanpa adanya peran aktif masyarakat. Untuk itu Forum Anti Korupsi yang terdiri dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan KKN meminta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 

 

B.   Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa upaya untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat sulit. Dalam hal ini juga disadari bahwa peran serta dari masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkaitan dengan itu dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.  Bagaimanakah konsepsi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN?

2.  Bagaimanakah bentuk peran serta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN?

 

C.   Tujuan dan Kegunaan

Seiring  dengan  adanya  Undang-undang  tentang  Pemerintahan

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dengan dilandasi komitmen untuk ikut berperan serta di dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, maka kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan mengadakan analisis akademis terhadap bentuk peran serta yang dapat dilakukan masyarakat dalam mewujudkan  Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah :

1.  Dapat disumbangkan kepada civitas akademika Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2.  Dapat digunakan untuk memotivasi masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 


 

                [1] BPKP, Himpunan Peraturan Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, BPKP, Jakarta, 2001, hal. 1.

 

                [2] Pariba, UU Politik Buah Reformasi Setengah Hati, Sembrani Aksara Nusantara, Jakarta, 1999, hal. 45.

 

                [3] Ibid.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 96 other followers