TINGKAT SENSITIVITAS PASIEN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN LAYANAN JASA KESEHATAN BPK RSD MARDI WALUYO BLITAR (Studi pada pasien penyakit dalam rawat inap)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi di segala bidang sudah terjadi dan berpengaruh secara langsung terhadap kondisi Indonesia yang meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan bahkan bidang sosial budaya. Namun, terdapat sebuah pertanyaan yang akan sulit terjawab yakni siapkah Indonesia dalam menghadapi era globalisasi itu? Dari berbagai bidang Indonesia banyak tertinggal dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara sendiri.

Dalam hal ini kemajuan suatu negara diikuti oleh kontribusi sektor jasa pada perekonomian nasional yang semakin dominan. Semakin maju suatu negara, maka kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat. Dewasa ini bisnis dibidang jasa mengalami pertumbuhan yang semakin cepat. Semakin banyak ragam jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya sektor jasa ini disikapi dengan pertumbuhan industri jasa yang semakin pesat.

Secara umum pelanggan mengetahui bahwa yang disalurkan oleh produsen, bukan benda-benda berwujud saja, tapi juga jasa. Sifat perusahaan yang menghasilkan jasa ialah bahwa jasa itu tidak dapat ditimbun, atau ditumpuk dalam gudang, seperti barang-barang lainnya, sambil menunggu saat penjualan. Penyaluran jasa kebanyakan bersifat langsung dari produsen kepada pelanggan.

Menurut (Buchari Alma, 2005:241), “selama ini pemasaran jasa, masih belum diperhatikan, tetapi melihat banyaknya jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli jasa tersebut, maka produsen jasa mulai memberikan perhatian khusus. Hal ini ditambah pula dengan tingkat persaingan yang mulai ketat di antara penghasil jasa. Apabila pendapatan seseorang meningkat ada kecenderungan untuk memperbesar pengeluaran untuk membeli jasa-jasa tersebut. Oleh sebab itu pemasaran jasa semakin menjadi sangat penting”.

Setiap perusahaan yang didirikan akan senantiasa mempertahankan eksistensi kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu. Perusahaan tersebut berusaha merebut pangsa pasar dengan berbagai strategi pemasarannya dan juga pelayanannya dengan tujuan akhir mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan kepuasan pelanggan secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan berupaya menghasilkan suatu jasa yang kemudian ditawarkan kepada pelanggan.

Meskipun demikian, tidak sedikit perusahaan yang kurang menyadari arti penting kepuasan pelanggan, banyak pula perusahaan yang kurang berupaya untuk menelusuri dan mempelajari kepuasan pelanggan. “Perusahaan hanya berfokus pada standar baku yang dianggap sudah cukup memuaskan pelanggan tanpa mencari inovasi lain yang mungkin berpotensi untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya”. (Buchari Alma, 2005)

“Pemasaran relasional sangat relevan diterapkan pada perusahaan jasa karena mengingat keterlibatan dan interaksi antara penyedia jasa dengan pelanggan sangat tinggi. Orientasi pemasaran relasional memberikan dua sudut pandang penyedia jasa dalam melihat hubungan dengan pelanggan. Penekanan dari orientasi yang berfokus pada hubungan jangka pendek ke orientasi hubungan jangka panjang (mempertahankan dan membangun hubungan dengan pelanggan) dan pengakuan terhadap kualitas jasa ditentukan oleh lima hal yaitu: bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.” (Buchari Alma, 2005)

Dewasa ini, sektor kesehatan dipandang sangat penting dalam masyarakat. Berkat kemajuan dalam dunia kesehatan, segala macam penyakit seolah tidak ada yang tidak dapat disembuhkan. Dunia semakin transparan dan posisi bidang kesehatan menjadi bertambah penting. Sektor kesehatan telah menjadi salah satu unsur yang menentukan kelangsungan hidup manusia. Tidak ada aktivitas dalam hidup yang dapat dilepaskan dari kepentingan kesehatan.

Kebutuhan akan pengetahuan dan kualitas jasa sektor kesehatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Hal ini nampak dari menjamurnya usaha-usaha yang bergerak di sektor tersebut baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta beserta pendukungnya. Sektor kesehatan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini rumah sakit daerah salah satunya telah mendapat perhatian yang cukup serius dari pihak pemerintah, misalnya dengan pencanangan program bebas biaya bagi keluarga miskin. Kebijakan pemerintah tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam memajukan sektor kesehatan khususnya kesehatan publik yang dikelola oleh pemerintah secara langsung.

Balai Pelayanan Kesehatan RSD Mardi Waluyo merupakan salah satu rumah sakit umum yang dikelola oleh pemerintah daerah kota Blitar. Banyak jumlah perusahaan penyedia jasa kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta menawarkan aneka ragam jenis pelayanan kesehatan mulai dari yang diperuntukkan untuk kalangan low class, middle class hingga high class. Ragam jenis layanan kesehatan ini yang menjadikan kota Blitar sebagai rujukan bagi pengguna layanan jasa pelayanan kesehatan.

Balai Pelayanan Kesehatan RSD Mardi Waluyo sebagai salah satu pengelola jasa layanan kesehatan yang secara langsung dipegang oleh pemerintah menawarkan banyak ragam jenis pelayanan kesehatan. Mulai dari pelayanan kesehatan untuk kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Selain itu pelayanan kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar juga mengkhususkan pelayanan pada masing-masing jenis penyakit. Hal tersebut di atas merupakan salah satu jenis pelayanan prima yang ingin diberikan pada pasien pengguna jasa kesehatannya.

Balai Pelayanan Kesehatan RSD Mardi Waluyo sebagai pengelola satu-satunya jasa pelayanan kesehatan publik di Blitar yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah menetapkan berbagai tingkatan standar biaya untuk masing-masing kelas. Penetapan standar biaya semacam ini digunakan oleh BPK RSD Mardi Waluyo Blitar karena BPK RSD Mardi Waluyo Blitar dikenal sebagai rumah sakit rakyat, sehingga biayanya cukup murah. Sedangkan untuk orang-orang tertentu disediakan pelayanan kesehatan kelas VIP yang pasiennya terdiri dari golongan pendapatan tinggi.

Untuk itu, BPK RSD Mardi Waluyo Blitar perlu mengetahui pelayanan apa saja yang menjadi prioritas utama pasiennya yang akan menghasilkan sensitivitas positif pasien dan dimensi kualitas apa yang mempengaruhi kepuasan pasien BPK RSD Mardi Waluyo Blitar, guna pengembangan kualitas pelayanan dalam jangka panjang. Diharapkan dengan adanya informasi sensitivitas positif pasien terhadap kualitas pelayanan jasa kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar, maka dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kualitas pelayanan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar dalam jangka panjang.

Dengan dilatar belakangi fenomena tersebut, layak untuk di kaji lebih lanjut dengan judul “Tingkat Sensitivitas Pasien terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Layanan Jasa Kesehatan  Balai Pelayanan Kesehatan RSD Mardi Waluyo Blitar” (Studi pada pasien penyakit dalam rawat inap).

 

1.2. Perumusan Masalah

Di dalam penelitian masalah dapat didefinisikan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Sesuai dengan judul yang diajukan, maka masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1                    Apakah terdapat kesesuaian antara sensitivitas pasien yang terdiri dari atribut dimensi kualitas pelayanan (bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, kebijakan harga, dan promosi non komersil) terhadap kepuasan layanan jasa kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar pada pasien penyakit dalam rawat inap?

2                    Diantara variabel sensitivitas tersebut, variabel manakah yang kesesuaiannya dominan terhadap kepuasan layanan jasa kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar pada pasien penyakit dalam rawat inap?

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

a.      Untuk mengetahui kesesuaian antara sensitivitas pasien terhadap kepuasan layanan jasa kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar pada pasien penyakit dalam rawat inap.

b.      Untuk mengetahui variabel mana dalam sensitivitas pasien yang kesesuaiannya dominan terhadap kepuasan layanan jasa kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar pada pasien penyakit dalam rawat inap.

 

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a.   Bagi Peneliti:

1.      Menambah wawasan peneliti untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan di bidang pemasaran yang terjadi.

2.      Sebagai sarana latihan dan dapat digunakan sebagai perbandingan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan dapat diaplikasikan secara nyata.

3.      Dapat mengkomparasikan antara pandangan ilmiah yang diterima di bangku kuliah dengan pengetahuan praktis di lapangan.

b.         Bagi Perusahaan:

1.      Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang selanjutnya berguna untuk menyusun kebijakan pelayanan jasa kesehatan pada BPK RSD Mardi Waluyo Blitar.

2.      Sebagai salah satu bahan pertimbangan dan referensi untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang selama ini telah diimplementasikan dalam pelayanan jasa kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar.

3.      Sebagai salah satu bahan dasar pemikiran yang obyektif dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan perusahaan di bidang pemasaran khususnya dalam pengembangan kualitas jasa layanan pada pasien.

4.      Sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan dan membuat kebijakan baru di bidang pelayanan jasa kesehatan pada BPK RSD Mardi Waluyo Blitar.

c.          Bagi Universitas:

1.      Hasil studi ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan kualitas pendidikan universitas selanjutnya di masa depan.

2.      Meningkatkan relevansi antara teori dengan fakta yang ada di dunia bisnis untuk meningkatkan kualitas materi kuliah yang ada.

3.      Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI AKTIVA TETAP UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN GM)

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi atau biasa disebut dengan krisis ekonomi. Di dalam kondisi ekonomi saat ini, banyak perusahaan mengalami gulung tikar atau memutuskan untuk menutup usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya meningkatnya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dollar) yang mengalami penurunan. Pada tahun 1997 nilai tukar dollar sebesar Rp 2.300, 00 sampai Rp 5.000,00 per US $ 1, bahkan pada tahun 1998 nilai tukar dollar mencapai Rp 16.000,00 per US $ 1. Sebagai akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya usaha yang besar untuk membiayai kegiatan usahanya, tetapi dengan pengeluaran yang besar tersebut, perusahaan tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Hal ini akan lebih terasa pada perusahaan yang mempunyai pinjaman atau hutang berupa dollar dalam jumlah yang besar, perusahaan yang tergantung pada barang impor atau perusahaan yang masih tergantung pada pihak asing.  Selain itu dampak dari krisis ekonomi menjadikan konsumsi masyarakat cenderung menurun atau daya beli menjadi rendah, akibatnya permintaan pasar terhadap produk sangat terbatas.

Dalam keadaan seperti ini, maka pemimpin perusahaan atau biasa disebut manajer perusahaan harus dapat menentukan keputusan serta tujuan dari perusahaan yang dipimpin atau dikendalikannya. Tugas manajer perusahaan adalah mengambil keputusan yang didasarkan pada keterpaduan antara fungsi bisnis yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan sumber daya manusia, penelitian serta pengembangan, dan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan. 

 Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka diperlukan suatu strategi yang diterapkan di dalam perusahaan antara lain:

            1. Meningkatkan produksi barang yang lebih sesuai dengan pasar.

            2. Menurunkan harga jual produk.

            3. Efisiensi sumber daya dan biaya produksi, diantaranya dengan:

            1. Mengurangi jam kerja tenaga kerja.

            2. Memperketat kehadiran dari para pekerja.

            3. Menghemat penggunaan bahan baku serta bahan penolong.

            4. Meningkatkan standar mutu perusahaan.

            5. Menggunakan bahan substitusi dalam memproduksi.

            6. Memperketat pengawasan tenaga kerja dalam proses produksi.

 

4. Meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

1.      Perencanaan perpajakan untuk penyusutan aktiva tetap perusahaan.

2.      Perencanaan perpajakan melalui penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan.

3.      Perencanaan perpajakan berdasarkan penentuan harga transfer (transfer pricing) perusahaan.

4.      Perencanaan perpajakan melalui manajemen persediaan.

5.      Perencanaan perpajakan dengan mendefinisikan revenue dan expense perusahaan. 

6.      Perencanaan perpajakan melalui pembelian aktiva.

7.      Perencanaan perpajakan melalui pemberian imbalan berupa uang atau berupa ventura.

8.      Perencanaan perpajakan melalui pemberian tunjangan berupa uang makan atau berupa makan.

9.      Perencanaan perpajakan melalui pembiayaan berupa obligasi.

10.  Perencanaan perpajakan dengan menangguhkan pendapatan.

11.  Perencanaan perpajakan dengan mempercepat atau segera membiayakan pengeluaran.

Dari beberapa pilihan alternatif yang ada untuk membantu mempertahankan perusahaan dalam menjalankan usahanya, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang perencanaan perpajakan yang berkaitan dengan aktiva tetap, yaitu metode penyusutan aktiva tetap perusahaan dan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan. Hal ini penting, karena tidak semua perusahaan mengetahui tentang metode atau cara ini. Aturan pajak tentang penyusutan dan revaluasi ada dalam Undang Undang Pajak Penghasilan beserta aturan-aturan penjelas dan pelaksanaan yang ada dibawahnya, diantaranya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap Perusahaan. Selain itu, kalaupun manajer perusahaan mengetahui metode atau cara tersebut, tidak semua perusahaan memutuskan untuk menggunakan cara ini, karena ada beban lain yang harus ditanggung perusahaan yaitu adanya PPh final sebesar 10% atas selisih revaluasi aktiva tetap perusahaan tersebut.

Ada beberapa penelitian studi kasus yang meneliti tentang penyusutan dan revaluasi aktiva tetap perusahaan sebelumnya. Namun, belum ada kesatuan kesimpulan atas penelitian tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin menguji kembali dan menambahkan unsur nilai waktu dari uang untuk mengetahui berapa besar pengaruh perencanaan pajak ini dengan lebih tajam.   

 Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin menetapkan judul penelitian skripsi ini sebagai berikut: “Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan GM)”. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH

a.      Bagaimana pengaruh perencanaan metode penyusutan aktiva tetap terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

b.      Bagaimana pengaruh perencanaan revaluasi aktiva tetap terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

c.       Berapa penghematan pajak atas perencanaan pajak pada pembiayaan metode penyusutan dan revaluasi aktiva tetap yang tepat dengan mempertimbangkan faktor nilai waktu dari uang.

 

1.3  BATASAN MASALAH

a.      Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan GM, sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan lain.

b.      Pada penelitian ini data utama diperoleh berdasarkan data sekunder yaitu laporan keuangan, serta data pendukung berupa observasi serta wawancara terstruktur.

c.       Data yang diambil adalah data mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

d.      Peraturan yang digunakan adalah peraturan Perpajakan Indonesia.

e.      Laporan keuangan perusahaan diasumsikan benar.  

 

1.4  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1  Tujuan Penelitian

a.      Mengetahui pengaruh metode penyusutan aktiva tetap terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

b.      Mengetahui pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

c.       Mengetahui jumlah penghematan pajak mempertimbangkan nilai waktu dari uang.

 

1.4.2  Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang diperoleh adalah:

1.      Sebagai penambah wawasan pada perusahaan tentang usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang (Tax avoidance).

2.      Sebagai masukan pada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dalam menentukan atau menetapkan suatu kebijakan sehingga dapat mengurangi kebocoran-kebocoran dalam bidang perpajakan.

3.      Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

4.      Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

PERSEPSI ATAS UNETHICAL BEHAVIOR DALAM SISTEM INFORMASI : FAKTOR JURUSAN STUDI DAN GENDER

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergerakan dunia menuju dunia tanpa batas (borderless world) telah banyak merubah berbagai aspek kehidupan. Proses ini menggerakkan perdagangan bebas antar benua, perpindahan manusia, barang dan modal yang semakin leluasa, serta pemakaiaan sumber daya – sumber daya diseluruh dunia menuju efisiensi yang lebih tinggi. Salah satu penyebab hal ini adalah kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin memudahkan manusia.

Salah satu pilar globalisasi yaitu penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi telah menawarkan berbagai macam kemudahan seperti kecepatan akses data dan informasi, pemecahan masalah serta otomatisasi pekerjaan dan sebagainya. Penggunaan secara intensif maupun ekstensif atas komputer, internet, telepon seluler dan ATM telah mengatasi batasan ruang dan waktu. Negroponte (1995), seorang visionaris teknologi digital dari MIT Media Lab menyebut fenomena dramatis ini sebagai digitalisasi.

Dengan pesatnya pergerakan globalisasi ekonomi, berkembangnya teknologi dan informasi, kompetisi di berbagai bidang profesi semakin ketat. Penguasaan atas perkembangan teknologi informasi menjadi sesuatu yang mutlak seiring semakin mengglobalnya industri modern, baik manufaktur maupun jasa.

Maurisi P Purba (2002) menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi akan mengakibatkan perubahan ekonomi global dari model industrial economy menjadi networked economy. Networked economy ini pula menurut Jac Fitzz-enz (Purba, 2002) didasari knowledge, sehingga disebut juga knowledge economy. Lebih lanjut networked economy didefinisikan sebagai suatu kombinasi antara hubungan-hubungan ekonomi baru (new economy) dan yang ditransformasikan berdasarkan jaringan komputer dan human knowledge.

Perspektif manajemen strategi memandang bahwa ada harapan yang besar terhadap perkembangan dibidang teknologi informasi ini. Robinson (1997) mengelompokkan faktor terobosan teknologi ini ke dalam faktor lingkungan eksternal yang harus diwaspadai dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil, jika entitas bisnis ingin mendapatkan keunggulan bersaingnya. Hal ini mengakibatkan peramalan kemajuan teknologi memperoleh porsi yang cukup luas dalam strategi bisnis selain faktor politik, ekonomi makro serta sosial dan budaya.

Pada perkembangannnya, beberapa faktor negatif terjadi berkaitan dengan penggunaan sistem informasi oleh manusia, mengingat dalam menggunakan komputer, pengguna berhubungan dengan sesuatu yang tidak tampak yaitu bit-bit. Dibalik kecepatan, kecermatan dan keotomatisan dalam memproses pekerjaan, ternyata teknologi informasi memuat dilema-dilema etis sebagai akibat sampingan dari adanya unsur manusia sebagai pembuat, operator dan sekaligus penggunanya.

Terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan bahwa mayoritas penjahat komputer adalah mereka yang masih muda, cerdas dan kebanyakan laki-laki (Wolk & Luddy, 1986 dalam Kazanchi, 1995). Kemampuan mereka dalam menerobos bahkan merusak sistem semakin maju seolah kejar-mengejar dengan perkembangan proteksi yang dibuat untuk melindungi sistem tersebut. Berbagai macam bentuk fraud mengiringi pemakaian sistem informasi semisal pembelian barang melalui internet dengan menggunakan kartu kredit bajakan (Anonim, Kompas, 2002).

Manusia sebagai pembuat, operator dan sekaligus pengguna sistem tersebutlah yang akhirnya menjadi faktor yang sangat menentukan kelancaran dan keamanan sistem. Hal-hal inilah yang kemudian memunculkan unsur etika sebagai faktor yang sangat penting kaitannya dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer, mengingat salah satu penyebab pentingnya etika adalah karena etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum (Bartens, 1993). Faktor etika disini menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap unethical behavior dalam penggunaan sistem informasi berbasis komputer.

Identifikasi terhadap unethical behavior melibatkan unsur-unsur didalam dan diluar diri manusia sebagai atribut-atribut yang mempengaruhi perilaku manusia. Atribut-atribut karakteristik demografi manusia seperti umur, gender, tingkat kecerdasan, disamping nilai-nilai agama dan keluarga adalah unsur internal yang dimaksud. Sedangkan lingkungan sekitar seperti struktur organisasi, budaya dan situasi sekitar adalah faktor eksternal yang ikut menentukan perilaku manusia (Kazanchi, 1995).

Riset yang dilakukan Kazanchi di Amerika Serikat meneliti perbedaan gender sebagai faktor yang dianggap berpengaruh terhadap persepsi etika pada penggunaan sistem informasi. Kazanchi mengadakan penelitian terhadap 134 mahasiswa (65 laki-laki dan 69 wanita) di Universitas Mid-Western, Amerika Serikat. Kazanchi ingin meneliti apakah perbedaan gender mempengaruhi perilaku etis mahasiswa dalam penggunaan sistem informasi.

Penelitian yang dilakukan Kazanchi ini kemudian diulangi oleh Andrianto pada tahun 2003. Penelitian yang dilakukan Andrianto bukan hanya replikasi namun juga perluasan (ekstensi) dari penelitian yang dilakukan oleh Kazanchi (1995). Andrianto menambahkan unsur perbedaan jurusan studi di perguruan tinggi sebagai salah satu variabel. Selanjutnya penelitian Andrianto direplik oleh Muchammad Saleh pada tahun 2006. Penelitian yang dilakukan M. Saleh adalah replikasi dengan sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2003), yaitu perbedaan jurusan studi yang dipilih dalam penelitian. Namun pada dasarnya penelitian oleh Andrianto (2003) dan M. Saleh (2006) memiliki dasar kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan variabel jurusan studi di perguruan tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andrianto dan M. Saleh, faktor jurusan studi diduga juga menimbulkan perbedaan persepsi atas unethical behavior dalam sistem informasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perbedaan jurusan studi di universitas menimbulkan perbedaan persepsi atas unethical behavior.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan (replikasi) dari penelitian yang telah dilakukan oleh Andrianto (2003) dan Muchamad Saleh (2006). Menurut Andrianto, perbandingan jurusan studi dapat dilakukan pada para mahasiswa akuntansi dan para mahasiswa teknik informatika pada universitas negeri yaitu universitas brawijaya. Menurut Muchamad Saleh, perbandingan jurusan studi dapat dilakukan pada para mahasiswa jurusan akuntansi dan para mahasiswa jurusan administrasi bisnis pada universitas brawijaya. Menurut peneliti, perbandingan jurusan akan lebih baik apabila dilakukan pada para mahasiswa akuntansi dan mahasiswa teknik informatika, dengan menambah sampel tidak hanya terbatas pada universitas negeri saja tetapi juga universitas swasta yang berdiri di area kota Malang. Sampai sejauh ini, peneliti belum menemukan riset sejenis dimana perbandingan jurusan akan lebih baik bila dilakukan tidak hanya pada universitas negeri saja tetapi juga universitas swasta. Atas dasar itu pula penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki keterbatasan atas penelitian sebelumnya, dimana keterbatasan pada penelitian sebelumnya (Andrianto (2003) dan M. Saleh (2006)) terletak pada sampel yang hanya terbatas pada universitas brawijaya saja.

Pemilihan variabel jurusan studi ini (Akuntansi dan Teknik Informatika) penting mengingat bahwa keduanya dalam berbagai tingkatan mempunyai posisi yang sangat menentukan terhadap perkembangan (pembuatan sekaligus pengoperasian) sistem informasi berbasis komputer. Penambahan sampel pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan atas keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Terdapat sebuah fakta baru tentang tren konvergensi peran antara profesi programmer (ahli) komputer dan akuntan untuk bidang-bidang bisnis dewasa ini. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti faktor jurusan studi sebagai salah satu dari dua variabel dalam penelitian yang akan dilakukan, karena disadari mereka adalah calon-calon subyek profesi yang mempertaruhkan kepercayaan publik. Revolusi digitalisasi menyadarkan pentingnya transformasi nilai-nilai etika ke dalam budaya profesi sebagai penopang kepercayaan publik, sebagaimana diperkuat oleh fakta terjadinya krisis kepercayaan terhadap akuntan selama masa krisis ekonomi melanda indonesia.

Meskipun terdapat keraguan bahwa atribut individu berhubungan dengan kesadaran moral dan perilaku etik; tetapi dapat dijelaskan bahwa faktor individu dapat sangat mempengaruhi dalam penilaian standar etika individu (Kazanchi, 1995). Atribut-atribut individu ini juga bisa dilihat sebagai variabel yang menentukan tingkat standar etik individu. Hal ini membuat peneliti berpendapat bahwa dua faktor tersebut, yaitu jurusan studi dan gender (jenis kelamin), merupakan variabel yang menarik untuk diteliti dalam hubungan dengan etika dalam pemakaian sistem informasi berbasis komputer ini. Terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan bahwa mayoritas penjahat komputer adalah mereka yang masih muda, cerdas dan kebanyakan laki-laki (Wolk & Luddy, 1986 dalam Kazanchi, 1995). Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul:

PERSEPSI ATAS UNETHICAL BEHAVIOR DALAM SISTEM INFORMASI : FAKTOR JURUSAN STUDI DAN GENDER  (Perbandingan antara mahasiswa Akuntansi dan Teknik Informatika).

 

1.2 Rumusan Masalah

1) Apakah terdapat perbedaan tingkat pengindahan (identifikasi) terhadap unethical behavior dalam sistem informasi berbasis komputer dengan mempertimbangkan perbedaan atribut jurusan studi yang ditempuh?

2) Apakah terdapat perbedaan tingkat pengindahan (identifikasi) terhadap unethical behavior dalam sistem informasi berbasis komputer dengan mempertimbangkan perbedaan atribut gender?

 

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian yang

diajukan sebelumnya, yaitu :

1) Mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pengindahan (identifikasi) terhadap unethical behavior dalam sistem informasi berbasis komputer dengan mempertimbangkan perbedaan atribut jurusan studi yang ditempuh.

2) Mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pengindahan (identifikasi) terhadap unethical behavior dalam sistem informasi berbasis komputer dengan mempertimbangkan perbedaan atribut gender.

 

1.4 Manfaat Penelitian

1)      Memberikan masukan kepada pemerintah sehingga bisa dijadikan pijakan yang kuat untuk merumuskan kebijakan untuk mengatasi efek negatif kemajuan sistem informasi berbasis komputer ini.

2)      Memberikan masukan kepada organisasi profesi (IAI) sehingga bisa dijadikan landasan bagi penyusunan kode etik profesi yang terkait dengan sistem informasi.

3)      Memberikan gambaran kepada calon pemakai jasa profesi akan kualitas etika para calon profesional (akuntan). Dengan mengetahui kualitas etika, calon pemakai akan mendapat landasan kepercayaan terhadap profesi.

4)      Mendorong pengembangan keilmuan etika didalam bidang sistem informasi ini sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada.

5)      Menambah wawasan keilmuan dan pemahaman akan konsep etika dalam sistem informasi. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat pesatnya perkembangan teknologi.

6)      Sebagai bahan penelitian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda atau diperluas.

 

1.5 Sistematika Pembahasan

Berikut akan diuraikan mengenai sistematika atau alur pembahasan tulisan yang terbagi dalam bab-bab. Bab pertama akan menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. Bab kedua berisi tentang konsep persepsi, konsep-konsep etika, konsep profesi dan kode etik, konsep dan komponen sistem informasi terkomputerisasi dan implikasi etikanya, serta pengembangan hipotesis. Bab ketiga akan membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, teknik dan sumber pengumpulan data, lokasi penelitian dan sumber data, variabel penelitian, jenis data, pengolahan dan analisis data dan metode analisis data yang akan dilakukan. Bab keempat akan membahas tentang hasil penelitian yang mengacu pada landasan teori pada bab-bab sebelumnya, untuk selanjutnya diinterpretasi. Bab terakhir akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan analisis dan juga saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh.

ANALISA EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK MELALUI SISTEM RETRIBUSI DAN SISTEM KETETAPAN PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH KABUPATEN MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.  Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.  Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.  Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah  daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka.  Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.  Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah – langkah yang perlu dimbil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD.  Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.  Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai.  Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam.  Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang.  Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah.  

 

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan.  Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.  Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Kabupaten Malang sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur  tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Malang sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya.  Sejalan dengan upaya untuk mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan didaerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemeritah Kabupaten Malang dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah.  Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya.  Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas delapan jenis Pajak Daerah (Dispenda Malang), antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,  Pajak Parkir dan pajak sarang burung.

Untuk dapat memungut pajak tersebut pemerintah menggunakan sistem pemungutan melalui official assessment sistem dan self assessment system . Sistem pemungutan ini dilakukan melalui dua cara yaitu surat ketetapan pajak dan retribusi.  

Dari kedua cara ini diharapkan target pemenuhan penerimaan pajak dapat terealisasi. Pada tabel 1.1 target dan penerimaan pajak daerah yang diharapkan melalui kedua cara tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2003 Hingga 2005

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2003 hingga 2005 target penerimaan pajak rata – rata selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun yang menjadi perhatian adalah dari hasil realisasi tersebut menunjukan  bahwa pemerintah dari tahun ke tahun menetapkan terget yang cenderung tetap. Berdasar pada perkembangan realisasi pajak sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya.  Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut.

Dari beberapa macan pajak tersebut yang hendak menjadi perhatian adalah penerimaan pajak dari sektor pengolahaan bahan galian golongan C.  Pada sektor ini nilai reralisasi yang tercapai tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Dari perkembangan penerimaannya dari sektor pajak ini telah mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 2,42 % dibandingkan dengan sektor pajak yang lainnya. Dari dasar ini dapat diketahui bahwa dari sektor pajak daerah belum terlalu memberikan pemasukan dari sistem pemungutannya.  Dasar ini yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap sistem pemungutan yang dilakukan terhadap sektor pajak daerah khususnya pajak bahan galian gol C.  Hal tersebut dikarenakan mengingat pajak yang lain mengunakan sistem yang sama.  Sehingga penulis merumuskannya dalam skripsi dengan mengangkat judul “Analisa efektifitas pemungutan pajak bahan galian golongan C melalui retribusi dan surat ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Malang.”

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1.      Sejauhmana efektifitas yang dihasilkan sistem pemungutan melalui  retribusi dan surat ketetapan pajak dari pajak bahan galian Gol. C.

2.      Berapa kontribusi yang diberikan sistem retribusi dan sistem ketetapan pajak ini terhadap Pendapatan Asli Daerah dari pajak bahan galian golongan C. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1.      Untuk mengatahui efektifitas yang dihasilkan dari sistem pemungutan yang dipakai bagi penerimaan daerah Kabupaten Malang.

2.      Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan terhadap Penerimaan Asli Daerah.

 

1.3.2.Manfaat Penelitian

1.      Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

2.      Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam uahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Diharapkan sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Malang