Home » 2007 » June (Page 2)

Monthly Archives: June 2007

Emotion in marketing

An Introduction to the Research Project

The idea to use emotion in marketing as the subject for this thesis probably has its roots in my visit to “The Advertising Day of 2002”, which was organized by the Marketing Association of the Erasmus University in Rotterdam. That year the Marketing Association had chosen emotional branding as the theme for the day, and several guest speakers attested to how their brands had gained in strength through the use of emotion in their marketing communications.  

When a few years later the time had come for me to choose a subject for my final thesis, it did not take much time for me to remember the interest I had taken in emotional branding that day. This has provided the basis for my decision to use the broader subject of emotion in marketing as the subject of this thesis.  There was one minor complication, however. While I expected to find long lists of authors that had all investigated emotion in marketing before me, there seems to be a lack of comprehensive academic research to support the wide use of emotion by marketers. While this would make my research project a lot more difficult than I initially expected, I decided to stick with the subject. Examples of the use of emotion in marketing are plenty, and therefore (in my opinion at least) it is time for research to catch up. 

Objectives

The first objective of this research project is to contribute to the knowledge of emotion in marketing by taking the enormous amount of literature that is more or less related to the subject, and translating it in a comprehensive study that actually is about emotion in marketing. So far, research has been done on human emotions, on the influence of emotion on perception and behavior, on the influence of emotion on relationships, and so on, but nowhere are all those different aspects of emotion translated into a set of comprehensive guidelines for its use in marketing. Therefore, this is chosen as one of the objectives of this research project. This research project has yet another objective, however. A second objective of this research project is to answer a few of the questions that currently remain unanswered by our knowledge of emotion in marketing. To this effect, the relationships between self-concept connection[1], product description, emotion, and product attitude will be investigated. 

Research questions

To reach the objectives stated earlier, the following questions were formulated to guide the research project: Main question 

“What are the effects of emotion when it is applied to a marketing context?” Sub-questions 

-                     What is emotion?-                     What are the effects of emotion?-                     How should emotion be applied to a marketing context? 

Theoretical perspective

To answer the questions that were posed earlier, literature from different research areas will be used. First, a vast amount of psychological literature will be consulted to gain better insights in the field of emotion (Arnold, 1961, 1970; Frijda, 1986, 1988; Izard, 1977; Oatley, 1996; Plutchik, 1980, 1997; and others). Then, literature on consumer behavior will be used to connect emotion to the field of marketing (Blackwell et al., 2001; Holbrook, 1983; Holbrook & Hirschman, 1982; and others). Also, the literature on branding and advertising will be used to gain a better insight in how emotion can be put to use in a marketing context (Aaker, 1991, 1996; Batra et al., 1993, 1996; Biel, 1992, 1993; de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1998, 2000; Fournier, 1998; Fournier & Yao, 1997; Keller, 1998; Rossiter & Percy, 2002). Finally, literature that specifically discusses self-concept connections with respect to brands and products will be used to support the field research that will be conducted to investigate the relationships between self-concept connection, emotion, and product attitude (Batra et al., 1993; Elliott & Wattanasuwan, 1998; Fournier, 1988; Izard, 1977; Schultz et al., 1993, 1995; O’Shaughnessy & O’Shaughnessy, 2003).


Research Methods

To research the relationships between self-concept connection, product description, emotion, and product attitude, both desk and field research will be used. The research process will start with a thorough analysis of the available literature. In this literature search the library, databanks, the internet and reference lists of other researchers will be used to track interesting sources. 

After the literature search has been completed, a work in progress version of a questionnaire will be obtained. The data set obtained for this research project will also be used in a related international research project, so therefore the questionnaire set-up will be decided upon by other researchers.  Because this work-in-progress version of the questionnaire will be in English, it will be translated and then back-translated to check the validity of the translation. Also, because the received version of the questionnaire will still be in the first stages of development,  pre-tests will be conducted to check its effectiveness. The pre-tests will be conducted with 30 respondents and the data will be analyzed with the help of statistical comparison methods. Also, in depth interviews will be conducted with some of the respondents, as a means to better interpret the results and to help improve the questionnaire. 

When the questionnaire will obtain satisfactory results in a pre-test, the final version of the questionnaire will be distributed to at least 180 students at the Erasmus University in Rotterdam. Based on their answers to the questionnaire, the relationships between self-concept connection, product description, emotion, and brand attitude will be analyzed. This will be done with the help of statistical analysis methods. 


[1] The perceived fit between the “self” and a brand.

EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KOTA SORONG

BAB I

PENGANTAR

 

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi segala bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan selaras, seimbang, dan saling menunjang antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, sehingga tidak terjadi kesenjangan. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sendiri. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat dan wajib melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrasi pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Pemberian otonomi kepada daerah ditujukan supaya daerah mampu bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, maka masing–masing daerah otonom dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Pemberian hak otonomi dimaksudkan pula untuk memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah agar dapat mengambil dan mengolah sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan kebijaksanaan itu, keuangan daerah diupayakan dapat memantapkan tujuan pembangunan agar keuangan daerah semakin berperan dalam meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta serta memperluas kesempatan kerja.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penerapan otonomi daerah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya otonomi itu dilakukan dengan titik berat pada demokrasi, pemerataan dan keadilan serta kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi serta keanekaragaman daerah. Aspek hubungan dan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Kewenangan yang begitu luas tentu akan membawa konsekuensi tertentu bagi daerah. Salah satu konsekuensinya adalah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Koswara (2000: 5) menyatakan daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995: 20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang dikumpulkan oleh daerah. Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah; (2) Hasil retribusi daerah; (3) Laba Badan Usaha Milik Daerah, dan; (4) Lain–lain Pendapatan daerah yang sah.

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mengupayakan secara optimal untuk menggali potensi yang dimiliki daerah sehingga mampu meningkatkan PAD.

Pendapatan asli daerah itu diharapkan cukup untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Namun sering terjadi PAD sebuah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah. Menurut Jaya (1996: 5) penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, yaitu: 1. kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;2. tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat;3. kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;4. alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;5. kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Laba Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Badan Usaha Milik Daerah ini diwujudkan dalam bentuk Perusahaan Milik Daerah (Perusda).

Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi dan penggunaannya, sehingga perusahaan milik daerah merupakan bagian yang cukup penting dalam menunjang PAD. Namun dalam kenyataannya penerimaan daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan beberapa perusahaan menjadi beban Pemerintah Daerah (Devas, 1999: 92).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sorong merupakan salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sorong. PDAM Kota Sorong bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang dalam operasionalnya melekat dua fungsi, yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber PAD. Sebagai unsur pelayanan masyarakat dituntut berorientasi sosial, sedangkan sebagai sumber PAD tidak terlepas dari aspek ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Sorong.

Biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Sorong dalam dapat dilihat dari APBD Kota Sorong. Berikut APBD Kota Sorong tahun 2000-2003.

Tabel 1.1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong, 2003

Tahun Anggaran

APBD (Ribu Rupiah)

Pertumbuhan (%)

2000

101.511.472

 

2001

126.306.241

24,42

2002

136.545.764

8,11

2003

217.733.858

59,45

Rata-rata

145.524.334

30,66

Sumber: Bagian Keuangan Kota Sorong, Laporan Pertanggungjawaban Walikota Sorong, 2003.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diketahui setiap tahunnya PAD Kota Sorong mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 30,66%. Sejalan dengan peningkatan APBD ini berarti semakin besar pula kebutuhan akan dana untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kota Sorong. Laba yang diperoleh dari PDAM Kota Sorong diharapkan menjadi salah satu kontributor dalam rangka memenuhi kebutuhan dana tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya selama tahun 2000-2004 PDAM

Kota Sorong selalu mengalami kerugian. Berikut ini adalah rincian kerugian yang dialami PDAM Kota Sorong tahun 2000-2004.

Tabel 1.2Laba/Rugi PDAM Kota Sorong, 2005

Tahun

Laba/Rugi (Rp)

2000

-3.159.227.902

2001

-2.746.141.853

2002

-2.786.869.918

2003

-2.799.064.166

2004

-2.434.417.026

Rata-rata

-2.785.144.173

Sumber: PDAM

Kota Sorong, Corporate Planning


Kota
Sorong, 2005.

Berdasarkan data laba/rugi PDAM Kota Sorong yang disajikan dalam tabel 1.2 dapat diketahui bahwa selama tahun 1995-2004 PDAM Kota Sorong terus mengalami kerugian dengan rata-rata kerugian per tahun sebesar Rp2.785.144.173 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah). Kerugian ini sangat besar dan apabila dibiarkan terus-menerus berpotensi menyebabkan terganggunya kestabilan ekonomi di Kota Sorong.

Penelitian Alhabsyi, dkk. (1987: 2) mengungkapkan bahwa belum berperannya perusahaan daerah sebagaimana yang diharapkan disebabkan oleh tiga masalah pokok, yaitu masalah keuangan, personalia dan pengawasan. Sehubungan dengan latar belakang tersebut dengan mengacu pada pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja PDAM Kota Sorong selama periode tahun 2000-2004. Setelah itu akan dianalisis strategi yang dapat dilakukan PDAM Kota Sorong menggunakan analisis SWOT.

 

1.2 Keaslian Penelitian

Jordan dkk. (1996) meneliti kinerja keuangan 25 perusahaan air minum di Georgia dengan maksud untuk melengkapi teori analisis rasio dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Model yang digunakan adalah regresi dan ekonometrika dengan menggunakan informasi yang bersumber dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi. Model tersebut berisi lima variabel untuk menghitung tingkat harta lancar, hutang lancar, aliran kas dan tingkat biaya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dari lima variabel independen menjelaskan varian dalam jumlah hutang: current ratio, debt to equity ratio, interest coverage ratio, return on assets dan operating ratio. Namun hanya tiga terakhir yang signifikan dengan estimasi Ordinary Least Square (OLS). Whittington dan Tippet (1999) menggunakan dua data berupa neraca yang dipublikasikan dari 111 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek London. Pengujian dilakukan dengan Dickey Fuller dengan data runtut waktu dari tahun 1978-1990 terhadap variabel akuntansi yang meliputi:

1) Current Liabilities,

2) Total Assets,

3) Liquid Assets,

4) Current Assets,

5) Stocks, dan

6) Total Liabilities, serta rasio-rasio keuangan yang meliputi 1) Liquidity Ratio, 2) Current Assets Ratio, 3) Stock Ratio, dan 4) Debt Ratio.

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa keenam variabel akuntansi dan empat rasio tersebut tidak stasioner, sedangkan untuk pembilang dan penyebut keempat rasio tersebut tidak kointegrasi.Rachmawati (2001) telah melakukan penelitian tentang kinerja PDAM Delta Tirta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 1990-1999, dengan mengukur kinerja keuangan, operasional, administrasi dan menganalisis elastisitas PDRB per kapita riil terhadap laba riil PDAM.

Kesimpulan yang diperoleh adalah menunjukkan kinerja PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo selama sepuluh tahun, tingkat keberhasilannya mempunyai nilai cukup kecuali tahun 1993 dan 1995 mempunyai nilai baik. Elastisitas laba riil PDAM terhadap PDRB per kapita riil > 1 atau sangat elastis.Engko (1999) telah melakukan penelitian mengenai kinerja finansial Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sorong periode tahun 1994-1998, dengan menganalisis pengelolaannya, kemungkinan pengembangan dan menghitung common size, indeks, efektivitas, rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Kesimpulan yang diperoleh adalah common size dan neraca indeks menunjukkan jumlah aktiva pada tahun 1994-1998 cukup baik, kinerja keuangan pada tahun 1994-1998 kurang sehat, dan secara operasional belum berhasil.

Helfert dan Weston (2003), menganalisis bahwa ada pergeseran prioritas manajemen, yaitu: manajemen biaya, pertumbuhan, profitabilitas, kepuasan atau profitabilitas konsumen, dan pangsa pasar menjadi lebih terfokus. Kesimpulan dari studi tersebut adalah selama ini sebagian besar manajemen tidak menghasilkan formulasi akuntansi manajemen yang lebih baik. Masalah yang dihadapi adalah besarnya risiko untuk melakukan apa yang disarankan bahwa riset analitis yang digunakan lebih banyak bergeser dari konteks umum menjadi lebih spesifik pada isu akuntansi manajemen.

Zmijewski (2004: 59-82), dalam studi untuk menentukan kerangka klasifikasi dari 60 (enam puluh) rasio keuangan yang mampu mencerminkan kinerja keuangan perusahaan diklasifikasi menjadi 8 (delapan) kelompok, dimana 45 (empat puluh lima) di antaranya adalah rasio keuangan yang digunakan dalam studi Curtis. Setiap kelompok mencerminkan hubungan antara kondisi keuangan perusahaan dengan aspek perusahaan tertentu.

Kedelapan kelompok rasio keuangan dimaksud adalah Rasio Hasil atas Investasi, Rasio Marjin Laba, Rasio Perputaran Modal, Rasio Perputaran Piutang, Rasio Struktur Aktiva dan Modal Sendiri, Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Arus Kas. Shaked (2002) melakukan pengukuran kinerja keuangan kelompok perusahaan multinasional dibandingkan dengan pengukuran kinerja kelompok domestik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan domestik signifikan tahan dalam mengatasi risiko.Hasil penelitian tersebut tidak berlaku umum dalam pengertian kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja perusahaan atau BUMD di wilayah lain, walaupun menggunakan tolok ukur yang sama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai aspek dan indikator yang akan diteliti serta lokasi penelitiannya. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aspek keuangan, operasional dan aspek admisnitrasi. Adapun lokasi penelitian adalah di Kota Jayapura Provinsi Papua.

 

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja PDAM Kota Sorong dilihat dari tiga aspek yaitu aspek keuangan, operasional, dan aspek administrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai dari perusahaan daerah.

 

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka penelitiannya ini akan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Sebagai bahan masukan bagi PDAM Kota Sorong untuk menilai kinerja dan perkembangan tingkat kesehatan PDAM di Kota Sorong.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Daerah Kota Sorong dalam mengambil langkah pengembangan PDAM Kota Sorong.

 

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut. BAB I Pengantar mencakup latar belakang yang di dalamnya terkandung perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II Tinjauan pustaka dan alat analisis yang mencakup tinjauan pustaka, landasan teori dan alat analisis. BAB III Analisis data yang mencakup cara penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. BAB IV Kesimpulan dan saran.

EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PT BANK ARTHA GRAHA CABANG DENPASAR BALI

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain.Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis.

Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.Dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut muncullah hubungan hukum yaitu hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur. Hubungan hukum tersebut akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak, baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.

Perjanjian tertulis ini lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur (Sofwan, 1980).

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminkan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan maka kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.Syarat adanya titel eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur. Titel eksekutorial dapat timbul berdasarkan putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah pembayaran tertentu atau prestasi tertentu, atau bisa juga berdasarkan akta notaris yang sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, dalam bentuk grosse akta. Menurut ketentuan undang-undang grosse dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial. Di mana di dalam akta itu dimuat pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur (Sofwan, 1980).

Semakin lajunya pertumbuhan kehidupan dunia bisnis dan industri menuntut segala sesuatu yang cepat dan praktis tetapi mempunyai kekuatan hukum yang kuat, termasuk dalam segi hutang-piutang. Oleh karena itu kesepakatan mengenai hutang-piutang tidak hanya cukup dituangkan di dalam perjanjian tertulis tetapi perlu dituangkan dalam sebuah grosse akta pengakuan hutang.Maksud dituangkannya di dalam grosse akta pengakuan hutang adalah supaya apabila debitur wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan berupa pembayaran atas hutang-hutangnya, maka kreditur hanya tinggal mengajukan permohonan pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang tersebut kepada Pengadilan Negeri dan bukan mengajukan gugatan, untuk mendapatkan pemenuhan atas piutangnya tersebut. Biasanya ketika meminjamkan uangnya, kreditur menginginkan adanya jaminan untuk mendapatkan kembali pemenuhan piutangnya.

Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. Grosse akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan (Mertokusumo, 1986).Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam grosse akta pengakuan hutang itu oleh notaris dibuat dengan kepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN EKTUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya kata-kata tersebut maka grosse akta mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Dasar hukum dari ketentuan tersebut di atas terdapat di dalam Pasal 224 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) yang berbunyi :Suatu grosse daripada akta hipotek dan surat hutang yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas Nama Seri Baginda Raja” berkekuatan sama dengan putusan Hakim.

Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya orang yang berhutang itu diam atau tingggal atau memilih kedudukannya yaitu secara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksa badan itu hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan Hakim. Jika hal melakukan putusan Hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang Ketuanya menyuruh melakukan itu maka diturutlah peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya (Tresna, 1984). 

Perkataan “Atas Nama Seri Baginda Raja” sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-undang Darurat Nomor 51 Tahun 1951 harus dibaca “Atas Nama Keadilan”. Serta menurut Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, yang sampai sekarang masih berlaku, ketentuan tersebut haris dibaca “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Dari ketentuan Pasal 224 HIR di atas dapat disimpulkan bahwa grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotek yang memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mempunyai kedudukan yang istimewa dalam penyelesaian hutang karena berkekuatan sama seperti vonis Hakim.

Keistimewaan grosse akta tersebut adalah dalam proses penyelesaian suatu perjanjian hutang dimana tidak melalui proses yang lazim dan umum yang harus ditempuh perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 118 HIR.Dalam grosse akta tersebut telah melekat kekuatan eksekutorial, yang selanjutnya apabila debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya maka kreditur terbuka jalan untuk mengajukan permohonan eksekusi grosse akta kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana debitur diam atau tinggal atau tempat kedudukan yang telah dipilih dalam akta (Pasal 118 ayat (1) jo. ayat (4) HIR).Dalam suasana perekonomian yang stabil dan menanjak, ikatan perkreditan yang dituangkan dalam grosse akta jarang sekali berakhir dengan tindakan eksekusi penjualan lelang. Hal ini dikarenakan pada suasana kehidupan perekonomian stabil dan menanjak para debitur selalu mampu menunaikan penyelesaian pembayaran kreditnya kepada pihak kreditur. Akan tetapi lain halnya dalam keadaan kelesuan dunia perekonomian seperti yang terjadi pada masa sekarang ini. Timbul gejala bahwa pihak denitur tidak sanggup membayar hutangnya yang dapat dibuktikan dengan fakta tentang banyaknya permintaan executorial verkoop dari pihak kreditur terutama di kota-kota besar yang tergolong pusat-pusat kegiatan bisnis dan industri.

Hampir setiap hari ada permintaan eksekusi berdasar Pasal 224 HIR. Gejala dan fakta derasnya arus permintaan eksekusi tersebut atas pengakhiran perjanjian kredit berdasar Pasal 224 HIR memberi bukti bahwa kelesuan perekonomian telah mengakibatkan kegagalan dan ketidakmampuan pihak debitur memenuhi kewajibannya melunasi pembayaran hutang. Akibat hukumnya para debitur yang demikian berada pada kategori wanprestasi yang memberi hak dan kewenangan bagi pihak kreditur untuk menyeret pihak debitur ke dalam ancaman eksekusi penjualan lelang atau execution berdasar Pasal 224 HIR, karena perjanjian kreditnya dituangkan dalam grosse akta (Harahap, 1989).

Terlepas dari pembicaraan tentang adanya kaitan pemanfaatan Pasal 224 HIR dengan laju pertumbuhan ekonomi, bisnis dan industri pada satu pihak dan keleluasaan kehidupan perekonomian pada pihak lain, penerapan Pasal 224 HIR dalam prakteknya sering menimbulkan masalah. Kerumitan pelaksanaan Pasal 224 HIR dalam prakteknya disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor kelicikan mengulur waktu dari pihak debitur, ada pula faktor kecurangan yang dilakukan pihak kreditur seperti kecurangan tidak memasukkan pembayaran yang dilakukan debitur dalam rekening pembukuan. Namun faktor kendala yang paling banyak ditemukan adalah hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dokumen-dokumen grosse akta yang bersangkutan. Padahal bagi pengadilan dan secara yuridis syarat formal keabsahan setiap grosse akta merupakan esensi keabsahan grosse akta untuk dapat disamakan eksistensinya sebagai putusan yang mengandung nilai, mempunyai kekuatan eksekusi yang dapat dijalankan eksekusinya. Berdasarkan pengamatan kekeliruan pembuatan dokumen grosse akta kebanyakan disebabkan kekurangpersisan memahami dan mendudukkan bentuk grosse akta yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR.

Tidak berlebihan dikatakan jika hampir semua grosse akta yang dijumpai sering mencampuradukkan antara grosse akta hipotik dengan grosse akta pengakuan hutang. Akibatnya grosse akta yang diajukan merupakan grosse akta yang tidak jelas bentuknya. Salah satu masalah lagi yang sering menjadi kendala executorial verkoop atas grosse akta adalah mengenai jumlah hutang yang harus dibayar debitur. Memang pada umumnya dalam klausul perjanjian selalu disebut hak mutlak pihak debitur untuk menetapkan jumlah akhir perjanjian kredit. Tetapi terkadang terdapat jumlah akhir yang kurang masuk akal dibanding jumlah yang terdapat dalam perjanjian pokok dengan apa yang tercantum dalam perjanjian grosse akta maupun dengan apa yang tertera dalam rekening pembukuan bank. Sering pihak debitur mengajukan bukti-bukti pembayaran namun pembayaran itu tidak tercatat dalam rekening bank atau tidak dikurangkan dari jumlah kredit akibatnya jumlah hutang yang hendak dieksekusi bisa dinyatakan atau ditafsirkan pengadilan tidak pasti atau tidak dapat dipastikan.

Hal yang diuraikan di atas juga dialami oleh  PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar yang mempunyai piutang terhadap Ny. Oelisa Mariana yang ketika akan dieksekusi grosse aktanya mengalami masalah yang cukup pelik, sehingga akhirnya terpaksa diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada dasarnya masalah yang dihadapi PT Bank Artha Graha dalam mengeksekusi grosse akta pengakuan hutangnya adalah pihak debitur merasa keberatan dengan adanya eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang diajukan oleh PT Bank Artha Graha kepada Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini dikarenakan pada saat PT Bank Artha Graha mengajukan permohonan eksekusi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, menurut pihak debitur bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena permohonan eksekusi tersebut dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan utang debitur. Sehingga pada waktu kreditur akan melaksanakan eksekusinya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah diputuskan, pihak debitur menolak eksekusi tersebut dan bahkan menggugat balik pihak PT Bank Artha Graha. Berkaitan dengan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskan hasilnya dalam tesis berjudul :EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK ARTHA GRAHA CABANG DENPASAR BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 62/Pdt.G/2001/PN.Dps.) 

 

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belalang masalah di atas, maka dingkat permasalahan sebagai berikut :

1.      Mengapa PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sebagai upaya untuk melindungi kepentingannya?

2.      Hambatan-hambatan apa yang dialami PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar dalam melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang?  

 

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1.      Untuk mengetahui alasan PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sebagai upaya untuk melindungi kepentingannya.

2.      Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar dalam melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang. 

 

D.     Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan eksekusi grosse akta pengakuan hutang baru sedikit dilakukan. Dari pengamatan yang penulis lakukan, ada sebuah penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Dja’is (1989) yang merupakan mahasiswa Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Adapun judul yang diambil Dja’is adalah Pelaksanaan Eksekusi Grosse Surat Hutang Notariel (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah).Dalam penelitiannya Djais mengungkap tentang tindakan yang diambil oleh PT dan CV sebagai kreditur jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu Djais juga mengungkap tentang perbedaan eksekusi grosse akta jika dibandingkan dengan eksekusi benda jaminan (sertifikat) hipotik dan faktor-faktor yang menghambat eksekusi tersebut. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dja’is tidak ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

 

E.     Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.      Untuk memberi masukan kepada pihak kreditur yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian kredit mengenai cara melindungi kepentingannya dengan cara mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

2.      Untuk memberi masukan kepada pihak kreditur dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang mengalami perlawanan.  

 

PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH (STUDI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN KISARAN BARAT KABUPATEN ASAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA)

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang

 Dalam era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara empirik masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara optimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

Tumpuan dan harapan itu lebih tertuju pada aparatur pemerintah daerah mengingat mereka merupakan wakil dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan.Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dituntut aparatur pemerintah yang profesional, hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa :“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi sesuai porsi, objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat (Suit Almasdi, 2000 : 99).Hal di atas dipertegas kembali oleh Thoha (2000 : 1) bahwa untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi, setiap organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing dimasa mendatang adalah birokrasi yang memiliki sumberdaya manusia berbasis pengetahuan dengan memiliki berbagai keterampilan dan keahlian. 

Salah satu harapan masyarakat (selaku konsumen pelayanan) adalah menginginkan pelayanan yang adil dan merata. Bentuk pelayanan yang adil dan merata, hanya dimungkinkan oleh kesiapan psikologis birokrat pemerintah yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial (social change) dan dinamika masyarakat sebagai sasaran pelayanannya. Dalam konteks ini pelayanan menjadi kewajiban dan tanggungjawab birokrasi dalam mengadopsi perubahan dan kebutuhan sosial yang berdasarkan atas profesionalisme dan nilai-nilai kemanusian.Mengingat sangat pentingnya eksistensi Sumberdaya Manusia dalam bidang kegiatan pemerintahan disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur, khususnya pegawai negeri. Oleh karena itu setiap aparatur dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional.Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidaklah mudah untuk terbentuk dengan sendirinya. Banyak hal yang terjadi malah sebaliknya, dimana banyak aparatur pemerintah daerah kurang mampu dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dengan kredibilitas yang tinggi, sehinggga proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi relatif kurang optimal.Ada beberapa alasan yang menyebabkan kekurangmampuan aparat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, antara lain adanya hambatan dari segi organisasi dan adanya hambatan dari segi kepemimpinan. Seperti diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya aparat berada dalam suatu organisasi pemerintahan yang sudah tertentu. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan organisasi antara lain menyangkut struktur organisasi (organization structure) yang terpaut kepada mekanisme kerja, sistem (top down) yang kurang akomodatif terhadap aspirasi bawahan maupun masyarakat yang dilayani, sehingga sering menimbulkan ketimpangan antara aparatur pelayanan, kebutuhan pelayanan dengan produk layanan birokrasi  (Henry, 1988 : 217).Hal yang dilematis terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat, tidak dibarengi dengan peningkatan keahlian dan keterampilan aparatur dalam membentuk suatu mekanisme kerja pelayanan publik. Masih sering dijumpai pelayanan aparatur dengan prosedur berbelit-belit, kurang transparan, lamban dan disertai adanya pungutan biaya tambahan di luar biaya resmi. Akibat yang dapat dilihat sekarang banyak masyarakat yang ketika berhubungan dengan birokrasi pemerintahan sering dihadapkan pada ketidakpastian proses penyelesaian (Dwiyanto, 2000 : 7).Sebagai gambaran mengenai masih kurangnya profesional aparatur pemerintah dapat dilihat dari beberapa jumlah kasus patologi birokrasi yang diberitakan dalam harian Kedaulatan Rakyat dan Republika Tahun 1996 yaitu :  

 

Tabel 1 : Jumlah Kasus Kejahatan dan Patologi Birokrasi Dalam Pemberitaan  KR (Juli-Agustus 1996) dan Republika (Juli-Desember 1996). 

No.

Bentuk Kejahatan

Frekuensi

 

 

(KR)

(Republika)

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Kelalaian

Tidak disiplin 

Disertai arogan

Tidak waspada

Tidak profesional 

TertipuPenipuan 

Memalsu 

Merekayasa

Mengabur data 

Manipulasi disertai

Pungli Proses kebijakan dan administrasi yang tertutup  Tertutup

Tidak adil disertai dengan pencurian 

Tidak punya kriteria baku 

Disertai dengan penganiayaan

15 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

Sumber : Hand out Warsito dalam kuliah Reformasi Administrasi 2003. 

      Dari paparan data di atas dapat dilihat tentang patologi (penyakit) yang dilakukan birokrasi. Penyakit seperti yang dipaparkan dalam mass media ini mencerminkan kurang profesionalnya aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bagian dari aparat pemerintah adalah Aparatur Pemerintah Kecamatan yang merupakan perangkat pemerintah Kabupaten/Kota (UU No. 22/1999).

Tugas pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan Pemerintahan Kecamatan yang merupakan ujung tombak pertama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam melayani masyarakat, pemerintah kecamatan juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Hal ini terutama berkaitan dengan baik buruknya sumberdaya aparatur pemerintah yang profesional.

Memasuki era otonomi daerah terutama dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka peran Pemerintah Kecamatan semakin besar. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota, ini berarti posisi Kecamatan saat ini berada atau bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Daerah/Kota, tidak seperti selama ini yang hanya merupakan wakil dari Pemerintah Pusat. Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1999 menerima sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota ke Kecamatan ini harus dijembatani oleh orang-orang yang memiliki skill dan kemampuan yang profesional, sehingga tercipta hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. 

Mengingat semakin besarnya peran Pemerintah Kecamatan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terutama dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik terhadap masyarakat, secara otomatis menuntut aparatur yang profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah Kecamatan sebagai unit Pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk dapat bekerja secara profesional di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun di dalam menjalankan kegiatan rutinnya sehari-hari.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai profesionalisme aparat pemerintah kecamatan, penulis telah melakukan penelitian di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Aahan Propinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian pendahuluan yang dilakukan tentang kinerja pegawai Kecamatan Kisaran Barat, diketahui bahwa dalam kenyataan di lapangan masih sering dijumpai bentuk-bentuk ketidakprofesionalan pegawai dalam melaksanakan tugas rutin dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk-bentuk ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas rutin adalah : Sering terlambatnya laporan kependudukan, harian dan bulanan Camat yang disampaikan ke Bupati setiap bulannya, masih sering bersalahannya laporan Monografi Kecamatan dimana laporan yang disampaikan asal buat saja padahal laporan monografi di Kecamatan merupakan data yang paling urgen mengingat data tersebut menyangkut seluruh aktivitas Camat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, target PAD dan PBB yang telah ditetapkan sering tidak tercapai sehingga berakibat menurunnya kegiatan pembangunan di daerah, serta rendahnya disiplin pegawai dalam kegiatan apel pagi maupun apel pulang (hasil wawancara dengan pegawai bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan yang mengelola laporan Kecamatan).

Di lain pihak bentuk-bentuk ketidakprofesionalan pegawai Kecamatan Kisaran Barat dalam menjalankan tugasnya antara lain jeleknya pelayanan dalam bidang pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akta Jual Beli Tanah dan sebagainya, yang ditandai dengan masih seringnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut ditarik uang pungli di luar biaya resmi.

Mengingat Kecamatan adalah ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masalah-masalah masyarakat, maka buruknya profesionisme pegawai seperti yang diuraikan di atas akan mempengaruhi citra pelayanan publik di mata masyarakat. Artinya jika pelayanan di tingkat Kecamatan baik, maka secara umum tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik juga baik, begitu pula sebaliknya. Untuk bisa mewujudkan pelayanan yang baik tersebut maka dibutuhkan aparatur yang profesional  dalam menjalankan tugasnya.

Betapa pentingnya aparatur yang profesional bagi suatu organisasi pemerintahan dewasa ini diungkapkan oleh Bupati Asahan sewaktu melantik pegawai Eselon III dan IV di jajaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan dan aparatur Pemerintah Kecamatan yang menduduki jabatan struktural seperti yang dimuat harian Waspada sebagai berikut :

… Dalam menghadapi tahun 2003 nanti, dimana AFTA akan diberlakukan mau tidak mau kita harus membenahi kemampuan diri kita masing-masing. Proses pembelajaran harus benar-benar kita laksanakan, sebab dengan mau belajar kita akan dapat mengetahui kekurangan yang kita miliki. Tugas aparatur pemerintah ke depan ini akan mendapat tantangan yang begitu besar, dimana persaingan di antara aparatur semakin ketat, teknologi semakin canggih, tuntutan masyarakat semakin meningkat … untuk menghadapi masalah ini dibutuhkan petugas-petugas yang profesional didalam bidangnya.

(Sumber harian Waspada  : 15 Mei 2002).  Semakin kritis masyarakat terhadap tuntutan kualitas pelayanan menunjukkan bahwa karakter masyarakat dewasa ini semakin maju. Hal ini memberi arti kepada pemerintah untuk terus bersiap diri memperbaiki pelayanan yang diberikan. Konsekuensi lebih lanjut dari tuntutan ini mengharuskan pemerintah menyediakan pegawai negeri yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi serta loyalitas pengabdian yang penuh pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. 

 

B.   Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.      Bagaimanakah profesionalisme aparatur Pemerintah Kecamatan Kisaran Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada saat ini?

2.      Faktor-faktor apa yang mempengaruhi profesionalisme aparatur Pemerintah Kecamatan Kisaran Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.      Tujuan Penelitian

a.      Untuk mengetahui gambaran profesionalisme aparatur pemerintah Kecamatan Kisaran Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada saat ini.

b.      Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur Pemerintah Kecamatan Kisaran Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.      Manfaat Penelitian

a.      Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan saran-saran pertimbangan yang bersifat praktis bagi Pemerintah Kecamatan Kisaran Barat guna meningkatkan profesionalisme para aparaturnya dalam melaksakan tugas dan fungsinya.

b.      Sebagai bahan dan telaahan, kajian dan analisa bagi pengembangan teoritik dan konsep ilmiah yang memiliki relevansi dengan profesionalisme aparatur pemerintah.

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ZAPPING PADA PEMIRSA TELEVISI DI YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah

Agar produk/jasa dikenal dan dikonsumsi oleh konsumen, para pemasar mengiklankan produknya melalui media massa. Media massa dipilih karena dalam waktu yang bersamaan dapat mencapai ribuan calon konsumen potensial di berbagai daerah yang berbeda. Salah satu media massa yang paling banyak digunakan untuk beriklan adalah televisi.

Beriklan melalui televisi memiliki keunggulan. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi para pengiklan yang mengiklankan produknya di televisi adalah Dalam kaitannya dengan perilaku zapping di masyarakat, selain ditentukan oleh faktor-faktor saat penayangan iklan, durasi iklan, jumlah iklan dan letak penayangan iklan, jumlah zapping juga dipengaruhi oleh profil penonton yaitu dari segi ada tidaknya remote control, jumlah channel TV, jumlah anak dalam keluarga, dan jumlah total anggota keluarga. Model penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa saat tayang iklan, durasi iklan, jumlah iklan dan letak iklan yang dipengaruhi oleh profil responden berpengaruh terhadap jumlah zapping yang dilakukan oleh pemirsa yang dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

 

Sumber : Danaher, P.J, (1995), What Happens To Televison Ratings During Commercial Breaks, Journal of Advertising Research, January/February, p. 37.

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Zapping

 

Ada suatu fenomena yang berkembang di kalangan pemirsa televisi saat ini, yaitu kurangnya perhatian pemirsa terhadap iklan, sehingga pada saat iklan ditayangkan pemirsa akan memindah saluran televisinya kepada saluran yang lain (zapping). Hal ini dipermudah lagi dengan adanya teknologi remote control sehingga pemindahan saluran dari saluran yang satu ke saluran lain relatif mudah.

Telah banyak penelitian tentang zapping yang dilakukan oleh para peneliti diantaranya Heeter and Greenberg, 1985 ; Kaplan, 1985 ; Yorke and Kitchen, 1985 ; Greenberg and Heeter, 1987 ; Greenberg, 1988 ; Ainslie, 1989 ; Bollier, 1989 ; Gilbert, 1989 ; Sylvester, 1990 ; van Meurs, 1998. Fokus utama penelitian mereka adalah deskripsi dan bentuk perilaku zapping serta profil pemirsa yang memiliki kecenderungan melakukan zapping. Dari penelitian ini dapat diketahui gambaran perilaku zapper. Penelitian terakhir oleh Research and Development Percy and Company (Danaher, 1995) mengukur perilaku zapping dengan menggunakan TV meter, yang merupakan cara penelitian dengan menggunakan teknologi komputer, yaitu merekam jumlah zapping secara otomatis dengan menghubungkan TV yang menjadi objek penelitian dengan sebuah alat bernama TV meter, TV meter dihubungkan dengan komputer sehingga komputer dapat menghitung secara teliti jumlah zapping yang dilakukan responden detik demi detik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Greenberg (1988) dan Danaher (1995) diketahui bahwa keberadaan remote control, jumlah channel TV, jumlah anak dalam keluarga, dan jumlah total anggota keluarga, berpengaruh terhadap jumlah zapping yang dilakukan oleh pemirsa.

Perilaku zapping telah menjadi suatu fenomena yang umum, termasuk di Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk mengetahui perilaku zapping pemirsa televisi di Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan akan dituliskan dalam skripsi berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Zapping oleh Pemirsa Televisi.

 

B. Permasalahan

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.      Apakah faktor saat penayangan iklan, durasi iklan, jumlah iklan dan letak iklan mempengaruhi jumlah zapping yang dilakukan pemirsa TV?

2.      Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi jumlah zapping yang dilakukan pemirsa TV?

 

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1.      Untuk menganalisa pengaruh faktor saat penayangan iklan, durasi iklan, jumlah iklan dan letak iklan terhadap jumlah zapping yang dilakukan pemirsa TV.

2.      Untuk menganalisa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi jumlah zapping yang dilakukan pemirsa TV.

 

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah di lapangan.

2. Bagi Universitas Gadjah Mada

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran khususnya periklanan melalui media televisi.

3. Bagi perusahaan pengiklan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan mengenai saat tayang iklan, durasi iklan, jumlah iklan dan letak iklan, sehingga secara umum pemasang iklan dapat meningkatkan efektivitas iklan yang dipasang di media televisi.

PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA PENDAPATAN TETAP DAN REKSADANA SAHAM STUDI EMPIRIS DI BEJ 2002

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.          Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan wahana alternatif untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Di Pasar Modal juga memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Selain sektor perbankan, pasar modal selama ini telah menjadi sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat. Masyarakat dapat melakukan investasi di pasar modal dengan berbagai pilihan jenis investasi yang sekiranya cocok dengan keinginannya. Investor dapat menanamkan dananya pada sekuritas-sekuritas seperti saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, sertifikat right, waran, sertifikat reksadana dan sebagainya.Dalam dunia usaha sebenarnya hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko.

Ada yang tingkat keamanannya tinggi, namun tingkat keuntungan hasil investasinya terbatas, seperti tabungan. Ada juga media investasi yang relatif kurang likuid karena memerlukan waktu untuk menjualnya, misalnya tanah. Ketika melakukan investasi sebaiknya tidak menempatkan investasi hanya pada satu jenis investasi, tetapi dilakukan diversifikasi media investasi, selain untuk faktor keamanan cara ini juga bisa meningkatkan keuntungan.Investor pada umumnya melakukan aktivitas investasi dengan maksud untuk memperoleh return yang lebih besar daripada risiko yang dihadapinya serta lebih tinggi dari investasi pada asset yang bebas risiko.

Investasi pada asset yang bebas risiko menjadi standar minimal dari apa yang akan diperoleh jika melakukan investasi pada saham. Karena pemodal menghadapi kesempatan investasi yang berisiko, pilihan investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Apabila pemodal mengharapkan untuk memperoleh tingkat keuntungan tinggi maka ia harus bersedia menanggung risiko yang tinggi pula. Tujuan akhir dari investor melakukan investasi pada saham adalah untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya. Untuk itu para investor harus mengelola dananya secara efektif dengan berusaha membeli saham-saham dengan risiko yang masih dapat diterima sehingga return uang akan diterima masih melebihi dari risiko yang dihadapi.Karakteristik investasi pada sekuritas salah satunya adalah kemudahan untuk membentuk portofolio investasinya. Artinya pemodal dapat dengan mudah menyebar (melakukan diversifikasi) investasinya pada berbagai kesempatan investasi. Diversifikasi pada investasi membuat investor dapat meminimalkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima.

Prinsip portofolio, selain untuk menghindarkan (meminimalkan) risiko, juga untuk memaksimalkan hasil. Portofolio berarti sekumpulan investasi. Dimana menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas (dengan kata lain pemodal melakukan diversifikasi) dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung.Media investasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah reksadana. Reksadana adalah salah satu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang mempunyai tujuan investasi yang bersamaan. Investasi reksadana merupakan investasi yang disebarkan (diversifikasi) pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti Saham, Obligasi, dan Commercial Paper.

Reksadana sendiri merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah uang kepada pengelola reksadana (disebut manajer investasi), untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal yang sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Selama tahun 2002 reksadana telah berkembang dengan pesat khususnya reksadana yang berbasis obligasi pemerintah, karena reksadana ini sedang didukung oleh pemerintah untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dimana pemerintah membebaskan biaya pajak bagi reksadana yang menanamkan modalnya di obligasi.

Menurut Laporan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) akhir tahun lalu, industri reksadana di tanah air pada tahun 2002 telah meningkat 21,3%, dari hanya 108 reksadana pada akhir Desember 2001, dan pada akhir Desember 2002 telah menjadi 131 reksadana. Jika dilihat pertumbuhan jenis reksadana yang ada di tanah air, maka reksadana pendapatan tetap merupakan produk yang paling diminati oleh investor selain reksadana pasar uang dan reksadana campuran.

Uraian di atas menjelaskan manfaat reksadana bagi investor individu dimana reksadana dapat mengatasi kendala yang umumnya dihadapi oleh investor individu dengan cara menggabungkan sejumlah dana investasi, kemudian mempercayakan pengelolaannya kepada manajer investasi dan bank kustodian.Namun seperti diketahui investasi dimanapun juga ada risiko yang harus diperhatikan dan dihindari. Investasi melalui reksadana sendiri memiliki beberapa risiko. Pertama, meskipun manajer investasi telah melakukan investasi yang menyebar, belum tentu bisa mendapat keuntungan. Kalau ini terjadi, besar kemungkinan pemodal tidak bisa menikmati kenaikan Nilai Aktiva Bersih, bahkan akan mendapat kerugian dengan turunnya Nilai Aktiva Bersih. Kedua, bila manajer investasi melakukan pembubaran, yang penyebabnya bisa datang dari berbagai hal. Dalam hal demikian, pemodal juga akan mengalami kerugian. 

 

1.2. Perumusan Masalah

Reksadana merupakan cara yang paling sederhana untuk menyebar risiko (diversify) investasi. Salah satu faktor keberhasilan reksadana pendapatan tetap dalam melakukan investasi adalah adanya kontinuitas pendapatan yang akan diperoleh para investor. Akan tetapi tetap ada risiko yang harus dihadapi investor yang berupa bubarnya perusahaan reksadana tersebut.

Di lain pihak pada reksadana saham, terdapat risiko investor mengalami kerugian apabila terjadi kerugian pada perusahaan reksadana saham yang mereka ikuti. Akan tetapi investor juga dapat menikmati keuntungan yang besar apabila perusahaan reksadana saham mendapatkan keuntungan.

Untuk meminimalkan risiko pada investasi, manajer investasi harus melakukan diversifikasi dalam investasi mereka, baik pada reksadana saham maupun reksadana pendapatan tetap. Manajer investasi harus mencari kombinasi investasi yang dapat memberi keuntungan yang optimal kepada para investor. Diversifikasi pada investasi membuat reksadana dapat meminimalkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Apabila reksadana dapat meminimalkan tingkat risiko yang dihadapi dan sekaligus memaksimalkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh, artinya reksadana berhasil mencapai tujuan investasi pada reksadana. Akan tetapi dalam prakteknya tujuan tersebut tidak selalu berhasil. Sangat mungkin terjadi bahwa suatu ketika kinerja reksadana tidak optimal sehingga tujuan perusahaan tidak tercapai. Apabila kinerja perusahaan menurun, maka investor akan mengalami kerugian.

Ditinjau dari segi risiko kerugian ini, maka baik reksadana saham maupun reksadana pendapatan tetap menghadapi risiko yang sama. Oleh karena itu manajer investasi harus selalu memperhatikan kinerja perusahaannya agar investor tidak mengalami kerugian. Salah satu kriteria untuk mengetahui kinerja reksadana adalah RVAR (Range Volatility at Risk/rentang penyimpangan keuntungan dari yang telah ditetapkan) dan RVOL (Reward to Market Volatility Ratio/keuntungan yang diperoleh dengan tingkat risiko yang ada).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan kinerja antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham yang dilihat dari perbandingan  RVAR dan RVOL-nya.

 

1.3. Batasan Masalah

Studi ini (merupakan studi empiris pada BEJ) akan mengevaluasi kinerja reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap pada tahun 2002. Reksadana saham yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah reksadana saham yang secara kontinyu beroperasi selama tahun 2002. Dengan kriteria reksadana tersebut tercatat sebagai emiten selama periode pengamatan dan tidak pernah de-listing selama periode pengamatan. Saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 saham teraktif berdasar frekuensi yang sudah tercatat pada Bursa Efek Jakarta dari 1 Januari sampai 31 Desember 2002. 

 

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris apakah ada perbedaan antara kinerja reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap di Indonesia pada tahun 2002. Sebagai pembanding kinerja reksadana adalah suku bunga SBI yang terjadi pada tahun 2002.

 

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penelitian ini adalah :

1.      Bagi manajer investasi, hasil penelitian ini akan memberikan informasi mengenai kinerja yang telah mereka lakukan dalam mengelola reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap.

2.      Bagi akademisi, hasil penelitian ini akan memberikan informasi sejauh mana reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap mampu memberikan return yang diharapkan investor.

3.      Bagi investor, hasil penelitian ini merupakan gambaran kinerja reksadana saham di Indonesia pada tahun 2002 yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memilih reksadana mana yang akan dipilih untuk menanamkan investasinya.

4.      Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

 

PENGARUH KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PENDUDUK TIMOR TIMUR


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

 PENDAHULUAN

 

                    A. Latar Belakang Masalah

Masalah pelepasan Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara baru Republica Democratia de Timor Leste (RDTL) membawa permasalahan baru dalam bidang kewarganegaraan. Negara Timor Leste dulunya merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia, sebagai propinsi termuda. Masuknya Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia disahkan melalui UU No. 7 Th. 1976 (LN. 1976-36) tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga lahir PP No. 19 Th. 1976 (LN. 1976-36) tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur serta dipertegas lagi melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1976 yang mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1976 ke dalam wilayah Nergara Kesatuan RI. Proses integrasi ini didasarkan pada Deklarasi Balibo yang ditandatangani pada tanggal 30 November 1975. Deklarasi Balibo dan ketentuan-ketentuan di atas menjadi dasar klaim bagi pemerintah Indonesia.

 Namun dengan adanya penyatuan ini, tidak berarti semuanya akan terlaksana dengan baik. Status Timor Timur selalu dipermasalahkan, sehingga Sekjend PBB selalu memprakarsai untuk mengadakan pembicaraan bertiga (tripartie talks) yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Portugal dalam mencari suatu penyelesaian masalah di Timor Timur secara adil, menyeluruh dan diterima secara internasional. Namun dalam forum tersebut, tidak banyak diperoleh kemajuan karena masing-masing pihak bersikeras mempertahankan sikapnya masing-masing.

 Indonesia di satu pihak telah menolak pembicaraan di forum itu dengan mengaitkan resolusi-resolusi tentang Timor Timur yang ada. Di lain pihak, Portugal selalu menekankan perlunya segera dilaksanakan hak penentuan nasib sendiri (self-determination) bagi warga negara Timor Timur.Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai dengan tahun 1998. Negara Indonesia mengalami gejolak sosial politik yang menyebabkan Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenannya setelah selama 32 tahun menguasai negeri ini. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden diangkat secara sepihak oleh Soeharto untuk meneruskan jabatan presiden RI dimasa transisi dan penuh kritis itu.

 Salah satu kebijakan politis Habibie yang sangat kontroversial dan fenomenal pada waktu itu adalah memberikan dua opsi atau pilihan kepada rakyat Timor Timur yakni referendum atau otonomi khusus.Rakyat Timor Timur memilih jalan referendum untuk menentukan nasib masa depan mereka. Maka pada tanggal 30 Agustus 1999, Misi PBB UNAMET (United Nation Mission for East Timor) mengadakan jajak pendapat (referendum), dengan opsi tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih lepas dari Indonesia.

 Hasil referendum yang melibatkan PBB dan beberapa negara asing seperti Amerika Serikat dan Australia itu membuat Indonesia kaget. Bagaimana tidak, lebih dari 70% peserta referendum menentukan pilihan: Timor Timur harus memisahkan diri dari negara RI dan mendirikan negara yang merdeka dan mempunyai kedaulatan sendiri. Maka berdirilah negara baru di abad 21 ini, yakni “Negara Republica Democratia de Timor Leste). Pada bulan Mei 2002 Timor Leste resmi menjadi negara anggota PBB.Berdirinya negara baru Timor Leste didasarkan atas hak self-determination. Interpretasinya, mereka telah menentukan politiknya secara bebas, termasuk kesadaran dan pengetahuan akan perubahan status kewarganegaraan. Hak ini sepatutnya dihormati karena semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib dan status politiknya sendiri.[1]Kemerdekaan Timor Leste ini jelas mempengaruhi status kewarganegaraan penduduk Timor Timur. Muncul pertanyaan yang sangat wajar tetapi merupakan pertanyaan yang sangat penting dalam berbangsa dan bernegara, yakni apakah dengan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdiri sendiri sebagai negara yang mandiri, otomatis mempengaruhi status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Timor Leste.

 Pertanyaan ini tampaknya sangat sederhana tapi amat penting dalam pemahaman kehidupan internasional dan hubungan bilateral Negara Republik Indonesia dengan Negara Timor Leste. Penentuan status kewarganegaraan ini harus jelas mengingat hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada hakekatnya ditentukan oleh hukum di wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan.

Kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional, kini semakin mantap dengan bertambahnya perjanjian internasional yang menetapkan kewajiban individu tersebut, meskipun hanya dalam artian sempit, yaitu menyangkut hak dan kewajiban hukum internasional material.[2]Hak dan kewajiban individu dalam perjanjian internasional (material) banyak dikaitkan dengan kewarganegaraan, karena status kewarganegaraan yang jelas akan memudahkan peradilan internasional dalam memecahkan permasalahan yang timbul, terutama masalah hukum yang berlaku baginya karena ada hubungan-hubungan tertentu yang tidak dimiliki individu tanpa kewarganegaraan seperti perlindungan diplomatik di luar negeri, maupun mengenai tanggung jawab negara apabila individu melakukan tindak kejahatan di luar negeri, dan lain-lain.

 

[1] Sumaryo Suryo Kusumo, Hak Penentuan Nasib Sendiri Sesuatu Bangsa dalam Kerangka Fungsi Hukum di dalam Hubungan Antar Bangsa.

[2] F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta,

 Yogyakarta, 1994, hal. 144.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers