Home » Tesis Hukum » PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Statistik

  • 1,432,158 Kunjungan

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kesehatan eksistensinya masih sangat relatif baru, dalam perkembangannya di Indonesia, semula di kembangkan oleh Fred Ameln dan Almarhum Prof. Oetama dalam bentuk ilmu hukum kedokteran. Perkembangan kehidupan yang pesat di bidang kesehatan dalam bentuk sistem kesehatan nasional mengakibatkan di perlukannya pengaturan yang lebih luas, dari hukum kedokteran ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan (hukum kesehatan).

Hukum kesehatan yang ada di Indonesia dewasa ini tidak dapat lepas dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dan atau masyarakat, maka ada 2 (dua) sistem hukum di dunia yang dimaksud adalah sistem hukum sipil kodifikasi dan sistem hukum kebiasaan common law system. Kemudian di mungkinkan ada sistem hukum campuran, khususnya bagi suatu masyarakat majemuk (Pluralistik) seperti Indonesia memungkinkan menganut sistem hukum campuran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Banyak terjadi perubahan terhadap kaidah-kaidah kesehatan, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam upaya kesehatan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.

Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu : a). Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan di mana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan. b). Perjanjian pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis Inspannings Verbintenis (Fred Ameln, 1991: 75-76).

Untuk menilai sahnya perjanjian tersebut dapat diterapkan pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan untuk pelaksanaan perjanjian itu sendiri harus di laksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata. Dengan adanya ketentuan di atas maka proses terhadap kepastian perlindungan hukum bagi pasien dan rumah sakit terjadi dengan lahirnya kata sepakat yang disertai dengan kecakapan untuk bertindak dalam perjanjian, diantara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit.

Perjanjian yang terjadi antara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit adalah berlaku secara sah sebagai undang-undang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya, perjanjian itu harus dilaksanakan berdasarkan dengan itikad baik dari pasien dan dokter/tenaga kesehatan serta rumah sakit. Maka para pihak paham akan posisinya, sehingga kepastian dan rasa perlindungan hukum bagi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara baik dan optimal.
Pelayanan kesehatan diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan. Petugas kesehatan, medis dan nonmedis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yang optimal. Tenaga medis, dalam hal ini dokter, memiliki tanggungjawab terhadap pengobatan yang sedang dilakukan. Tindakan pengobatan dan penentuan kebutuhan dalam proses pengobatan merupakan wewenang dokter.

Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya ( Harian Kompas, 15 April 2004).Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggungjawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.

Perlindungan terhadap pasien mendapatkan perhatian yang cukup, cuma sangat di sayangkan kaidah-kaidah dasar dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang memerlukan peraturan pelaksanaan sampai akhir abad ke 20 dan memasuki abad ke 21, masih belum mendapatkan realisasinya, karena pemerintah cq Departemen Kesehatan RI. Sampai saat ini baru sanggup membuat beberapa peraturan pelaksanaan antara lain peraturan pemerintah No 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Rumah sakit dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter/tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggungjawab rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan.

Dalam kaitan dengan tanggungjawab rumah sakit, maka pada prinsipnya rumah sakit bertanggungjawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1367 (3) KUHPerdata. Selain itu rumah sakit juga bertanggungjawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (1243, 1370, 1371, dan 1365 KUHPerdata) (Fred Ameln, 1991: 71).

Peran dan fungsi Rumah Sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan (YANKES) yang profesional akan erat kaitannya dengan 3 (tiga) unsur, yaitu yang terdiri dari : 1). Unsur mutu yang dijamin kualitasnya; 2). Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan; dan 3). Hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum dan kedokteran dan/atau medik khususnya (Hermien Hadiati Koeswadji, 2002: 118).

Penulis berpendapat bahwa unsur-unsur itu akan bermanfaat bagi pasien dan dokter/tenaga kesehatan serta rumah sakit, di sebabkan karena adanya hubungan yang saling melengkapi unsur tersebut. Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan maksimal, dengan manfaat yang dapat di rasakan oleh penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit).

Dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya landasan hukum dalam transaksi terapetik antara dokter dengan pasien (kontrak-terapetik), mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter dan adanya wajib simpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan pekerjaan (M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999: 29).

Memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pelayanan medik dan standar profesi medik, pemahaman tentang malpraktek medik, penaganan penderita gawat darurat, rekam medis, euthanasia dan lain-lain adalah pengetahuan masa kini yang perlu untuk didalami secara profesional. Agar tidak terjadi tindakan medik yang menimbulkan kesalahan dan atau kelalaian dari dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit, yang akan menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.
Dinamika kehidupan masyarakat juga berlangsung pada aspek kesehatan, sehingga kadang muncul kelalaian dan terbengkalainya hak dan kewajiban antara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan. Kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, dapat dituntut secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana, dalam hukum pidana dikenal kata “schuld” yang mengandung selain dari dolus dan kesalahan dalam arti yang lebih sempit adalah culpa, merupakan unsur esensial dalam suatu tindakan pidana agar dapat dimintakan pertanggungjawab secara pidana.

Sebagai kesalahan tadi, culpa misalnya, ia mengandung 2 unsur ataupun persyaratan, yaitu : (1). kurang hati-hati, kurang waspada dan kurang “voorzichtig.” (2). Kurang menduga timbulnya perbuatan dan akibat (kurang dapat “voorzien”) (Oemar Seno Adji,1991: 125). Suatu hubungan kausal yang lebih merupakan kesalahan profesi dokter, dan dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memenuhi kewajiban dan dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Jika pasal 322 KUHP dapat memidanakan seorang dokter karena melanggar kewajibannya untuk merahasiakan apa yang menjadi pengetahuannya, maka Kode Etik Kedokteran Indonesia tersebut disebut pula Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966 di mana Menteri Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap seorang dokter,yamg tidak dapat dipidanakan berdasarkan pasal 322 KUHP (Oemar Seno Adji, 1999: 45).

Apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien atau penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya, yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan. Masih terdapat peraturan-peraturan pidana lainnya bersangkutan dengan kesalahan/kelalaian dari seorang dokter/tenaga kesehatan seperti pasal 351,356 KUHP mengenai penganiayaan, di mana penganiayaan tersebut dianalogikan dengan sengaja merusak kesehatan dan pasal 359,360 dan 378 KUHP mengenai tindak penipuan, serta pasal 512 KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum.

Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggungjawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggungjawab hukum kedokteran (medical liability), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi (Wila Chandrawila Supriadi, 2001: 31).

Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan interen rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang memberi perhatian kepada konsumen kesehatan. Sebagai dasar hukum dari gugatan pasien atau konsumen/penerima jasa pelayanan kesehatan terhadap dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Ketika pasien merasa di rugikan, pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang keperawatan kesehatan. Maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Dan rumah sakit berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran atau standar perawatan kesehatan.

Makassar merupakan kota metropolitan satu-satunya di Indonesia Timur, semua aspek kehidupan berpusat di Makassar, termasuk dalam hal ini di bidang kesehatan. Sudah barang tentu terjadi kesalahan/kelalaian pada bidang kesehatan, sebagaimana yang terjadi di rumah sakit Akademis pihak rumah sakit tidak menerima pasien, hanya karena pasien tidak membayar uang panjar.

Deputi Menko Kesra bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, sekaligus sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Faisal Makassar mengatakan:

“Saya tidak percaya ada kejadian seperti itu. Sebab setahu saya dan memang begitu kode etik rumah sakit di seluruh Indonesia, untuk kasus ‘emergency’ seperti kecelakaan lalulintas, orang hamil, luka tikam dan sebagainya, itu tidak ada pembicaraan uang panjar. Karena itu bila RS Akademis ada pembicaraan panjar, maka itu pelanggaran berat,” lebih lanjut ia mengatakan bahwa keputusan dan kebijakan dokter atau petugas paramedis serta RS Akademis yang mengeluarkan pasienya hanya karena tidak adanya persetujuan uang panjar perawatan, bukan hanya tidak bisa dibenarkan, tapi sudah tidak bisa ditolerir dan dapat dimintai pertanggungjawaban di jalur hukum (Harian Fajar, 12 November 2002).

Keluarga pasien dapat melayangkan gugatan terhadap Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), pengadilan dan terhadap pihak yang terkait, karena merasa di rugikan dan di perlakukan tidak manusiawi. Maka dapat menggugat ganti rugi kepada pihak dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menimbulkan kerugian diakibatkan oleh kelalaian/kesalahan dalam melakukan tindakan medik.

Maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien (penerima jasa pelayanan kesehatan), yang senantiasa diabaikan haknya untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima (konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi (produsen) jasa pelayanan kesehatan, diantaranya pada pasal 53, 54 dan 55 (UU No. 23/1992). Jika terjadi sengketa antara para pihak dalam pelayanan kesehatan, maka untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan harus mengacu pada Undang-undang kesehatan dan Undang-undang perlindungan konsumen serta prosesnya melalui lembaga pengadilan, mediasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan (jasa YANKES) dengan konsumen jasa pelayanan kesehatan (jasa YANKES), tersedia 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan dan jalur nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan(Hermien Hadiati Koeswadji, 2002: 196).

Proses penyelesaian dari perselisihan kesalahan dan atau kelalaian kesehatan, dapat dilakukan diluar pengadilan dan di pengadilan berdasarkan keinginan para pihak yang berselisih menyangkut masalah kesehatan. Penyelesaian yang sering dilakukan adalah melalui mediasi di luar pengadilan dengan sistem Alternative Dispute Resolution (ARD). Di Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) 90 persen kasus diselesaikan lewat ARD. Hanya satu kasus yang diselesaikan di pengadilan, yaitu kasus tertinggalnya kateter dalam tubuh korban selama dua tahun di sebuah RS Jakarta Selatan tahun 2000 ( Harian Kompas, 21 Mei 2002).

Profesi kedokteran memang banyak berkaitan dengan problema etik yang dapat berpotensi menimbulkan sengketa medik antara pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan penerima jasa pelayanan kesehatan, karena itu dibutuhkan suatu wadah/lembaga yang khusus dapat menjadi penyaring untuk menyelesaikan sengketa antara pemberi jasa pelayanan kesehatan (rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan) dan penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien).

Salah satu lembaga yang juga bisa dilaksanakan adalah Ombudsmen yang melibatkan orang luar, agar peradilan sengketa antara dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dengan pasien dapat diberlakukan secara adil dan dapat dipercaya semua pihak yang terlibat dalam sengketa kesehatan. Lembaga dengan sistem Ombudsmen sudah dilaksanakan di berbagai negara, dan Indonesia dapat mengadopsi untuk menentukan bahwa pelayanan kesehatan tidak melanggar ketentuan Undang-undang yang ada dan masih berlaku.

 

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen.

 

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen.

 

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak termasuk pembentuk undang-undang dalam memformulasikan peraturan-peraturan mengenai hukum kesehatan, pihak pengelola rumah sakit dan Dokternya serta hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kelalaian perawatan kesehatan.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum kesehatan pada khususnya terutama dalam perlindungan hukum bagi pasien dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

 

E. Keaslian Penelitian


Dari penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada belum di temukan penelitian yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN.

Pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terdapat hasil penelitian dalam bentuk tesis yang mengambil topik konsumen dengan judul “Perlindungan Konsumen Kaitannya Dengan Pelayanan Kesehatan Oleh Pengelola Rumah Sakit Di Wilayah Yogyakarta” yang ditulis oleh Sdr. Hendro Sasmito yang membahas permasalahan mengenai perlindungan konsumen kaitannya dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam perawatan pasien/konsumen di Yogyakarta.

Sementara penelitian yang dilakukan saat ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan serta bagaimana upaya untuk penyelesaian perselisihan, terutama berkaitan dengan ketentuan-ketentuan kesehatan seperti diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Sepanjang pengetahuan penulis penelitian ini adalah asli.

About these ads

Leave a comment

  1. aya says:

    Saya pesan judul : skripsi perdata tentang perlindungan konsumen pelayanan kesehatan

    ps: mohon kirim segera, karena besok kan dipaki untuk bahan presentasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers

%d bloggers like this: